Kilas 2005

Lembaran Baru Dua Seteru

Rujuk yang layak dikenang itu diikrarkan di Helsinki, ibu negeri Finlandia. Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah RI bersepakat menandatangani nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005. Delegasi Indonesia diwakili oleh, antara lain, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Mewakili GAM, hadirlah Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Bakhtiar Abdullah—juru bicara GAM di Swedia. Martti Ahtisaari, bekas Presiden Finlandia, turut menyaksikan momen yang amat bersejarah itu.

Martti berperan sebagai ”wasit” selama lima kali putaran dialog damai hingga tercapainya kesepakatan Helsinki. Nota kesepahaman itu berisi pengakuan atas hak Aceh untuk menggunakan simbol-simbol daerah seperti bendera, lambang, dan lagu. Selain itu, setiap kebijakan RI tentang Aceh akan dikonsultasikan dengan legislatif Aceh. Sebagai imbalan, GAM membubarkan pasukan militernya dan melucuti senjatanya dalam kurun waktu 15 September - 31 Desember 2005. Proses ini diawasi oleh Aceh Monitoring Mission, sebuah lembaga bentukan Uni Eropa dan ASEAN untuk membantu proses perdamaian. Konflik bersenjata yang mendera rakyat Aceh selama 30 tahun berakhirlah sudah.

Bredel Ahmadiyah

Jemaah Ahmadiyah Indonesia, diserbu sekelompok massa di Kampus Mubarok di Parung, Bogor, pada Juli lalu. Massa yang dipimpin Abdurahman Asegaf itu berhasil menutup kantor pusat Ahmadiyah, yang sekaligus sebagai tempat pendidikan para calon dai Ahmadiyah itu.

Sejak itu kekerasan merembet ke berbagai daerah. Di Cianjur, Jawa Barat, tiga kampung pengikut Ahmadiyah diserang. Puluhan rumah dan enam masjid rusak. Di Kabupaten Kuningan, Garut, dan Tasikmalaya, Ahmadiyah juga dilarang.

Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. ”Orang Islam yang mengikutinya adalah murtad dan keluar dari Islam,” kata Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun, Majelis Ulama juga mengecam kekerasan yang dilakukan massa terhadap pengikut Ahmadiyah. Menurut Abdurrahman Wahid, bekas Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, fatwa MUI tersebut dinilai memicu konflik antar-pemeluk agama.

Merasa tak terlindungi, pada November lalu pengurus Ahmadiyah melaporkan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB. ”Biar dunia tahu kejadian di sini,” kata Mubarok, salah seorang pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Nyaris Perang di Ambalat

Setelah berseteru soal Sipadan-Ligitan pada 2002, hubungan Indonesia dan Malaysia memanas kembali pada awal Maret lalu. Pangkal masalah adalah klaim Malaysia atas Blok Ambalat di Kalimantan Timur. Malaysia secara sepihak memberikan konsesi eksplorasi kawasan kaya minyak itu kepada Shell, sebuah perusahaan minyak Belanda. Padahal, Indonesia telah memberikan konsesi serupa kepada Unocal—perusahaan Amerika—serta ENI, perusahaan minyak asal Italia.

Pertikaian kian panas setelah kapal perang kedua negara sliwar-sliwer di perairan Ambalat. Malaysia getol mengganggu proses pembangunan menara suar di kawasan Karang Unarang, titik terluar Indonesia, setelah lepasnya Sipadan-Ligitan.

Bahkan nyaris terjadi baku tembak saat kapal perang Malaysia menyenggol kapal perang Indonesia. Di Tanah Air, tindak-tanduk Malaysia memicu bangkitnya seruan ”Ganyang Malaysia”. Ribuan orang berdemo, meminta dikirim ke Ambalat. Pulau kecil itu adalah satu dari 92 pulau terluar Indonesia yang tersebar di 19 provinsi.

Musim Calo di Senayan

Tak hanya di terminal, di gedung DPR pun calo bisa beraksi. Mereka adalah para wakil rakyat yang menjadi broker cairnya anggaran. Darus Agap, anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, yang mula mengungkap hal ini.

Dalam rapat paripurna DPR Agustus lalu, Darus membeberkan bahwa ada rekan-rekannya yang bertindak sebagai calo pencairan anggaran dana pascabencana alam ke beberapa kabupaten. Menurut dia, para calo itu sukses mencicipi komisi miliaran rupiah. Alhasil, dana pascabencana senilai Rp 633 miliar bisa ciut menjadi Rp 609 miliar. Sekitar Rp 24 miliar jadi bancakan para calo dan jaringannya.

Para calo ternyata memiliki sarana pendukung lengkap. Mereka punya sekretariat, juga jaringan, yang tersebar dari staf ahli, sekretaris, hingga teman anggota (DPR). Soal ini akhirnya sampai ke meja Badan Kehormatan. Sayang, Badan Kehormatan hanya bisa menegur. Mereka tak punya cukup kuasa untuk memecat para wakil rakyat yang nakal itu.

Riuh Rakyat Memilih

Nurmahmudi Ismail harus menunggu enam bulan untuk memastikan apakah dia akan dilantik jadi Wali Kota Depok atau tidak. Kendati unggul dalam pemilihan kepala daerah 26 Juni silam, kemenangannya dibatalkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Baru Jumat dua pekan lalu, bekas Menteri Kehutanan ini mendapatkan kepastian Mahkamah Agung memenangkan dirinya.

Kasus Depok merupakan salah satu penyimpangan dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang dimulai 1 Juni lalu. Pemilihan pertama dilaksanakan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sampai Desember, pemilihan sudah dilaksanakan di 231 kota, kabupaten, dan provinsi. Tahun depan, masih 200 daerah lagi menyusul. Bisa dibilang hampir semuanya berlangsung mulus.

Setelah pemilihan presiden langsung tahun lalu, pemilihan langsung kepala daerah sepanjang tahun ini merupakan lompatan panjang dalam sejarah Republik Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya kepala daerah dipilih melalui bilik-bilik suara dan bukan ditentukan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tak mengherankan jika hasilnya tak selalu sama. Di Sulawesi Utara, misalnya, Golkar mendominasi kursi-kursi di DPRD. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah, banyak calon Golkar yang mesti ”lempar handuk”, termasuk dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Yang penting, dalam ratusan proses pemilihan, hampir tak ada gejolak yang berlebihan.

Petaka Mandala di Medan

Pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Polonia, Medan, 5 September 2005. Dalam musibah ini, 143 jiwa tewas, termasuk Gubernur Sumatera Utara H.T. Rizal Nurdin, mantan gubernur yang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sum-Ut Raja Inal Siregar, dan Abdul Halim Harahap, anggota DPD RI.

Pesawat dengan nomor penerbangan RI-091 yang membawa 112 orang itu gagal take-off. Seperti keberatan beban, pesawat menabrak pagar pembatas dan menerobos ke jalan raya yang padat kendaraan. Ledakan dahsyat terjadi. Serpihan pesawat menghantam ruko di sepanjang Jalan Jamin Ginting hingga radius satu kilometer. Korban pun berjatuhan.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sehari kemudian, menyatakan kecelakaan diakibatkan pesawat gagal terbang. Penyebab gagal terbang bermacam-macam: kerusakan mesin, atau kebocoran bahan bakar. Sementara itu, berdasar manifes penerbangan, saat itu pesawat membawa muatan sebanyak 51.960 kg. Batas maksimumnya adalah 52.000 kg.

Kocok Ulang Kabinet

Kabinet Indonesia Bersatu akhirnya sebagian dirombak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkannya di Yogyakarta pada Senin malam, 5 Desember 2005. Ada enam posisi menteri yang berubah. Ada pendatang baru, ada yang pergi, ada pula yang sekadar digeser ke pos lain.

Boediono, Erman Soeparno, dan Paskah Suzetta adalah pendatang baru itu. Boediono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Dia menggantikan Aburizal Bakrie, yang menempati posisi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat—menggeser Alwi Shihab yang dikeluarkan dari kabinet.

Posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijabat Erman, menggantikan Fahmi Idris, yang mendapat posisi baru sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Andung Nitimiharja, yang tak lagi dipakai. Sedangkan Paskah sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Paskah menggantikan Sri Mulyani, yang mengisi jabatan peninggalan Jusuf Anwar, Menteri Keuangan.

Kenaikan yang Simpang-Siur

Usul kenaikan anggaran kepresidenan dan wakil presiden, termasuk gaji presiden dan wakil presiden, banyak mendapat sorotan. Rencana itu tertuang dalam RAPBN tahun 2006 dan telah dibahas pada Oktober silam.

Dalam rancangan itu disebutkan kenaikan anggaran kepresidenan yang semula sebesar Rp 727 miliar pada tahun 2005, direncanakan menjadi Rp 1,147 triliun tahun 2006. Adapun anggaran untuk wakil presiden meningkat dari Rp 72 miliar menjadi Rp 179 miliar. Kabarnya, Presiden Yudhoyono sendiri cukup kaget mengetahui isi rancangan tersebut.

Anggota Panitia Anggaran, Sayuti Asyathri, mengatakan kenaikan itu terjadi karena adanya gaji ke-13 untuk semua pegawai negeri tahun depan, dan dana tambahan Rp 4 miliar untuk tambahan gaji pegawai dan semua unsur dalam rumah tangga kepresidenan, termasuk presiden.

Pada 30 November, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kenaikan gaji tersebut. Namun tak sampai dua pekan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menjelaskan bahwa rancangan tersebut tetap sebagaimana yang pernah dibahas pada Oktober silam dan belum ada pembatalan.

Jika gaji presiden masih sesuai dengan ketentuan sekarang, berarti masih Rp 62.497.800 setiap bulannya, setelah dipotong pajak penghasilan dan potongan wajib Rp 22.576.556.

Akhir kisah dr bom

Perburuan selama tiga tahun itu berakhir di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Villa Flamboyan, Batu, Jawa Timur. Di rumah itulah, 9 November lalu, buron kelas wahid Doktor Azahari Husein disergap polisi. Azahari tewas ditembus peluru. Ikut pula tewas Arman alias Agus Puryanto, seorang anak buahnya.

Nama ahli peracik bom ini mencuat setelah dinyatakan sebagai aktor utama di balik peledakan bom Bali pada Oktober 2002. Saat itu, 202 jiwa tewas dalam sekejap. Sejak itu Azahari dan Noor Din M. Top menjadi buruan polisi di berbagai tempat di Indonesia.

Di tengah perburuan itu, duet Malaysia ini masih sempat menebar maut: bom Hotel Marriott (2003), bom Kedutaan Besar Australia (2004), bom Bali II (2005). Korban jiwa dari kalangan rakyat biasa kembali berjatuhan. Sejumlah orang ditangkap tapi harus dilepas lagi karena hanya mirip wajah. Di Bandung, polisi sempat mengurung persembunyian mereka, tapi keduanya lolos bagai belut.

Lalu, datanglah hari nahas itu. Detasemen 88 berhasil mencokok orang dekat Azahari yang lalu membocorkan informasi posisi sang demolition man. Pengepungan dilakukan. Baku tembak pecah. Azahari tewas bersama seluruh informasi yang dimilikinya. Tapi, Noor Din M. Top masih bebas berkeliaran hingga kini.

Bali Meledak Lagi

Sabtu, 1 Oktober silam, malam belum mencapai puncaknya ketika sejumlah bom meledak di tiga lokasi berbeda di Bali. Di R.Aja’s Bar, Kuta, bom menewaskan enam orang. Di Restoran Menega dan Kafe Nyoman, keduanya di Jimbaran, korban meninggal mencapai 16 orang. Puluhan yang lain luka-luka.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah bukti penting. Dompet berisi sandi pengeboman, panduan mematikan dan menghidupkan alarm, potongan ransel yang dirancang khusus untuk aksi pengeboman. Juga, tiga potongan kepala. Polisi sempat sulit mendapatkan identitas ketiga kepala yang diduga milik pelaku meskipun sudah menyebarkan gambarnya melalui media massa.

Baru pada pekan pertama November, polisi mengetahui identitas tiga kepala tersebut. Dalam penggerebekan salah satu persembunyian Noor Din M. Top—salah satu buron terorisme Indonesia—di Semarang, polisi menemukan rekaman video. Dalam rekaman itulah kemudian diketahui tiga kepala itu masing-masing milik Misno, Salik Firdaus, dan Aip Hidayat.

Meski tak sedahsyat tragedi tahun 2002, bom kali ini kembali menguak luka yang sebenarnya hampir sembuh. Jumlah kunjungan wisatawan asing sebetulnya sudah kembali meningkat. Pasar wisata mulai pulih. Tapi pengeboman ini sekali lagi meruntuhkan Bali. Kunjungan wisatawan asing ke Bali yang ditargetkan 1,7 juta pada tahun ini hanya tercapai 1,3 juta orang.

Suber: Majalah Tempo