Yudi Nopriansyah

My Web-Blog

2011-11-15T21:05:00.003+07:00

Akhirnya setelah kehilangan blog ini lebih dari empat tahun, saya berhasil masuk dalam akun blog ini. 4 tahun tidak terurus web-blog ini penuh sarang laba-laba kotor berdebu. Tapi alhamdullilah ya, sesuatu banget deh. Bisa menjadi bloger lagi. Salam Jumpa kawan-kawan... Mohon bimbingannya menjadi bloger.

Vagina Monolog

2006-11-18T01:13:00.000+07:00

Penulis: Merlyn Sopjan Cetakan 1, 2006 Ukuran: 125 x 185 mm;Tebal: 124 hal ISBN: 979-24-9952-0 Harga: Rp. 18.000,- Pada tahun 1996, Eve Ensler menulis naskah teater berjudul Vagina Monologues. Naskah itu ditulis Ensler setelah mewawancarai sekitar 200 wanita. Respondennya dari bocah kencur hingga wanita sepuh, berbagai profesi serta etnis. Semula, di Amerika Serikat naskah ini nyaris tak bisa dipentaskan karena judulnya yang mengundang perasaan risi. Stasiun radio, misalnya, menolak mengudarakan iklan pertunjukan karena judul ini dianggap porno. Namun, Ensler maju terus dan menolak mengganti titel seperti yang disarankan teman-temannya. Begitu ia berhasil menggelar pertunjukan perdana, bisik-bisik si vagina ini tak lagi bisa dibendung. Terlebih, bintang-bintang tenar Hollywood seperti Meryl Streep, Glenn Close, dan Winona Ryder berbondong ingin berpartisipasi. Tahun 2002, di Jakarta naskah ini penah di pentaskan oleh Jajang C. Noer. Pemerannya juga artis terkenal macam Ayu Azhari, Sarah Azhari, Ria Irawan, dan Cindy Fatikasari. Dalam naskah, ada dialog mengelitik: “Jika vaginamu berdandan. Apa yang ia pakai?’ Perempuan pertama menjawab ia akan mengenakan sarung sutra, yang kedua bilang kaus oblong, dan yang berikutnya memekikkan nama Oscar Lawalata. Sontak ketawa penonton terdengar. Oscar Lawalata terlahir sebagai pria, dia terkenal sebagai desainer muda berbakat yang lebih dikenal karena penampilannya yang kemayu dan feminin. Oscar tidak oprasi payudara dan tidak menganti kelamin. Namun di luar penampilannya, ada rahasia yang terbungkus penuh tanda tanya. *** Majalah Tempo edisi kemerdekaan 2006, menulis laporan dengan judul “yang terperangkap dalam tubuh,” mengisahkan Meggie Megawati dan Shuniyya. Meggie (29 tahun), berganti kelamin di Rumah Sakit Yanhee International, Bangkok, Thailand. Dadanya membusung dengan silikon di sebuah klinik di Singapura. Untuk itu Meggie mengeluarkan dana sekitar Rp 130 juta. Memang setelah itu Egi Sugiharto nama lahir Meggie, terlihat sangat perempuan. Wajahnya lembut, tak berjakun, gaya bicaranya kemayu. Tubuhnya semampai dengan pinggul menonjol padat. Ia melewati hari-hari di lingkungannya dengan mengikuti berbagai kegiatan sosial, antara lain arisan dan pengajian ibu-ibu. Tidak ada yang tahu kalau dia seorang waria. Hingga suatu hari ia ikut kontes Putri Waria. Meggie terpilih sebagai Juara Pertama. Wajah dan namanya terpampang di sejumlah media massa. Lingkungan di sekitar rumahnya, terutama ibu-ibu pengajian dan arisan, gempar. Lain lagi cerita Shuniyya Ruhama Habiiballah. Alumnus Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini, memilih sebagai perempuan transeksual sejak remaja. Semasa SMA, Shuniyya sudah mengenakan jilbab. Ia ditentang sebagian umat Islam, ia dianggap telah menghina Islam. Suatu hari ia dihampiri sekelompok orang, pria dan wanita. Mereka melontarkan kata-kata tajam, yang menurut Shuniyya, merupakan penghinaan yang sangat memilukan. Ia dibilang menyalahi kodrat, hanya menuruti hawa nafsu. Mereka berteriak, ”Lepaskan kerudungmu. Kamu telah melecehkan kaum muslimah!” Dua orang di antaranya lalu mendekat seraya menarik kerudung Shuniyya. Pernah juga Shuniyya ikut salat berjamaah. Ia masuk barisan perempuan, tapi teman-teman perempuannya menolak keras. Mereka berpandangan. ”Salatnya akan batal bila bersentuhan dengan tubuhku.” Kenang Suniyya. Ia gamang menghadapi kecamuk yang berkerumuk dalam dirinya. ”Saya ini ibarat sosok berjiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki.” Keluh Shuniyya. Benarkah? *** Kisah perempuan tanpa kelamin, bagi sebagian orang memang menjadi cerita lucu. Namun banyak yang menilai tragis. Sebuah perjalanan panjang nan melelahkan ketika waria mencari eksistensi ditengah masyarakat. Bingkai bahwa bahwa tuhan menciptakan manusia berpasangan pria dan wanita, di amini semua agama wahyu sejak terbentuknya bumi. Adalah Merlyn Sopjan, sosok intelektual waria yang memperjuangkan eksistensi waria melalui buku. “Perempuan Tanpa Vagina.” Buku ini merupakan buku keduanya setelah “Jangan Lihat Kelaminku : Suara Hati Seorang Waria” yang diterbitkan tahun 2005. Selain aktif menulis buku, lulusan Universitas Teknologi Surabaya ini juga bekerja di sebuah RS DR Syaiful Anwar Malang sebagai case manager HIV/Aids. Merlyn juga menjabat sebagai ketua Ikatan Waria di Malang. Disana dia pernah mencalonkan diri menjadi Walikota Malang yang berbuah kontroversi. Beberapa prestasi telah berhasil diraih Merlyn dalam kontes waria dan sebagai pemenang Putri Waria Indonesia 2006, Merlyn akan mewakili Indonesia dalam kontes waria internasional Miss Tiffany, International Queen, di Bangkok Oktober tahun ini. Dengan gelar yang disandangnya, Merlyn berharap bisa berbuat sesuatu yang berarti untuk kaum waria. Namun seperti vagina monologues yang mengugat kekejaman dan kekerasan terhadap perempuan. Maka Perempuan Tanpa Vagina, Merlyn Sopjan: mengugat diskriminasi terhadap waria.

Lebaran, Kawan Menikah dan Umur bertambah

2006-11-15T23:38:00.000+07:00

Tahun-tahun sebelum tahun ini, Lebaran menurutku adalah hari dimana, ada ketupat dan pindang tulang yang dimasak dengan versi besar di kuali, tidak lupa gemblong goreng plus rendang daging. Itu biasanya yang dicari tetanga dan sanak family di rumah ku dikampung daerah Suban Lampung Selatan. Hari pertama dan kedua lebaran, ngak ada tempat buat kawanku yang berkunjung kerumah, kecuali di bawah pohon asem halaman belakang. Semua ruangan di rumah yang lumayan luas itu milik tetangga, kerabat dan saudara-saudara yang bergantian menghabiskan makanan dirumah. Maklum Emak seneng kalau masakannya di puji, dan Ebak adalah orang tua gaul yang punya teman hampir satu kecamatan. Karna itu biasanya jarang ada kawan yang datang kerumah dihari pertama dan kedua, namun lebaran tahun ini saya tidak lagi bertugas mencuci piring-gelas, alasannya dua orang tetangga, dengan sukarela membantu mengerjakannya.Walhasil saya jadi tuan rumah yang baik menemani tamu yang datang, satu hal yang membuat saya sangat senang adalah Handphon tak berhenti di kirimi Short Massagge Servise (SMS) ucapan selamat Lebaran. Surprise buat saya. SMS ucapan Lebaran dua hari sebelum dan dua hari sesudah total berjumlah 140-an SMS. Tentu HP tua saya (nokia 3210), tidak bisa menampung jumlah sebanyak itu. kapasitas penyimpanannya hanya 30 SMS. Walhasil, untuk menampung pesan yang terus berdatangan saya pinjam HP emak yang bisa menampung 100 SMS. Semua ucapan itu saya tulis ulang dalam 32 halaman buku catatan saya. Saya tidak mau menghapus ucapan selamat lebaran ini, karna saya tertarik dengan redaksional ucapan yang dipakai. Begitu puitis dan indah permohonan maaf di hari raya ini. Shemone yang berkerja di Kupang mengirim SMS: “Tiada kata Seindah Maaf” tulisnya. Kawan Sunda saya mengirim ucapan berbahasa Sunda, sedangkan yang beretnis Jawa meminta maaf dengan bahasa Jawa. Zeky kawan di Papua, meminta balasan dengan bahasa lampung. Ini kali pertama buat saya memperoleh ucapan Lebaran sebanyak itu, mungkin hanya tahun ini tahun dimana saya menjadi Pemimpin Umum UKPM Teknokra lembaga dimana saya dipertemukan dengan orang-orang yang dengan iklas menyisihkan pulsanya untuk mengucapkan “Selamat Idul Fitri 1427 H, Minal Aidhin walfa Idhin, Mohon Maaf Lahir dan Batin”. Ini merupakan kehormatan buat saya karna 140 orang telah memaafkan kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja lewat SMS. *** Satu minggu setelah Lebaran 29/10, saya berada di kerumunan alumni SMA 5 Way Halim. Sekolah yang mengukir dua tahun kisah remaja putih abu-abu saya, karna bukan di SMU itu saya lulus. Namun kenangan dari pacar pertama sampai sahabat setia saya peroleh dalam dua tahun disana. Diacara reuni itu, angkatan pertama (1987) sampai angkatan paling anyar 2006 datang bersilaturahmi. Begitu banyak kenangan disana. Dari penjaga sekolah, guru killer, tempat kumpul di sela jam istirahat, sampai kawan lama sengakatan, cukup membuat saya cengar-cenggir sendiri seperti orang gila. Dalam obrolan dengan kawan-kawan se-angkatan (1999) saya banyak memperoleh informasi bahwa banyak kawan yang sudah menikah dan punya anak. Dua orang cewek yang saya kenal datang dengan perut buncit hamil lima bulan. Belum lagi dengar informasi bahwa kawan dekat saya sekarang sudah ada yang punya dua anak. Saya sendiri datang dengan dua orang sahabat, Abramham dan Ade Yugustiawan, Abram sudah menikah 6 bulan lalu, sedangkan Ade, sedang mempersiapkan pernikahannya yang tinggal seminggu lagi (5 November). Pulang dari acara reuni, selain cengar-cenggir rupanya saya melamun, bukan hanya karna kawan banyak yang sudah banyak yang menikah melainkan karna status yang masih mahasiswa ini. Lalu tanggal 5 November reuni kembali berlangsung di pernikahan Ade Yugustiawan sahabat saya. Disana saya lebih banyak bertemu kawan dekat, dan hampir semuanya berstatus sudah menikah. Obrolan mereka tak jauh dari jamu kuat, dari belut sawah sampai kuku bima menjadi bahan untuk memojokan. Walhasil prihal menikah ini, menjadi tema lamunan saya beberapa hari terakhir. Tiba akhirnya umur genap seperempat abad pada 8 November 2006. Tak banyak yang bisa saya ceritakan di umur setua ini. Ucapan ulang tahun pertama adalah dari adik kandung saya Astriana. Dia kirim SMS bertulis “Met Ulatah ya Duy, semoga sukses dan selalu dalam ridho Allah. Tetap jadi Iduy karna kamu kakak koe”. SMS berikutnya emak dikampung menulis “Met Ultah ya Nop, jaga kesehatan dan jangan kebanyakan begadang..he..he..”. Tentu saja he..he.. nya emak di SMS dapat komentar dari Rieke kawan di Teknokra yang membaca SMS itu. Menyusul 12 SMS dari kawan dekat. Lain lagi kawan saya Ade (pengantin baru), dia menanggung biaya makan beberapa teman yang inggin merayakan ulang tahun saya di rumah makan Raja Kuring. Di Teknokra tanggal 8 malam, Anastasia bilang anak mangang di ganggu anak Mapala di kamar mandi. Saya keluar melihat, ternyata akting Anas sukses, diluar kru Teknokra sudah siap dengan ember berisi air untuk menyiram saya. Dan genap sudah kebahagian saya di bulan Syawal ini: banyak teman, Kawan menikah dan masih dikaruniai kehidupan di umur yang seperempat abad ini.

Siaran Press

2006-10-10T22:58:00.000+07:00

Tragedi UBL Harus Diungkap BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peserta Diskusi Mengenang Tragedi UBL Berdarah 28 September 1999, Senin (9-10), di ruang Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unila, Teknokra, sepakat bahwa lembaga pers harus mengungkap kembali kasus itu ke publik. Sebab, selama tujuh tahun mengendap, upaya keadilan hukum terhadap tragedi 28 September 1999 dalam demonstrasi penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PBK) belum juga tertangani. Dua mahasiswa tewas dalam tragedi tersebut, yaitu seorang aktivis pers mahasiswa, Saidatul Fitria dan aktivis mahasiswa Unila, M. Yusuf Rizal. Diskusi yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) UKPM Teknokra Unila itu untuk memeringati tujuh tahun meninggalnya Saidatul dan Yusuf. Saidatul meninggal dengan luka di kepala akibat dipukul popor senjata aparat keamanan. Saat itu, Saidatul yang juga fotografer Teknokra sedang mengabadikan momen demonstrasi itu. Sedangkan Yusuf meninggal setelah peluru petugas menembus pundaknya. Pimpinan Redaksi Lampung Post Ade Alawi menegaskan kasus pelanggaran HAM, kapan pun dapat diungkap karena tidak terbatas waktu. Menurut dia, Teknokra dan lembaga lain dapat segera menulis kronologi peristiwa yang diperkuat keterangan saksi dan dilengkapi foto. Bukti tersebut dapat disampaikan ke Komnas HAM. Usulan lain, menurut Ade, kasus itu dapat dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ade mengatakan komisi yang telah berumur dua tahun itu menyelesaikan kasus dengan jalan rekonsiliasi, sebuah pengakuan bersalah dari pelaku kepada publik, lalu pelaku dapat dibebaskan. Pakar hukum Unila Wahyu Sasongko menyatakan keberingasan aparat saat itu menunjukkan rezim lama masih enggan melepas kekuasaan. Mereka belum siap menghadapi euforia reformasi yang ditandai meningkatnya desakan demokratisasi. Militer masih menjadi simbol represif. Setelah tragedi itu, pihaknya membentuk tim pencari fakta bersama LBH Bandar Lampung, tapi kemudian banyak juga terbentuk tim lain. Kekuatan pun terpecah, setiap tim membawa kepentingan sendiri, sehingga banyak versi dalam proses pengungkapan, yang membingungkan. Pengungkapan kasus hanya bergulir lewat pergulatan pendapat hukum, melalui media. Akhirnya, mengendap seiring waktu. Selanjutnya, kini tidak ada kelompok yang tetap concern terhadap kasus itu. "Seharusnya ada kelompok yang tetap mengkaji kasus itu, hingga memperjuangkannya agar sampai Komnas HAM. Seperti kasus Talangsari Lampung Februari 1989,"kata Wahyu. Pihaknya, mengaku data-data yang berhasil dikumpulkan timnya dulu, kini tidak terarsip dengan baik, ada beberapa yang dipinjam tidak kembali. Menurut dia ada kesulitan dalam pengungkapa kasus, yaitu masuk ke hukum pidana atau peradilan militer. Kedua, tidak ada kejelasan kronologis, menurut catatan medical review Atul meninggal karena benda tumpul. Banyak persepsi di sini, apakah benda tumpul itu popor senjata, atau lainnya. Pada kasus Ijal, dia tertembak hingga menembus pundaknya, sementara di sekitar korban banyak ditemukan proyektil aparat. "Peluru mana yang telah menembus pundaknya tidak ketahuan. Jika dapat diketahui, kita dapat telusuri siapa pemilik peluru itu,"kata Wahyu. Masalah lain, leg spesialis UU Pers belum diterapkan secara utuh. "Belum ada yurisprudensi kekerasan terhadap wartawan. Ketika sampai ke kepolisian, sulit terapkan sanksi sesuai dengan UU Pers,"ungkapnya.

Semangat Baru Teknokra

2006-10-07T01:07:00.000+07:00

Bagi pengurus Teknokra, mencari generasi penerus bukan main pentingnya. Kami rapat berjam-jam bahkan berhari-hari mencari calon magang Teknokra. Hari sabtu minggu lalu 30/9, pendaftar yang jumlahnya 97 orang harus ikut dalam tes tulis, panitia menyiapkan ruang sidang ekstra besar dan luas di gedung PKM lantai 2. Untuk memfasilitasi orang sebanyak itu, bukan main merepotkan, kami harus menyiapkan lebar soal yang meliputi tes bidang redaksi, usaha, litbang, kesekretariatan dan psikotes. Namun seleksi alam dimulai hari pertama. Dari 97 pendaftar yang datang ikut tes hanya 54 peserta. Wajah-wajah prustasi peserta yang tidak bisa mengerjakan soal tes terlihat jelas di hari pertama. Nilai tes tulis mereka 50% tidak terisi. Harapan kami dalam tes tulis ini, selain menggali potensi peserta, juga bisa mendapat gambaran tentang pengetahuan di bidang penerbitan dan jurnalistik mereka.Di hari berikutnya minggu, dalam tes wawancara kami menggali mentalitas, militansi, loyalitas, dan totalitas di singkat (MILYTOT). Jumlah berkurang menjadi 45 peserta dalam tes ini. Saya mendapat 18 orang untuk di wawancara. Semuanya saya nilai cukup baik, mereka baru lulus SMA tahun 2005 dan 2006. Ada yang dari Medan, Bandung, Jakarta, Padang. Saya hampir lupa dengan draf wawancara, karna tertarik bertanya tentang daerah masing-masing. Ketika saya tanya alasan memilih masuk Teknokra, jawabanya: ada yang di suruh orang tua, ada yang inggin terkenal, inggin menjadi penulis, ingin menjadi penyair, cerpenis. Intinya semua inggin belajar jurnalistik dan belajar menulis. Mereka semua meyakinkan, bahkan ada yang memperlihatkan buku harian dan kumpulan puisi. Saya jadi takut, bisakah Teknokra memenuhi semua keingginan mereka?. Malamnya selepas sholat tarawih jam 10.00, rapat pleno digelar. Kertas-kertas plano hasil tes tertulis, ditempel di dinding dan lemari. Sedangkan Interviewer siap mempresentasikan hasil wawancara tadi siang. Secara acak nama peserta di kocok untuk di bahas satu persatu. Malam itu, rapat pleno selesai jam 04 pagi dan berhasil membahas 9 orang peserta. Rapat di teruskan senin jam 15.oo. Luar bisa melelahkan membahas calon megang ini. Belum lagi di sela-sela itu ada agenda rutin seluruh kru Teknokra untuk jiarah ke makam Alm Saidatul Fitriah, Fotografer Teknokra yang meninggal ketika meliput demontrasi besar mahasiswa bulan September tahun 1999. Hingga akhirnya rapat pleno baru selesai rabu malam 4 oktober. Kami mendapat 30 orang magang dan cukup puas dengan hasil rapat pleno. Kami sangat berharap kepada ke 30 orang ini bisa menjadi generasi penerus Teknokra kedepan. Sementara ini 30 orang ini akan masuk dalam proses magang selama kurang lebih 6 bulan.

Surat Terbuka Teknokra, Atas Kekerasan Terhadap Wartawan

2006-10-03T03:32:00.000+07:00

Pada hari ini 3 Oktober, yang bertepatan dengan meninggalnya (Alm) Saidatul Fitria, kami Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra, turut berbela sungkawa atas perkembangan pers di tanah air ini. Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta Dengan Hormat, UKPM Teknokra mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Bapak Presiden beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada hari ini 3 Oktober, yang diperingati oleh kami sebagai hari meninggalnya Alm Saidatul Fitria, izinkan kami menyampaikan keprihatinan kami atas perkembangan pers di tanah air. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang UKPM Teknokra dan tentang meninggalnya Alm Saidatul Fitria. UKPM Teknokra adalah sebuah lembaga pers mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Lampung (Unila), 29 tahun lalu tepatnya 1 Maret 1977 para mahasiswa pendiri Teknokra berkumpul untuk mendirikan sebuah lembaga yang nantinya dapat berperan dalam menyajikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Dengan semangat itu, kami digodok untuk siap berkerja tanpa dibayar dalam memperoleh berita dan informasi. Namun pada tanggal 28 September 1999, anggota kami yang bernama Saidatul Fitria atau akrab dipanggil Atul (fotografer Teknokra red ), ketika sedang meliput demontrasi besar mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Atul tewas dihantam benda tumpul di kepalanya. Bagi Atul yang seorang wartawan, menyajikan fakta kepada masyarakat tentang penolakan mahasiswa terhadap RUU PKB saat itu adalah sebuah kewajibannya. Tak hanya Atul, seorang mahasiswa FISIP Unila, M. Yusuf Rizal (Ijal) tewas ditembak aparat keamanan yang menghalau aksi demonstrasi. Atul bukanlah masuk dalam barisan Ijal, salah seorang demonstran yang mengalami cheous dengan aparat di depan kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) ketika itu. Atul hanya bertugas meliput, guna menyajikan kebenaran peristiwa kepada masyarakat. Ternyata, Ijal sang demonstran dan Atul yang wartawan, dianggap perusuh dan harus disikapi dengan senjata. Atul dikejar di tembaki dan dipukul. Moncong senapan seolah dikendalikan setan, karena tidak jelas siapa yang memicu dan siapa yang memerintah untuk memicu. Hingga memasuki tahun ketujuh ini (1999—2006), kami tidak tahu siapa dibalik tewasnya Atul dan Ijal. Kami menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah dalam menelusuri siapa yang bertanggungjawab atas kematian mereka berdua. Bapak Presiden Yang Terhormat, Pada kesempatan ini, tepat di hari meninggalnya Saidatul Fitria, kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas hilangnya nyawa sahabat kami akibat keberutalan aparat keamanan ketika itu. Sekaligus kami menagih komitmen pemerintah pada semua tingkatan untuk menjamin kemerdekaan pers, dan keselamatan para jurnalis, sekaligus memastikan bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak terjadi lagi. Setiap kekerasan terhadap wartawan atau kantor-kantor media dengan alasan apapun, akan merampas hak publik memperoleh informasi dan merusak citra pemerintah. Apalagi setelah kita memiliki UU Pers Nomor 40/1999 dan Konstitusi Pasal 28 F yang memberikan perlindungan penuh kepada wartawan dan terhadap tugas jurnalistiknya. Kami yakin Bapak Presiden mendengar apa yang kami telah sampaikan sejak tujuh tahun ini. Jauh di lubuk hati, kami menginginkan pemerintahan Bapak membela kepentingan masyarakat luas demi cita-cita suatu pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia untuk hidup. Kami selalu ingat janji kampanye pasangan SBY-JK menjelang Pemilihan Presiden 2004 lalu tentang keinginan menciptakan negara Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Bapak Presiden, Kami tidak menutup mata, bahwa pers Indonesia masih jauh dari gambaran ideal yang diidamkan masyarakat pers sendiri. Untuk itu kami terus berupaya keras untuk menjalankan etika dan profesionalisme jurnalisme Pers yang bebas dan profesional. Kami juga berjanji akan terus mengawal usaha pemerintah dalam memberantas korupsi dan pengawal upaya pemerintah menegakkan good governance. Terima kasih. Hormat kami, Pemimpin Umum UKPM Teknokra Unila Yudi Nopriansyah

Perlukah Persma Berhimpun Dalam Suatu Wadah?

2006-09-25T02:16:00.000+07:00

Tema judul di atas, jelas merujuk dari gugatan terhadap peran Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang ompong dan tidak jelas program kerjanya. Bagaimana tidak sejak berdirinya PPMI tahun 1992 sebagai pengganti IPMI yang mati setelah Kongres V tahun 1980-an, peran PPMI sampai kekarang bisa di bilang ‘enol besar’. Adalah Bengkel Jurnalisme Lampung yang mencoba mempertanyakan itu. Dalam acara diskusi rutin dwi mingguannya, Bengkel Jurnalisme mengundang seluruh persma di Lampung untuk menjawab judul di atas. Acara itu di fasilitasi oleh LPM Radin Intan di gedung BEM IAIN. Saya sendiri di undang menjadi panelis bersama Nur Kholis mantan ketua dewan kota PPMI Lampung. Sayangnya Nur Kholis tidak datang. Untungnya Juwendra Asdiansyah yang merupakan dedengkot Bengkel Jurnalisme hadir dalam diskusi. Juwendra ketika masih aktif di Persma ikut dalam Kongres PPMI di Lombok tahun 2000. Bisa dibilang kongres pada 24—29 Mei itu menjadi kongres terbesar PPMI terakhir. Karna bisa mendatangkan hampir seluruh Persma. Diskusi itu bisa dibilang gagal, karna hanya ada tiga perwakilan Persma (UKPM Teknokra, LPM Radin Intan, LPM Digital Darmajaya). Sisanya adalah peserta sekolah jurnalistik Bengkel Jurnalisme, wartawan pers Umum dan angota BEM IAIN Radin Intan. Panitia kurang serius mempersiapkan acara, terbukti undangan saja baru di sebar sehari sebelum acara. Saya diminta menjadi panelis lewat SMS. Tapi biarlah, semangat Bengkel yang perduli dengan persma itu intinya. Karna bisa dibilang, tidak ada Persma di Lampung yang perduli dengan tema ini. Termasuk lembaga yang saya pimpin (Teknokra). Kami larut dalam buaian suasana kerja di bilik redaksi masing-masing. Saya pribadi, tergugah untuk mencermati “perlukah Perma berhimpun dalam satu wadah?”Untuk itu, saya mengajak kawan-kawan Persma lain ikut menjawabnya. Kiranya, beberapa bahan dibawah ini yang terkait dengan wadah perhimpunan persma di Indonesia, menjadi gambaran untuk kita (Pers Mahasiswa), agar menjawab gugatan Bengkel Jurnalisme. >PIPMI direktori pers mahasiswa Indonesia >PIPMI direktori pers mahasiswa Indonesia

Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara

2006-09-19T19:18:00.000+07:00

Kebebasan memperoleh informasi yang selama ini belum terlaksana di negara ini, semakin menjauh dengan di rumuskannya rancangan undang-undang Rahasia Negara. Padahal dalam perundang-undangan, memperoleh informasi merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi: "…….setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia……."Amandemen tersebut pada jaman presiden BJ. Habibie di tegaskan dalam Undang-undang Pers pasal 6 UU No.40 Tahun 1999. Tujuan utama adanya ketentuan yang sacara tegas mengatur kebebasan informasi adalah: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadialan dan kebenaran. Maka terdengar berlebihan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang berkata ”Kalau semua dibuka, semua jadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Hasilnya adalah mobokrasi, demokrasi massal, di mana semua orang mau ikut nimbrung,” kata Menteri Juwono di majalah Tempo Edisi 01 - 7 Mei 2006. Adalah benar jika kebebasan itu tiada yang mutlak. Seperti yang dikatakan oleh bebarapa filsuf bahwa there is no absolute freedom. Demikian pula dengan kebebasan informasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang? Dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang merupakan pembatasan informasi, yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai hal tertentu, misalnya: " Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara (pidana penjara selama-lamanya 20 tahun, " Pasal 124 mengenai rahasia militer (pidana penjara 15 tahun), " Pasal 322 mengenai rahasia jabatan (pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,00), " Pasal 323 tentang rahasia perusahaan, " Pasal 369 mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun), " Pasal 430-434 mengenai kerahasian surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan hubungan melalui telepon umum (pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan), Dalam ketentuan diatas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Namun pada dasarnya inti dapat saja bermacam-macam, baik positif maupun negatif. Bahwasanya ketentuan dalam KUHP bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum pada informasi, pemilik informasi, dan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memiliki informasi sudahlah jelas. Jadi hal yang perlu dikuatkan bukan membuat produk hukum baru, melainkan dengan meninjau ulang UU untuk memperoleh kebebasan informasi itu sendiri. Dengan meletakkan landasan hukum bagi orang yang berkehendak memiliki informasi yang bersifat publik, hal mana berhubungan erat dengan public accountability suatu lembaga yang merupakan bagian dari good governance. Dengan demikian sedikitnya terdapat dua masalah yang harus diperhatikan akibat bahaya RUU Rahasia Negara: Pertama, hak warga untuk memperoleh informasi dari lembaga public. Kedua, hak warga dan lembaga tertentu untuk melindungi pribadinya apabila hal pertama dapat mengundang sanksi bagi pejabat publik yang menolak memberikan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dapat diakses publik, maka hal kedua berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan atas mereka yang melanggar right to privacy seseorang ataupun lembaga yang ditetapkan UU sebagai pengecualian atas hak atas kebebasan informasi. Dalam kaitannya dengan kebebasan informasi ini, menilik ketentuan yang ada di beberapa negara, sejumlah informasi yang dikecualikan dari akses publik dan digolongkan kedalam sembilan exemption di Amerika Serikat adalah yang menyangkut: keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri, rencana militer, persenjataan, data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA, ketentuan internal lembaga, informasi yang secara tegas dikecualikan oleh UU untuk dapat diakses publik, informasi bisnis yang bersifat rahasia, memo internal pemerintah, informasi pribadi (Personal Privacy), data yang berkenaan dengan penyidikan, informasi lembaga keuangan, dan informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Harus diingat bahwa kekecualian diatas bersifat diskresioner, tidak wajib, dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan. Di Thailand, memberlakukan Official Information Act pada tahun 1997. pengecualian atas informasi yang dapat di akses publik dalam negara ini, mirip dengan ketentuan yang diatur dalam Freedom of Information Act Amerika Serikat, yakni informasi yang dapat membahayakan istana, yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan international atau keuangan nasional, menghambat penegakaan hukum, merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal, yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang, informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiannya (pasal 14 s/d 15 ayat 6 (Official Information Act). Keberadaan UU Kebebasan informasi, sebagai salah satu pendorong demokrasi, dengan demikian, memerlukan penjabaran yang sangat teliti, rinci dan jelas, agar tidak justru menjadikan kekacauan dalam negara karena tidak adanya rahasia maka hal pertama yang harus difahami bersama adalah bahwa: 1. tidak semua informasi merupakan bahan yang bebas dipublikasikan, 2. penjabaran mengenai informasi merupakan bahan yang bebas harus dirumuskan dengan jelas, 3. pembatasan atas kebebasan informasi menyangkut, a. kepentingan nasional/keamanan negara (militer, ekonomi, keuangan), b. kerahasiaan pribadi warga masyarakat, 4. pelanggaran atas pengecualian atas hak atas kebebasan informasi yang diberi sanksi pidana harus dirumuskan dengan teli dan tegas. Kedua restriksi dalam butir 3 diatas juga diakui oleh komunitas internasional, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang intinya menentukan bahwa the right to freedom of expression… and information…may …be subject to certain restriction, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a) for respects of the rights or reputation of others, b)for the protection of national security or of public order, or of public health or morals. Kepentingan negara, merupakan salah satu kata kunci yang membatasi kebebasan informasi, dan sejumlah kebebasan lainnya pula, sebagaimana dicantumkan dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Makna dan cakupan kata ini sebenarnya harus mendapatkan suatu rumusan yang tegas, agar agar tidak multi-interpretable yang pada akhirnya membawa ketidak pastian hukum. Dikaitkan dengan ketentuan dalam ketentuan dalam KUHP, yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 112 dan 124. agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat namun tidak membahayakan negara, maka UU atas kebebasan untuk memperoleh infromasi harus mengandung rumusan yang tegas mengenai informasi dan data yang tidak dapat diakses publik dalam kategori ini. Dengan demikian makna ketentuan yang ada dalam UU no.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan harus ditinjau kembali. Pasal 11 ayat (2) UU ini memberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun kepada orang yang dengan sengaja diwajibkan merahasiakan hal tersebut. Padahal pasal 1 UU ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai arsip, yang mencakup semua naskah yang dibuat dan terima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan. Dapat diduga bahwa hal ini membuat petugas arsip kesulitan dalam memberikan arsip bagi publik. Untuk mengatasi hal ini selayaknya dibuat klasifikasi arsip yang harus dirahasiakan karena sifatnya, misalnya: 1. informasi khusus tentang militer dan persenjataannya dibuat klasifikasi lembaga ini sehingga dapat digunakan untuk melemahkan/menghancurkannya, 2. informasi mengenai system keamanan presiden dan penjabat negara lain yang perlu mendapatkan perlindungan negara, 3. informasi yang dikumpulkan negara mengenai proses peradilan pidana, yang apabila dapat diakses publik dapat menghambat berjalannya proses ini (misalnya mengenai keberadaan saksi pelapor yang menurut UU harus disembunyikan identitasnya dan dilindungi keselamatannya), atau dimanfaatkan oleh tersangka sehingga hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan, 4. informasi yang berkenaan dengan sumber-sumber alam tertentu yang dianggap penting oleh negara, yang diperoleh melalui penelitian yang rinci dan akurat dan menelan biaya besar, sehingga publikasinya dapat merugikan negara, 5. informasi mengenai test yang dipergunakan negara untuk menentukan promosi orang dalam jabatan tertentu, 6. informasi mengenai laporan tentang lembaga keuangan tertentu, dll. Adanya pembatasan semacam ini diperlukan untuk memberikan kepastian pada warga masyarakat, dan harus disertai dengan justification yang sahih, sehingga petugas informasi dalam lembaga yang bersangkutan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dibayangi ketentuan yang tidak perlu, sedangkan masyarakat memahami pentingnya informasi yang bersangkutan untuk dirahasiakan.

RUU Penyelenggara Pemilu

2006-09-08T16:42:00.000+07:00

Jumat (8/9, saya mewakili Teknokra ikut dalam kegiatan Maintening KPU's Independence yang di gelar Institute for Public Policy Reform (INFORMA) dan CENTRO Jakarta. Kegiatan itu mengundang seluruh pers dilampung dengan sub tema Media Workshop. Bertempat di Hotel Indrapuri, hadir sebagai pembicara wakil Ketua Panitia Khusus RUU Penyelenggara Pemilu DPR RI Andi Yuliani Paris, Hadar N. Gumay (Cetro Jakarta), pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana, dan Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu 2004 Lampung Firman Seponada. Poin penting yang disampaikan Andi Yulianti Paris adalah: RUU Penyelenggara Pemilu nantinya, memposisikan KPU bersifat hierarkis. KPUD kabupaten/kota dan provinsi tidak perlu lagi meminta fatwa atau berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Cukup ke lembaga yang sama di atasnya. "Struktur hierarkis ini diperlukan salah satunya untuk menjaga independensi KPU dari intervensi lembaga-lembaga lain". ucap Andi Yuliani. Masalahnya mungkin,KPUD di daerah dalam menjaga netralitas dalam pilkada sering ada kedekatan khusus antara anggota KPUD dan calon kepala daerah, sedangkan Kalau pemilu legislatif dan pilpres netralitas itu masih bisa dijaga karena jarak antara calon legislatif atau calon presiden agak jauh. Hal inilah mengapa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Andi Yuliani perlu dibentuk supaya KPU tidak menjadi superpower. "Ke depan, Bawaslu bisa mengawasi semua tahapan pemilu dan tidak hanya meneliti berkas-berkas pencalonan," ujarnya. Denny Indrayana (Pakar Hukum tata negara UGM) menilai perlunya RUU Penyelengaraan Pemilu, diuraikan lagi mengenai posisi, fungsi, komposisi, administrasi, dan sanksi agar KPU dapat berdiri sebagai lembaga independen. Di asumsikannya, kini Indonesia mempunyai 13 lembaga independen meliputi berbagai komisi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, KY, dst. Sementara lembaga sejenis yang berada di bawah kendali birokrasi ada 60-an, termasuk KONI, Dewan Maritim, dst. Ia menyebutkan ciri-ciri lembaga independen di antaranya secara eksplisit dalam undang-undang disebutkan independen, sifat kepemimpinannya kolektif, dan presiden tidak bisa menerapkan hak prerogatifnya untuk mengangkat atau memberhentikan anggota lembaga tersebut. "Ketiga ciri ini yang harus melekat di kelembagaan KPU. Dengan demikian KPU punya hak konstitusional," kata Denny. Untuk mencapai independensi KPU, 82 pasal dalam RUU Penyelengaraan Pemilu menurut Deni, masih belum sempurna. KPU belum dapat mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal anggaran dan rekrutmen sekretariat. "Perlu juga dibahas kembali bagaimana jenjang karier staf sekretariat KPU jika diangkat dari pegawai negeri sipil," kata Deni. Sementara, Firman Seponada mensyaratkan tiga hal untuk menjadikan KPU sebagai lembaga independen, yakni bebas anasir politik, bebas anasir birokrasi, dan panitia seleksi yang kredibel. Upaya membentuk KPU sebagai lembaga independen, kata dia, harus dimulai dari panitia seleksi anggota KPU. Pengalaman lalu, unsur-unsur birokrasi menunjuk nama-nama calon pantia seleksi tidak secara transparan. Bahkan, di sebuah kabupaten di Lampung tiba-tiba muncul nama-nama panitia seleksi yang diajukan kepala daerah tanpa dijelaskan lebih dulu mekanisme rekrutmennya. "Harus ada uji publik bagi calon panitia seleksi karena kalau tidak, kepala daerah dapat menyusupkan orang-orangnya," kata penggiat Aliansi Jurnalis Independen Lampung itu. : Arsip RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Foto jurnalistik dan Non Jurnalistik

2006-09-07T02:17:00.000+07:00

Foto ini diambil oleh Rizki, biasa di panggil Kiki atau Pinky. Ia memberi judul karyanya "Suara-suara Bunga". Foto ini diberikan Pinky beberapa waktu lalu, ia berharap fotonya bisa masuk dalam majalah edisi khusus mahasiswa baru Unila. "Gimana kak, foto saya bisa masuk tidak" kata pinky kepada saya yang menjadi pemred sementara, mengantikan Eriek yang sedang ke Surabaya. Saya suka foto ini, kuncup bungga yang sedang mekar di pohon tanpa daun, dengan latar belakang hijau rumput. Foto itu menceritakan sesuatu kepada saya. Namun foto yang dibutuhkan untuk majalah edisi khusus adalah foto jurnalistik di rubrik essay foto. Saya tidak yakin foto ini akan dimuat, tapi saya janjikan jika dalam batas waktu, fotografer belum memberikan foto berita, maka foto ini akan saya muat di rubrik galeri foto. Pinky adalah pengurus baru Teknokra yang belakangan rajin belajar design grafis dan layout. Namun ketertrikannya di fotografi tidak bisa disembunyikan. Dia tanya macam-macam tentang foto ke saya. Kualahan juga saya dibuatnya. Saya tidak pernah menjadi fotografer, walau sering ikut lomba fotografi. Ilmu foto yang saya dapat otodidak ber eksperimen dengan kamera pinjaman, ditambah teori dari buku dan beberapa kali ikut dalam diskusi foto. Dan hampir setahun ini, nyaris tidak pernah memotret lagi. Pinky tanya kenapa fotonya tidak masuk dalam kategori foto jurnalistik? Menjawab ini, saya teringgat obrolan saya di Jakarta beberapa waktu lalu dengan Oscar Matuloh (redaktur foto LKBN ANTARA) Oscar bilang: fotojurnalistik adalah suatu medium sajian informasi untuk menyampaikan beragam bukti visual atas berbagai 'peristiwa' kepada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak dibalik peristiwa tersebut dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Brian Horton penyunting buku "Assosiated Press, Photojournalism Style Book" menyatakan Peristiwa sendiri adalah suatu bagian dari proses terbentuknya sejarah umat manusia. "memandang fotojurnalistik sebagai suatu kajian artinya memasuki matra yang memiliki tradisi kuat tentang proses 'sesuatu' yang dikomunikasikan, dalam hal ini yang bernilai berita kepada orang atau khalayak lain dalam masyarakat" ucap Oscar. Jika pernah menonton film documenter James Nechtwey 'War Fotogrefer,' disana kita akan melihat aktivitas Nechtwey dalam meliput dengan kameranya. Nechtwey selalu dekat dengan apa yang difotonya, kemudian melaporkannya kepada khalayak dengan gambar utuh tanpa distorsi pemaknaan. Suatu hal yang tak mungkin dibuat oleh paparrazi yang mencuri foto dari jauh. Inilah mengapa pewarta foto berita, menjadikan hasil fotonya sebagai subjek bukannya objek. Foto pemandangan laut bisa jadi objek foto, tetapi laut yang tumpah di Aceh (tsunami), adalah subjek. Kembali kepada pertanyaan Pinky, kenapa fotonya yang indah itu bukan foto berita? Jawabnya: keindahan bukan unsur utama dalam fotojurnalistik, tapi 'peristiwa' yang dibutuhkan publik, itu intinya.! "Tapi keindahan jugakan dibutuhkan publik?" ya, tapi keindahan tidak menginformasikan sesuatu pada publik. World Press Photo yang bermarkas di Amsterdam, memecah beberapa kategori dalam fotojurnalistik yang kerap menjadi acuan mereka saat memilih foto-foto jurnalistik sebagai kandidat Bast Photo of The Year -Spot News Photo (foto berita spontan/spot) -General News Photo (foto berita umum) -Nature and Environman Photo (foto berita alam dan lingkungan) -People in the News photo (foto berita/potret) -Science and Tachnology Photo(Foto berita Iptek) -Daily life Photo (foto berita keseharian) -Arts photo (Foto berita seni dan budaya) -Sport Photo (foto berita olahraga) Semua foto harus bernilai humanis, jelas, dan tidak bias tafsir. Menariknya foto bisa dari camera apa saja, bisa kamera Digital, kamera konvensional CLR bahkan kamera saku. Sedangkan foto Pinky yang indah, bisa masuk dalam kategori, photografy hobby non-jurnalistik. Kategori ini, di koran biasa di temukan dalam rubrik non liputan, Foto macam ini juga biasa di lombakan dalam berbagai iven lomba photografy macam Salon Foto, Arts Inernational Photografy dll. Dengan bobot penilaian lebih pada , teknik, komposisi, engel, dan citarasa sipenilai. Saya pernah ikut lomba foto sejenis itu dalam Pekan seni Daerah, saya mengirim dua foto kebetulan mendapat juara satu dan dua. Keduanya di ikut lombakan lagi dalam pekan seni Nasional 2004. Saya senang akhirnya ada yang mau belajar fotografy. Dan semoga saja Pinky tidak puas dengan dikusinya bersama saya. Sehingga dengan begitu dia akan terus belajar. Kelak pengetahuan saya yang secuil ini, bisa jadi bertambah dengan pengetahuannya.

Masih Ada(kah) Hukum di Sebesi

2006-09-01T19:26:00.000+07:00

Yudi Nopriansyah Laporan: Riska Meitania Setelah akhirnya dibuktikan oleh beberapa bundel, serta undang-undang yang ada, lalu milik siapakah Sebesi dan Seboekoe?Tiga bundel dokumen berbahasa Belanda dan dua bundel Surat Keputusan Mahkamah Agung ditunjukkan Hasanudin kepada Teknokra. “Ini bukti bahwa secara sah, pulau Sebesi telah dibeli Haji Djamaloedin dari Pangeran Minak Putra,” ujar Hasan. Hasan mengklaim sebagai pemilik sah pulau Sebesi dan Seboekoe. Sudah lebih dari dua jam Hasan bercerita tentang pulaunya itu. Tiba akhirnya ia memperbolehkan Teknokra untuk mengcopi seluruh bundel yang ia tunjukkan. Dokumen tua yang sudah menguning itu seukuran kertas folio, lima lembar halamannya sudah lusuh dan kusam. Namun, dalam dokumen tersebut dilampirkan halaman terjemahan yang dibuat oleh, Abdoel Rahim wnd Demang District dan onderafdeeling warga Kalianda, 3 Januari 1923. Kertas terjemahan pun hampir sama kusamnya. Dalam dokumen itu dijelaskan kalau Haji Djamaloedin telah membeli Pulau Sebesi dan Seboekoe dari Pangeran Minak Poetra pada tanggal 3 Maret 1896. Dokumen itu juga menjelaskan bahwa Haji Djamaloedin harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang kehasilan alam tahun 1900 yang tertulis f. 1551,80. (satoe ribu lima ratoes lima poeloeh satoe roepiah delapan poeloeh cent). Hasan menunjukkan satu bundel dukumen surat perjanjian (overeemkomst) dengan cap pemerintahan Hindia Belanda A.E Prosse T.V. Notaris Batavia. Isinya adalah meminta izin menanam pohon kelapa di Pulau Sebesi dan Seboekoe kepada pemilik pulau yaitu The Tian Tjay kakak tertua Hasan sebagai ahli waris dari Mohammad Saleh Ali bin Hadji Djamaloedin. Lebih dari seratus surat perjanjian terdokuntasikan dalam bundel tersebut, dari rentang waktu 1933 sampai 1941. Dalam surat perjanjian tercantum bahwa penanam atau pengolah kebun harus membagi setegah hasil panen dari tanaman kelapa yang ditanam. Sedangkan bagi yang berladang membagi satu perlima bagian dari hasil berladangnya. Meski sebenarnya tak berlaku lagi, dokumen-dokumen itulah yang menjadi bukti turun-temurun keluarga besar Hasan untuk mengklaim Pulau Sebesi dan Seboekoe sebagai warisan Haji Djamaloedin. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria bab dua pasal 17 yang melahirkan Perpu Nomor 5 tahun1963 tentang surat hutang LANDREFORM, dan Diktum pada pasal 18 yang mencabut kepemilikan tanah dengan memberi ganti kerugian sampai sekarang belum diterima pihak Hasan. “Inilah mengapa kami masih berhak mengambil hak bagi hasil kepada pengolah kebun di pulau, sesuai dengan surat perjanjian tahun 1933,” ucap Hasan. *** Sebagian warga Sebesi tidak paham akan kasus kepemilikan tanah di Pulau Sebesi, bahkan mereka kebinggungan akan dasar hukum yang berlaku. Padahal dalam Abstraksi undang-undang itu juga dijelaskan, ada empat faktor penting dalam melaksanakan Landreform, yaitu kesadaran dan kemauan elit politik, organisasi petani yang kuat, ketersediaan data yang lengkap, serta dukungan anggaran yang memadai. Menurut Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Isprihadi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah menurunkan timnya pada 2003 untuk meregistrasi kepemilikan tanah di pulau Sebesi. Sebagai kepala pengukuran retribusi Pulau Sebesi, ia mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 139 warga yang mendaftar ke BPN untuk di retribusi. “Mereka dikenakan uang panjer Rp280 ribu per hektar untuk pengukuran tanahnya. Seharusnya masyarakat disana mendaftar semua untuk diukur tanahnya”. “Dasar hukum retribusi itu berupa Surat Keputusan, namun belum di tandatanggani oleh Bupati Lampung Selatan,” lanjutnya. Menurut Isprihadi hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum untuk warga, sehingga terjadi konflik dengan tuan tanah Hasanudin (Baca: Sengketa yang tiada henti). Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Noor Alam sendiri mengaku kalau permasalahan ini sudah sering dicari penyelesaiannya. Bahkan menurutnya Bupati sendiri pernah berjanji akan memasukan ganti rugi atas tanah kelebihan milik Hasan tersebut kedalam RAPBN 2005. “Kami seperti dibuai,” ujar Noor Alam. Isprohadi mengatakan dalam retribusi tanah tersebut seharusnya tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Namun, masyarakat dalam hal ini juga ikut menanggungnya karena mereka adalah penghuni tanah tersebut. Dalam aturannya, masyarakat penghuni tanah Pulau Sebesi seharusnya membayar tanahnya untuk diukur kemudian juga membayar uang ganti rugi kelebihan tanah milik Hasan yang dipakai olehnya sebagai bentuk pembauatan sertifikasi kepada aparat pemerintah. Namun pada kenyataannya masyarakat hanya mau membayar untuk pengukuran tanahnya saja. “Makanya ketika Hasan bertanya kepada pemerintah, pemerintah selalu menjawab peretribusiannya belum selesai karena masyarakat sendiri tdak mau membayar,” seru Isprihadi. “Seharusnya masyarakat yang tinggal di Pulau Sebesi membayar uang retribusi kepada pemerintah, dalam hal ini kepada aparat pemerintah seperti Sekdes dan Kades,” lanjutnya. Beberapa kali Isprihadi mengaku pihaknya telah memberikan penyuluhan kepada warga akan retribusi dan kewajiban mereka untuk membayar uang retribusi namun mereka tetap tidak menggubrisnya dan tidak ada yang membayar. Kini masalah itu menjadi bertambah pelik karena Hasan selaku pemilik tanah menuntut kepada pemerintah untuk segera membayar sisa kelebihan tanah yang dimilikinya. Harga yang dibayar nantinya pun harus sesuai dengan harga saat ini yang berlaku, tidka lagi seperti pada tahun 1982. Alasan Hasan, karena harga tersebut sudah tidak sesuai lagi saat ini. Selain itu juga ditambah dengan bunga yang harus dibayar oleh pemerintah setiap tahunnya karena mengingat pembayaran untuk sisa kelebihan tanah itu seharusnya tidak boleh dicil, apalagi melihat pembayaran yang pertama telah lewat lebih dari dua puluh tahun. Nasib Sebesi ini tergantung dari masyarakat dan pemerintah pada khususnya. Hasil pemilihan kepada desa yang akan dilakukan tahun ini, secara tidak langsung juga menentukan nasib masyarakat Sebesi. Jika yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang berpihak pada Hasan, maka pembabatan dan pemetikan kelapa milik warga akan terus berlanjut. Namun orang yang terpilih nantinya adalah pihak yang kontra dengan Hasan maka tidak menutup kemungkinan peristiwa di Pesanggrahan akan terjadi kembali. “Itu artinya pemerintah harus lebih memperhatikan nasib masyarakat di Sebesi, dan menyelsaikan sengketa ini. Karena bila pemerintah tidak dengan cepat menyelesaikannya, masalah ini akan terus berlanjut selamanya,” ujar Noor Alam. Hasan pun mengakuinya. Namun menurutnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. “Masalah Sebesi adalah masalah pihak kami (ahli waris) dengan pemerintah. Bila pemerintah mau mengambil kelebihan tanah di pulau itu silahkan saja, tapi ganti rugi dulu kepada kami dengan harga yang sesuai”. Rupanya segala surat-surat keputusan yang dikeluarkan dan berbagai pertemuan antara Hasan dengan pemerintah tidak pernah menemukan titik temu. Maka masyarakat yang menjadi imbas pun tidak akan menemukan kedamaian di Sebesi. Nb: Tulisan Ini dimuat di Majalah Teknokra esisi 208

Teknokra Bukan "Teknokrat"

2006-08-29T19:53:00.000+07:00

Tahun 2005, Pemimpin redaksi The Jakarta Post, Endy M Bayuni datang ke Lampung. Dia di undang menjadi pemateri pendidikan jurnalistik tingkat pengelola oleh Teknokra. Peserta didiknya pemimpin umum Pers Mahasiswa dari berbagai Universitas se-Indonesia. Sebelumnya Endy membaca setumpuk majalah dari setiap persma yang ikut pelatihan untuk menjadi bahan pelatihan. Dia bilang, kagum dengan wartawan mahasiswa. Berkerja tanpa dibayar namun tetap menghasilkan tulisan yang berbobot. “kalian kawah canradimuka wartawan Indonesia” kata Endy. Setelah pelatihan usai. Kepada panitai, Endy berjanji akan memuat salah satu Propil pers Mahasiswa di The Jakarta Post, koran harian nasional berbahasa Inggris, tempatnya memimpin. Tak disangka dua minggu selesai pelatihan Oyos Saroso HN, wartawan The Jakarta Post ditugaskan untuk meliput aktivitas sehari-hari Teknokra. Lebih membanggakan lagi ketika 19 Oktober 2005, setengah halaman rubrik National News, koran The Jakarta Post memuat berita yang di tulis Oyos Saroso HN, dengan judul Student newspapers told to change their strategies. Dalam rubrik yang sama, The Jakarta Post juga memberitakan tentang fotografer Teknokra yang meninggal di popor senapan ketika sedang meliput berjudul Atul: Forgotten martyrs of reform. Atul atau Saidatul Fitria adalah fotografer Teknokra, ketika demontrasi besar mahasiswa tahun 1999, demonstran cheous dengan aparat di depan kampus Universitas Bandar Lampung (UBL), Atul meminta dirinya dikirim meliput, pemimpin umum setuju asal ditemani Reno Setiaji anggota magang Teknokra saat itu. Atul dengan semangat merekam tujuh pristiwa kerusuhan dalam kamera nikon f 301. Sebelum dia dikejar aparat dan tiba hantaman benda tumpul yang meretakan tengkorang dahi kepalanya 8 cm. Reno sendiri tertembak perutnya. Atul meningal empat hari kemudian di Rumah Sakit Advent. Sedang Reno selamat, peluru diperutnya berhasil di keluarkan. Sekarang kami menyebut sekretariatan Teknokra dengan Graha Saidarul Fitria, dengan demikian perjuangan dan semangat Atul, akan selalu hadir dalam jiwa kami.Foto: Yudi, Mayna-kay, Ronkay, Endy Wife, Hen-kay, Endy M Banyuni, Riekay, Sabam Leo Batubara, Ghizlkay, Irmakay.

***

29 tahun lalu, dalam medio 1975-1977, Teknokra hanya sebuah ide. Asep Unik sebagai koordinator bidang Humas, Penerangan dan Publikasi dalam struktur DEMA (Dewan Mahasiswa) sekarang disebut BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). menyusun program kerja (progja). Asep bersama tim perumus progja yang terdiri dari: Muhajir Utomo (ketua umum DEMA) dan M. Thoha B Sampurna Jaya (Koordinator Bidang Kemahasiswaan), mencoba merumuskan progja bidangnya. Untuk bidang Humas, Penerangan dan Publikasi, Asep Unik membuat salah satu progja yakni menerbitkan majalah dan koran dengan nama Teknokra. Majalah dan koran Teknokra ini diterbitkan dengan tujuan untuk menciptakan iklim komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, ditambah tujuan-tujuan praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa yang berkecimpung di dalamnya. Adapun tujuan praktis dari diterbitkannya majalah dan koran Teknokra adalah untuk melatih kematangan mahasiswa dalam penulisan dan meningkatkan intensitas kegairahan membaca serta mempersiapkan diri untuk menghadapi penulisan skripsi, melatih ketajaman mahasiswa dalam menganalisa, memperkaya kreatifitas dan menyebarluaskan penyampaian ilmu, teknologi, kebudayaan, sekaligus media promosi komponen mahasiswa Unila, serta untuk melengkapi dan memperluas penerbitan atau penulisan populer kemahasiswaan. Namun terkadang kenyataan tak selamanya sesuai rencana. Rencana untuk menerbitkan majalah atau koran hanya menjadi mimpi, Teknokra hanya terbit hanya berbentuk buletin 30 halaman. Isinya berbeda jauh dari isi Teknokra sekarang, buletin Teknokra dulu 80 persen berisi tulisan opini atau tulisan ilmiah dari dosen dan mahasiswa, 20 persen berisi artikel lepas seperti cerpen, puisi dan sedikit berita bersifat straight news seputar kampus. Prihal nama Teknokra yang merupakan akronim Teknologi, Inovasi, Kreativitas dan Aktivitas. Di kancah oleh Asep unik yang sebenarnya merujuk pada kata Teknokrat. Saat itu kata Teknokrat ini sedang ngetrend untuk menyebut golongan intelektual, orang-orang yang pintar, cerdas dan selalu berpikir. Dan memang harapannya, orang-orang yang terlibat di Teknokra ini akan seperti itu. Akan tetapi nama ini menurut Asep Unik, terlalu berat. Ada sebuah ketakutan yang merasuki jika tahun-tahun kedepan, Unila umumnya atau Teknokra pada khususnya tak mampu menyandang nama besar tersebut. Serta ada kecemasan dari Asep Unik Cs akan keterkungkungan mereka dalam euforia sesaat ketika menggunakan kata Teknokrat. Dengan pertimbangan itu, maka kata Teknokrat tak jadi dipakai, tetapi tetap mengambil bagian dari kata Teknokrat tersebut yaitu kata Teknokra tanpa huruf “t” dibelakangnya. Akhirnya kata tersebutlah yang dipakai sebagai nama media yang akan diterbitkan.

Sekarang Teknokra hadir dalam empat terbitan yaitu Teknokra Majalah, Teknokra News, Teknokra On-line dan secara tentatif menerbitkan Buku. Kami juga merasa bertangung jawab untuk ikut perduli dengan mutu jurnalisme, sehingga program kerja tahunan Teknokra, selalu mencantumkan pelatihan jurnalistik ber-level daerah dan nasional dan juga melakukan bimbingan kepada pelajar sekolah. Memang tidak gampang untuk mengerjakan itu semua, 30 kru Teknokra ditambah anggota magang, terkadang larut dan jenuh dengan rutinitas penerbitan dan kegiatan. Disamping tututan untuk cepat lulus tentunya. Namun keingginan berkarya membuat kru kreatif untuk tetap nyaman, semisal menciptakan nama pangilan macam: Padly jadi Padkay, Doni—Dongkay, Roni—Ronkay, Anastasia jadi Anastasiakay, maksa…! (mereka didaulat kru sebagai keluarga bohai-kay). Suasana kekeluargaan diusahakan terbagun di Teknokra, bahkan sejak magang para anggota dinamai aneh macam: Jaling, Ling-lung, Towo, lemot. Bahkan Erie Khafif pemimpin redaksi punya nama magang Gondes (gondrong desa), meski sekarang rambutnya cepak, sekali gondes tetap gondes. Hidup gondes. Seperti kata Asep Unik, kami bukan ‘Teknokrat,’ kaum yang cerdas dan pintar. Kami hanya ‘Teknokra,’ kaum yang belajar ber-Teknologi, ber-Inovasi, mencoba-Kreatif dan ber-Aktivitas sebagai Jurnalis. Karna cerdas dan pintar bukanlah prodak, melaikan roses. “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah… Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Pramoedya Ananta Toer dalam Khotbah dari Jalan Hidup. Tetap Berpikir Merdeka Salam

Menggugat Pancasila Lewat Orasi dan Lagu

2006-08-27T21:48:00.000+07:00

Nuansa perayaan 61 Indonesia merdeka, oleh masyarakat bangsa ini memang unik, bahkan ada yang bilang aneh. Di komplek perumahan saya, setiap rumah di mintai sumbangan untuk mengundang organ tungal plus biduan seksi. Memang tidak ada paksaan untuk menyumbang. Tapi siapa berani tidak, keputusan menyumbang adalah hasil rembuk tokoh masyarakat RT RW. Saya juga pernah melihat tujuh orang ibu-ibu, ikut lomba panjat pinang. Pohon pinang sebesar tiang listrik di lumuri oli, ketujuh ibu bahu—membahu, injak—menginjak, dan penontonpun histeris tertawa. Buset, “ibu-ibu yang lagi susahanpun rupanya bisa jadi bahan lelucon.” Pikir saya. Dikampus, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menyumbang tangkai lomba. Dari makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, fulsal, catur, paku tim, menjadi hiburan merayakan kemerdekaan.BEM KBM Unila, mengundang tokoh Lampung berorasi, merefleksi kemerdekaan Indonesia. Ada Arif Makhya (Budayawan), Bambang Eka Wijaya (Wartawan), Gino Vinolin (Guru), dan Isbedi Setiawan ZS (Penyair). Dengan seting Pangung Rakyat, Yuke AFI ikut meramaikan. Yuke adalah penyayi Lampung yang berjaya karna SMS, di pentas Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Yuke bernyayi di iringgi, gitar akustik dan alat perkusi yang dimainkan oleh UKM bidang Seni. Lagu yang di nyayikan juga, sesuai dengan orasi Arif Makhya yang mengugat sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Bagi ayah Arif, pagilan untuk tokoh lampung itu, belum bisa di rasakan oleh masyarakat Indonesia, sejak merdeka 61 tahun lalu sampai sekarang. “Belum ada presiaden Indonesia, yang mampu memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.” Ucap Ayah marah. Setelah orasi Ayah selesai, Yuke bernyayi, dia mengubah lirik lagu “Indonesia Tanah Pusaka,” sehingga terdengar sinis. Indonesia tanah air siapa- Katanya tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala, Rakyatnya tidak sejahtera. Disana aktivis disiksa- Petani dirampas hartanya. Upah buruh murah di-bayarnya- Sampai mati tak punya rumah. Peserta histeris, entah untuk Yuke atau lirik lagunya. Bambang Eka dan Gino Vinoli mengapresiasi lagu ini, dengan bertepuk tangan semeriah mungkin, Ayah Arif dan Isbedi menganguk-angguk setuju. Prihal lagu Indonesia Tanah Pusaka ini, penciptanya Ismail Marzuki, salah seorang komponis besar Indonesia yang lahir pada tahun 1914 di Kwitang, Jakarta Pusat. Beberapa lagunya macam: Aryani, Sepasang Mata Bola, Gugur Bunga, menjadi lagu pilihan upacara dan acara kenegaraan. Nama Ismail Marzuki sendiri didaulat sebagai suatu pusat seni di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Tahun 2004, ketika mendekati pemilihan Presiden langsung, Gus Dur, Amin Rais, Akbar Tanjung, Megawati, Eros Djarot, dan beberapa politikus lain. Pernah bersama-sama menyayikan “Indonesia Tanah Pusaka,”, di televisi. Namun SBY yang tidak ikut bernyayi terpilih sebagai Presiden. Lagu ini memang tidak asing diteliga, lagu renungan yang sering di dongengkan guru untuk memupuk nasionalisme. Setelah Indonesia tanah air siapa, Yuke. Giliran Gino Vinoli berorasi tentang pendidikan. Gino memulai dengan ‘Onani,’ maksudnya: orasinya ini sering dia teriakan, namun sepertinya para elit politik tidak pernah mau mendengar. Menurut Gino Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang menelanjangi dirinya, karna tidak bisa melaksanakan amanat konstitusi. Pendidikan yang dalam Undang-undang dasar, seharusnya mendapat 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), ternyata hanya bisa mengangarkan 4,1 persen. “jadi jangan mau dibebankan pembiayaan pendidikan. Ketika tangungjawab pemerintah sebagai mana diamanatkan konstitusi belum terpenuhi.” Ucap Gino. Gino pernah membuat Riset tentang APBD propinsi yang 500 miliar, jika 20 persennya adalah 100 miliar, maka hitungan untuk buku gratis dari SD, SMP, SMA, yang hanya membutuhkan tujuh miliar (3,5 persen dari APBD). Pemikiran masyarakat yang di racuni bahwa pendidikan tidak bisa gratis itu keliru. Memang pendidikan harus mahal, namun beban pembiayaan sebenarnya bisa di ambil alih oleh pemerintah. Lagu yang ini saya inggat Almarhum Harry Roesli. Kang Harry pernah mengumpat ‘sialan’ dalam lirik lagu blusnya: Sialan, mau sekolah saja susah…/ Katanya wajib belajar, agar otak jadi pintar,/ Bagaimana bisa pintar kalau yang pintar ngak punya otak. Lagu ‘sialan’ ini pertama saya dengar waktu masih di Bandung. Kang Harry menyayikanya bersama pengamen jalanan (Anjal) di Jalan Jakarta, merayakan 55 tahun Indonesia merdeka. Kemudian Isbedi Setiwan ZS, membaca puisi di susul lagu Rumah Kita. Kata Yuke, biar hanya gubuk bambu, tanpa ayelir dan lukisan, masih lebih baik disini, rumah kita sendiri. Indonesia. Rupanya lagu pertama, hanya sekedar menghibur, sedangkan lagu kedua lagunya para birokrat, lagu buaian yang meninak bobo. Yang seperti lagu Kang Harry, Tidurlah Indonesia Raya…/ Indonesia Tanah Air Ku / Tanah Beli Air Juga Harus Beli / Indonesia Terbagi-bagi / Ada Indome / Ada indomart / Ada Indosemen / Ada Indomobil… / ‘nesia’nya kemana..? / Di buang kekal! / ”Nyangkutnya dimana?”/ nyangku di cendana…!

Akuntabilitas dan Kebenaran Fungsional

2006-08-19T20:58:00.000+07:00

Saya pernah di kirimi Imel, oleh kawan Deni Andriana, dari Lembaga Penerbitan Mahasiswa 'Suara Mahasiswa,' Universitas Islam Bandung (UNISBA). Deni menanggapi bantahan saya terhadap tulisan kawan Febrie. Untuk lebih lengkapnya saya posting hasil diskusi kita bertiga tentang masalah elemen pertama dari 9 elemen jurnalisme 'kebenaran.'From:"febrie ha" untuk mas you die, yang pertama saya ingin menyampaikan kebenaran. bahwa saya sekali-kali, sama sekali, dan setiap kali bukan mbak, melainkan (masih) mas, he-he-he. kedua, saya sepakat kalau diskusi kita banyak mengeksplorasi 'ideologi' persma. termasuk juga 'isi' pemberitaan (atau yang lebih luas: tulisan). saya terharu juga, beberapa kali diskusi di milis ini menggunakan argumentasi-argumentasi teoritik. seperti 9 elemen jurnalisme-nya bill kovach, dan seterusnya. bagi saya, inilah cita ilmiah dan akademik kampus. kalo ngomong berbasis teori dan data. (tentu saja ini bukan menara gading. karena kalo kampus asal njemplak (maaf, ini idiom jawa. gak nasionalis ya, he-he-he) apa bedanya kampus dengan masyarakat-nonakademik. kadang-kadang entah karena malas, atau benar-benar tidak ingin dituduh menara gading, kita terlalu banyak 'meninggalkan kampus'. padahal metode 'belajar bersama masyarakat' pun, sebenarnya merupakan proses 'berteori' (baca: mengkonstruksi teori). oke lah, kita akhiri saja soal 'teori-teori' ini. karena 'bahasan' ini juga kan cuma 'dalam kurung'). soal 'ideologi' (saya pakai tanda petik karena masih ada pertanyaan: apakah persma punya 'ideologi), saya memahami sebagai landasan gerak-teoritik bagi persma. mau ngapain persma, dan mau mewujudkan cita seperti apa persma sekaligus bagaimana caranya, inilah 'ideologi' persma. selain 9 elemen jurnalistik, sebenernya kita punya kode etik jurnalistik (kej) yang dianggap sebagai kode etik jurnalistik indonesia. asosiasi wartawan biasanya punya kode etik jurnalistik sendiri, seperti kode etik wartawan indonesia (kewi) punyanya pwi. namun semuanya mengacu pada kode etik jurnalistik (kej). isinya sebenarnya 'standar' (artinya: yang baik-baik gitu deh....). seperti cover both-(all) sides, chek dan rechek, crosschek, tidak melakukan trial by press, tidak melakukan rekayasa, maupun manipulasi data. dan beberapa lain (kalo gak salah juga sembilan) yang saya tidak sempat 'menghapalnya'. nah, ideologi ini kan soal 'konstruksi berpikir'. untuk sampai pada 'konstruksi bertindak'--untuk menghasilkan content (isi)--maka kita mengenal sebagai 'politik redaksi'. atau katakanlah kebijakan redaksi (karena kok 'politik redaksi' identik dengan redaksi yang 'berpolitik'. padahal maksudnya ya 'pendapat redaksi'). kalau dulu soal kebijakan redaksi ini secara 'legal' (maksudnya: etis) dituangkan dalam editorial (pendapat redaksi atas suatu tema), maka sekarang nampaknya banyak tulisan (atau pemberitaan) yang isinya editorial semua. apalagi semenjak ada 'ideologi' baru, semisal jurnalisme sastrawi yang 'membolehkan' by line dari wartawan. sehingga kalau dulu penanggungjawab redaksi adalah pimred (seperti hb jassin--kasus ki panji kusmin, atau bambang harimurti--kasus hercules--yang dituntut ke pengadilan, bukan wartawan yang menulis, sekarang yang 'bertanggungjawab' ya wartawannya sendiri--untuk genre jurnalisme sastrawi). ideologi pers yang berkembang saat ini 'boleh' memasukkan opini dalam tulisan (kalau dulu hanya features--bentuk purba dari 'jurnalisme sastrawi'). ini yang merepotkan. kadang kita teriak pers harus independen, di satu sisi kita 'membentuk karakter masyarakat' (seorang kawan yang saat ini menjadi ketua organisasi mahasiswa ekstrakampus di solo menyebutnya sebagai: jurnalisme propaganda). makanya ini paradoks. katanya kita harus menyuarakan 'kebenaran' (bisa diartikan gak 'menambahi' atau 'mengurangi'), tapi kadang-kadang kita sekaligus harus 'membela' yang tertindas (dengan 'mengompori' baca: 'membentuk karakter masyarakat (pembacanya)). seorang kawan punya tesis titik potongnya: pers menyuarakan kebenaran-etis. netral (tidak berpihak) adalah kejahatan. dan berpihak yang 'dibenarkan' adalah berpihak pada kaum tertindas (teman saya lebih suka menyebutnya mustadafin). mengapa berpihak kepada yang ditindas 'dibolehkan'? pertama, karena mereka tertindas. kedua, karena mereka tidak punya 'sumberdaya' untuk 'berdaya'. (yang 'menindas' tidak perlu dibela. lha wong tanpa dibela saja dia sudah bisa menindas). tapi itu kata teman saya, yang kebetulan saya sepakat. jadi, bagi saya teori penting (tidak sekedar perlu). agar pers 'berideologi'. tentu saja harus diaktulaisasikan. (kita tampaknya 'alergi' dengan 'teori' karena biasanya teoritisi hanya menjadi ilmuan produsen teori. kondisi ini menjadi pembenaran bagi kita (tentu, saya juga) untuk malas membaca 'teori'. jadilah kita trial and error. masih untung kalau 'menemukan teori baru'). soal jurnalistik, jurnalisme, dan pers. saya dapat 'definisi' pers dari seorang anggota dprd solo yang mengisi suatu diskusi mengenai persma di awal perkuliahan dulu sebagai 'sistem syiar', 'sistem pemberitaan'. makanya ada 'pers islami', 'pers pergerakan', 'pers mahasiswa'. disebut sistem karenaia punya 'ideologi', juga punya medianya. kemudian jurnalistik, dan jurnalisme. sewaktu kuliah dulu, saya sering membedakan antara 'paham' atau 'isme' dan 'ideologi'. disebut paham kalau ia masih berbentuk teori. bentuknya seringkali pemikiran seseorang, atau banyak orang yang saling melengkapi dalam satu tema tertentu. sedang ideologi, adalah praksis (bahasanya habermas kalau gak salah). sebagai 'landasan gerak', atau sederhanya 'paham' yang dijadikan 'landasan gerak'. seperti pemikiran marx yang disebutnya sosialisme. ketika dia menulisnya dan kemudian menjadi 'landasan gerak' partai buruh ia baru menjadi ideologi. dia menyebutnya komunisme (dalam tulisan manifesto communist). oleh lenin, pemikiran marx dijadikan 'landasan gerak' revolusi bolisyevik rusia menjadi komunisme-leninisme--yang menjadi komunisme 'definitif' yang kita kenal. begitu juga saat pemikiran marx dijadikan beragam 'landasan gerak' berbagai gerakan menjadi ideologi, bisa bermacam-macam istilah. ada yang menyebutnya sosialisme, bahkan kalau boleh marhaenisme juga dipengaruhi pemikiran marx. jurnalistik sebagai 'paham', 'ilmu', 'isme'. dan jurnalisme sebagai 'ideologi'. kira2 begitu. salam, febrie Mohon maaf saya menyapa mas Febrie dengan memangil mbak. Kesalahan macam ini tampaknya sering terjadi berulang, dimana persepsi menjadi fakta. Sialnya dilakukan oleh seorang wartawan yang malas bertanya. Sekali lagi maaf. 9 Elemen Jurnalisme menurutku bukan teori, melainkan prosedur. Semua orang yang berkerja dalam dunia jurnalistik wajib tahu dan mengerti. Sehingga kesalahan memangil ‘mbak’ untuk seorang lelaki tidak terulang. Sama halnya dengan KEWI yang pada tgl 14 maret lalu digantikan KEJ. Dari segi jumlah pasal, KEJ lebih banyak dibandingkan KEWI, yakni 11 berbanding 7. Dalam hal substansi, KEJ juga kelihatan lebih lengkap karena mengatur sejumlah hal yang kurang tegas diatur oleh KEWI, atau bahkan tak tercantum sama sekali di KEWI. Satu hal yang kini tercantum di KEJ dan sama sekali tak ada di KEWI adalah pengaturan mengenai hal-hal yang sensitif, terutama yang berkaitan dengan masalah suku-agama-ras-golongan. Entah mengapa para penyusun KEWI luput memasukkan ini, padahal ketentuan ini sudah termuat di kode etik organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), juga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). KEJ kini mengakomodasinya, di Pasal 8 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa...” Pasal ini menjadi sangat penting dan relevan, di saat-saat ingatan kita masih hangat terhadap kerusuhan yang dipicu oleh penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh koran Denmark, Jyllands-Posten, beberapa waktu lalu. Jurnalisme Sastrawi setahu saya bukan idiologi. JS adalah sebuah gaya dalam penulisan jurnalistik yang pada era tahun 60 berkembang di Amerika dengan nama literary journalism. JS pure karya jurnalistik, yang menyajiankan realitas-peristiwa-berita yang bukan lagi sekedar siap saji ala 5W1H. Bukan pula metode pelaporan news story yang telah terkumpul, tidak lagi relevan, bahkan menyesatkan dan meremehkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Tidak juga laporan yang dihalangi oleh sekat waktu deadline dan kolom headline, dari teknik penulisan matter of fact news atau straight news yang dianggap sakral. Sebab, akan banyak kemungkinan bias, cacat bahkan bodoh dalam memetakan view of the world. Juga saya kira mas Febri keliru tentang by line yang menurutku adalah sebuah akuntabilitas. Sejauh mana byline yang berasal dari dua kata by (oleh) dan line (garis ) bisa menjelaskan ukuran akuntabilitas sebuah laporan (berita)? Bukankah tanpa byline pun laporan itu juga dibuat dengan sebenar-benarnya? Celakanya! di Indonesia, kebanyakan surat kabar tak memakai byline. Akuntabilitas wartawan disembunyikan di balik tanggung jawab institusi. Selain itu redaktur di Indonesia cenderung memberikan byline bila sebuah laporan dianggap punya kualitas lebih. Pemakaian itu diberikan sebagai penghargaan bukan akuntabilitas. Kalau laporan itu biasa-biasa saja, redaktur merasa cukup memberikan inisial di ekor karangan - yang sebenarnya, menurut sejarah, lebih untuk fungsi administrasi belaka . Ini yang menurutku bermasalah. Namun berbeda bila seorang wartawan diberi byline. Wartawan akan lebih bertanggung jawab terhadap isi laporannya. Publik akan tahu siapa wartawan yang bekerja secara relatif konsisten menghasilkan berita-berita yang baik dan benar. Sebaliknya, publik akan tahu wartawan mana yang pernah membuat kesalahan dalam laporan beritanya. Bayangkan bagaimana byline bisa mendongkrak mutu jurnalisme? Mungkin maksud mas Febrie adalah untuk persoalan risiko, para redaktur akan mengkhawatirkan wartawannya jadi sasaran kejahatan kalau namanya terpampang. Kekuatiran ini amat beralasan. Di Indonesia, pemberitaan tentang konflik Aceh dan kerusuhan Ambon memiliki risiko yang tidak kecil. Tak sedikit wartawan yang memberitakan konflik itu acapkali mendapat teror sampai risiko pembunuhan. Tak sedikit pula berita yang dibuat wartawan dengan risiko besar. Misalnya, berita tentang kejahatan. Pada kasus macam ini, tentu saja, tanggung jawab bisa langsung diletakkan pada institusi media. Byline ditiadakan. Namun argumentasi itu terpatahkan dengan pendapat bahwa kebanyakan berita tak punya risiko macam itu dan sebesar itu. Yang salah kaprah kalau semua berita dipukul rata dan dianggap berisiko. Perlakuan khusus jadi umum. Akibatnya bila semua berita yang diturunkan tanpa byline, maka semua wartawan akan berada di balik perlindungan institusi. Ujung-ujungnya berita yang diturunkan acap tak memiliki standard yang baik dan benar. Di alam demokrasi yang pesat seperti di Indonesia ini, pemakaian byline adalah sebuah keniscayaan. Publik membutuhkan jurnalisme yang bermutu sebagai sebuah kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satunya, didapatkan dari media yang menerapkan byline. Saya pernah ikut dalam sesi pelatihan 9 Elemen Jurnalisme yang Instrukturnya Andreas Harsono, dari yayasan Pantau. Masalah Akuntabilitas dibahas dalam sesi itu. Untuk rnenjawab pertanyaan itu Andreas Harsono punya cerita . Tanggal 15 Desember tahun lalu Bill Kovach, salah satu penulis buku "Sembilan Elemen Jurnalisme" dan seorang wartawan terhormat di Amerika, datang ke kantor harian Kompas. (kompas belum memakai Byline waktu itu) Setelah bertemu Jakob Oetama dan Suryopratomo, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi, Kovach menemui 15 wartawan untuk berdiskusi di sebuah ruang rapat. Kovach bertanya kepada para wartawan, "Mengapa surat kabar Anda tak memakai byline? Mengapa di halaman satu tak terlihat byline?" Salah satu wartawan yang hadir, mengatakan kalau menggunakan byline bakal kelihatan tulisan wartawannya masih belum bagus. Tak semua wartawan bisa mendapatkan byline. Malu kalau pakai byline. Dengan tenang, Kovach balik mengatakan bukankah itu esensi pemakaian byline? Artinya, biarkan pembaca tahu nama wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukankah itu bagian dari pertanggungjawaban? Cerita itu menjadikan saya sadar nilai lebih pemakaian byline. Bila tetap tak ditradisikan bisa menjadi. Sebuah kekurangan yang mengkhawatirkan. Kekurangannya, jelas pada pertanggungjawaban. Kita sadar lndonesia sedang berada pada proses perubahan. Media jadi lebih bebas menurunkan laporan, tentang siapa pun atau apa pun juga. Sementara itu publik butuh informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, kata Andreas yang pernah bekerja untuk harian The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) yang di sana byline biasa dipakai. Kenapa tak memakai byline juga bisa mengkhawatirkan? Bagaimanapun wartawan bertanggung jawab atas laporan yang dibuatnya. Wartawan juga bertanggung jawab memverifikasi laporan itu terlebih dahulu. Sebab esensi jurnalisme adalah verifikasi. Namun bila responsibilitas wartawan disembunyikan di balik tanggung jawab institusi, lambat dan pasti akan menuai banyak masalah. Gugatan peradilan akan terjadi seiring dengan memudarnya kepercayaan publik pada institusi media tersebut. Di lndonesia ini yang terjadi pada masa reformasi sekarang. Meski umur kata itu relatif muda, menurut Andreas yang merujuk perkataan Bill Kovach, byline dipakai kali pertama pada 1850 -an oleh Charles S. Taylor, seorang jenderal yang kemudian menjadi penerbit harian The Boston Globe, sesudah perang saudara Amerika. Taylor waktu itu jengkel karena selama perang ada saja wartawan yang menulis dengan judul, "Berita Penting Jika Terbukti Benar". Artinya, si wartawan tak mau bertanggung jawab mencari kebenaran beritanya sendiri. Repotnya, ketika itu, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Banyak juga yang tanpa inisial. Taylor memutuskan menaruh nama para wartawannya pada berita-berita The Boston Globe. Pemakaian byline ini ternyata membuat wartawan-wartawan The Boston Globe lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Inovasi Taylor pun perlahan-lahan ditiru oleh surat kabar lain di Amerika Serikat. Jika kita membaca The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, atau surat kabar apa pun di Amerika Serikat, byline sudah menjadi keharusan. Di Inggris pun sama. Surat kabar semacam Financial Times, Granta dan lain sebagainya, semua laporan berita diberi nama wartawannya. So mas Febrie, tak usahlah kita repot mencari idiologi utuk persma, karna jika kita telah baik dan cakap melaksanakan aktivitas jurnalisme, maka itu sudah sangat-sangat berguna bagi kaum tertindas yang dikaksud. *Setengah tulisan ini saya unduh dari web log Andreas Harsono. Untuk You die.. Bukankah dalam 9 elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom R. Juga salah satunya disebutkan bahwa ada poin "kebenaran" - Lantas kebenaran semacam apa? apakah "Pembentukan karakter masyarakat" juga bukan turunan dari prinsip kebenaran. Kebenaran yang kayak gimana? Bukankah kebenaran itu tidak mutlak.. Nah, Pers atau dalam hal ini Persma tentu saja mempunyai landasan "Kebenarannya" (bisa jadi kebenaran versi masing-masing berbeda) - Mengangkat fakta yang benar-benar fakta, yang kata Septiawan Santana (Penulis Buku Jurnalisme Investigasi dan Jurnalisme Kontemporer) merupakan fakta yang tidak fuck u" jadi masyarakat secara tidak langsung diajari tentang konstruksi berita yang faktual dan benar adanya dilapangan, tanpa manipulasi atau pun kepentingan lain yang menunggangi yang mengakibatkan terjadinya rekayasa data dan fakta.. Nah, bukankah itu merupakan salah satu pembentukan karakter atau secara bertahapnya dimulai dari pengenalan karakter lewat kinerja sebuah media. Yang akhirnya mengakibatkan munculnya kepercayaan masyarakat terhadap media (bukankah saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak percama sama media?) lantas lahirlah karakter masyarakat gemar baca, percaya media dan tentu saja masyarakat yang mampu menganalisis isi pemberitaan dan informasi yang disuguhkan di media Nah, saya lebih jauh memandang kesana.. kalo saudara You die bicara soal 9 elemen.. Salam, Deni Andriana www.deniborin.multiply.com www.suaramahasiswa.multiply.com Untuk kawan Deni Andriana Sebelumnya terima kasih. Perihal ‘kebenaran’ dalam 9 elemen jurnalisme ini saya dikasih mengerti oleh Andreas Harsono. Tak ada salahnya saya mengutip apa kata mereka bukan! Dalam buku The Elements of Journalism, yang di Indonesia oleh Andreas Harsono menjadi 9 elemen jurnalisme atau oleh Stanly menjadi elemen-elemen jurnalisme. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Kesimpulan ini didapat setelah Committee of Concerned Journalists mengadakan banyak diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan dalam periode tiga tahun. Sembilan elemen ini sama kedudukannya. Tapi Kovach dan Rosenstiel menempatkan elemen jurnalisme yang pertama adalah ‘kebenaran,’ yang ironisnya, paling membingungkan. (Seperti kata anda!) Kebenaran yang mana? Bukankah kebenaran bisa dipandang dari kacamata yang berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat punya dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu persis sama satu dengan yang lain. Sejarah pun sering direvisi. Kebenaran menurut siapa? Bagaimana dengan bias seorang wartawan? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan, karena latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agamanya, bisa membuat si wartawan menghasilkan penafsiran akan kebenaran yang berbeda-beda? Kovach dan Rosenstiel menerangkan bahwa masyarakat butuh prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut kebenaran fungsional. Polisi melacak dan menangkap tersangka berdasarkan kebenaran fungsional. Hakim menjalankan peradilan juga berdasarkan kebenaran fungsional. Pabrik-pabrik diatur, pajak dikumpulkan, dan hukum dibuat. Guru-guru mengajarkan sejarah, fisika, atau biologi, pada anak-anak sekolah. Semua ini adalah kebenaran fungsional. Namun apa yang dianggap kebenaran ini senantiasa bisa direvisi. Seorang terdakwa bisa dibebaskan karena tak terbukti salah. Hakim bisa keliru. Pelajaran sejarah, fisika, biologi, bisa salah. Bahkan hukum-hukum ilmu alam pun bisa direvisi. Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam tataran filosofis. Tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Orang butuh informasi lalu lintas agar bisa mengambil rute yang lancar. Orang butuh informasi harga, kurs mata uang, ramalan cuaca, hasil pertandingan bola dan sebagainya. Selain itu kebenaran yang diberitakan media dibentuk lapisan demi lapisan. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh tabrakan lalu lintas. Hari pertama seorang wartawan memberitakan kecelakaan itu. Di mana, jam berapa, jenis kendaraannya apa, nomor polisi berapa, korbannya bagaimana. Hari kedua berita itu mungkin ditanggapi oleh pihak lain. Mungkin polisi, mungkin keluarga korban. Mungkin ada koreksi. Maka pada hari ketiga, koreksi itulah yang diberitakan. Ini juga bertambah ketika ada pembaca mengirim surat pembaca, atau ada tanggapan lewat kolom opini. Demikian seterusnya. Jadi kebenaran dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes kebenaran itu membentuk stalagmit yang besar. Makan waktu, prosesnya lama. Tapi dari kebenaran sehari-hari ini pula terbentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap. *tulisan lengkap oleh ANDREAS HARSONO dalam Resensi buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (April 2001) Saya kira ini juga menjawab keinginan Mas Febrie untuk membuat Idiologi persma. Saya juga tidak keberatan untuk bahas buku dosen UNISBA Septiawan Santana, yang menurut saya di kejar terbit: Jurnalisme Sastrawi (2002) dan Jurnalisme Investigasi (2003) dan Jurnalisme Kontemporer (2005). Salam Hangat dari Lampung Yudi Nopriansyah

Saya Terperangkap Estetika

2006-08-18T00:17:00.000+07:00

Saya pernah ikut dikusi ‘Bilik Sastra,’ sebuah komunitas diskusi yang setiap bulan menampilkan sastrawan Lampung, untuk mempersentasikan karya didepan sastrawan lain kemudian membahasnya bersama. Saya terkagum sekaligus binggung. Kagum karna, melihat penyair ternyata berkerja keras memberdayakan kata-kata dan mengikatnya menjadi sebuah konstruksi makna yang hidup dan berkobar. Bingung, karan dipaksa untuk memahami deretan perdebatan yang berkembang sesama penyair. Di “Bilik Sastra’ para penyair berargumen dengan corak dan style masing-masing, misalnya, penyair berwarna surealisme, dadais, simbolis atau yang lain, mengunakan teori aliarannya, untuk mendebat penyair yang tidak sealiran. Dan itu membuat saya terus mengalir binggung. Begitu rumit tampaknya untuk menikmati sastra. Sehingga para tokoh aliran sastra itu, sangat perlu memperdebatkannya. Anehnya setelah perdebatan yang simpang siur dikepala itu, tidak mempengaruhi apresiasi saya terhadap karya yang dibahas, melaikan sebuah informasi tentang si pembahas dan yang dibahas. Lalu diakhir sesi, ada pertanyaan yang tersisa “memang apa sih definisi sastra itu?” jawabannya pasti tidak konkrit jika didebatkan, tidak seperti rumus matematika. Lantaran ini saya mencoba mencari definisi sastra, lalu saya membuka kamus besar bahasa Indonesia mencari arti sastra. Menurut KBBI arti sastra adalah: (1) bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari); (2) karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Lalu apa definisi sastra itu? karna saya tidak temukan definisinnya seperti yang di perdebatan. kemudian saya membuka kamus bahasa Inggris dan menemukan kata literature. Arti literature (menurut kamus online WorldNet) adalah: 1: creative writing of recognized artistic value 2: the humanistic study of a body of literature; “he took a course in French literature” 3: published writings in a particular style on a particular subject; “the technical literature”; “one aspect of Waterloo has not yet been treated in the literature” 4: the profession or art of a writer; “her place in literature is secure” So, apakah sastra mempunyai definisi yang sama dengan literature? *** Saya pernah mencoba membuat puisi, yang rencananya beraliran surealisme, macam puisi Goenawan Moehamad yang sering menginspirasi. Dorongan untuk mencipta puisi yang berangkat dari keinginan memunculkan estetika tertentu ini. Ternyata tidak dapat membebaskan diri saya. Saat mulai menuliskan baris-baris puisi, Saya sudah mulai berpikir untuk menjadikannya puisi harus bercorak pada warna surealisme. Saat itu eksploitasi bahasa dan kata menjadi sangat terbatas dan terbelenggu. Imaji yang dibangun tidak bisa hadir secara spontan, tidak bisa utuh, dipaksakan. Kawan saya mengkritik. Saya gagal membangun komunikasi dengan pembaca. Akhirnya dengan mengabaikan semua teori sastra, dan menyerahkannya kepada indrawi. Saya membaca puisi koleksi favorit, berbagai keriuhan, tumpang tindih, simpang-siur, bahkan remuk dengan berbagai bentuk frase, simbol, dan kata, ternyata dapat membangun susunan imaji yang utuh. Saya menikmatinya, masabodo, tentang teori dan style penulisannya. Lalu saya bandingkan dengan puisi yang saya dapat dari novel tenlit bertema ‘kisah cinta anak sekolah.’ jebakan tema itu membuat penyairnya harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi sejelas-jelasnya pada pembaca, dan akhirnya puisi itu gagal mengeksploitasi bahasa sebagai sebuah seni ditelingga saya. Yang muncul pada puisi itu adalah sederetan kata-kata klise yang sudah usang, seperti mawar, merpati, laut, air mata, sepi, sunyi, bunga,kota, bulan, matahari, dan sebagainya, yang digunakan tanpa upaya rekonstruksi pemaknaan yang mampu melahirkan arti baru. Pada situasi demikian, estetika bukanlah sebuah kitab suci yang mutlak dihikmati. Juga tidak dengan komunikasi. Penyair tidak boleh mengabdi pada estetika an sich dan mendewakan komunikasi. Puisi sebagai sebuah dunia yang samar bagai sebuah ruang kosong yang setiap orang (pembaca) dapat menziarahinya dan setiap kali pula dapat menandainya, menafsirkannya, bahkan mempertanyakannya, seperti mereka memaknai, menandai, menafsirkan, dan menanyai masa silam dan harapan masa depannya. Saya setuju, kata adalah senjata dan amunisi bagi seorang penyair. Karenanya setiap saat penyair harus bergelut, mencari, dan menghisap kata-kata. Penyair tak boleh berhenti pada satu titik pencarian atau satu eksploitasi saja namun selalu dalam proses pencarian dan eksplotasi yang terus-menerus. Jika penyair mandeg karna menjadi nabi, paus, atau tabib sastra, maka dia sudah membatasi proses kreatifnya. Menjadi objek, bukan subjek, dan selalu tidak setuju dengan hal baru di luar dirinya. Ibarat sebuah jeda yang sekejap akan melangkah lagi ke titik yang lain, penyair harus hidup pada berbagai titik. Hingga, sebuah puisi akan menjelma berbagai keriuhan, simpang-siur, tumpah ruah bahkan remuk dengan berbagai bentuk frase, simbol, dan kata. Kata yang berkelebat ke berbagai titik itu, dengan segala keriuhannya itu, akan membangun susunan suatu bangunan imaji yang disebut puisi. Sesungguhnya puisi itu adalah bangunan imaji yang utuh. Keutuhan bangunan yang dibangun dengan kata-kata ini akan menjadi aspek penentu bagus tidaknya, mampu tidaknya menghadirkan sebuah imaji yang kuat, jernih, dan baru. Pada situasi demikianlah puisi merupakan sebuah tempat pertemuan. Arena yang siapa saja dapat mempergunakannya untuk berdiolog untuk hanya sekedar menatap, memberi harapan-harapan, menyumpah, membangun ingatan, atau meratapi sejarah. Hanya saja bila seorang penyair tidak mampu menghadirkan Imaji puisi, dengan memilih untaian kata, frase, klausa atau kalimat yang mampu menciptakan gambaran konkret di kepala pembaca. Kegagalan ini menyebabkan puisi tak dapat dinikmati, gelap, bahkan gagal menyampaikan sesuatu pada pembaca. Hanya alasan jika penyair mengeluh, karana eksploitasi bahasa dengan segenap eksperimentasinya sudah dikuasai dan dijelajahi para penyair pendahulunya. Karna seorang penyair harus bisa menciptakan lambang-lambangnya sendiri dalam ruang kreatitivitas dan orisinalitasnya. Barangkali benar kata Nirwan, bahwa tak seorang penyair pun mampu menciptakan lambang-lambangnya sendiri. Sebuah puisi adalah organisme yang melayang-layang dalam serumpun populasi yang berkelebat dalam habitat-habitat, melalang buana dalam ekosistem lambang-lambang, berevolusi terus-menerus. Maka setiap penyair tak pernah mampu menghitung dan melunasi hutang-hutangnya pada penyair lain. Namun seperti cahaya matahari yang tanpa di undang menerobos celah pintu dan jendela. Penyair dalam melunasi hutang-hutangnya itu, selalu dapat menampilkan dan menunjukkan titik-titik dan lobang yang berbeda.

Galeri 61 tahun Kemerdekaan

2006-08-17T03:11:00.000+07:00

Forkom 17 Agustus dan Mempererat Silaturahmi

2006-08-17T02:15:00.000+07:00

Saya pernah ngantuk berat mendengar kampanye Partai Politik yang mengusung tema “Menciptakan Kebersaman Dalam Membangun Jiwa Gotong Royong.” Sang juru kampanye, mengomel tentang kondisi masyarakat Indonesia yang tidak lagi berjiwa gotong royong. Katanya masyarakat sekarang Individualis, matrealis dan tidak peka terhadap lingkungan. Lalu pada tanggal 10 Agustus, dalam sebuah diskusi selepas pengajian rutin dua mingguan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Mahasiswa (Forkom PKM), tercetus ide untukmembuat format acara yang bisa menjadi wadah silaturahmi antar Lembaga Kemahasiswaan (LK). Konsepnya sederhana, setiap LK yang hadir di pengajian membuat acara untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke 61. Besoknya, format acarapun terbentuk. Korp Sukarela Mahasiswa (KSR), menawarkan diri mengadakan acara futsal yang pemainnya memakai sarung. Koprasi Mahasiswa (KOPMA) menyisihkan kerupuk kantinnya untuk lomba makan kerupuk, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) siap dengan lomba tarik tambang, UKM Filateli menyiapkan karung untuk lomba balab, Resimen Mahasiswa (MENWA) menghibur peserta dengan lomba karoke, sedangkan UKPM TEKNOKRA dan Radio Kampus, RAKANILA membuat pusing peserta dengan lomba Catur. Rangkaian acara itu dimulai tanggal 15 dan puncaknya tanggal 17 Agustus. Di sepakati semua pesertanya harus berasal dari semua UKM dan LK. Sunguh saya tidak melihat bahwa kebersamaan dan gotong royong PKM ini adalah komoditas politik. Kita membahasnya dengan penuh canda, bahkan ada yang tertawa sambil memegang perut. Marshall MacLuhan mengatakan “the medium is the message.” Medium itu sendiri adalah pesannya. Ini bukan kali pertama, saya melihat kebersamaan dan gotong royong antar LK, ketika gempa tektonik yang mengoyang Yogya dan Jawa Tengah dengan 6,3 skala richter. Rekan-rekan UKM berinisiatif, untuk ngamen keliling kampus dan menjual buku, wal hasil, dana bantuan terkumpul satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan semangat kepedulian untuk membantu. Uang hasil pengalangan langsung di bawa UKM KSR, yang pada waktu itu, ikut dalam rombongan PMI cabang Lampung, untuk menyerahkan langsung kepada korban gempa. Memang tidak semua UKM di Unila yang jumlahnya 37 UKM ikut berpartisipasi, kendalanya dari dulu sama, keterbatasan akses dan informasi. Di Unila penempatan sekretariat UKM tersebar di beberapa tempat dan gedung. Ada di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), gedung Students Computer Service Center (SCSC), Padepokan Judo dan beberapa UKM yang sekretnya tersendiri seperti UKM Birohmah di Masjid Al-Wasi’I dan UKM Catur, UKM Bridge, UKM Anggar. Perihal tiga UKM yang disebut belakangan, panitia forkom kebingungan mencari sekretariatnya. Saya pernah berkhayal, jika setiap UKM menyumbangkan satu tangkai perlombaan, sekedar sebut nama, macam UKM Catur, UKM Bridge, UKM Anggar, semuanya bertangung jawab mengadakan kegiatan sesuai bidangnya. Saya kira tidak akan beres dalam satu bulan? Forkom sepakat itu, karna melihat sedikitnya waktu dan kepanitiaan, maka lomba dalam menyambut hari kemerdekaan ini, hanya berasal dari peserta pengajian yang hadir. Namun lombanya bisa di ikuti oleh semua LK Universitas. Lomba pertama adalah main Catur tanggal 15 Agustus jam 13 siang, Panitianya Rakanila dan Teknokra. Tercatat ada 9 UKM dan 2 LK ikut. Acaranya di gelar di Café KOPMA, yang sontak menjadi ramai. Pengunjung café ikut menonton. Ekspresi pusing pemain rupanya bisa menjadi tontonan siang itu. Saya sendiri mewakili Teknokra ikut dan berhasil lolos masuk final setelah mengalahkan UKM Bidang Seni di penyisihan dan Filateli si semifinal. Pertandingan Catur selesai jam 16.00, dilanjutkan dengan permainan futsal ide KSR. Satu Tim lima orang pemain memakai sarung. Pertandingan dibatasi dua kali 10 menit, tanpa istirahat. Karan memakai sarung, para pemain terlihat tidak leluasa menendang bola. Tapi yang memaksa menendang lebar, membuat suara ‘berekkk…’ suara kain robek. Lucu melihat tingkah orang dewasa yang seperti anak kecil. Sebelum di mulai para pemain berpose untuk di foto.Ada empat pertandingan sore itu, yang dimulai oleh BEM U yang berhasil mengoyak kehormatan gawang MENWA dengan tiga gol. Sedangkan RAKANILA, gantung sarung setelah permainan cantik FILATELI membuahkan empat gol. KSR sendiri terpaksa kalah satu kosong setelah pemainnya melakukan gol bunuh diri ketika berhadapan dengan TEKNOKRA. Gol bunuh diri juga terjadi pada MAPALA, ketika serangan ganasnya tak berhasil menembus pertahanan PRAMUKA. Acara tanding futsal rupanya banyak menarik perhatian penonton, dari penonton fanatik, karismatik, simpatik sampai penonton yang prustasi macam kawan RAKANILA yang menabuh Senar Drum entah mendukung siapa. Semua orang berkumpul menjadi komentator pinggir lapangan, menjadi analis humor, mengenal satu dengan yang lain antar anggota UKM dan LK. Malamnya di markas Menwa, lomba Karoke di gelar, penyayi dadakan bernyayi sekedarnya, tapi lain hal di UKM Bidang Seni, mereka di pilih juri sebagai juara karna wakilnya dasyat bernyayi. Hari kedua gebyar HUT RI, masih seperti hari pertama. Permainan catur, dilanjutkan dengan mencari finalis. Rakanila berhasil mesuk final setelah mengalahkan UKM MAPALA. Robiansayah dari Rakanila berhadapan dengan saya wakil Teknokra. Saya lebih beruntung dan jadi juara Catur. Sementara itu, KSR sibuk menyiapkan pertandingan lanjutan. Pada hari puncak perayaan kemerdekaan tanggal 17 agustus, lapangan rektorat luar biasa ramai, para pengurus UKM dan LK peserta lomba berkumpul. UKM Kopma, Filateli, Pramuka, Mapala, Teknokra, UKM BS, Menwa, Mapala, BEM U dan DPM U, berkumpul memberi dukungan untuk wakilnya yang mengikuti lomba. Acara di mulai siang hari, dengan lomba makan kerupuk, panitianya Kopma. Heboh sekali suasananya. Peserta makan kerupuk yang digantung dengan tangan di belakang. Acara itu lucu sekali. Setelah lomba makan kerupuk yang mengelikan. Giliran persembahan UKM Pramuka di gelar. Tak kalah heboh, Pramuka membuat acara bernama Paku Tim, pesertanya enam orang. Aturannya lima orang ditutup matanya, menarik simpul tali yang ujungnya di banduli paku, sedangkan satu orang mengarahkan agar mereka bisa secara bersamaan memasukan paku itu kedalam botol. Lucu sekali, si pemandu berteriak “kiri, kiri, kanan, kanan, kiri sedikit, kanan sedikit” pemandu yang tak sabar berteriak kesal. Permainan paku tim, adalah permainan yang butuh kekompakan dan pemandu yang sabar. Dan UKM BS, kembali menjuarai permainan ini. Lomba tarik tambang dari Mapala menjadi hiburan yang tak kalah seru. Tarik menarik antar UKM dan LK di perjuangkan disini. Hayo tarik mang, siapa yang paling kuat menarik jadi juara. Hari itu, saya mendengar banyak teriakan dan tawa, silaturahmi terbangun tanpa disadari. Sangking asiknya, persembahan UKM Filateli hampir terlewat. Filateli yang merencanakan untuk lomba balap karung putra-putri, karna keterbatasan waktu, terpaksa hanya melombakan balap karung untuk putri. Ella (Pramuka) yang juga koordinator umum kegiatan ini berhasil menjadi juara balap itu. Rangkaiyan lomba Forkom di akhiri oleh final futsal antara Teknokra dan BEM U. Teknokra berhasil menjadi juara. Dengan menyarangkan tiga gol dalam adu finalti. Sore itu juga pemberian hadiah di lakukan. Setelah akumulasi nilai, Teknokra yang mendapat tiga emas, terpilih sebagai juara umum, dan berhak menerima tropi bergilir.

Opini Tanpa Opini

2006-08-10T03:50:00.000+07:00

Seya bernah berdiskusi dengan Andreas Harsono, seorang instruktur pelatihan Junalisme yayasan Pantau, tentang bagaimana menulis opini yang baik. Atau lebih tepatnya bagai mana menulis seperti dia. Nah mungkin tulisan "Protes "Indopahit" Lewat Kaos Anarkis" yang mewakili opini Andreas, bisa berguna untuk memahami bagaimana menulis opini tanpa beropini. Protes "Indopahit" Lewat Kaos Anarkis Ketika masih dibandung beberapa tahun lalu, saya sering melihat sebuah kaos warna putih atau hitam dengan tulisan “Timor Merdeka” yang dipakai aktivis di sana. Alamak! Timor Barat juga ingin merdeka macam Timor Timur? Saya beruntung bisa menemui Danny Wetangterah dari Komunitas Akar Rumput, sebuah organisasi seniman plus aktivis, yang membuat kaos itu. Wetangterah seorang anak muda, biasa dipanggil DW, umur 28 tahun, papa asal Pulau Alor dan mama Pulau Sabu. Rambutnya pendek. DW juga pengelola situs web log http://www.timormerdeka.blogspot.com/. Isinya, kebanyakan berupa renungannya. DW menerangkan kaos macam begitu, sebut saja “kaos anarkis,” dibuat untuk menarik perhatian orang. Ia prihatin dengan berbagai kasus di Nusa Tenggara Timur mulai dari busung lapar, korupsi, gempa bumi di Alor hingga pengungsi milisi Timor Leste. Ada puluhan ribu pengungsi tinggal di daerah Bellu dan Kupang. “Kok pemerintah kurang respons. Kita ingin menyalurkan kita punya ketidakpuasan,” kata DW. Lalu muncul ide bikin kaos “Timor Merdeka” pada pertengahan 2004. “Kawan-kawan sangat takut. Maka kita bikin tambahan ‘Merdeka dari Penindas dan Ketidakadilan Penguasa’.” Saya tahu bahwa ide “Timor Merdeka,” walau bukan isu besar, memang bergaung di Kupang, Soe, Atambua dan sekitarnya. Intinya, bagaimana kalau Timor Barat merdeka dari Indonesia, sama dengan tetangga mereka di timur, yang lepas dari pendudukan Jakarta pada 2000? Kesulitannya memang luar biasa namun ide itu ada, ketidakpuasan terhadap Indonesia cukup besar. Roby Lay, rekan DW, cerita bagaimana seorang pemakai kaos ditanyai tentara. “Rupanya dia juga ingin punya,” Lay tertawa. Kaos Timor Merdeka Pakaian senantiasa punya makna politik, dari kebaya Solo hingga peci Acheh, dari sarung Ende Lio hingga batik Melayu, dari safari ala Jenderal Soeharto hingga jas necis ala Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya punya makna politik. Marshall MacLuhan mengatakan “the medium is the message.” Medium itu sendiri adalah pesannya. Kaos anarkis juga pernah saya lihat di Jakarta. Suatu siang di daerah Pramuka, ada lelaki pakai kaos dengan font besar “PKI” --tapi jauh lebih kecil di bawahnya tertulis, "Pecinta Kaos Indonesia." He he he. Bukan "Partai Komunis Indonesia" yang selama 40 tahun lebih dijadikan hantu dan kambing hitam dalam politik nasional Jawa. Di London, sebuah kota yang pernah punya dua juta orang berdemonstrasi anti-Perang Irak, saya sering lihat kios menjual T shirt warna putih dengan dua gambar berdampingan. Gambar pertama, President George W. Bush dengan caption "Bad Bush." Gambar kedua, rambut-rambut kelamin muncul dari celana dalam perempuan dengan caption "Good Bush." Kata "bush" dalam bahasa Inggris artinya "semak-semak." Jadi, ada “semak-semak yang baik” dan “semak-semak yang buruk.” Presiden Bush adalah bush yang buruk. Tapi bush yang baik? Silahkan tafsir sendiri. Di Papua lain lagi. Saya kira kalau hari ini ada referendum di Papua, mayoritas orang Papua akan memilih lepas dari Indonesia. Mereka kebanyakan menganggap Free Act Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 dilakukan dengan manipulasi pihak Indonesia. Mereka juga kurang puas dengan paket Otonomi Khusus dan pemecahan Papua jadi dua provinsi. Ini mengingatkan mereka pada politik devide et impera zaman Hindia Belanda. Tujuan Pepera, sesuai mandat dari United Nations, adalah melakukan referendum untuk sekitar sejuta warga Papua: ikut Indonesia atau berdiri sendiri. Namun Indonesia memakai sistem perwakilan dengan 1,025 pemilih saja. United Nations, Amerika Serikat dan masyarakat Barat lain, menutup mata terhadap manipulasi ini. Maka wajar bila muncul kaos anarkis. Pada Mei 2005, di Jayapura ada demonstrasi. Acara diisi dengan pidato-pidato. Saya senang mendengarkan bahasa Papua. Mereka pakai kata "sa" untuk "saya" atau "kitorang" untuk "kita orang." Lalu banyak kalimat Melayu diakhiri dengan akhiran "kah." Di Papua sendiri ada lebih dari 250 bahasa --sekaligus etnik-- sehingga bahasa nasional mereka tak lain ya Melayu Papua. Teriakan-teriakan, "Uuuuu uuuuu uuuu ..." terkadang terdengar dalam demonstrasi itu. Teriakan khas orang Papuakah? Juga sorak-sorai, “Merdeka … Papua merdeka.” Mereka pawai dari Abepura menuju Jayapura. Jarak lumayan. Hampir semua peserta demonstrasi orang rambut keriting alias “penduduk asli.” Seorang perempuan muda Desy, cucu Seth Rumkoren, seorang tokoh nasionalis Papua, membacakan pernyataan di depan anggota-anggota Parlemen Papua. Demonstrasi serupa, menurut beberapa wartawan, diadakan di Jakarta dan Belanda. Semua menuntut koreksi terhadap sejarah resmi bahwa rakyat Papua memilih masuk Indonesia. Ada peserta memakai kaos warna putih dengan kalimat di punggung, "Jangan bunuh anak-anak Tuhan di negri ini karena itu Tuhan punya hak. Jangan sembunyikan sejarah leluhur kami, karena itu kitorang punya." Ini mengingatkan orang-orang yang membacanya bahwa terjadi banyak pembunuhan orang Papua oleh aparat Indonesia. Amnesty International memperkirakan 100 ribu orang Papua mati akibat pendudukan Indonesia sejak 1969. Kaos Jangan Bunuh Papua Menariknya, saya sempat bertanya siapa orang yang membuat kaos "Jangan Bunuh" ini? Tidak ada jawaban pasti namun seseorang menyebut nama seorang dosen Universitas Cenderawasih. Menariknya, nama itu adalah nama Jawa! Saya percaya banyak “pendatang” –sebagai antonim dari “penduduk asli”-- ikut memperjuangkan hak asasi orang Papua. Ini mengingatkan saya pada pendekar-pendekar hak asasi macam Bambang Widjojanto dan George Junus Aditjondro, yang berdarah Jawa, yang pada 1970-an and 1980-an bekerja untuk hak orang Papua di Jayapura. Ada juga peserta memakai kaos Black Brothers. Ini kelompok band Papua yang melarikan diri ke Papua New Guinea pada 1979. Dari sana mereka pindah ke Belanda dan mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Pada 1983 dan 1984, mereka ke Vanuatu untuk membantu Organisasi Papua Merdeka. Belakangan mereka ke Canberra. Menurut tabloid mingguan Green Left Weekly dari Sidney, Black Brothers menggunakan musik dan lirik mereka untuk memperjuangkan hak-hak orang Papua melawan penindasan Indonesia. Band ini dikatakan sebagai kelompok musik paling penting di kawasan kepulauan Pasifik. Kaos dan rekaman lagu-lagu Black Brothers tersebar cukup luas di Papua. Saya memotret Joe Maita, satu pemuda Papua dengan kaos Black Brothers. Maita peternak babi di Abepura. Pesan kaos, "Spirit of the Best: Black Brothers." Maka ia pun cerita dengan bangga soal Black Brothers! Di Aceh urusan kaos mungkin tidak begitu menonjol. Di Aceh, orang melawan Jakarta dengan pasang saja gambar bendera Gerakan Acheh Merdeka. Saya pernah lihat anak kecil menggambar bendera Indonesia berdampingan dengan bendera GAM. Saya pernah bergurau dengan beberapa wartawan di Banda Aceh, kalau bikin kaos macam Danny Wetangterah, mungkin pesannya begini: “Aceh Merdeka” tapi ditambahi … “Merdeka dari Tsunami.” Di Pontianak juga ada pula kaos anarkis. Sapariah, seorang pemudi Madura-Pontianak, menciptakan kaos “Indopahit” --singkatan dari “Indonesia keturunan Majapahit.” Istilah ini pada mulanya gurauan saya saat mempelajari ketidakberesan ide-ide soal kebangsaan Indonesia. Lebih dari itu, bukankah buku pelajaran sekolah tentang "sejarah nasional" sering melakukan klaim bahwa dulu ribuan pulau ini (incorrectly) pernah dipersatukan oleh kerajaan Majapahit dari Trowulan? “Indopahit, menurutku, itu pilihan kata yang sangat tepat. Indopahit, negara Indonesia yang penuh kepahitan. Itu fakta bukan? Negara penuh ketidakgenahan,” kata Sapariah. Sapariah punya latar belakang yang klop dengan istilah itu. Banyak orang Madura jadi korban pembunuhan di Kalimantan sejak 1997. Lebih dari 6,500 orang dibantai tanpa negara Indonesia ini melakukan suatu tindakan mencegah serta mengadili para pembunuh. Menurut Jamie Davidson dalam tesis Ph.D. Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia (Washington University, Seattle: 2002), bungkus tragedi itu adalah kerusuhan anti-Madura. Media mainstream di Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda diisi dengan komentar-komentar rasialis tentang orang Madura, seakan-akan untuk memberikan legitimasi bahwa orang Madura ... boleh dipotong kepalanya! Orang Dayak dan orang Melayu pun berlomba-lomba menjadikan orang Madura sebagai kambing hitam dalam rangka memperkuat posisi etnik masing-masing. Persaingan terbesar di Kalimantan Barat sebenarnya terjadi antara orang Dayak dengan orang Melayu. Pembunuhan terbesar orang Madura terjadi di Sambas pada 1999 (oleh orang Melayu) dan Sampit pada 2001 (oleh orang Dayak). Negara Indonesia tak banyak menolong. Davidson menjelaskan dengan teliti bagaimana birokrasi Kalimantan Barat, yang didominasi orang Melayu, berpangku tangan ketika orang-orang Madura diburu. Militer kalah jumlah dengan para milisi Melayu dan Dayak. Namun militer pula yang menanamkan akar kekerasan ketika mendorong orang Dayak membunuh lebih dari 3,000 orang Tionghoa pada 1967 dengan alasan mereka terlibat komunisme. Mirip dengan Pancasila, dasar negara Indopahit, menurut Sapariah, ada lima buah: 1. Hidup KKN 2. Kekerasan is senjata ampuh 3. Anti perbedaan 4. Pelihara kesengsaraan rakyat 5. Pupuk terus diskriminasi, rasialisme cs. “Lima dasar negara itu terasa mewakili apa yang terjadi sekarang,” kata Sapariah. Kaos Indopahit di Pontianak posted by Andreas Harsono at 6:36 AM Sebuah karya jurnalistik yang memikat. Pendapat saya, mas Andreas sedang beropini. Tapi dengan gaya bertutur menunakan sudut pandang orang ketiga. Kaos hanya menjadi alat hipotesa, untuk pendapatnya mas Andreas tentang nasionalisme. Wah...saya kok jadi berprasangka. he.. Mungkin mas Andreas juga berkenan menjelaskan tentang "opini tanpa beropini" yang dimaksud oleh Farid Gaban. Bukannya pemulisan opini juga adalah karya jurnalistik. Lalu kenapa kita harus mengunakan mulut orang lain untuk opini kita. Saya pikir tidak baik, jika itu menjadi motivasi dalam meliput. Maaf atas ke-sok-tahu -an saya yang tidak pandai menulis. Semoga Mas Andreas tidak keberatan ??? June 01, 2006 Andreas Harsono said... Dengan hormat, Terima kasih komentarnya soal opini atau bukan opini. Esai ini dimuat oleh beberapa media, antara lain, majalah Gatra di Jakarta dan harian Flores Pos di Ende, dalam rubrik opini. Saya memang beropini. Apakah menggunakan mulut orang lain? Disinilah masalahnya. Di Indopahit ini, kebanyakan penulis opini, hanya menulis tanpa bikin reportase. Istilah rekan Agus Sopian dari Pantau, mereka ini "reporter dari lamunan." Coba Anda baca Thomas Friedman atau Maureeen Dowd. Ratusan bila tidak ribuan kolumnis di Eropa dan Amerika, bila menulis kolom ya bikin reportase, wawancara dan riset. Saya senantiasa bikin reportase bila menulis kolom. Dulu selama hampir delapan tahun, saya mengisi kolom harian The Nation di Bangkok, dan belakangan The Star di Kuala Lumpur. Kolom-kolom itu dikerjakan dengan reportase. Inilah salah satu kolom saya. Terima kasih. June 01, 2006 Post a Comment

Menulis Opini Sepuluh Menit

2006-07-31T21:00:00.000+07:00

Mungkinkah menulis opini dalam waktu sepuluh menit? Barangkali ini yang terlintas di benak kita saat membaca judul tulisan ini. Jawaban yang akan saya berikan tidak sesederhana hanya dengan menjawab mungkin atau tidak mungkin. Namun, sekadar berusaha membuka mata kita tentang sebuah kemungkinan yang barangkali selama ini luput dari perhatian kita.Tulisan ini saya tulis saat saya duduk di meja kerja saya. Saya membuka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka Tahun 2002. Lalu, saya lihat pengertian opini. Ternyata, pengertian opini dalam kamus itu sangat singkat, yaitu pendapat; pikiran; pendirian. Setelah membaca pengertian itu saya berpikir. Kalau pengertian opini sesederhana itu, mengapa banyak di antara kita kesulitan ketika akan mulai menulis sebuah opini? Akan menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan? Dari kenyataan ini saya lagi-lagi merenung. Ternyata, menyampaikan opini secara lisan dengan secara tertulis memang berbeda. Karena (barangkali) kita lebih terbiasa dengan budaya lisan (oral), ketika akan memulai mengemukakan pendapat dalam bentuk tulisan, kita tidak bisa bebas. Merasa terbelenggu oleh dan kaidah-kaidah bahasa tulis yang mungkin terlalu rumit. Padahal, mungkin itu hanya perasaan kita. Jarang kita sadari bahwa kita sebenarnya bisa menulis belasan lembar opini dalam hitungan menit. Ingin bukti? Ketika bertemu seseorang (siapa pun itu), sering kita mendiskusikan sesuatu. Secara tidak sadar kita telah beradu argumen. Kita beropini sebebas-bebasnya selama berpuluh menit, bahkan hingga satu atau beberapa jam. Seandainya opini kita dalam pembicaraan itu direkam, lalu ditransliterasikan dalam bentuk bahasa tulis, berapa puluh (bahkan mungkin berapa ratus) lembar saja tulisan yang kita hasilkan selama pembicaraan itu? Seandainya kita berbual-bual selama tiga jam, bukankah itu sudah bisa jadi sebuah buku? Nah, jika kita sadari bahwa setiap hari sebenarnya kita beropini, mungkin ini bisa dijadikan salah satu cara alternatif untuk menghasilkan sebuah tulisan opini (bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan tulisan jenis lain, cerpen, misalnya). Caranya adalah dengan membayangkan seolah-olah kita berdebat dengan seseorang. Dengan demikian, kita bisa melontarkan opini sebebas-bebasnya. Ketika kita beropini, kita rekam suara kita. Lalu, kita transliterasikan dalam bentuk tulis. (Bandingkan dengan wartawan yang mewawancarai seorang tokoh yang hanya beberapa menit, tapi bisa menghasilkan tulisan yang berbobot dari hasil wawancara itu. Bukankah cara menulis semacam itu tidak begitu jauh berbeda?) Yang perlu dicatat adalah hal ini mesti dilakukan di tempat sepi, di kamar, misalnya. Sebab, jika sampai dilihat orang, bisa-bisa Anda sudah dianggap tidak waras lagi karena bicara seorang diri. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mencetak penulis andal dalam waktu singkat, melainkan menawarkan sebuah jalan alternatif tentang bagaimana cara menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Dan, barangkali di antara Anda ada yang cocok dengan metode ini. By:ugieyogyakarta

Si Tukang Palu

2006-07-30T18:50:00.000+07:00

Ada sebuah cerita tentang seorang tukang palu. Di kehidupannya dia hanya bisa mengunakan palu memperbaiki semua benda yang rusak. Pagar, mobil, rumah, bahkan kaca yang rusak pun di palu. Si tukang pun berakhir dengan kutuk pelanggannya, naasnya pelangan pun berakhir dengan palu dikepalanya. Lalu Si tukang palu berjaya, memberi pemahaman kepada murid-muridnya untuk melupakan alat lain selai palu.Ada yang bilang cerita si tukang palu, adalah kisah manusia egois. Ada juga pendapat, Si Tukang Palu kurang pengetahuannya. Yang kedua ini, bisa menjadi akibat kebodohan si tukang, namuan di negeri jargon ada pepatah “guru kencing berdiri—murid kencing berlari.” Atau “buah jatuh—tidak jauh dari pohonnya.” Ini yang membuat pelanggan kemudian berbicara tentang perlunya memahami alat menukang selain palu. Dia mulai mengomel tentang pendidikan yang menghasilkan peserta didik serupa dengan pendidiknya. Tapi yang terjadi kemudian kepalanya si pelanggan di bilang rusak dan harus di perbaiki. Tentu Si Tukang Palu, telah belajar memahami apa yang harus dan apa yang tidak bisa dipalu, namun tampaknya keputus asaan dalam proses menukang, meyakini bahwa: kerusakan menjadi tambah parah jika diperbaiki dengan alat lain selain palu. Saat ini, Indonesia belum seperti Rwanda. Indonesia belum seperti Yugoslavia. Tentu kita harus cemas bila suatu hari nanti tukang palu mengambil alih pentas. Apalagi kini terasa bertambah buruknya hubungan yang sehat antara orang yang berbeda agama dan berbeda ras. Sementara di ruang-ruang tertutup orang melakukan semacam diskriminasi rasial: jika si anu bukan berdarah X, maka ia tidak akan dapat kesempatan untuk masuk kerja, naik pangkat, atau berada di jabatan yang penting. Dan bukan hanya karena orang ramai kembali ke ikatan-ikatan seagama dan sekaum sebuah komunitas nasional terancam oleh proses disintegrasi. Kalau orang hari-hari ini ramai bertanya lagi, ada apa gerangan dengan nasionalisme, jawabannya tidak bisa diberikan dengan asumsi-asumsi lama, dan tidak bisa seperti si tukang yang hanya bisa mengunakan palu. Tetapi bukan hanya karena si Tukang Palu saja sebuah bangsa retak. Sebab, selama sekitar seperempat abad terakhir ini Indonesia telah berubah sedemikian rupa, bahkan acuan-acuan kita tentang identitas diri kita sendiri pun berubah pula. Kilauan cahaya ekonomi yang tumbuh dengan cepat telah hadir, dan itu punya akibat serta nemesisnya sendiri. Sebuah masyarakat yang dulu tidak kita kenal betul tumbuh dan berkembang di antara kita: sebuah masyarakat yang secara diam-diam ataupun secara hiruk-pikuk berpacu dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus-menerus bertambah. Masyarakat "baru" ini juga pada umumnya menampakkan ciri sebuah masyarakat yang secara intensif menganyam hubungan antar anggotanya dalam proses jual-beli. Keadaan itu membuat orang seakan-akan diperlakukan sama: sebagai penjual atau sebagai pembeli. Kaum ningrat, bapak dan ibu pejabat, akhirnya mendapatkan perlakuan yang "disamakan" seperti itu—karena mereka pun boleh dikatakan produsen—konsumen pula. Tapi di lain pihak, ketidaksetaraan meruak, ada yang lebih mampu berproduksi dan berkonsumsi, ada yang kurang mampu membeli atau menjual. Ada yang bergerak maju, ada yang diam atau tenggelam. Akhirnya, banyak kepastian guncang: bentuk-bentuk martabat dan penghormatan lama jadi rancu, hubungan- hubungan yang pernah ada menjadi tak bisa stabil lagi. Lalu korupsi menyelinap dalam sela-sela itu. Di bangsa ini, korupsi bukanlah kejahatan biasa. Ia mengakar dan berkarat, Negara yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan bersama itu pun rapuh, retak, dan rusak. Hingga meruntuhkan hampir seluruh konstruksi res publica. Karna seorang gubernur bisa disogok oleh pengusaha real estate untuk meniadakan sebuah lapangan yang diperlukan khalayak ramai, seorang hakim bisa disuap agar memenangkan perkara untuk kepentingan si penyuap. Solidaritas para koruptor terlembaga. Seperti seorang pemimpin proyek pembangunan bisa mengajak petugas di pelbagai instansi lain untuk menyulap biaya agar bisa masuk ke kantong mereka semua. Di situlah letaknya sebuah pola disintegrasi bangsa: mereka yang seharusnya menjadi perekat kepentingan orang banyak ternyata hanya melayani kepentingan pribadi. Tantangannya, bisakah kita memperbaiki itu? Dalam hal seperti ini generasi kita sekarang lebih "beruntung". Kita lebih banyak bahan. Generasi sekarang lebih banyak bisa mempelajari hasil penelitian tentang masyarakatnya sendiri, yang di zaman dulu belum pernah dilakukan. Generasi kini, generasi kita yang dapat melihat apa yang dulu tak terlihat. Dulu siapa bicara soal polusi, kehidupan Yang konsumtif, kemungkinan habisnya minyak bumi dan bahaya ledakan penduduk? Dulu siapa yang menyimak Revolusi Kebudayaan, melihat kegagalan Pakistan dan pesatnya perkembangan Pendidikan di negara Malaysia? Dan dulu siapa yang melihat meluasnya korupsi di Indonesia? Kita semua kini terdiri dari sejarah yang lebih lanjut. Kita semua terdiri dari bermacam aliran pikiran, latar belakang sosial-kultural, dan berbagai kepentingan, yang jika didengarkan semua secara seksama dan bebas—akan memperkaya batin kita. karna kalau kita putus asa, maka terciptalah Si Tukang Palu. Dimana semua kebocoran-kebocoran di perbaiki dengan mengunakan palu, sehingga menciptakan kebocoran-kebocoran lain. Sering orang bilang bahwa Si Tukang Palu telah terorganisir, kepercayaan terhadap palu yang mampu menyelesaikan semua masalah menjadi keyakinan mereka, dan meraka tidak mau dibilang terbatas ilmu pengetahuannya. Mereka seperti putus asa. Seperti keputus asaan Gus Dur yang bilang “Tuhan tidak perlu dibela.” Lalu penggal pemikiran kyai nyentrik itupun, di klaim para tukang palu, sebagai penyakit yang harus di palu untuk mengobatinya. Inilah mengapa pelanggan tidak lagi, setia kepada para tukang palu. Pelanggan sadar bahwa hakekat menjadi tukang harus bisa mengunakan alat lain seperti sugu, amplas, cet, kuas bahkan sapu tanggan untuk mengelap noda di benda yang terkuak akibat sugu amplas dan warna cet.

Si Bule Tukang Foto

2006-07-29T13:00:00.000+07:00

Ada bule yang nongol di pintu Sekretariat Teknokra jumat sore, dengan camera Minolta manualnya dia ngejepret ambil gambar kedalam, saya yang seadang bermain catur denga kawan dari Rakanila kaget. Sibule menyapa ‘halo’, lalu mencepret kotak sampah, sepedah rusak, piring kotor dibak, dan rak sepatu, yang semuanya berada di depan sekret Teknokra. Saya menjabani si bule, “halo can’t i help you sir.” Kata saya. “Hey, you speak Engglis.”bule mengulurkan tangan, sambil berjalan di lorong gedung PKM. Si bule memperkenalkan dirinya sebagai Robert Lara, dosen Chicano Latino Studies di California State University Long Beach (CSULB). Saya mengajaknya masuk sekretariat Teknokra, dan sebisanya memperkenalkan diri dan Teknokra. Ketika mendengar Teknokra adalah Studen Organization for Publising Media, dia tertarik dan langsung duduk di ruang tamu, dia bertanya durasi terbit, pendanaan dan gaji, prodak yang diterbitkan?. Tapi hanya itu yang sempat dia tanya, Karna keburu diserbu kru Teknokra yang tanya macam-macam dengan bahasa Inggris yang keindonesian. Robert rupanya dari Amerika dia datang datang bersama Michael Jackson yang bersama Istri dan anaknya di depan Gedung melihat persiapan UKM BS untuk pementasan Teater. Ketiganya datang ketika Robert sedang asik memotret koleksi cover tabloid Teknokra yang di pajang diruang tamu. Micheal mengajak Robert datang ke Lampung mengunjunggi rumah mertuanya di kampung sawah, Istri Micheal asli lampung. Mereka mampir di Unila hanya untuk melihat-lihat. Ini yang ketiga kalinya Michael datang ke Lampung, setelah pernikahannya di Lampung tahun 1997. Michael berkulit hitam, badannya tinggi besar. Dia sedikit bisa berbahasa Indonesia tidak seperti Robert yang tidak bisa sama sekali. Anak Michael perempuan 5 tahun, namanya Michelle, kulitnya sama dengan Mich, rambutnya keriting, cewek-cewek Teknokra gereget, menguek-nguek rabut anak Indo itu. Istri Mich ramah, dia yang membantu bahasa inggris-keindonesiaan kru Teknokra, namanya (wah lupa). Orang tuanya tinggal di daerah Kampung Sawah, dia alumnus SMA satu Tanjung Karang. Micheal mengelola situs web pribadi pickaprint.net Isinya kebanyakn foto-foto koleksi. Kedua bule itu, memotret apa saja di Teknokra. kamera Michael digital Nikon D 70. Mereka memotret gudang yang berisi budel koran, lemari buku, papan tulis, memotret ruang redaksi. Di ruang redaksi, Robert inggin menujukan situs kampusnya www.csulb.edu Robert Lara, M.A. di situs ini saya melihat profil Robert sebagai Dosen teori kepemimpinan di Chicano Latino Studies Department di California State University Long Beach (CSULB), dia menyelesaikan program Bachelor’s jurusan Social work and Mexican American Studies di California State University Los Angeles (CSULA). Pada tahun 1995 menyelesaikan program Master Public Policy and Administration di CSULB. Dan melakukan disertasi Doctorate tentang Education Leadership di University of California, Los Anggels (UCLA). Setelah puas memotret, ruangan Teknokra, mereka pun inggin berfoto bersama, seperti biasa kenorakan anak Teknokra yang hobi berpose, selalu siap untuk di potoret.Nomor dua dari kiri Michael Jackson dan Michelle Rhiata Jackson kecil, yang paling kanan Robert tak mau kalah bergaya dengan kru Teknokra. Mereka bilang akan datang nanti malam, melihat pertunjukan teater di gedung ini. Memang saat mereka datang, kru UKMBS sedang mempersiapkan pertunjukan teater yang di gelar malam itu. Namun sampai tulisan ini di tulis jam dua belas malam, tuh bule ngak datang.

Diskusi Bengkel Jurnalisme

2006-07-28T15:51:00.000+07:00

PendidikanJum'at, 28 Juli 2006 Bengkel Jurnalisme: Hak Publik di Tengah Persaingan Media BANDAR LAMPUNG (Lampost): Tingkat persaingan media massa semakin ketat, termasuk di daerah. Namun, acap terjadi, persaingan tersebut berimbas pada tidak terpenuhinya hak publik. Sebab itu, para pemimpin media massa, koran daerah, harus didorong untuk meny

PendidikanSenin, 3 Juli 2006 Bengkel Jurnalisme: Mereproduksi Ide dalam Opini BANDAR LAMPUNG (Lampost): Opini sebagai salah satu karya jurnalistik berangkat dari reproduksi ide penulisnya. Artinya, tidak ada ide yang benar-benar orisinal dalam opini. Demikian kesimpulan dalam Sekolah Jurnalistik yang membahas menulis opini yang dig

PendidikanJum'at, 9 Juni 2006 Info Pendidikan Bengkel Jurnalisme Gelar Sekolah Jurnalistik BANDAR LAMPUNG--Bengkel Jurnalisme menggelar Sekolah Jurnalistik, Sabtu (10-6), di Sekretariat Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Republica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita

PendidikanSabtu, 29 April 2006 Info Pendidikan Bengkel Jurnalisme Gelar Sekolah-Diskusi BANDAR LAMPUNG--Bengkel Jurnalisme menggelar Sekolah Jurnalistik, hari ini (29-4), di Gedung Aula Lama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP Unila), pukul 10.00. Sedangkan pada pukul 13.00

Bandar LampungSenin, 3 April 2006 Dinamika Bengkel Dialog Profesi Pers BANDAR LAMPUNG--Dialog dua mingguan Bengkel Jurnalisme, Minggu (2-4), memilih topik Pandangan Publik terhadap Profesi Jurnalis dan Aktivitas Pers untuk menilai kinerja media massa dan perilaku wartawan di Lampung kin

Pelatihan Di PPSDP Cibubur

2006-07-24T01:13:00.000+07:00

Tanggal 17—23 juli, saya oleh Rektor di suruh mewakili Universitas Lampung untuk menjadi peserta latihan keterampilan kepemimpinan pemuda, yang menjadi program tahunan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga. Kami masuk dalam angkatan kedua Program ini. Karna sebelumnya bulan Maret pelatihan serup pernah dilaksanakan. Program ini di gelar di Pusat Pengembangan Sumber Daya Pemuda (PPSDP) Cibubur, Jakarta Timur, yang tepat di depannya ada Hyper Market, Cibubur Jungsen. PPSDP berdiri di areal 10 ha, ada pos polisi di pintu masuknya. Didalamnya ada lapangan sepak bola, basket, volly dan tenis. Di areal itu juga ada tempat kursus bahasa Korea, dua gedung serba guba berlantai dua, Masjid, kantin dan dua gedung 4 lantai sebagai asrama tempat menginap yang beberapa kamarnya dihuni oleh cewek-cewek calon suster di Akademi keperawatan. Kampusnya di sebelah PPSDP. Saya datang senin siang, angkot 121 yang membawa saya dari Pasar Rebo menurunkan di Bumi Perkemahan Jambore Cibubur, dari situ saya berjalan satu kilo melewati jembatan layang ke PPSDP. Di dekat pintu masuk PPSDP, saya ngobrol dengan tukang es dan sempat menyeruput es doger Jakarta, tak lama dua orang Ahwat datang mereka membeli koran dan memesan es doger yang sama. Saya menegur mereka, bertanya apakah mereka peserta LKKT, ternyata dugaan saya benar. Mereka ramah, yang satu bernama Dian Widianti dari Universitas Diponegoro, Semarang. Sedang yang satunya Utusan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur bernama Nastarita. Kami ngobrol sambil minum es doger. Lalu saya di antar untuk registrasi. Saya bertemu dengan Kartini Susilowati staf di KEMENEGPORA, yang melayani registrasi. Kartini wanita ramah dengan suara yang pelan. Dia mengerjakan hampir semua kebutuhan peserta hari itu. Dia mengecek kunci kamar, mempersiapkan makan siang dan melayani registrasi peserta. Kartini kaget karna saya bukan dari Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM). Entah melalui kriteria atau apa, saya di pilih Rektor ke Cibubur. Karna disana saya bertemu banyak Presiden Mahasiswa dan menteri Luar Negeri, Badan Ekskitif Mahasiswa (BEM) dari banyak Universitas. Mereka bilang bahwa undangan mengharuskan utusan berasal dari pengurus BEM atau organisasi Kepemudaan (OKP). Saya tidak tahu karna undangan tidak pada saya. Tapi saya bersukur bisa bertemu 38 pemuda dari bermacam suku, dari banyak propinsi. Acara pelatihan dimulai malam hari di ruang AC Latpim lantai dua. DR.H.M. Budi Setiawan. M.Eng, Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Kemenegpora. Membuka acara tersebut setelah menjelaskan panjang lebar prihal satu tahun kembalinya Kemenegpora. Setelah acara pembukaan Iwan, pangilan pejabat Eselon I termuda itu mengisi sesi pertama pelatihan. “kebijakan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga”, dibilangnya populasi pemuda merupakan bagian terbesar dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sebesar 79,8 juta orang, sekitar 37,22 % penduduk Indonesia. Jumlah ini merupakan aset nasional yang potensial sebagai kader pemimpin, pelopor dan pengerak pembangunan yang produktif. Tapi memang di negeri ini generasi muda belum memiliki kualitas yang tinggi untuk melaksanakan berbagai upaya pembangunan. Indikator yang dapat dilihat adalah dari pemuda yang berpendidikan formal, yaitu dari 79,8 juta pemuda, 10,36 % tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD, Sedang yang bersekolah dilihat dari jenjang pendidikan tamatan SD 34,7%, SLTP 26,9 % , SMU 24,4 %, sedang yang mengenyam perguruan tinggi 3,73 %. Keterbatasan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan inilah yang mengakibatkan angka penganguran terbuka pemuda relatif meningkat. Strategi kebijakan Kemenegpora untuk mengatasi masalah-masalah kepemudaan tersebut dilaksanakan melalui lima strategi utama: 1. Pengembangan organisasi kepemudaan 2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan pemuda 3. Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif 4. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda 5. Penyiapan pemuda dalam menghadapi persaingan global Acara pertama senin 17 juli itu berakhir pukul 22.00 wib. Kami kembali kepenginapan yang jaraknya satu kilo melewati lapangan bola. Saya satu kamar dengan Presiden Mahasiswa Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Tubagus Ridwan Ahmad dan Rasyid Menteri Luar Negeri BEM UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta. Tubagus lelaki tegap kelahiran 82, suaranya beriton, mantap terdengar, orang tuanya tinggal di Ciomas Banten. Sedang Rasyid adalah pemuda kelahiran Sulawesi Utara, sekilas dia terlihat galak hanya saja dia selalu menyebutkan namanya terlebih dahulu jika inggin berkomentar (kalau Rosyid tidak jelas dengan sesi barusan, Katanya. Seperti itu). Hari kedua pelatihan peserta yang bagun pagi, sebagian berinisiatif main bola. Dipelopori Lifein Nazareth Seli, orang Alor Papua, yang menjadi pengurus pusat GMKI. Sesi molor setengah jam dari agenda pukul 08.00. DR. Sihadi Darmo Wihardjo mengisi sesi konstelasi/penjelasan Latihan Keterampilan Kepemimpinan Pemuda, DR, Sihadi banyak bercerita tentang program kewirausahaan pemuda yang telah di laksanakan KEMENEGPORA dan menawarkan peserta untuk membuat program kewirausahaan, yang di contohkannya seperti di Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa disana membuat Frick chiken Kampus. DR. Sihadi juga berkali-kali meyakinkan peserta, bahwa tidak ada maksud politik dalam pelatihan ini untuk kepentingan Departemennya, “ini murni pembekalan keterampilan kepemimpinan pemuda, yang kelak memimpin dan akan di pimpin. ”Di akhir sesinya, panitia membagikan sebuah Rancangan Undang-Undang , yang dikancah KEMENEGPORA tentang Pembangunan Kepemudaan. Sesi selesai tepat pukul 10.00. *** Selasa, 18 Juli. Sesi kedua pelatihan ini agak kacau, Drs. H. Nur Eddy Budiono, MM. yang mengisi materi Permasalahan dan Tantangan Kepemimpinan pemuda di Indonesia, Nur Eddy, di awal sesinya, membicarakan gerakan mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh kuat pemilik modal. Dia menganalogikan pemilik modal saat ini di Indonesia adalah orang-orang yang “bermata lima watt.” Dengan menganalogikan, Tommy Winata yang sangat mudah membayar orang untuk berdemo, di tambahkannya lagi “mata lima Watt,” biasanya menginfestasikan modalnya untuk membawa kerabatnya di daratan tempat asal mereka. Sepontan Novita, memotong pembicaraan, “Intrupsi pak, saya coba buka wacana! Jangan-jangan, si mata lima watt yang bapak bilang lebih terang cahayanya dari mata seratus watt sekalipun.” Ucap Novita, dia tersedak ketika hendak melanjutkan ucapannya. Nur Eddy mengangkat tangan, tanda tidak mau ada Intrupsi. Novita berdiri, berjalan keluar ruangan, dia membanting pintu. Di susul empat orang peserta, yang ikut juga keluar. Saya mencoba menahan diri mengukuti sesi itu, tapi rasa penasaran untuk melihat ada apa di luar ruangan lebih besar ketimbang mendengar Pak Nur Eddy, yang malah semakin genjar menyudutkan orang yang disebutnya bermata lima watt. Di luar saya melihat Novita menagis, ada ibu Kartini yang mencoba menenagkanya dan empat peserta yang ikut keluar Marulin Hasbi, utusan Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila, Jeki Kornelis Patola, Menlu BEM Universitas Nusa Cendana, Yusliadi Y, Presiden Universitas Bengkulu dan Adnan Hamsin, S.Pd. Pengurus DPD KNPI Banten. Mereka semua kecewa dengan ucapan Pak Nur Barusan. Ada juga Dian dan Nastarita yang masuk keruangan lagi setelah tidak berhasil membujuk Novita masuk. Novita adalah wanita keturunan Cina, dia utusan Universitas Atma Jaya. Sama seperti saya, Novi bukan utusan BEM, tapi ditujuk langsung oleh Rektornya. Waktu registrasi saya benyak berdiskusi, kami makan siang bersama sambil melihat Andrew White artis sinetron, yang sedang sutting di lokasi asrama PPSDP yang mirip rumah sakit. Novita tanya apa di lampung Gajah masih sering kelihatan berkeliaran. Saya tertawa, mungkin seperti itu pandangan orang Pusat terhadap daerah. Informasi pembangunan terpusat pada Jakarta, Informasi tentang Lampung hanya Gajah dan hutan gundul karna pengusaha Jakarta. Novita orang yang asik diajak ngobrol, dia pendengar yang baik dan penaya ulung. Kami tidak masuk ruangan pelatihan selama sisa sesi Pak Nur. Ada yang masih meneruskan membahas ucapan Pak Nur, ada yang mempertanyakan tentang esensi materi dalam pelatihan. Saya sendiri pergi ke Masjid dengan Yusliadi, karna suara Azan Duhur. Ketika makan siang, pergunjingan masalah di ruang pelatihan, mampir hampir disetiap meja makan peserta, saya memilih meja yang diisi oleh tiga Presiden, untuk memperoleh Informasi sesi yang tadi ditinggal. Ada Tubagus, Jenal Abidin Presiden BEM IPB, Agung Nugraha Presiden BEM UGM. Mereka sepakat bahwa ucapan Pak Nur hanya memancing peserta agar dapat lebih termotivasi menjadi pemimpin yang kuat, militan dan berintegritas dengan memanfaatkan sumber dana yang ada. Sehingga tidak mudah ditunggangi oleh penjahat pemilik modal. Hanya saja analogi yang dipakai sangat mendiskriditkan ras tertentu. Andai Novi dan beberapa teman yang keluar tadi tetap berada didalam kemungkinannya seperti apa? Mereka bilang, posisi Novi dan Tommy Winata dalam sesi itu memang tidak diuntungkan, analogi yang dipakai seolah mereka orang Cina oportunis yang dagang di Indonesia. Sinisme Pak Nur terhadap Cina, mungkin ada benarnya bilang Tubagus. Namun Tubagaus sepakat dengan Jeki yang bilang, bahwa keturunan Cina, Arab, India bahkan Eropa yang tinggal di Indonesia akan merasa tidak memiliki Indonesia dengan sinisme itu. Karna jika dilihat di Televisi, keturunan bangsa-bangsa itulah yang sering tampil di pentas dan memiliki peran yang strategis dalam percepatan pembanguan bangsa ini. Bersambung...

Ujian Nasional (UN)

2006-07-08T02:33:00.000+07:00

Banyak sudah cerita dan berita mengenai kejanggalan sistem ujian nasional (UN) kali ini. Dan nampaknya Ujian Nasional perlu mendapat perhatian kita semua. Keputusan lulus atau tidak ternyata hanya disandarkan kepada ujian sesaat dengan hanya tiga mata pelajaran. Lalu pertanyaannya untuk apa mata pelajaran lain yang selama tiga tahun dipelajari, karna hasil pinal hanya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika yang menjadi standar kelulusan. Kalau memang demikian kenapa tidak tiga mata pelajaran itu saja yang diajarkan oleh para guru kepada peserta didik?Masalah ini menjadi serius, takala seorang siswa di Bali yang kerap mendapat pringkat pertama mogok makan karna tidak lulus UN. Bahkan di Jakarta gerombolan siswa tidak lulus UN berduyun mengadukan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Yang langsung direspon LBH Jakarta dengan mengadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Kami bersama korban ujian nasional akan mendatangi Komnas HAM," kata pengacara LBH, Gatot. Mereka akan meminta Komnas HAM menyelidiki masalah ujian nasional seperti evaluasi penilaian, sarana sekolah yang tidak merata dan kualitas guru. LBH Jakarta juga akan menggugat penyelenggara ujian nasional yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan dan pemerintah yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Gugatan akan diajukan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. LBH Jakarta menerima sekitar 30 laporan pengaduan dari siswa dan orang tua murid peserta ujian nasional. "Sebagian besar yang datang adalah anak yang berpretasi," kata Gatot. Bahkan, guru siswa tidak rela siswanya mereka yang berprestasi itu dinyatakan tidak lulus. Kasus yang paling menonjol adalah Melati, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 Jakarta yang sudah mendapatkan beasiswa untuk belajar di Australia dan Bayu Taruna, siswa SMA 71 Jakarta yang diterima di Universitas Brawijaya, Malang melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). "Masalahnya sama, hanya karena satu mata pelajaran yang dianggap tidak memenuhi standar, maka hasil belajar selama tiga tahun tidak berguna. (Koran Tempo 21/06) Di Lampung lain lagi, tidak hanya masalah banyaknya siswa yang tidak lulus, namun lebih kepada masalah-masalah mental dan moral yang terkoyak dengan diselenggarakannya UN. Bagaimana tidak, tiga keponakan saya yang duduk di bangku SMA yang berbeda mengaku mendapat kunci jawaban soal. Guru berkolusi dengan siswa agar almamaternya tidak cemar kalau siswa tidak bisa mengerjakan soal. Guru maklum untuk memberi kunci jawaban kepada siswa, bahkan di SMU N 12 Bandar Lampung, 57 siswa gagal lulus ujian. Salah satunya keponakan saya Tia. Dia menelan mentah-mentah kunci jawaban dari gurunya. Padahal Tia yakin benar akan lulus, karna selama ini dia selalu masuk dalam lima besar. Namun pagi itu Tia kurang yakin akan kemampuannya mengerjakan soal, dia percaya ketika gurunya memberi kunci jawaban ke seluruh siswa di ruangan itu. Hasilnya malah dia masuk dalam deret 57 siswa yang gagal. Hal ini sempat memancing Departemen pendidikan Nasional menurunkan tiga Inspektorat Jendaral (Irjen Depdiknas) untuk memeriksa kepala sekolah dan wakil serta beberapa guru yang terkait pada 30/06 lalu. Namun tampaknya ketiganya hanya boneka untuk menghapus jejak penyelewengan. Mereka menjadi pupuk kolusi antara guru dan murid. Depdiknas umumkan tidak menemukan kecurangan di SMA N 12. Menutup mata atas budaya KKN di dunia pendidikan. Menjadi agen KKN. Terus terang saya sangat, sangat dan sangat kecewa dengan tim itu, hasil investigasi menuduh Tia keponakan saya dan 8 orang temannya yang saya tanya berbohong. Mendiknas dengan sistimnya menjadi wadah kaderisasi penerus Orba. Saya tak sanggup mencegahnya, karna apalah saya ini, yang hanya bisa ngomel, mereka punya podium dan pengeras suara. Mereka sindikat yang dibayar oleh rakyat Indonesia. Mungkin dunia pendidikan bangsa ini, memang menciptakan peserta didik yang bermental seperti pejabat Orba, dan juga berperan dalam menyuburkan KKN, sebagai bekal dimasa depan untuk generasi penerus. Yah...gimana dong, geah...mas, pak, yg gemar mencari founding anti korupsi, mbak yang suka ngomongin HAM... Ibu dan Ayah yang mengajarkan ke salehan. And para ustazd yang sering kampanye moral. Ini kepiye adik, anak, cucu, sampean dirusak moralnya kok cicing waeeeeee? Opo sampean wesss maklum karo KKN, tapi kok awak belum pernah dengar ada fatwa halal buat KKN. Yowwesss lah podium blog yang saya konsumsi pribadi ini mungkin menjadi bisik mesra saya dengan nurani. Atau mungkin opini saya ini keliru, atau gimana gitu. Kalau ya saya cuma mohon bimbingannya.

Teman Angkatan 24 Teknokra

2006-07-06T10:54:00.000+07:00

Mutun, 05/07/06... Tak ada rencana sebelumnya untuk agenda rekreasi ke pantai, apa lagi rabu siang itu alumni Teknokra, Eka Tiara Chandra menikah, sehingga kami harus datang keresepsinya. Ide rekreasi muncul dari empat cewek, teman satu angakatan masuk Teknokra pada 2002. Mayna Satri, Rieke Pernamasari, Diova Alviria Alvirazi dan Heni Fuji Astuti. Nama terakhir ini tidak lagi menjadi pengurus Teknokra. Heni sudah menyelesaikan studinya di pendidikan Matematika FKIP Unila bulan maret lalu dan sekarang meneruskan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kedatangannya khusus untuk berpamitan sekaligus membawa barang-barang kos ke rumahnya di Serang. Pertama-tama Mayna kebinggungan mencari lokasi rekreasi, namun setelah berhasil mengajak Erie Khafif Mukti. Diaji Andi dan Dwi Pelita Safari. Pantai mutun pun spontan dituju. Dwi dan Diaji juga sudah tidak di Teknokra, Dwi menjadi Guru di sekolah menengah Kota Bumi Lampung Tengah, sedang Diaji sedang sibuk mengerjakan skripsi Ilmu komunikasinya di Fisip Unila. Kami sampai di mutun sore hari pukul 16.50 wib, mengunakan sepeda motor, satu motor berpasangan, saya dengan Heni, Eriek- Diova, Mayna-Diaji dan Dwi dengan Rieke. Satu motor harus membayar tiket masuk pantai mutun Rp. 5.000,-. Dalam peta, pantai Mutun masuk dalam wilayah Padang Cermin Lampung Selatan, Kurang lebih 20 kilometer dari kota Bandar Lampung. Ada juga disana pangkalan TNI angkatan Laut. Luas lokasi pantai mutun sendiri lebih dari tiga lapangan bola yang dibelah perkampungan kecil. kami memilih lokasi yang melewati perkampungan tersebut. Tak banyak yang kami kerjakan sebelum gelap, kami hanya mengobrol dan bercanda sembari berfoto. Kamera canon A-60 yang di bawa Rieke di pasang timer 10 detik ditaruh di atas batu karang, mengarah kami yang mengangkat satu kaki. Pegal juga sebelah kaki kami menahan berat badan, apa lagi kami tertawa sambil berpose manis, 1,2,3 cepretttt, bliz kamera menyambar kami yang terpinpingkal. Hasilnya: (Dari kiri: Diaji, me, Heni, Mayna, Rieke, Diova, Dwi dan Eriek) Seru banget senja itu di pantai mutun. Kami bergantian mencoba melucu namun tampaknya hanya saya yang dianggap paling lucu he.he.. Acara berfoto berhenti dipotong suara Azan dari perkampungan, kami sempat sholat di musala kecil kampung itu. Tak banyak rumah di sana, hanya 27 kepala keluarga, yang di koordinir ketua RT. Pak Bondang. Setelah sholat kami kembali ke tempat awal kami berkumpul. Kali ini kami duduk di salah satu bungalo bambu yang sore tadi takut kami duduki karna diatasnya ada papan bertulis 'disewakan 15.000'. Malam itu kami bermain 'truth or daed' permainan yang namanya membuat Mayna takut. Peraturannya mudah, sebelunya kami bermain kacang pendek-kacang panjang mencari korban. Secara berirama Rieke memandu permainan: "kacang panjang, kacang pendek, yang panjang ngak jadi." hanya Diova yang tidak menjulurkan tangan kedepan, dia malah memendekan tangan kebawah ketiak. walhasil Diova menjadi korban pertama, Diova harus menjawab jujur setiap satu pertanyaan dari kami atau Diova dilempar kelaut. Wah akhirnya 7 pertanyaan serius dilontarkan, saya jadi banyak tau tentang privasi Diova, tentang kisah asmaranya dan yah gitu deh.... Namun salah satu peraturan permainan itu juga melarang menceritakan kembali keorang lain apa yang sudah ditanya dan dijawab para peserta yang ikut (hem, sayang ya tidak bisa bongkar ceritanya Diova)... Secara bergantian kami kena giliran. Seru kadang membuat kami terpingkal sampai mengeluarkan air mata. Permainan itu juga direkam di HP comunicator saya. Di akhir permainan, setiap kami buat 'make a wish' yang direkam, salah satu permohonannya kita akan berkumpul lagi ditempat yang sama 4 tahun yang akan datang. Amin.Ide rekreasi muncul dari empat cewek, teman satu angakatan masuk Teknokra pada 2002. Mayna Satri, Rieke Pernamasari, Diova Alviria Alvirazi dan Heni Fuji Astuti

Masalah di blog diselsaikan di blog?

2006-07-03T17:35:00.000+07:00

Menarik sekali perdebatan yang di bina di blog Kantor Berita ITB Seorang kontributornya bernama Ireng, menulis Kuis Edisi Spesial yang mengidentifikasi PNS berinisial Mr. J. melakukan korupsi. Apa yang terjadi kemudian Mr. J, membuka jati dirinya sebagai Djadji S Satira /Kepala Biro Kemahasiswaan. Djadji mengirim surat klarifikasi kepada pengasuh dan kontributor kantor berita ITB. Pengasuh dan Kontributor bilang 'masalah yang muncul di blog diselsaikan di blog juga' mereka memuat klarifikasi dengan judul Re: PNS=Koruptor Sejati. Lalu Ireng yang menuduh Mr. J korupsi segera meminta maaf, dengan memuat KLARIFIKASI karna tulisannya yang berjudul Kuis Edisi Spesial itu hanya opininya belaka. Mungkin saatnya kita mengenal Web Blog dan mendiskusikan tentang masa depannya untuk kebutuhan kita. Salam

Tentang Lokalitas Sastra

2006-06-28T23:41:00.000+07:00

Prihal lokalitas sastra aku sepakat dengan SI Malin Kundang yang kata Goenawan Moehamad bisa terjadi di mana saja. misalnya, dalam The Satanic Verses Salman Rushdie: seorang muda Pakistan pindah ke Inggris, berontak pada ayahnya, dan suatu hari muncul berbentuk setan. Sebuah alegori, tentu, di sebuah novel yang sarat dengan alegori, yang oleh Rushdie diaduk dengan kejadian sehari-hari, dengan humor, imajinasi yang murtad, dan dongeng puitis—sebuah lukisan kemajemukan rasa getir dan gairah, ilusi dan ambisi, ketika orang-orang Pakistan, dengan pelbagai jenis kemiskinan mereka, mentransformasikan diri menjadi warga sebuah negeri bekas penjajah yang angkuh tapi rusuh: Inggris. Namun, Si Malin dalam The Satanic Verses tak berakhir dengan kutuk. Si Setan akhirnya berdamai dengan dirinya. Ia pun berwujud manusia kembali. Ia terbang ke tanah leluhur, menemui ayahnya yang menjelang wafat: si anak hilang memutuskan untuk pulang, meskipun ia tak bisa sepenuhnya pulang. Sering orang menyangka bahwa Si Malin adalah sebuah kasus migrasi budaya si anak hilang pindah ke lingkungan kultural lain secara final seperti Hanafi dalam novel Salah Asuhan. Tapi tokoh Hanafi dikemas untuk jadi "contoh soal". Ia bukan sosok yang hidup. Dalam hidup, yang sering kita temukan bukanlah dia, melainkan gejala yang oleh Umar Kayam disebut sebagai "cultural commuters": mereka yang bolak-balik antara lingkungan budaya "asal" dan budaya "luar", tak henti- hentinya sementara itu kita tak tahu lagi apa persisnya arti kata "asal" dan "luar" sekarang ini. Mungkin karena kolonialisme zaman Hanafi telah digantikan. Hidup tak lagi dilihat seperti sebuah ruang dengan dua kutub yang tak sederajat. Dulu ada "kolonialis"-"nasionalis", "Barat"-"Timur", "kemajuan"-"tradisi", dan seterusnya, masing-masing dengan esensi dan hierarki yang berbeda. Kini benda, hasrat, mimpi, ide -- ya, hampir semua hal -- berproses, melintas dari satu letak ke letak lain, di ruang yang serentak terbuka, dengan semua arah yang setara. Maka, nasib Malin Kundang pada zaman ini bukanlah menjadi batu, melainkan mengalami differance. Ia kita temui sebagai proses, bak rangkaian jejak sebuah perjalanan bolak-balik yang tak kunjung usai. Kita baru menangkap artinya dengan meringkaskannya, kita memahaminya dengan mengikhtisarkan lalu lintas tilas yang tak tak terbatas itu. Jadi, apa arti sebuah negeri tempat Si Malin berangkat dan pulang? "Sebuah negeri bukan hanya tanah dan rumah-rumah. Sebuah negeri adalah wajah-wajah, kaki yang menjangkar dalam bumi, kenangan, bau yang tercium pada masa kanak, sepetak ladang mimpi, sebuah nasib ke arah harta karun yang tersembunyi di kaki gunung". Itu ucapan seorang gadis dusun Berber dalam novel Yeux baisses, karya Tahar ben Jelloun, sastrawan muslim Maroko yang menulis dalam bahasa Prancis itu. Si gadis lahir di sebuah ladang miskin Maroko, datang ke Paris, belajar di sana, berubah, tapi mesti kembali. Ia harus memenuhi nubuat: ia telah diramal akan jadi orang yang menemukan sebuah harta karun yang tersembunyi di kaki gunung, untuk kesejahteraan sukunya. Tapi benarkah ia 20 tahun kemudian itu kembali? Novel Ben Jelloun tergenang kalimat-kalimat yang cemerlang tapi cair, yang sering menggelincirkan kita ke beberapa lapisan dunia imajiner. Pernah kita dengar keluh si gadis tentang susahnya jalan pulang kembali, tapi pernah juga ia seperti kangen. Di akhir buku, ada sepucuk surat dari kekasihnya yang pergi: "Tadinya kukira kau ada di antara dua budaya, di antara dua dunia; tapi sebenarnya kau ada di sebuah tempat ketiga, yang bukan tanah kelahiranmu, bukan pula negeri pungutmu". Di mana itu, kita tak tahu. Mungkin gadis Berber itu juga bolak-balik, seperti "Ahmad", tokoh dalam novel Ben Jelloun yang lain, l'Enfant de Sable, yang riwayatnya dikisahkan oleh tiga pencerita dengan akhir yang berbeda-beda. Syahdan, ada seorang gadis kecil Maroko yang dibesarkan sebagai anak lelaki dengan nama "Ahmad", karena ayahnya hanya punya delapan anak perempuan. Ia lari mengembara. Tetap sebagai "Ahmad", ia bergabung dengan sebuah rombongan sirkus. Di pentas ia harus selalu menjadi Zahra, seorang wanita. Artinya, keperempuannya, sifat asalnya, kemudian "hanya" jadi sebuah polah panggung. Mana yang asal mana yang bukan pun jadi problematis. Maka, bisakah ia menganggap "asal" sebagai sesuatu yang punya hakikat? Tidak, jika lakon kita sekarang adalah "Ahmad/Zahra": Malin Kundang di dunia yang tak lagi tampak terdiri dari dua kutub, para nomad yang berkata, "Pelbagai negeri dan abad pernah lewat di depan mataku. Kakiku mengingat semua itu". *Esay Si malin Kundang oleh Goenawan Moehamad

Diskusi Bilik Jumpa Sastra

2006-06-24T01:51:00.000+07:00

Lokalitas Sastra=eksotisme Mengapresiasi sajak-sajak Udo Z Karzi yang memakai bahasa lampung, seharusnya bukan hanya sastra yang hadir dalam medium bahasa Lampung tok. Dus dicetak supaya dibaca oleh komunitas yang berkomunikasi dalam dan dengan bahasa Lampung. Namun begitulah adanya. Udo Z membatasi apresiasi kita di wilayah itu. Udo hanya menulis. Memberi makna pada teksnya dan meminjam idiom rasa bahasa Lampung untuk sajaknya. Hal ini terungkap dalam diskusi bilik sastra di Unila beberapa waktu lalu. Udo tidak sedang memberontak terhadap kemapanan bahasa nasional apalagi terhadap kemapanan struktur bahasa Imperial, seperti keingginan Ahmad Yunus, selaku pembahas malam itu.

***

Perdebatan mengenai lokalitas dalam sastra mungkin sedang berlangsung diantara kaum liberal dan kaum “populis”. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan bagi pembaca. Dialektika materialis berdiri di atas ini, dari cara pandang proses historis yang obyektif, karya sastra merupakan pelayan sosial dan berdasarkan sejarah bersifat utilitarian. Udo mungkin dalam barisan ini; memberikan alunan kata yang dibutuhkan bagi suasana hati yang samar dan kelam, mendekatkan atau mengkontraskan pikiran dan perasaan, memperkaya pengalaman spiritual individu dan masyarakat, memurnikan perasaan, menjadikannya lebih fleksibel, lebih responsif, memperbesar volume pemikiran sebelumnya dan bukan melalui metode personal yang berdasar pada pengalaman yang terakumulasi, mendidik individu, kelompok sosial, kelas dan bangsa. Dan apa yang disumbangkannya tersebut tidak dipengaruhi oleh permasalahan apakah sastra tersebut muncul di bawah bendera daerah atau nasional, apalagi yang bertendensi pada sebuah kasus tertentu.

Usaha mendefinisikan sastra lokal, hanya mengandaikan satu kesusasteraan yang terkungkung dan dikungkung oleh satu lokalitas. Karna jika lingkungan dan relasi produksi telah mempengaruhi seni, lalu tidakkah tema-tema seni akan terikat pada tempat-tempat yang terhubung dalam relasi-relasi itu saja? Padahal tema tak terbatas wilayah bukan? Meski kita sudah terbiasa menerima kehadiran sastra lokal tanpa mempertimbangkan vitalnya aspek eksklusivitas sastra bersangkutan. Bahkan cenderung menerimanya sebagai sesuatu yang inklusif hingga terbuka pada pengaruh asing. Ketika kita membaca sajak-sajak Udo Z, meski memakai bahasa Lampung secara teramat personal, kita tetap bisa meraba dan melihat bayang-bayang pola ekspresi Ws Rendra. Maka kita tak bisa menyebut itu sebagai sastra lokal Lampung. Semua itu jelas merujuk kepada sebuah pola dan mode estetika dan ekspresi sajak modern Indonesia, meski telah diadaptasikan di dalam dan dengan bahasa Lampung yang bagus. Dan, ketika kita tak bisa menyebut itu sebagai sastra lokal Lampung, maka kita mengerti kalau lokalitas (sastra) itu tak boleh eksklusif dan harus selalu inklusif.

Terminologi lokalitas yang coba ditekankan secara eksklusif itu selalu dibarengi sikap permisif dan toleran mengandaikan sifat inksklusif sehingga estetika, ekspresi, idiomatik, kekayaan budaya, seting sosial, filsafat dan seterusnya dari satu komunitas (budaya) bisa beralih dan dipinjam oleh komunitas (budaya) lainnya. Ini agar teks sastra mutakhir satu komunitas (budaya) mendapat pengayaan verbal dan substansial. Karna lingkungan tidak mengekspresikan dirinya sendiri dalam sastra. Jika bias! maka muncullah argumen dari mana asal muasal ide cerita Simalin Kundang berasal? Apakah dongeng itu murni Sumatra Selatan, atau telah bersintesa dengan keragaman budaya lain. Untuk menyebutkan bahwa lingkungan seseorang, termasuk seorang sastrawan, yaitu kondisi dari pendidikan dan kehidupannya, menemukan ekspresi dalam seninya bukanlah berarti menyatakan bahwa ekspresi seperti itu memiliki karakter geografis, etnografis, dan karakter statistikal yang sama persis. Tidaklah mengejutkan bahwa adalah sulit untuk memutuskan apakah sebuah novel ditulis di Mesir, India atau Persia, karena kondisi sosial dari negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan. Tapi fakta utama bahwa ilmu pengetahuan Eropa “memecahkan kepalanya” mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dari novel tersebut menunjukkan bahwa novel itu merefleksikan sebuah lingkungan, meskipun tak sama persis. Tak seorang pun bisa melompat diluar dirinya. Bahkan omelan dari seorang yang sakit jiwa berisi sesuatu yang orang itu terima dari dunia luar sebelum dia sakit. Tapi adalah gila untuk menganggap omelannya sebagai refleksi akurat dari dunia di luar dirinya. Hanya seorang psikiatris yang berpengalaman dan penuh perhitungan, yang mengetahui masa lalu dari sang pasien, yang akan mampu menemukan mana bagian realita yang terefleksi atau terdistorsi dalam isi omelannya

Kreasi artistik tentu saja bukanlah omelan meskipun ini juga merupakan pembelokan, sebuah perubahan dan transformasi realita, sesuai dengan hukum-hukum kekhususan seni. Sejauh apapun seni fantasi melangkah, dia tak bisa menolak material lain kecuali apa yang diberikan dunia tiga dimensi dan masyarakat berkelas padanya. Bahkan saat sorang artis menciptakan sorga dan neraka, dia hanya mentransformasikan pengalaman dari hidupnya dalam phantasmagoria. Kita juga tahu kalau tidak ada lagi rasa, aroma, substansi dan hakikat Lampung di sana. Bahkan Lampung masa kini, yang secara sosial-politik terdesak oleh dominasi Indonesia (Jawa) dan dunia global.

Isu sastra lokal hanya ada dalam khazanah sastra Indonesia, dan diformulasikan sebagai sastra Indonesia yang terbuka pada realitas para pelakunya (para sastrawan itu) berjejak pada geografis Indonesia yang terkotak-kotak dalam kekayaan budaya suku. Ada Sunda - meski orang Cirebon tidak merasa Sunda dan orang Banten lama mempunyai kejayaan sejarah sendiri. Ada Jawa - yang terpecah dalam wilayah budaya pesisir, Madura, Ujung Timur, dan mungkin Samin dan Tengger. Sehingga, sastrawan Indonesia yang menulis sastra Indonesia dengan bahasa Indonesia berhak menampilkan manusia Sunda dengan seting Bandung atau Sumedang. Atau, seorang sastrawan Pariaman mengungkapkan karakter manusia dan filsafat hidup Minang dalam bahasa Indonesia bagi pembaca non-Minang. Dan, seterusnya.

Lokalitas adalah eksotisme. Sebuah bagian dari genre sastra romantik - sejak setengah abad lalu menggejala di dalam tradisi balada. Sebagai eksotisme, hal itu menjadi semacam kegenitan 'dandyisme' yang menyebabkan sebuah teks sastra tampil kemayu. Setengah tidak dipahami oleh apresiator yang berbeda latar, budaya dan bahasa (ibu) dari si sastrawan, karenanya terpaksa dibuatkan catatan kaki - atau pengantar oleh kritikus apresiatif yang banyak membualkan eksotisme bagi turis.

* * *

Ada kecenderungan teks sastra Indonesia tidak bisa gampang dicerna dalam apresiasi awam tanpa membawa bekal referensi budaya lokal. Ada faktor-faktor estetika, ekspresi seni, filsafat, karakter, kekayaan budaya dan seterusnya - yang teramat lokal. Dengan melihat lokalitas Bloomington dalam kumpulan cerpen Budi Darma, Orang-orang Bloomington, atau Orang-orang Pinggiran dan yang Terpinggirkan dalam cerpen Joni Ariadinata, maka kita melihat lokalitas sebagai potensi seting, karakter tokoh, serta kemungkinan konfliks - selain idiom rasa bahasa. Karenanya, lokalitas menjadi kemungkinan menjelajah Nusantara dengan bahasa sebagai pisau analisis dan menjadikan teks sastra sebagai altar per-sembahan eksotisme posmo. Tak lebih dan tak kurang.

Bila tak punya motif menjual eksotisme lokal bagi orang kebanyakan di pasar, kenapa mereka masih memilih bahasa Indonesia? Padahal hal lokal itu akan menggejolak penuh gairah kalau disampaikan dalam dan dengan bahasa daerah. Bukankah sastra lokal akan tampil sangat eksklusif ketika diungkapkan dengan estetika, ekspresi dan bahasa daerah? Seorang Godi Suwarna atau So-ni Farid Maulana lebih mendekati ideal sastra lokal ketika mengadaptasikan yang nasional ke lingkup komunitas suku. Meski secara finansial lebih bagus mengekspor eksotisme lokal ke dunia global dengan bahasa Inggris sehingga kita mendapat julukan maestro posmo.

Tapi apa benar lokalitas (sastra) berhubungan dengan pangsa pasar? Ekslusivitas karya sebenarnya berjiwa inklusif dan memiliki efek finansial? Jadi, selalu ada langit di luar dan langit di dalam diri setiap sastrawan?

Bilik Jumpa Sastra, Minggu, 24 Juni 2006

Goal

2006-06-14T01:00:00.000+07:00

Tiga belas hari sebelum peluit pertama piala dunia ditiup di stadion Munich Jerman. Sang wasit jagat raya telah mengoyang Yogya dengan 6,3 Skala Richter di pagi buta 27 mei. Kabar tersiar, korban bertambah. Dua-lima hari, posko bantuan menjamur, sukarelawan penuhi jalan dengan kardus bertulis dana bantuan Yogya dan Jawa Tengah. Kampus ikut, pegawai rektorat dipotong gaji. Saya dan beberapa teman di UKM ngamen dan melelang buku untuk disumbangkan. Dua-lima hari itu, hampir semua orang berdecak iba. Media mempropokasi masa menyiarkan air mata, gempa menelan korban 6.234 jiwa dan ratusan rumah yang ringsek. Koran, televisi dan radio, berlomba membuka pundi amal. Acara lawak yang biasa saya tonton tidak lucu, tidak juga membuat saya menangis. Padahal Taufik Safalas merubah mimik mukanya sesedih mungkin. Mereka bilang ini diluar skenario. Dus, malam itu mereka hanya mengundang penyayi dan membuka premium call mengalang dana. Ya, dua—lima hari itu semua perhatian tertuju pada Yogya dan Jateng. Pada gempa yang membinasakan. Sekali lagi dua—lima hari.

***

Tanggal sepuluh, seorang teman yang kuliah di Yogya datang pagi-pagi temui saya. Padahal mata ini masih berat, malam saya begadang nonton partai pertama piala dunia dan mengkomentari sang komentator Titik Prabowo Suharto. Saya salah satu penggagas nontong bareng dengan kawan-kawan di gedung PKM malam itu. Nama teman saya itu Peter Pratama, mahasiswa Psikologi UII Yogya. Dia dijemput pulang oleh orang tuanya dua hari lalu. Dia bilang dia tidak nonton bola semalam, makanya saya menceritakan aksi tendangan jarak jauh pemain Jerman Torsten Frings. Namun cerita saya tidak membuat dia tertarik. Peter malah jengkel dengan cerita saya. Dia bilang tidak mungkin bisa menikmati piala dunia, masih terbayang karibnya ditimpa beton kos-kosan dan orang-orang berteriak memohon ampun pada sang kuasa. Bahkan sekarang disela hujan yang menguyur Yogya, para korban gempa masih takut dengan gempa atau Tsunami susulan. Peter bercerita tentang bagaimana warga Yogya marah benar, ketika ada orang yang memotret puing reruntuhan. Mereka bilang “ini bukan objek wisata, yang perlu difoto” bahkan dibeberapa tempat kata-kata itu ditulis. Menurut Peter di yogya kehidupan mandek, ekonomi pupus, mereka perlu dibantu untuk bangkit. Uh..Seperti terbanggun dari mimpi rasanya, hari itu saya benar-benar ditegur, untungnya itu dari Peter.

Setelah pertemuan saya dengan Peter, keesokannya saya niatkan untuk melebihkan proporsi baca koran dan nonton Televisi seputar isu gempa Yogya dan Jateng. Kebetulan saya pembaca setia Lampung post, Kompas, Majalah Tempo dan member tempointeraktif.com. Sialnya, saya hampir tidak temukan berita gempa Yogya, jika pun ada itu pun dihalaman dalam, biasanya cerita tentang perusahaan apa bantuannya apa mengirim Yogya, beritanya ditambah foto sang direktur perusahaan menyerahkan bantuan secara simbolis. Selebihnya berita piala dunia. Namun ada juga media menempatkan kamera atau reporternya untuk memantau secara kontiyue di Yogya. Salah satu contoh ada berita yang saya pikir bisa mengambarkan kondisi Yogya. Kompas 11/06, memberitakan seorang relawan asing yang juga dokter dinyatakan menderita gangguan jiwa. Menurut dokter yang menanggani relawan tersebut, “ia tidak kuat menghadapi kenyataan banyaknya korban dan kerusakan fisik yang ditimbulkan akibat gempa, hal inilah yang membuat jiwanya terguncang dan mengalami gangguan jiwa.” Lanjut, Kompas mencatat, sedikitnya ada 16 orang yang mengalami hal serupa. Gila karna menyaksikan bencana masal ini. Namun berita macam ini sangat langka dimedia. Jika dibanding berita piala dunia, mungkin hanya nol koma persen. Bahkan Lampung Post membuat suplemen delapan halaman khusus mengulas piala dunia. Walau hanya SCTV yang secara resmi mempunyai hak siar, namun pengelola televisi lain, tidak kalah akal, mereka menayangkan ulasan, sorotan, kilas, pengalaman pertandingan, dan banyak lagi. Bahkan sekarang segala acara hiburan seperti lawak, kuis, sampai reality show, menyerempet bola. Inilah pesona bola yang membuat SBY merasa perlu mengundang Atlet nasional untuk nonton bareng di Istana.

Namun seperti cerita saya tadi, saya sempat lupa dengan gempa di Yogya. Ini mungkin karna saya yang kurang peka dan terbawa suasana ciptaan media. Terus terang saya malu dan mempertanyakan integritas diri saya sendiri. Ini seharusnya menjadi evaluasi kita pada media. Lihatlah dua—lima hari hebohnya mereka mencari simpati audiacenya, agar pembaca, menonton, dan pendengar terfokus pada media mereka. Sensasi gempa yang menelan korban 6.234. Dua—lima hari pasca piala dunia, siapa yang tau gempa membesar di lampung. Dan mungkin hanya dua—lima hari media dan relawan sibuk, bagai mana dengan kita?

P ojok PKM, 14 Juni 2006

Pers Mahasiswa di Lampung Post

2006-06-14T00:42:00.000+07:00

Pers Kampus tak Cuma Menulis Lo... KEBERADAAN pers kamus kian marak di perguruan tinggi di Lampung belakangan ini. Mahasiswa meyakini keberadaan lembaga pers tidak sekadar untuk mengetahui bagaimana menulis yang baik, tapi menjadikannya sarana menyampaikan kebenaran fakta, kontrol sosial, dan pendidikan bagi mahasiswa.Teknokra, sebuah produk dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Lampung, terbit sejak 1977. Produk pers mahasiswa di Lampung itu kini menghasilkan format buletin dan majalah. Buletin Teknokra News, terbit dua pekan sekali dengan gaya straight news. Majalah Teknokra terbit dua bulan sekali dengan gaya naratif dan jurnalisme sastrawi. "Pemaparan naratif dengan gaya jurnalisme sastra justru mampu mengeksplorasi fakta dalam bentuk tulisan yang detail. Selain, membuat pembaca mudah memahami isi berita, juga mampu memunculkan kesan rasa pembaca. Kami juga jadi semangat menggali data lebih dalam, menulis dengan baik," kata Yudi Nopriansyah, Pempimpin Umum LPM Teknokra, di sekretariatnya, Jumat (2-6). Majalah yang 70% merupakan hasil liputan itu mengulas hal aktual tentang kampus dan kondisi Lampung, selebihnya rubrik sastra dan esai. Gaya tulisan mengadopsi style The Newyorker dan Majalah Pantau, sedangkan Majalah Tempo, Kompas dan Lampung Post sebagai referensi isu. Perbaruan tampilan dan rubrik berita, juga selalu dilakukan, paling tidak tiga hingga lima tahun, hal yang baru itu diciptakan. "Pada 2002 hingga 2005 terbitan kami masih berbentuk tabloid 24 halaman. Kami berubah format ke tabloid dengan 100 halaman pada 2005," kata Yudi, mahasiswa FISIP Komunikasi angkatan 2002. Yudi menjelaskan secara umum penerbitan kampus terkendala independensi dengan pihak kampus. "Namun, untuk di Unila, LPM Teknokra merupakan badan otonom kemahasiswaan yang diakui rektorat. Jadi tidak pernah ada intervensi sebelum berita terbit," kata dia. Namun, dia mengaku pihaknya masih tetap mandapat komplain petinggi kampus ketika tulisan berkaitan kebijakan kampus, tak berkenan di hati mereka. Menurut Erie Khatif, Pimpinan Redaksi Teknokra, pers harus idealis, menyajikan kebenaran, independen, dan bebas dari kepentingan apa pun. "Sepanjang itu fakta, kami berani menulis," kata Erie, mahasiswa FISIP Unila. Bagi Lembaga Pers Kampus (LPM) IAIN Raden Intan berbeda lagi. Menurut Pimpinan Redaksi LPM IAIN Raden Intan, Erik, sulit jika menyoroti masalah kebijakan kampus, pasti terbentur saat penggalian data. "Ketika data tak berhasil didapat, kami tentu tak berani menurunkan beritanya," kata Erik di Masjid IAIN, Jumat (2-6). Selain masalah itu, Erik menilai kontribusi dukungan anggaran masih minim untuk membuat terbitan IAIN menjadi lebih bernas dan tampil menarik. LPM IAIN Raden Intan menerbitkan Surat Kabar Raden Intan hanya sekali dalam satu semester, yakni pada awal semeter. Lainnya, Buletin Pabula dan Renaisans, juga satu kali dalam satu semester. Terbitan LPM Raden Intan, yang berdiri 1985 itu juga menemukan kendala lain, yaitu komitmen tim redaksi terhadap lembaga tersebut. "Mereka banyak yang aktif juga di lembaga lain. Ketika akan terbit, untuk rapat saja susah, ada yang sibuk di organisasi lain, ada yang mengerjakan tugas kampus, ada yang lagi skripsi, dan lainnya," kata Erik, mahasiswa semester delapan Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam. Erik menjelaskan untuk bergabung LPM IAIN Raden Intan, melalui pelatihan jurnalistik (plastik) atau magang selama satu bulan. Selanjutnya, mereka yang terpilih menjadi tim redaksi adalah yang teruji loyalitas dan produktivitasnya. Pers kampus bagi Erik banyak memberi ilmu menulis. Dia berharap hal itu dapat menunjang pekerjaannya kelak sebagai penulis. n DWI/M-2

PUISI

2006-06-13T01:44:00.000+07:00

Saya tidak bisa berpuisi dan menulis syair, walau suka membacanya. Puisi mengajak saya mencermati hidup, satu kata didalamnya terkadang melewati batas bahasa. Saya begitu terpengaruh dengan Goenawan Moehamad. Teks puisinya begitu hidup-lepas dan mendalam, saya diajak berpikir sebelum bersikap atas ide dalam puisinya. Saya juga rutin membaca essay GM yang disuguhkan setiap minggu di Catatan Pinggir Majalah Tempo. Dampaknya luar biasa buat saya.

Namun sebenarnya bukanlah Goenawan Moehamad yang buat saya menulis Puisi. Ceritanya di minggu pertama bulan april saya mewawancarai Rendra si Burung Merak. Rendra datang ke Lampung di undangan LSM DAMAR untuk berkampanya menolak RUU/APP di depan ratusan orang undangan. Saya tidak benar-benar ingin wawancara, saya hanya inggin mengungkapkan kesan saya ketika dia membacakan 3 puisinya. Itu kali pertama saya menyaksikan langsung si Burung Merak baca puisi, dampaknya jangan ditanya, saya terkagum. Salah satu puisi yang di baca berjudul 'Maskumambang' puisi ini dibuat rendra 4 April lalu, malam itu tanggal 8 april. Maskumambang berumur 4 hari ketika dibacakan didepan saya. Ada bait yang selalu saya inggat dalam Maskumambang. begini bunyinya: Cucu-cucuku! Zaman macam apa, peradaban macam apa, yang akan kami wariskan kepada kalian! Jiwaku menyanyikan tembang maskumambang. Kami adalah angkatan pongah. Besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan.

Bait ini saya tanyakan kepada Rendra. Saya bilang mas Willy apakah 'maskumambang' adalah sikap dari Mas Willy terhadap RUU/APP? Dia jawab, "Maskumambang itu bahasa jawa, yang artinya emas Yang mengambang." Lalu Rendra meneruskan bait puisi diatas:

Karena kami tidak menguasai ilmu Untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini, maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan.

"menurut kamu apa makna nya?" Rendra bertanya, Saya sungkan, saya tidak menjawab apa, Saya bilang implisit ada sesuatu dalam puisi barusan terngiang dibenak saya dan banyak maknanya. Rendra meneruskan, ini bait terakhir dari Maskumambang itu.

“Mas Willy!” istriku datang menyapaku. Ia melihat pipiku basah oleh airmata. Aku bangkit hendak berkata. “Sssh, diam!” bisik istriku, “Jangan menangis. Tulis sajak. Jangan bicara.”

Lalu kamipun ngobrol, dia tanya fi'il orang lampung itu seperti apa. Rendra juga banyak cerita tentang wawasan kebangsaan. Diakhir obrolan dia berpesan "Ada kalanya orang payah berbicara dan jenuh mendengar rektorika, jika kau dalam kondisi itu, ikut saran istri saya 'jangan menangis tulis sajak jangan bicara'."

Mungkin malam ini disela-sela gempita piala dunia dan disela hujan yang mendera korban gempa Yogya, puisi ini tertulis begitu saja menahan air mata saya.

Tabik

Gelombang Peradaban

Bumi manusia terbelah digetarkan Nyiur melambai tengelam diterjang Lagu cinta menjadi obat para pelayat Penyumbang sumbang mencari sumbangan

OI, akar peradaban yang tak berbatang tak berdaun

Diledakannya bom oleh manusia, sebagai sajen persembahan Kesedihan disulapnya menjadi hiburan dalam kotak bercahaya *bumi manusia melihatnya, Sang pencipta adalah jurinya

Kita telah temukan muasal minyak bumi Baranya mengebul didetik waktu manusia. Kini harimau mati tanpa belang, Dan manusia mati karna perang.

OI, ini zaman kita, peradaban manusia.

*Bumi manusia: Adalah Judul Buku pertama Tetralogi Pramoedya Ananta Toer, Pojok PKM, 12 Juni 2006

Cinta Manusia

Sudah biar saja kau yang lakukan Karna mereka sibuk berbicara cinta Tak usah pula kau ikut bicara, Karna percuma, jika hanya bicara

Iklaskan garis hitam dibawah mata Karna kau tak mungkin melihatnya Biar mereka yang melihat, Tanda cintamu yang teramat.

Lalu dengarkan bisik yang gundah Yang kelak mengeras mungkin teriak Dengarkan saja dan hayati Buatlah lagu lalu menari

Cium dan harumi pula semua aroma Mawar-melati dan juga bangkai, Mungkin kau akan menghirup cinta manusia: Sebuah citarasa budaya manusia yang dangkal

Kau pasti akan bertanya: Mengapa dan untuk apa? Lalu setuhlah dan rasakan Maka jiwamu akan menjawabnya.

*Berita

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang terus menimbulkan kontroversi sampai saat ini, menurut WS Rendra, seperti dalam draft-nya menunjukkan sikap anti seksual (aseksual) dan anti gairah hidup manusia.Budayawan, seniman dan sastrawan kondang itu, berbicara pada Kaulan Rakyat bertema "Refleksi Pornografi dalam Bingkai Pluralisme dan Globalisasi" diselenggarakan LSM Damar di Bandar Lampung, Sabtu malam, mengingatkan isi dari RUU APP yang bersifat anti seksual dan anti gairah itu adalah tidak sehat bagi kehidupan masyarakat Indonesia.Menurut dia, RUU APP itu mencoba mengatur hal-hal yang menjadi gairah dan naluri yang ada dalam diri setiap orang dengan pengaturan secara berlebihan.Padahal gairah seksual pada diri manusia merupakan karunia Illahi yang justru membuat manusia bersemangat untuk terus hidup dan juga baik bagi kesehatan, asalkan dijalankan secara benar dan wajar, kata WS Rendra pula.Dia pun menilai, agama Islam dan agama umumnya bukanlah agama yang aseksual dan a-erotis dan tidak pernah memberikan larangan orang untuk bergairah pada lawan jenisnya."Allah menciptakan perbedaan dan nafsu yang kita miliki juga diciptakan Allah untuk menggunakan akal sehat disalurkan, sehingga dapat menilai mana yang benar atau salah, baik atau tidak, pantas dan tidak pantas," cetus WS Rendra lagi.Ia juga menyebutkan bahwa agama Islam melarang orang untuk berzinah, tapi membolehkan berpoligami.Karena itu, WS Rendra berpendapat, dengan nafas RUU APP yang anti erotis dan aseksual, merupakan pengaturan bagi masyarakat secara tidak sehat dan tidak baik.Dalam RUU itu, WS Rendra menilai, terdapat hal-hal yang dipaksakan untuk dirumuskan, termasuk persoalan gairah dan nafsu birahi. Padahal wajar setiap lelaki melihat wanita cantik kemudian memunculkan gairah."Kalau saya lihat ada perempuan cantik, eh, Alhamdulillah, ada ciptaan Tuhan secantik ini," cetus WS Rendra pula.Namun kalau sampai terus menerus memandangi perempuan cantik itu, tanpa mengontrol diri, menurut dia, sama saja dengan merendahkan diri seolah betul-betul terikat dengan duniawi, sehingga harus cepat mengontrol dan mengendalikan diri agar tidak melakukan aktivitas yang salah.Rendra menyatakan, seharusnya saat ini yang perlu diajarkan oleh para pendidik, pengkhotbah dan penganjur agama adalah bagaimana manusia dapat mengontrol birahinya, tidak justru mengajarkan untuk menjadi anti birahi dan anti seksual.Kendati begitu WS Rendra mengakui bahwa persoalan ponografi adalah masalah yang serius, kalau sudah menyangkut hal-hal yang tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat umum.Dia pun menguraikan perbedaan sikap dan adat dalam peradaban dunia, berkaitan dengan persoalan erotisme dan pornografi itu.Pornoaksi Lebih BahayaRendra melihat, bagi umumnya negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, pornografi itu tidak menjadi masalah yang besar mengingat hanya terkait lebih banyak dengan persoalan gambar. Yang jadi masalah, menurut Rendra, adalah pornoaksi."Pornoaksi yang terjadi pada umumnya negara-negara di Asia ini, itu yang lebih bahaya," kata dia.Pornoaksi dalam pandangan Rendra adalah mempertontonkan aktivitas seksual di muka umum, sehingga dapat menjadi masalah yang serius kalau tidak ditangani dengan baik.Rendra juga menilai keberadaan penerbitan khususnya majalah yang termasuk porno, sebenarnya dilakukan secara sengaja untuk mengeksploitasi seksualitas sesuai dengan selera pasar untuk memuaskan pembacanya.Namun begitu, di sejumlah negara Eropa dan AS, peredaran penerbitan seperti itu hanya dijual di tempat tertentu.Majalah Playboy, menurut Rendra mencontohkan, orientasinya jelas untuk memenuhi keinginan pasar walaupun dikemas secara pintar dengan memasukkan pula tulisan berisikan wawancara untuk menunjukkan intelektualitas tinggi."Tapi pada bagian lain majalah itu, justru sangat rendah intelektualitas karena porno, tapi itu dilakukan sebagai bagian politik pasar yang sangat cerdas," kata Rendra.Rendra mengaku sudah membaca isi draft RUU APP dan berkomentar bahwa isi RUU itu sebenarnya bukanlah soal moralitas, melainkan "sok moralis" hanya dengan mengaitkan soal hasrat seksualitas dengan moralitas padahal ada hasrat untuk melakukan korupsi yang juga menunjukkan sikap amoral."Bagaimana mungkin bicara moralitas hanya terkait dengan seksualitas, tapi perilaku korupsi yang juga mesti dilawan tidak dikaitkan dengan moralitas pula," tanya Rendra.Sebagai seniman, Rendra juga mencemaskan, kalau RUU APP itu menjadi undang-undang akan banyak sekali karya seni yang terkena karena dianggap termasuk pornografi."Jadi mau diapakan karya seni seperti di candi-candi dan patung-patung dengan menampilkan wanita telanjang dan sejenisnya itu," cetus dia.Padahal menurut Rendra, dalam kesenian, gambaran orang bersenggama dapat menjadi simbol bersatunya jiwa dan raga.Rendra justru melihat nafsu dan birahi bisa menciptakan kekhusyukan dalam ibadah dan iman seseorang untuk menicptakan kebaikan, memperkuat iman dan tidak terjerat pada pemaksaan atau perkosaan menjadi sebuah kekuatan rohani yang luhur.Rendra mengingatkan, kalau dibiarkan RUU APP itu dapat menimbulkan kekuasaan pada seseorang untuk melakukan pelarangan dalam ruang pribadi, menyangkut iman dan akal sehat yang seharusnya tetap dibiarkan bebas dan tidak diatur-atur secara berlebihan oleh negara dan hukum.RUU itu, lanjut Rendra, juga dapat menimbulkan konflik kultural dan struktural, seperti munculnya ancaman dari warga masyarakat Bali dan warga kita di wilayah Timur Indonesia untuk melakukan gerakan memisahkan diri dari negara kita."Upaya negara untuk menguasai rohani dan akal manusia seperti dilakukan melalui RUU APP itu adalah tindakan fasisme, bagaimana mungkin pula tindakan berburuk sangka dan was-was bisa dilembagakan, semua itu justru menyalahi ketentuan agama dan memusuhi gairah serta daya hidup sebagai manusia," demikian Rendra.Kaulan Rakyat yang digelar di B''Coffe di Bandar Lampung yang berada di dekat salah satu ruas jalan cukup ramai di Bandar Lampung itu dihadiri ratusan orang seperti kalangan aktivis LSM, mahasiswa, aktivis perempuan, anggota legislatif, parpol, wartawan dan masyarakat umum.Selain Rendra, juga berbicara SN Laila (Direktur Eksekutif LSM Perempuan Damar), dan Agung Sasongko, Wakil Ketua Pansus RUU APP DPR-RI dari Fraksi PDIP.Dalam Kaulan itu, dilakukan pula telewicara dengan sejumlah tokoh, seperti Permadi (anggota DPR) dan Anand Krisna (tokoh spiritualis) yang tegas menyatakan menolak isi RUU APP yang ada saat ini.

Jurnalisme Sastrawi dalam perbincangan

2006-05-25T04:41:00.000+07:00

Jurnalisme Sastrawi dalam perbincangan Oleh: Yudi Nopriansyah Jurnalisme dan Sastrawi adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat bertolak belakang, ibarat pria—wanita—bumi—langit,” ucap Budi Setiono. “Dalam Sastra ada sebuah misteri dibalik teks, sedang dalam Jurnalisme ada fakta yang disajikan blak-blakkan,” Tambah Iswadi Pratama. Juwendra Asdiansyah: “jika istilah sastrawi dapat menimbulkan debat kusir yang mendalam, tidak perlu buku ini dinamai Jurnalisme Sastrawi. Saya lebih senang dengan istilah Jurnalisme Narasi!...” Jangan bingung, mereka tidak sedang berdebat tentang apa itu ‘Jurnalisme’ dan apa itu ‘Sastrawi’. Mereka sedang membedah buku “antologi jurnalisme sastrawi.” Sebuah buku yang memuat delapan liputan pristiwa, diterbitkan yayasan pantau. Acaranya digelar di gedung D Fisip Universitas Lampung (Unila) oleh LPM Republica, sebuah organisasi penerbitan mahasiswa tingkat fakultas di Fisip Unila. Banyak pertanyaan dari 40 peserta diskusi yang seminggu sebelumnya telah dibekali buku Jurnalisme sastrawi, mereka merespon pemaparan empat panelis yang dipanel: Budi Setiono (Editor Buku Jurnalisme Sastrawi), Iswadi Pratama (Sastrawan Lampung), Juwendra Asdiansyah (Wartawan Seputar Indonesia) dan Rahmat Sudirman (Redaktur Minggu Lampung Post), mewakili Pemimpin Redaksinya. “Jurnalisme sastrawi” adalah genre dalam jurnalisme dimana reportase dikerjakan dengan mendalam, penulisan dilakukan dengan gaya sastrawi, sehingga hasilnya enak dibaca. Tom Wolfe, wartawan-cum-novelis, pada 1960-an memperkenalkan genre ini dengan nama "new journalism" (jurnalisme baru). papar Budi Setiono yang kerap di pangil Buset. Lebih jauh Buset menanggapi pertanyaan, “Apanya yang baru?” dalam kunjungannya di Teknokra, dia bercerita: pada 1973, Wolfe dan EW Johnson menerbitkan antologi dengan judul The New Journalism. Mereka memasukkan narasi-narasi terkemuka zaman itu. Antara lain dari Hunter S. Thompson, Joan Didion, Truman Capote, Jimmy Breslin, dan Wolfe sendiri. Wolfe dan Johnson menulis kata pengantar. Mereka bilang genre ini berbeda dari reportase sehari-hari karena dalam bertutur ia menggunakan adegan demi adegan (scene by scene construction), reportase yang menyeluruh (immersion reporting), menggunakan sudut pandang orang ketiga (third person point of view), serta penuh dengan detail. Wawancara bisa dilakukan dengan puluhan, bahkan bisa ratusan, narasumber. Risetnya tidak main-main. Waktu bekerjanya juga tidak seminggu atau dua. Tapi bisa berbulan-bulan. Ceritanya juga kebanyakan tentang orang biasa. Bukan orang terkenal. *** Kini giliran Iswadi Pratama yang seorang sastrawan membedah buku ini, modurator memintanya membedah dari sudut sastra. Menurutnya buku ini sangat penting apalagi di era sekarang. Ketika arus informasi begitu deras, bahasa cendrung kehilangan makna, manusia tergulung oleh informasi dalam kemasannya yang instan. Orang membaca berita, namun tidak bisa memaknai, mereka tergulung dalam isu media masa. “Tidak ada pupuk untuk budaya baca dan budaya tulis” ucapnya. Iswadi juga memuji kepiawaian delapan penulis dalam buku ini, begitu banyak fakta yang dikemas dengan indah dalam setiap laporan. Jika dalam jurnalisme ada ‘Jurnalisme Sastara’ maka dalam sastara berkembang ‘Sastra Jurnalistik,’ sebuah karya sastra yang lahir dari realitas dan fakta dengan set atau penokohan yang mengasumsikan dan penuh interpertasi. “Perlu diingat banyak sasterwan besar dunia yang juga wartawan” tambahnya. Begitu gamblang pemaparan sastrawan Lampung ini, banyak peserta yang tertawa ketika sesekali dia melucu. Ada sederet garis hitam lebam dibawah kelopak matanya, pagi itu pukul 06.00 wib, iswadi baru pulang ke Lampung setelah delapan hari berada di Australia membaca puisi di beberapa universitas disana. *** Jika di Amerika majalah mingguan The New Yorker yang lahir pada 1975 disebut-sebut sebagai pelopor gedre ini, maka di Indonesia majalah pantau pada 2001 baru mengenalkanya. Ini diakui Buset sebagai salah satu pendiri majalah bulanan itu, “pantau mengadopsi habis gaya dan bentuk majalah The New Yorker” ucapnya. Lalu mengapa gendre ini tidak hidup di Indonesia? Apakah jurnalisme sastrawi tidak berkembang karena pasarnya kecil? Apakah mereka ompong karena zaman rezim Presiden Soeharto belum memungkinkan gaya begitu? Juwendra Asdiansyah hanya berasumsi: karena tak ada media yang mau menyediakan tempat, uang, dan waktu untuk naskah panjang. Banyak wartawan menjadi mesin pencetak berita, wartawan tidak lagi menulis berita dengan bobot dan nilai berita besar, mereka dikejar deadline dan target perusahaan tempatnya berkerja. Bersambung Bro…

Menimbang Penghapusan Perkara Suharto

2006-05-20T01:31:00.000+07:00

Soeharto Wariskan 5.377 Kasus

Luar biasa! Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto mewariskan 5.377 kasus penyelewengan uang negara senilai Rp47,38 triliun dan 42,99 juta dolar AS atau setara Rp387 miliar (kurs 1 dolar= Rp9.000).

Hebatnya, puluhan triliun dana milik pemerintah itu tersimpan dalam rekening atas nama pribadi. Mereka adalah para pejabat sipil, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. "Semua dana penerimaan negara itu tidak pernah disetorkan ke kas negara," beber Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/5).

Menurut Anwar, temuan penyelewengan warisan rezim Orba oleh BPK itu sebenarnya bukan hal baru. "Tapi, respons para pejabat pengelola keuangan negara yang bertanggung jawab terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan masih rendah," tandasnya.

Diungkapkannya, hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2005 menyebutkan triliuan rupiah uang negara hingga kini belum disetor ke kas negara. Kekosongan itu antara lain disebabkan 11 lembaga negara atau departemen yang telah memungut pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,008 triliun belum disetor ke kas negara.

"Hasil pemeriksaan atas 22 dari 158 BUMN terungkap 16 BUMN terdapat investasi dan pemberian jaminan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta terjadi kelebihan bayar yang merugikan negara Rp453,02 miliar," ujar Anwar.

Ditambahkannya, dari 16.433 temuan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp132,49 triliun, 146,60 juta dolar AS, 98,91 ribu euro dan 361,48 juta yen, baru ditindaklanjuti sebanyak 6.920 temuan dengan nilai Rp34,22 triliun dan 61,11 juta dolar AS.

"Artinya, masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 9.513 temuan dengan nilai Rp98,27 triliun, 81,35 juta dolar AS, 98,91 ribu euro dan 361,48 juta yen," cetus Anwar.

BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 34 departemen/lembaga di pusat, 33 provinsi, 214 kabupaten/kota, dan 28 BUMD serta 22 BUMN.

Pada pemeriksaan 15 bank dalam likuidasi (BDL), BPK menemukan adanya pemberian penghapusan utang sebesar Rp151,43 miliar pada 6 BDL yang melebihi ketentuan. Selain itu juga terdapat tagihan yang terkait PT Bank Pasific (dalam status likuidasi) sebesar Rp1,37 triliun yang tidak didukung jaminan memadai dan pihak terkait tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya.

"Keadaan ini mengindikasikan bahwa tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK belum mendapat perhatian yang memadai atau keseriusan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik," tandasnya.

Menyikapi ini Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah memperhatikan temuan ini dengan serius. "Dan dewan akan melakukan pendalaman. Jika ditemukan penyimpangan, maka akan diproses menurut hukum," tegasnya.

Rekening Pribadi

Pengamat ekonomi yang juga anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowomengatakan ada beberapa alasan mengapa kas negara saat ini kosong. "Salah satunya aset negara menggunakan nama pribadi dan rekening negara yang tidak dilaporkan ke APBN," katanya.

Kerancuan itu, kata dia, semakin diperkuat dengan pemisahan aset negara serta sistem pengelolaan yang tumpang tindih karena dipegang lebih dari satu lembaga. "Sebagian dipegang Setneg (sekretariat negara), sebagian lagi ke Depkeu dan sebagian lagi ke BUMN. Apa ini tidak rancu," tukas Drajad.

Selain itu, imbuhnya, aset ini sulit dibedakan karena tidak ada pemisahan yang jelas antara aset publik, aset negara dan aset privat.

"Ini terjadi selama puluhan tahun. Memang, pengelolaan aset negara sekarang ini masih jauh dari baik," katanya.

Mengenai laporan BPK, Drajad masih menemukan kelemahan karena tidak menjelaskan secara rinci titik penyimpangan dana yang dimaksud. "Saya berharap nanti laporan detilnya lebih rinci, misalnya tanah di wilayah Gelora Bung Karno batasnya mana saja. Ini yang harus diperhatikan," tukasnya.

Temuan BPK ini tampaknya seiring dengan temuan Global Corruption Report (GCR) 2004 yang menempatkan Soeharto di posisi pertama pelaku korupsi di dunia. Soeharto dituding menggelapkan uang sebesar 15-35 miliar dolar AS. Peringkat kedua, menurut GCR, ditempati Ferdinand Marcos, bekas presiden Filipina yang menilep uang negaranya sebesar 5 miliar dolar AS.

"Di peringkat bawahnya ada politisi seperti Slobodan Milosevic, Alberto Fujimori, dan Joseph Estrada," beber Deputi Eksekutif Transparency Internasional, Rizky Wibowo, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Bersatu

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani dua perjanjian kerjasama pencegahan dan penanganan koruptor dengan lembaga sejenis dari China dan Korea Selatan. "Ini kerjasama internasional untuk meningkatkan hubungan antarnegara. Perjanjian ini sangat penting karena kita harus mencegah korupsi dan berbagai macam peyalahgunaan sejak dari pangkalnya," kata Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, di Kantor Presiden, Selasa.

Penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama dengan KPK Korsel akan dilakukan di Seoul, bersamaan kunjungan presiden Yudhoyono ke Seoul, Juni mendatang. Sementara perjanjian dengan China akan ditandatangani di Jakarta pada November mendatang.

Cendana Menantang

Wacana gugatan atas harta Soeharto bergulir kencang. Kejaksaan Agung bahkan telah membentuk tim untuk melakukan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto.

Cendana menganggap enteng rencana kejaksaan melayangkan gugatan perdata. "Silakan saja. Itu hak setiap orang untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Sah-sah saja. Nanti kita lihat di pengadilan," cetus Deny Kailimang, kuasa hukum keluarga Soeharto, di Kejagung, kemarin.

Senin lalu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Alex Sato Bya mengatakan akan membentuk tim melakukan gugatan secara keperdataan terhadap Soeharto jika dirinya telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Jaksa Agung. Gugatan perdata akan dilakukan supaya kerugian negara senilai Rp1,3 triliun dan 419 juta dolar AS bisa dikembalikan kepada negara.

Menurut Deny, anak-anak Soeharto sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan tujuh yayasan sosial yang diperkarakan Kejagung waktu itu. Terlebih lagi, saat ini yayasan itu sudah memiliki anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) yang terpisah.

"Jika Kejagung berniat mengambil harta dari yayasan tersebut, tentunya harus melalui proses hukum yang benar dan sesuai AD/ART masing-masing yayasan. Jadi keluarga (Cendana) tidak akan mencampuri ini karena ada batasan-batasan kewenangan yang diatur dalam AD/ART yayasan," tegas Deny.

Terpisah, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Komite Pembaruan Peradilan Indonesia (KPDI) berencana mengajukan somasi terhadap Jaksa Agung atas dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap Soeharto. Kedua lembaga ini menuntut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh segera mencabut SKPP tersebut dan melanjutkan persidangan terhadap Soeharto.

"Jika somasi kami tidak ditanggapi, kami akan melakukan gugatan ke pengadilan karena Jaksa Agung telah menyalahgunakan kewenangannya," tegas koordinator TPDI, Petrus Selestinus.

Pembentukan Klub Jurnalis Lampung

2006-05-19T05:00:00.000+07:00

Klub Jurnalis Lampung

Malam itu kamis 18 mei 2006, saya yang kebetulan sedang berkunjung kesekretariat Aliansi Jurnalistik Independet (AJI) Lampung, diajak terlibat dalam sebuah obrolan serius tentang rencana pembentukan forum wartawan di Lampung. Luar biasa menurut saya orang-orang yang hadir malam itu. Ibnu Khalid (Pemimpin Redaksi Radar Lampung juga ketua AJI Lampung), Ade Alawi (Pemimpin Redaksi Lampung Post), Agus Sahlan Mahbub (Pemimpin Redaksi dua media Sapulidi dan Satwa Liar), Budi Santoso Budimanman (Redaktur LKBN ANTARA), Osoy Saroso H.N, (Jakarta Post), Juwendera Asdiansyah (Wartawan Sindo), Zaenal Mustapa (Mantan Pemimpin Umum TEKNOKRA), Adian Saputra (Korektor Lampung Post), Zulkarnain Zubairi (Redaktur Lampung Post) Hendarto (Wartawan Radar Lampung), hanya saya yang masih mahasiswa, canggung rasanya ditengah-tengah para praktisi ini. obrolan kami dimulai sangat larut, karna Mas Boy (pangilan Ibnu Khalid) baru datang pukul 23.15 wib sedang pak Ade Alawi tiba terlebih dahulu dengan membawa dua kotak martabak--disusul mas Budi Santoso Budiman yang baru selesai pengajian dirumah kerabatnya.

Dalam obrolan itu, ada kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga yang nantinya menjadi wadah jurnalis berdiskusi prihal isu strategis di Lampung. Dari sana kami mulai mengkrucut membentuk kerangka dalam pembentukan forum jurnalis tersebut. Di awal kami mencari nama untuk forum tesebut, beberapa usulan sempat terlontar, antara lain Forum Jurnalis, Forum Editor dan Jurnalis klub. Kang ade Alawi tertarik dengan nama Forum Editor, karna sudah ada di propinsi lain seperti Bandung, Jakarta, Surabaya. Sedangkan forum jurnalis terdengar lebih santai dan tidak elitis papar Oyos dan Juwendra. Lebih dari setengah jam kami mencari nama. Akhirnya kami bersepakat untuk membuat nama yang tidak terdengar ellitis dan eksklusif. Nama 'Lampung Jurnalis Club' dianggap pas dengan forum ini, maka kami merubah struktur bahasanya kedalam bahasa inidonesia. Klub Jurnalis Lampung (KJL). Di Lampung nama KJL "lebih ramah lingkungan kedengarannya" Gurau Ade Alawi.

Malam Itu Juga kami Menentukan VISI-MISI KJL, dengan perdebatan panjang, apa dan bagaimana KJL bergerak, serta debat tentang kaidah Baku BahasaIndonesia, Visi-Misi pun tuntas dalam waktu satu jam lebih. Visi KJL: "Terwujudnya kebebasan pers dan hak publik dalam memperoleh informasi yang benar nenuju masyarakat yang demokratis." Sedangkan misinya antara lain: 1. memperjuangkan kebebasan pers. 2. memperjuangkan hak publik atas informasi yang benar 3. memperjuangkan masyarakat yang demokratis. Sedangkan aktivitas KJL sendiri disepakati akan melakukan Diskusi, riset, publikasi dan konsultan. Untuk pendanaan sendiri didapat dari Iuran Anggota dan sumber lain yang tidak menggikat. Sayarat keanggotaan nantinya adalah orang yang berkecimpung dalam aktivitas Jurnalistik. Malam itu juga kami menginpentarisir nama-nama yang kami anggap kapabilitas dan memungkinkan untuk bergabung dengan KJL. Sedengakan kami agak kebinggungan untuk menentukan kesekretariat untuk KJL, namun Oyos mengusulkan sementara waktu KJL meminjam tempat di kantor perwakilan Kompas Lampung. Rencananya untuk pembentukan dan sosialisasi KJL di laksanakan Sabtu 3 juni nanti. Diskusipun berakhir dini hari tepat pukul 01.00 wib.

Orang yang terlibat dalam Obrolan

Juwendra Asdiansyah (Wartawan SINDO dan Bengkel Jurnalisme)
Zulkarnain Zubairi (Redaktur Lampung Post)
Oyos Saroso H.N (Wartawan Jakarta Post)
Budi Santoso Budiman (Wartawan LKBN ANTARA)
Ade Alawi (Pemimpin Redaksi Lampung Post)
Ibnu Khalid (Pemimpin Redaksi Radar Lampung)
Agus Sahlan Mahbub (Pemimpin Redaksi Sapu Lidi dan Satua Liar)
Zaenal Mustopa (Mantan Pemimpin Umum Teknokra)
Hendarto (Wartawan Radar Lampung)
Adian Saputra (Korektor Lampung Post)
Yudi Nopriansyah (Pemimpin Umum Teknokra)

Daftar Impentarisir Calon Anggota KJL

Firman Sopnada (AJI Lampung)
Damanhuri (AJI Lampung)
Adolf Ayatulloh (Lampung Ekspres Plus)
M. Thoha Makhsum (ANTARA)
Rahmat Sudirman (Lampung Post)
Budi Parlindungan Hutasuhut (Lampung Post)
Ade Yunarso (Radar)
Ridu Mulyadi (Lampung Post)
Sekar Sari (Lampung Post)
Iswadi Pratama (Teater satu)
Soni B Hadi (Mandala)
Helena Fransiska (Kompas)
Ibram Harir (Lampung Post)
Junaidi Djohan (Lampung Post)
Ilham Malik (Akademisi)
Hertanto (Akademisi)
Sudjarwo (Akademisi)
Ida Nurhaida (Akademisi)
Gino Vanollie (FMGI)
Nairobi (Akademisi)

Kepala Kelinci Berdasi Kupu-kupu Indonesia

2006-05-18T15:27:00.000+07:00

Kepala Kelinci Berdasi Masuk Indonesia

Oleh: Yudi Nopriansyah

Motivasi dibalik pembelian franchise majalah Playboy.

Ketika tahun lalu kelompok gramedia membeli franchise majalah National Geographic (NG), segala bentuk liputan dan bahasan di majalah NG Indonesia tidak terlepas dari isi majalah induknya yang sudah berdiri dari tahun 1888 di Washington, D. C. Bahkan dibawah bok redaksi NG Indonesia, dicantumkan pula bok redaksi induknya. Tantyo Bangun pemimpin redaksi NG indonesia, sadar bahwa membeli franchise sebuah majalah asing, tidak hanya membeli brand tapi juga tata cara beroprasi, baik secara penyajian, bisnis, pemasaran, dan bahkan secara keseluruhan “corporate Culture”. Sama halnya dengan rumahmakan cepat saji KFC atau McDonald’s, meski mereka membuat inovasi lokal seperti McSate atau McRendang mereka tidak bisa lepas dari citra dan corporate culture restoran induknya di Amerika. Karna standard operating procedure (SOP) inilah yang dapat memikat pasar, sehingga bisnis franchise bisa men-dunia.

Namun di Indonesia kepentingan bisnis jauh di atas kepentingan masyarakat dan negara, Ketika masyarakat sedang ribut menafsirkan pornografi dan pornoaksi yang akan di undangkan, sosok gadis muda Andara Early yang presenter televisi tampil di sampul muka majalah Playboy (PB) Indonesia edisi perdana april lalu. "Always Happy Early" judulnya: Andara berlagak dalam samar kemerahan, mengenakan baju tidur memegang bolam yang entah apa maknanya, tapi tidak telanjang bulat sebagaimana lazimnya sampul majalah PB. Di halaman mukanya, jendela berita menuliskan sederet artikel isi dari majalah, antara lain wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer, esai karya Agus Sopian dan Linda Christanty dari Yayasan Pantau. Mungkin para redaktur majalah playboy Indonesia inggin menjelaskan inilah majalah playboy ala indonesia yang tidak telanjang. Mereka menyajikan liputan mendalam bergaya majalah pantau dan foto model setengah telanjang bergaya tabloid kuning seperti Popular, lipstik, dan lain sebagainya yang di jual tersembunyi di kios pinggir jalan. Tulisan Agus Sopian dan Linda Christanty di selang dengan foto model setengah bugil. Pemimpin redaksi Erwin Arnada, dalam editorialnya menulis "The power of visual will shakes our mind. But, words will make you live."

Pertanyaan sederhana, apakah kepala kelinci datang hanya untuk berbisnis? Tidak adakah muatan politik idiologis dari si-penjual franchise? Tidak mudah menjawabnya dengan hanya perangkat hukum positif dan semangat bisnis, pendekatan historis dan ilmiah perlu di sampaikan dalam wacana ini. Sehingga playboy Indonesia tidak hanya menjadi “Bara dalam Api” ditengah polemik pembahasan Rancangan Undang-undang Pornografi dan fornoaksi yang sedang dibahas.

Hugh Hefner dan Playboy

Majalah Playboy pastinya sudah tak asing lagi bagi sebagian orang apalagi kaum laki-laki. Majalah yang telah beredar resmi di 28 negara ini digawangi Hugh Hefner. Copywriter pertama majalah playboy pada desember 1953, Hefner menampilkan foto telanjang seorang wanita yang sebelumnya tidak terkenal Marlyn Monroe berjudul “Sweetheart of the Month.” Dia sangat tidak yakin akan ada edisi kedua, hingga ia tidak mencantumkan tanggal pada sampul, Namun rupanya palyboy direspon oleh pasar Amerika bersama dengan datangnya pil kontrasepsi pada tahun 1960, dengan ikon kepala kelinci, palyboy memainkan sebuah peranan penting dalam transformasi masyarakat barat. Dalam pesta ulang tahunnya yang ke-80 april lalu Hafner berkelakar “tiga karya besar peradaban adalah: Api, Roda dan Playboy, tak seorangpun melakukan sex sebelum playboy.” Katanya tertawa dalam wawancara dengan Agence France Presse (AFP). Dengan menyebarkan idiologi playboy kebanyak negara di seluruh dunia, menjadikan Hafner salah satu dari orang yang paling dikenal—sekaligus paling dikritik sebagai tokoh abad 20.

Dengan memampang foto-foto bugil wanita seluruh dunia, mulai dari selebriti sampai model pendatang baru di majalahnya Hafner bisa dibilang sukses. Bahkan Tiara Lestari, model asal Indonesia pernah terpampang bugil di sampul majalah Playboy Spanyol edisi Agustus 2005. Sebelumnya tidak banyak orang yang mengenal Tiara sebelum aksi telanjangnya di majalah playboy. Walau di dunia maya sendiri, nama Tiara Lestari atau Amara ini memang sudah tidak asing. Jika kita mengetik namanya di mesin pencari google, maka ratusan artikel dan situs yang memajang foto Tiara yang maaf tanpa busana akan bergantian bermunculan. Playboy sendiri menetapkan jika model yang tidak memakai baju—celana hanya sepatu, maka sang model di anggap masih berbusana. Sensasi inilah yang kemudian di pakai playboy untuk dapat mendongkrak populeritas perempuan seperti Marilyn Monroe dan Tiara Lestari menjadi buah bibir tayangan infotaiment. Bagi para model playboy sendiri mungkin inilah tangga tercepat menuju dunia selebritas.

Pelatihan Penelusuran Anggaran

2006-05-11T15:24:00.000+07:00

Tgl 5-7 mei lalu saya mewakili Teknokra menjadi peserta dalam pelatihan Budget Tracking di Hotel Marcopollo, Pusbik dan Tifa Foundation penggagas acara ini. Sebelumnya saya tidak tau goal pelatihan ini, saya mengartikan istilah Budget Tracking adalah soal penelusuran anggaran. Namun dua orang fasilitator yang didatangkan dari Bandung, menawarkan metode dalam penelusuran anggaran dalam aspek penerimaan dan belanja. Pelatihan sendiri mengunakan metode berdiskusi, tanya jawab, dan roleplay, Peserta sering dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan DAKS (Dokumen Aanggaran Satuan Kerja) APBD Propinsi Lampung, yang di miliki oleh Pusbik. tujuannya: 1.untuk mengetahui kesesuaian atau ketidak sesuaian program/kegitan dengan komponen dan struktur belanja. 2. Ada tidaknya Mark-up, atau Mark-down dalam struktur dan komponen belanja sebuah kegiatan/program. 3. Ada tidaknya manfaat dan dampak kegiatan/program. 4. Mencari siapa pemanfaat (penikmat) sebuah kegiatan atau program. 5.informasi-informasi itu (1 sampai 4) berguna untuk memperbaiki desain kegiatan dan program dan pengelolaan keuanggannya. Kemampuan dan keterampilan mengakses dan mengolah data dan informasi anggaran (dan yang relevan) sangat penting. “Kesulitan” budget tracking terutama terjadi pada aspek ini. Menjalin hubungan baik dengan politisi, birokrat dan pebisnis jadi sangat penting. Sedangkan analisisnya relatif sederhana, karena misalnya, ini hanya membandingkan antara yang normatif dan yang direalisasikan. Yang diperbandingkan biasanya menyangkut harga, volume dan kualitas dari sebuah barang dan jasa. Metode pengumpulan data yang bisa dipakai dalam budget tracking ialah wawancara mendalam, testimoni, dan fokus group discussion. TAHAPAN BUDGET TRACKING Budget tracking adalah sebuah rangkain kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap: PERTAMA: mengidentifikasi “kasus” kegiatan (proyek) pembangunan yang akan ditreking. Kasus bisa digali sendiri karena kita punya rasa ingin tahu yang kuat dan terlatih, atau diberitahu orang lain. Berita di media masa bisa menjadi sumber inspirasi yang penting untuk menemukan kasus yang mau ditreking. Adakalanya kasus-kasus itu sedemikian banyak dan menarik sehingga kita sulit memutuskan mana yang mau ditreking. Oleh karena itu disini penting sekali kita membuat kriteria dalam memilih kasus. Paling tidak ada tida hal yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih kasus: 1) dana kegiatan (proyek) pembangunan itu cukup besar, 2) kegiatan (proyek) pembangunan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, 3) kegiatan (proyek) pembangunan itu penting secara politik. KEDUA: menentukan level (tingkatan) budget tracking: apakah treking ini mau sampai ke tingkat 3 : analisis tentang manfaat dan impak kegiatan; tingkat 2, analisis output dan outcome; atau tingkat 1, analisis input kegiatan (dana, waktu dan orang). Selain menentukan level treking juga perlu diputuskan: apakah treking ini akan berhenti sampai pada diseminasi informasi (hasil treking) atau akan ditindaklanjuti dengan advokasi lanjutan. KETIGA: mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan yang mau dijawab diungkap melalui treking ini. Kejelasan perumusan pertanyaan pada tahap ini akan menentukan jenis data dan informasi yang harus dikumpulkan. Pada tahap ini juga sangat penting untuk merumuskan tujuan treking dan implikasinya. KEEMPAT: pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder. Data primer bisa didapatkan melalui wawancara (biasanya wawancara mendalam), testimoni atau diskusi kelompok terfokus, survey. Data sekunder tentang anggaran dan data pendukungnya bisa didapat dari institusi pemerintah (dan parlemen). Keterampilan kita menjalin hubungan baik dengan para politisi (atau partai politik) dan birokrat bisa meningkatkan aksesibilitas kita dalam memperoleh data dan informasi tentang anggaran. Data sekunder yang paling penting dan harus dikuasai adalah DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja). KELIMA: data yang sudah diolah kemudian dianalisis secara sederhana, yaitu dengan cara membandingkan (data dan informasi/design) yang direncanakan dengan yang direalisasikan, atau antara yang normatif dengan pelaksanaannya (praktek). Dari perbandingan ini biasanya (bisa juga tidak) akan ditemukan adanya deviasi. Analisis kemudian diarahkan untuk mencari tahu apa deviasinya, seberapa jauh terjadi deviasi, mengapa terjadi deviasi. KEENAM: penulisan laporan. Laporan ini memuat informasi tentang proses treking yang dilakukan (sehingga bisa diverifikasi oleh orang lain) dan juga hasil-hasil analisis (temuan treking). KETUJUH: diseminasi hasil-hasil treking. Ini dapat dilakukan melalui seminar, diksusi, lokakarya, konferensi pers dan lain-lain. Pada dasarnya ini adalah kegiatan yang tujuannya menyebarluaskan hasil-hasil treking pada kalangan yang lebih luas. KEDELAPAN: tindak lanjut hasil treking. Pertama, kalau dari hasil treking itu terekam jelas ada indikasi korupsi (pelanggaran aturan main, merugikan keuangan negara, memperkaya diri atau orang lain), maka hasil treking bisa dilaporkan ke kejaksaan, kepolisian atau Komisi meberantasan Korupsi (KPK) untuk disidik lebih jauh. Kedua, hasil treking itu bisa disampaikan sebagai umpan balik (feed back) kepada pimpinan pelaksana kegiatan (dulu istilahnya pimpro), kepala-kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), walikota/bupati atau anggota parlemen. *** Pelatian selesai hari minggu pagi pukul 10.30. lalu Ahmad Yulden Erwin dari KoAK, menjadi Fasilitator untuk membuat rencana tindak lanjut, dia mengarahkan agar pesrta pelatihan untuk membuat koalisi advokasi anggaran, hampir semua peserta setuju untuk membuat koalisi ini. Teknokra sendiri dengan mempertimbangkan bahwa institusi pers yang harus menjaga independensi dan keterkaitan kepada kelompok kepentingan, memutuskan untuk tidak ikut dalam koalisi dan sepenuhnya mendukung terbentuknya koalisi. Berikut Daftar Koalisi: Pusbik, KoAK, AJI LAmpung, HMI, KAMMI, BEM KBM UNILA, SBSI, IPNU, PARWARI, DAMAR, Walhi, Watala, PMKRI, FMGI, SEKBER KOTA, IRKL, Forum Petani Lambar, Akademisi (Drs. Sindung MS,i),

Obrolan di Lobi Hotel Marcopollo

2006-05-09T17:16:00.000+07:00

Tgl 5-7 saya di undang Pusbik untuk ikut pelatihan budget treaking di hotel marcopollo, teman sekamar saya Angga Perdana dari SBSI, terpesona dengan pelayanan hotel, dia bilang panitia sangat perduli dengan kenyamanan neristirahat, ketimbang menyiapkan bahan-bahan untuk pelatihan. Selepas makan biasanya kami berdiskusi di ruang loby hotel, dari sana terlihat kota Bandarlampung bagian selatan. Diskusi menarik saya disana ketika Yopi dari walhi mengatakan bahwa Lampung akan kerisis air pada 10 tahun mendatang. Ini dikarnakan pengusaha boleh memprivatisasi air bawah tanah, dan juga hutan yang hampir punah dilampung. Renjadi dari Mitra bentala menambahkan pemerintah daerah tidak perduli dengan itu terbukti di anggaran hanya mendapat porsi 0,5 %. Foto dari kiri kekanan: Renjani (Mitra Bentala), Ria (Perwarti), saya, Yopi (walhi)

Selamat Jalan Pramoedya Ananta Toer

2006-05-01T21:22:00.000+07:00

06-02-1925 30-04-2006

Minggu pagi 30 April 2006, Pramoedya Ananta Toer tidak membakar sampah, dan dia tidak sedang terbakar amarah. Dia meninggal dunia.

“Ilmu pengetahuan semakin banyak melahirkan keajaiban. Dongengan leluhur sampai malu tersipu. Tak perlu lagi orang bertapa bertahun untuk dapat bicara dengan seseorang di seberang lautan. Orang Jerman telah memasang kawat laut dari Inggris sampai India! Dan kawat semacam itu membiak berjuluran ke seluruh permukaan bumi. Seluruh dunia kini dapat mengawasi tingkah-laku seseorang. Dan orang dapat mengawasi tingkah-laku seluruh dunia” — (Bumi Manusia, hal. 316, 1980)

Menit Ketika Berpulang

Pada 27 april 2006, Pram sempat tak sadar diri. Pihak keluarga akhirnya memutuskan membawa dia ke RS. Santa Karolus hari itu juga. Pram didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah menjangkitinya, ditambah komplikasi ginjal, jantung dan diabetes.

Pram hanya bertahan tiga hari di rumah sakit. Setelah sadar, dia kembali meminta pulang. Meski permintaan itu tidak direstui dokter, Pram bersikeras ingin pulang. Sabtu 29 april, sekitar pukul 19.00, begitu sampai di rumahnya, kondisinya jauh lebih baik. Meski masih kritis, Pram sudah bisa memiringkan badannya dan menggerak-gerakkan tangannya.

Kondisinya sempat drop lagi pada pukul 20.00. Pram masih dapat tersenyum dan mengepalkan tangan ketika sastrawan Eka Budianta menjenguknya. Pram juga tertawa saat dibisiki para fans yang menjenguknya bahwa Soeharto masih hidup. Kondisi Pram memang sempat membaik, lalu kritis lagi. Pram kemudian sempat mencopot selang infus dan menyatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Dia lantas meminta disuapi havermuth dan meminta rokok. Tapi, tentu saja permintaan tersebut tidak diluluskan keluarga. Mereka hanya menempelkan batang rokok di mulut Pram tanpa menyulutnya. Kondisi tersebut bertahan hingga pukul 22.00.

Setelah itu, beberapa kali dia kembali mengalami masa kritis. Pihak keluarga pun memutuskan menggelar tahlilan untuk mendoakan Pram. Pasang surut kondisi Pram tersebut terus berlangsung hingga pukul 02.00 kemarin. Saat itu, dia menyatakan agar Tuhan segera menjemputnya. "Dorong saja saya," ujarnya. Namun, teman-teman dan kerabat yang menjaga Pram tak lelah memberi semangat hidup. Rumah Pram yang asri tidak hanya dipenuhi anak, cucu, dan cicitnya. Tapi, teman-teman hingga para penggemarnya ikut menunggui Pram.

Kabar meninggalnya Pram sempat tersiar sejak pukul 03.00. Tetangga-tetangga sudah menerima kabar duka tersebut. Namun, pukul 05.00, mereka kembali mendengar bahwa Pram masih hidup. Terakhir, ketika ajal menjemput, Pram sempat mengerang, "Akhiri saja saya. Bakar saya sekarang," katanya.

Pada 30 April 2006 pukul 08.55 Pramoedya wafat dalam usia 81 tahun.

Ratusan pelayat tampak memenuhi rumah dan pekarangan Pram di Jalan Multikarya II No 26, Utan Kayu, Jakarta Timur. Pelayat yang hadir antara lain Sitor Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, Nurul Arifin dan suami, Usman Hamid, Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Gus Solah, Ratna Sarumpaet, Budiman Sujatmiko, serta puluhan aktivis, sastrawan, dan cendekiawan. Hadir juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Terlihat sejumlah karangan bunga tanda duka, antara lain dari KontraS, Wapres Jusuf Kalla, artis Happy Salma, pengurus DPD PDI Perjuangan, Dewan Kesenian Jakarta, dan lain-lain. Teman-teman Pram yang pernah ditahan di Pulau Buru juga hadir melayat. Temasuk para anak muda fans Pram.

Jenazah dimandikan pukul 12.30 WIB, lalu disalatkan. Setelah itu, dibawa keluar rumah untuk dimasukkan ke ambulans yang membawa Pram ke TPU Karet Bivak. Terdengar lagu internationale dan dinyanyikan di antara pelayat.

Internasionale: *Versi bahasa Rusia Интернатсайонал

Вставей, прокльят'ием заклиеимиенний, Мир Виеса голодних я рабов! Кипит наш разам возмушчиенний Я v смйертний мальчик виести готов. Мир Виеса назил'я мой разрушим Сделайте основан'я, затием Мой наш, мой новий мир построим: Кто бил ничием, суммируйте станиет всайем! Это ест' наш послиедний Я риешитиел'ний мальчик. S Интернатсайоналом Прут Воспрьяниет людской.

*Versi bahasa Perancis L'Internationale

Debout, les damnés de la terre Debout, les forçats de la faim La raison tonne en son cratère C'est l'éruption de la fin Du passe faisons table rase Foules, esclaves, debout, debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons tout

C'est la lutte finale Groupons-nous, et demain (bis) L'Internationale Sera le genre humain

*Versi bahasa Inggris The Internationale

Arise ye workers from your slumbers Arise ye prisoners of want For reason in revolt now thunders And at last ends the age of can't. Away with all your superstitions Servile masses arise, arise We'll change henceforth the old tradition And spurn the dust to win the prize.

So comrades, come rally And the last fight let us face The Internationale unites the human race. So comrades, come rally And the last fight let us face The Internationale unites the human race.

Versi bahasa Indonesia *Versi Partai Komunis Indonesia (1951-1965)

Internasionale

Bangunlah kaum jang terhina, Bangunlah kaum jang lapar. Kehendak jang mulja dalam dunia Senantiasa tambah besar. Lenjapkan adat dan faham tua kita Rakjat sedar-sedar. Dunia sudah berganti rupa Untuk kemenangan kita.

Perdjuangan penghabisan, Kumpullah berlawan. Dan Internasionale Pastilah didunia.

Sumber: Situs Indo-Marxist

Internationale diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Ki Hadjar Dewantara dan dipopulerkan PKI selama tahun 1951-1965. Terjemahan syair-syair Internationale itu oleh komunis internasional dianggap telah menghilangkan roh proletariat, sehingga CC PKI mendapat celaan keras.

Pada 19 Desember 1948, Amir Sjarifuddin beserta 10 tokoh clash Madiun 1948 juga menyanyikan Indonesia Raya dan Internationale sesaat sebelum dieksekusi.

Versi Yuwinu

Bangunlah kaum yang terhina, Bangunlah kaum yang lapar! Dendam darah menyala-nyala, Kita berjuang `ntuk keadilan. Hancurkan dunia lama sampai kedasar-dasarnya! Dunia baru kita ciptakan, milik s'luruh kaum pekerja!

Perjuangan penghabisan, Berstulah berlawan! Internasionale pastilah didunia!

Tiada "pengasih" dan "penyayang", Tiada dewa atau raja; Kebah'giaan umat manusia Pasti kita sendiri cipta. Musnakan b'lenggu penindasan, Rebut hasil jerih kerja! Kobarkan api, seg'ra tempat selagi baja membara!

Perjuangan...................

Kitalah kaum pekerja s'dunia, Tent'ra kerja nan perkasa. Semuanya mesti milik kita, Tak biarkan satupun penghisap! Kala petir dahsyat menyambar Diatas si angkara murka, Tibalah saat bagi kita surya bersinar cemerlang!

Perjuangan...................

Teks bahasa Indonesia ini adalah konsep saduran yang dikerjakan oleh A.Yuwinu berdasarkan teks bahasa Tionghoa dan bahasa Rusia. Diumumkan untuk pertama kali pada tanggal 31 Mei 1970, kemudian disusun kembali dengan ejaan bahasa Indonesia yang baru. [1]

*Lagu Darah Juang Darah Juang adalah lagu perjuangan mahasiswa Indonesia yang lahir di era reformasi sejak menjelang jatuhnya Orde Baru. Lagu ini karangan aktivis John Sonny Tobing, Ketua KM UGM pertama mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta sekitar tahun 1990. Lirik lagu ini dikerjakan bersama Andi Munajat (Fakultas Filsafat UGM) Lagu ini kemudian kerap dinyanyikan dan dianggap sebagai lagu wajib dalam setiap demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia.

Lirik

Di sini negeri kami tempat padi terhampar luas samuderanya kaya raya tanah kami subur, Tuhan.

Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka anak kurus tak sekolah pemuda desa tak kerja

Mereka dirampas haknya tergusur dan lapar Bunda, relakan darah juang kami tuk membebaskan rakyat

padamu kami berjanji padamu kami berbakti tuk membebaskan rakyat

Wartawan

2006-05-01T11:43:00.000+07:00

pada 27-29 april lalu seluruh media massa di lampung diundang ketaman wisata alam Tabek Indah. Acara tersebut oleh panitia diberi nama Outbond Pers Lampung. Luar biasa manajemen Tabek menjamu kami, kolam renang, kambing guling dan penyanyi yang siap bernyayi sepanjang malam. Saya menyaksikan tikah polah para wartawan media elektronik, cetak., yang sedang berbaur. Wow...luar biasa hasil obserpasi saya, Andri Instruktur outbond yang teman kuliah saya terheran-heran "ini semua wartawan yud" ucapnya sinis. Andri membayangkan dia akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai integritas dan wawasan yang luas, namun malam itu dia melihat para pemabuk dan mendengar guyonan cabul. Saya sendiri melihat malam itu banyak wartawan sedang merendahkan propesinya. Walau banyak juga wartawan serius yang saya hormati. Berat bagi saya yang sangat terobsesi menjadi wartawan setelah malam itu. Namun saya kira kelakuan wartawan seperti itu jangan pula dipandang sinis, sebagian dari mereka benyak yang mengeluh. Kantornya tidak perduli dengan integritas dan cara kerja wartawannya. Artinya mereka terkondisikan. Walau tentu saja, gaji kecil bukan alasan untuk mendangkalkan ahlak lalu korupsi. Saya masih percaya “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah… Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Pramoedya Ananta Toer dalam Khotbah dari Jalan Hidup. *Para Peserta Outbond Pers Lampung Widia Lampung News Rini Suara Reformasi Edi Teknokra Zefry Suara Publik Safrizal Media Kopi Aris Rakyat Lampung Iwan LTV Riyan antv Saifulah Lampung Post Jibun RCTI Heri Lativi Budi Santoso Budiman Antara Abdulah Bandar Lampung News Deki Cheeper LTV Riko Bandar Lampung News Devi Lativi Ferry Bandar Lampung News Hendri TVRI Aris Indosiar Ari Radar Lampung Juniardi Lampung Post Andi antv Budi TPI Bisri Muardani SCTV Masalina Lampung Arena Yesti Lampung Post Dandi Lampung Ekspres Riski Lampung Ekspres Conni Sema RCTI Dasril Lampung Post Yadi Rakyat Lampung Iwan Lampung Arena Rieke Pernama Sari Teknokra Diova Lafiria Alvirazi Teknokra Eko Riadi Lampung Post Andi Media Kopi Saminu Antara Agus W Antara Rosid Sumatra Post Herli Lampung News Redha Haluan Yudi Nopriansyah Teknokra Asep Saifullah SCTV Diki SCTV Endarso Radar Lampung One Sumatra Post

Musibah di Teluk Kiluan

2006-04-29T14:10:00.000+07:00

Pukul 10.00 Wib tgl 29 April 2006, Maina Satri Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan UKPM Teknokra berpamitan kepada Eriek Khafif Mukti Pemimpin Redaksi Teknokra untuk meliput di Teluk Kiluan di Padang Cermin Lampung Selatan, sebelumnya Maina berniat pergi sendiri, namun lokasi yang sangat jauh dan harus memasuki hutan, Dewan Redaksi merekomendasikan Taufik Jamil Alfarau Redaktur Artistik untuk ikut serta dalam liputan. Dari data yang didapat dari Ucok ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Unila, ternyata menyesatkan angkutan dari terminal Gudang Agen tidak ada yang menuju pasar Cuku Balak. Namun mendengar nama Teluk Kiluan mereka akhirnya mereka disarankan naik mobil menuju Umbul Keluwi baru naik Ojek menuju pantai Kelumbaian. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Mulyono salah satu aktivis lingkungan Cikal yang menetap dikelumbaian. Sebuah perahu Ketek kecil yang membawa enam orang inggin menyebrang ke teluk kiluan, mereka berdua memutuskan untuk ikut dengan enam orang di perahu tersebut dengan ongkos 80 ribu, pukul 16.00 wib, motor Ketek mendorong delapan orang dari pantai kelumbaian. Ombak saat itu ditiup angin barat, sehingga Motor Ketek beberapa kali di sundul ombak setinggi tiga meter. bahkan Taufik membantu mengeluarkan air yang masuk keperahu, suasana sedikit panik ketika perahu itu terguncang beberapa kali, namun hanya setegah jam perahu bertahan di tengah laut, ombak besar menerjang membalikan perahu, kedelapan penumpang kalang kabut berpegangan pada perahu yang sudah terbalik. Alam murka, namun kuasa tuhan membiarkan mereka menaiki punggung perahu yang terbalik. Kapal yang lewat di kejauhan timbul tenggelam tidak mendengar suara teriakan histeris yang hampir frustasi. mereka binggung sang pengemudi perahu yang tidak bisa berenang mengusulkan untuk membalikan kembali kapal. Frustasi dan berpasrah diri memang jalan satu-satunya takala hujan menguyur mereka dan langit tertutup mega hitam menjelang malam. Bagi seorang ibu tua salah satu penumpang, membaca doa sebanyak-banyaknya mungkin bisa membuatnya tenang. Saya sendiri ketika mendengar cerita ini teringgat pada Leon Wieseltier yang berlayar di dekat Pulau Shelter, di sebuah selat di Alaska. Tiba-tiba perahunya diguncang angin keras, begitu keras. Ia ketakutan. Ia sendirian. Badai dan gelombang menodongkan ajal ke hadapannya.Pada saat genting itu, seekor camar turun dan hinggap di buritan. Burung laut itu menatapnya, tapi pandangnya tak acuh. Ketika itulah—seperti kemudian dituliskannya—Wieseltier baru menyadari betapa tak pedulinya alam kepada manusia yang sedang celaka.

”Belum pernah aku dipandang dengan begitu tak berperikemanusiaan, belum pernah aku sebelumnya membayangkan bagaimana diriku tampak sendirian dalam pandangan alam. Menjijikkan…. Tujuanku tampak bukan apa-apa. Hidup dan matiku hanya gerak materi….”Dengan kata lain: pada saat seperti itu, alam—yang mengancam manusia—adalah sehimpun tenaga yang tak peduli. Sebab begitulah yang berlaku dalam kancah fisik: sebagaimana ombak yang diguncang badai dan layar yang patah di tengah, manusia yang terancam binasa (setelah ia bersembahyang sekalipun) hanya hadir sebagai ”gerak materi, pengulangan yang netral dari arus zat”. Syhukur sebuah kapal diutus oleh keingginan yang apriori menuju pantai Kelumbaian setelah mendapat panen tongkol hasil melaut yang biasanya langsung dijual di tempat pelelangan ikan. Mereka seolah menjemput perahu yang terbalik selama dua jam. para anak kapal langsung melompat dan melemparkan ban menyelamatkan delapan orang yang direndam air asin selama dua jam. Maina pingsan ketika dianggkat ke atas kapal, kedelapan orang selamat. Mereka dibawa kembali ke pantai kelumbaian, warga sekitar pantai geger ketika tau kapal tersebut membawa kapal yang terbalik di tengah laut. Warga berduyun mendatanggi mereka dan bertanya ingin tahu peristiwa di tengah sanana. Maina dan taufik di bawa ke rumah kepala dusun, mereka dipinjami baju kering setelah mandi. Bersambung.....

Perjalanan Kepulau Sebesi

2006-04-25T01:46:00.000+07:00

Perjalanan Indah ke Pulau Sebesi Hari rabu 25 april, pukul 11.30 wib, ketika Saya dan Riska (Redaktur Teknokra) berhenti memarkir motor di pelabuhan canti kecamatan Rajabasa, Kalianda Lampung Selatan. Baru terasa pegalnya pundak dan tangan setelah dua jam menarik gas dari Bandar Lampung. Kami berdua bertolak dari Unila pagi tadi pukul 09.30, dengan tujuan Pulau Sebesi. Kami berniat meliput konflik warga pulau Sebesi yang di sandera oleh para Jawara Banten yang disewa oleh tuan tanah. Siang itu aktivitas pelabuah agak lenggang, hanya ada beberapa pemuda yang sedang gitar-gitaran dengan 4 gadis berjilbab di aula pelabuhan. Dilidah pelabuhan beberapa kuli anggkut sedang menurunkan barang dari perahu motor. Hanya ada 4 perahu yang tertambat disana. Menurut salah satu awak perahu, hanya ada 4--5 perahu motor yang tertambat di pelabuahan ini setiap hari. Empat diantaranya pulang ke Pulau Sebesi. Kami terpaksa harus menunggu dua jam lebih, karna jadwal pemberangkatan ke pulau pukul 14.00 Wib. Di pelabuhan kami bertemu dengan Nur Loebis (Sekertaris Desa Pulau Sebesi) pak Nur baru menegok orang tuanya dikalianda. Setelah beberapa lama menunggu, pegawai loket memanggil untuk segera membeli tikat perahu motor. Saya membeli tiga tiket, untuk Saya, Riska dan Motor, satu tiket 11.000, Ini kali pertama saya naik perahu berkapasitas 20 orang dengan motor disebelah saya. Pak Nur Loebis sendiri menaiki perahu yang berada di sebelah perahu kami, hanya selisih lima belas menit setelah perahu yang dinaiki pak Nur berangkat, perahu kamipun pertolak. kami memilih duduk di atas geladak dengan rombongan remaja yang bergitar diaula pelabuhan. Mereka ternyata siswi SMA 1 Muhamadiyah kalianda yang indekos dekat smanya. Karna sekolah sedang libur, mereka pulang kepulau. Perjalanan kami menyenangkan, langit cerah siang itu, sinar mata hari tertutup mega, beberapa kali saya mendapat obyek foto menarik diatas perahu. Perahu harus berhenti di beberapa pulau untuk menurunkan penumpang, sehingga kami harus merapat ketepi pantai. "Kang awas abis filmnya" tegur Riska, dia khawatir dua roll film yang kami bawa habis diatas perahu. Ada empat pulau indah yang kami lewati sebelum sampai ke Pulau Sebesi, yang pertama pulau tiga, pulau ini tidak berpenghuni bentuknya seperti gundukan yang berjajar tiga. lalu pulau Bangke, pulau ini juga tidak berpenghuni, tanaman dipulau ini kebanyakan tanaman menjalar dan belukar yang mencitrakan pulau ini terlihat angker. Lalu perahu kami lewat diantara dua pulau yang kecil disebut pulau Soebekoe Kecil sedang dihadapannya pulau Soebekoe, kami memotong jalan diantara dua pulau tersebut. Dipulau Soebekoe kami sempat berhenti di dua titik saya dapat melihat terumbu karang di kedalaman 3 meter di atas perahu, dibibir pantainya terhampar pasir putih dan terdapat 7--8 bagunan milik warga. Dipulau itu juga ditanami pohon kelapa. Saya mengumpat atas kebodohan saya yang membawa sedikit film. Setelah memutari Soebekoe. Tampaklah dari kejauhan, bukit yang menjulang, hampir seluruhnya 'dipagari' pohon kelapa. Nyiur melambai menyambut kami, "Itu Sebesi dan dibelakangnya itu, gunung Krakatau" kata kernet perahu. Saya membidik mencari sudut mengambil foto. 'Luar biasa' ucap saya dalam hati, semakin merapat kepulau pemandangan pulau semakin jelas menampakan keindahannya, ada pulau kecil di sebelah Sebesi, umang-umang namanya, berhadapan langsung dengan villa megah yang bertenger di pelabuhan pulau sebesi, kami memasuki pelabuhan pulau pukul 16.00 wib. Kami disambut oleh beberapa orang yang membantu menurunkan barang-barang dan motor kedarat, sepi suasana pelabuhan itu, 4 anak kecil yang sedang bercanda sambil berenang tidak membuat suasana meriah. Hanya ada villa dan bagunan tua yang hancur di sebelah pelabuhan . Kami terpaksa berbasa-basi sejenak di pelabuhan, karna beberapa orang yang mendatanggi kami bertanya penuh selidik, sedang rombongan anak SMA tadi sudah berjalan masuk menyelusuri jalan kecil. Untunglah Riska yang sudah beberapa kali kesini dapat dengan cepat mengkondisikan suasana. Lulu kamipun berangkat menuju kerumah Kang Suheli, disana tampaknya Riska sudah akrab dengan seisi rumah. kamipun mengobrol sejenak sebelum akhirnya berpencar untuk mencari data liputan. Hasil Liputan Konflik Horizontal di Pulau Sebesi Oleh Rieke Pernamasari Berbekal Dokumen Belanda Oleh Yudi Nopriansyah Gugusan Milik Hadji Djamaloedin

Tentang RUU Ketenagakerjaan

2006-04-18T16:15:00.000+07:00

Rencana Undang-Undang Ketenagakerjaan dikecam buruh. Pemerintah dianggap condong membela pengusaha. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno mengaku serba salah. ”Aku mau cooling down dulu,” kata sang menteri dengan ekspresi lesu akhir maret lalu kepada wartawan. Erman ”terjepit” sebagai menteri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perintah kepada departemennya untuk menggenjot investasi, karena saat ini Indonesia terkena paceklik investasi. Salah satu rekomendasinya adalah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari paket kebijakan investasi pemerintah. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, akhir Februari 2006 lalu. Inpres no 3 itu isinya adalah skema tindakan dan koordinasi dari 22 menteri, pimpinan lembaga nondepartemen, para gubernur, dan juga bupati. Pada skema itu tadi ditulis jelas, tugas, penanggung jawab, batas waktu, dan target pekerjaan masing-masing departemen dalam satu tahun ini. ”Paket ini merupakan jawaban pemerintah atas buruknya iklim investasi,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Investasi, Jannes Hutagalung. Tulis majalah Tempo (edisi 3—9 april) Paket kebijakan itu rencananya untuk membuat investasi jadi motor pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat. Lantas, inpres ini menunjuk lima faktor yang perlu dibenahi, di antaranya soal pelayanan dan kejelasan aturan, pabean dan cukai, perpajakan serta tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ini rupanya dianggap sandungan betul untuk investor oleh pemerintah. Maka, saking pentingnya revisi ini, parlemen ditargetkan April masuk dan sebelum akhir tahun sudah berlaku. Kira-kira bakal bersamaan dengan revisi UU Penanaman Modal. Nah, karena tugas itulah, Erman kini kena sodok kiri-kanan lantaran menyuruh parlemen ”ngebut” dengan alasan yang kurang kuat. Alasan ”filosofis” revisi, yakni masalah investasi, dinilai lemah. ”Masalah investasi, 60 persen ada dalam ’rumah pemerintah’ sendiri,” kata Yanuar Rizky, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, mengutip hasil penelitian World Economic Forum 2005. Masalah ”dalam rumah” itu antara lain meliputi pemerintahan yang tidak efisien, keterbatasan infrastruktur, perpajakan yang apatis, korupsi, sumber daya manusia yang kurang, stabilitas pemerintahan. ”Di tengah pengangguran yang meningkat ini, pemerintah ikut menuding buruh sebagai biang masalah investasi. Ini pemerintahan elitis,” kata Yanuar. Menjadikan buruh sebagai kambing hitam, menurut alumnus Universitas Gadjah Mada ini, tidak tepat. ”Kalau mau revisi, jangan seperti orang buta menolong orang buta. Sama-sama tak tahu mau ke mana,” kata mantan Ketua Serikat Pekerja Bursa Efek Jakarta ini. Fakta aneh lain, draf revisi itu malah sudah diterima oleh organisasi serikat pekerja pada awal Februari lalu sebelum inpres keluar. Selain itu, belakangan Menteri Erman menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Tenaga Kerja itu dilakukan juga karena sebab lain. ”Aturan itu direvisi karena bertentangan dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004),” kata Erman. Selain itu, ketentuan tentang kontrak kerja juga dianggap bertentangan dengan prinsip hukum perdata. Penjelasan ini juga dianggap aneh karena sebagian besar materi UU Ketenagakerjaan berubah. Tak hanya menyangkut PHK atau kontrak kerja, tapi juga menyangkut tenaga kerja asing, pengupahan, pensiun buruh, sampai hak mogok. Anggota Komisi IX Bidang Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPR, Mustafa Kamal, menyatakan, tidak jelasnya alasan pengajuan revisi karena pemerintah terburuburu memenuhi keinginan investor asing. ”Padahal, belum tentu juga mereka akan investasi,” kata dia. Bahkan sampai mengajak bicara anggota Komisi saja tidak sempat. ”Kita malah tahu dari koran dan Serikat Pekerja yang mengadu ke sini,” kata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Menurut dia, Menteri Erman telah melakukan blunder. ”Teman-teman di DPR merasa difait accompli,” katanya. Rencana pemerintah agar revisi bisa cepat dibahas DPR, menurut dia, susah untuk terjadi. Usulan revisi UU Nomor 3 Ta-hun 2003 tidak termasuk dalam program Badan Legislasi (Baleg) DPR 2006. ”Su-dah saya cari ke Baleg dan Sekretari-at- Komisi. Selembar surat tentang revisi itu saja tidak ada,” kata Mustafa. Sebelum jadi program Baleg, sebuah usulan le-gislasi harus diajukan kepada Baleg dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR. ”Ini: alih-alih mau bikin iklim yang baik, malah bikin iklim yang buruk,” tuturnya. Iklim buruk itu setidaknya akibat gelombang unjuk rasa buruh sepanjang tiga pekan terakhir, terutama di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa. Bahkan meletup juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sikap mereka jelas, menolak rencana perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aksi itu agaknya berhasil ”mencuri” perhatian Presiden. ”Kita jelas protenaga- kerja,” kata Yudhoyono dalam sambutan-nya saat itu. Meski Presiden tak menyebut rencana revisi bakal dicabut, ia menyatakan pemerintah mendukung pemberian hak-hak yang adil bagi para tenaga kerja. Menteri Erman juga turut meredam kemarahan buruh. Menurut dia, rancangan revisi itu belum final. ”Kita akan tampung dan dudukkan bersama aspirasi pengusaha dan pekerja,” kata dia. Yang terang, dia menambahkan, revisi hanya membuat pasal-pasal yang samar menjadi jelas. ”Supaya jangan sampai membuat iklim investasi tidak kondusif,” kata dia. Masalahnya adalah, meski rancang-an revisi yang dibuat oleh Tim Bappenas dibuka untuk suara buruh, sebagian buruh telanjur membaca sikap batin pemerintah yang menganggap buruh sebagai penghalang investasi masuk ke Indonesia, sehingga sebagian organisasi serikat pekerja menolak usulan revisi. Memang, ada organisasi serikat buruh yang menanggapi ajakan Erman. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia termasuk yang mau mengajukan tanggapan terhadap naskah revisi. ”Kita memang mengajukan tanggapan, tapi intinya tetap sama dengan serikat pekerja lain, menolak revisi,” kata Arif Sudjito, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Berbeda dengan buruh, pengusaha lebih kooperatif terhadap usulan revisi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya, hanya mengusulkan perubahan redaksional di 32 pasal saja dari 193 pasal yang ada. Ada beberapa pasal dan ayat yang diusulkan agar dicabut. Menurut Deputi Chairman Apindo, Hassanudin Rachman, saat ini ada tiga undang-undang yang mengatur hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja, yakni UU Serikat Pekerja (UU 21 Tahun 2000), UU Ketenagakerjaan (UU 13 Tahun 2003), dan UU Penyelesaian Perselisihan Industrial (UU 2 Tahun 2004). ”Ketiganya punya kelemahan, sehingga harus direvisi melalui pembicaraan tripar-tit. Saat ini kita fokus ke UU Tenaga Kerja dulu,” kata Hassanudin. Menurut Hassanudin, pengusaha bisa menerima prinsip-prinsip perburuhan, misalnya mereka tidak anti hak pesa-ngon. ”Kami hanya minta disesuaikan.” Saat ini karyawan yang telah bekerja selama 10–15 tahun akan mendapat pesangon minimal 32 kali gaji, dan tidak ada pembedaan antara karyawan di jajaran direksi dengan karyawan biasa. ”Jumlah ini terlalu besar dan perlu direvisi,” ungkapnya. Pasal-pasal Penyulut Amarah Dari 193 pasal Naskah Revisi Undang-Undang- Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan terdapat beberapa pasal kontroversial, di antaranya: Pasal 35 (ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja (dalam revisi, ayat ini dihapus). Pasal 59 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Kontroversi revisi Pasal 59 (1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan; (6) Dalam hal hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya PKWT yang disebabkan karena pekerja/ buruh melanggar ketentuan di dalam perjanjian kerja maka pekerja/ buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/ buruh yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada peng-usaha sebesar upah yang seharusnya diterima sampai berakhir-nya- PKWT. Pasal 155 (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. Kontroversi revisi Pasal 155: (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja. (4) Pengusaha yang melakukan skorsing sebagaimana pada ayat 3 wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya 6 bulan. Pasal 156 (1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut: a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst. g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah. h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah. i.masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah. (4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut: a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah dst. h. masa kerja 24 tahu atau lebih, 10 bulan upah. (5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: a. dst. c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Kontroversi revisi Pasal 156: (2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh yang mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena pajak. (3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit sebagai berikut: a. masa kerja lebih dari 3 bulan tapi kurang 1 tahun, 1 bulan upah; b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah dst. g. masa kerja 6 tahun atau lebih, 7 bulan upah. (4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut: a. masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, 2 bulan upah b. masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3 bulan upah dst. e. masa kerja 25 tahun atau lebih, 6 bulan upah. (5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi: a. dst. c. penggantian perumahan sebesar 10% bagi pekerja/buruh yang mendapatkan fasilitas atau tunjangan perumahan serta penggantian pengobatan dan perawatan sebesar 5% dari uang pesangon/atau uang penghargaan masa kerja bagi pekerja/buruh yang di-PHK yang mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Pasal 158 (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, sebagai berikut: a. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/ atau milik perusahaan dst. s/d poin j. (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus didukung dengan bukti sebagai berikut: a. pekerja/ buruh tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat pihak berwajib dst. (Catatan: pasal ini tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena ke-salahan berat tersebut merupakan bagian dari hukum pidana). Kontroversi revisi : Kesalahan berat diberlakukan kembali Pasal 167 (menyangkut kompensasi pensiun) (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh peng-usaha dst s/d ayat 5. Kontroversi Pasal 167 (dalam revisi, pasal ini dicabut).

Saya Terbakar Amarah Sendirian

2006-03-18T17:55:00.000+07:00

Resensi Buku Saya Terbakar Amarah Sendirian: Pramoedya Ananta Toer Dalam Perbincangan dengan Andre Vltchek & Rossie Indira

Penyusun : Andre Vltchek & Rossie Indira Editor : Candra Gautama & Linda Christanty Penerbit:Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Cetakan :I Januari 2006 Tebal : xxix + 131 halaman

Pramisme versus Javanisme

Wawancara mendalam dengan 150 pertanyaan, mengungkap ide atas nasionalisme Pramoedya Ananta Toer. Pram mengugat sejarah yang direkayasa Orde Baru. Suharto dan Kloninya menjadi penjajah baru setelah Belanda dan Japang dengan menyebarkan idiologi “Jawanisme.” Pram menyebutnya sebagai faham yang berkembang sejak ratusan tahun hingga sekarang. "Jawanisme adalah taat dan setia membabi buta pada atasan, yang pada akhirnya menjurus kepada fasisme." Pram menyebutnya Fasisme Jawa. Pram juga berpendapat turunnya Sukarno adalah karna kudeta militer Suharto yang dibantu Amerika. Di jelaskan setelah kudeta tahun 1965, Suharto membuka pintu lebar-lebar untuk modal asing, dan dari situlah penjarahan besar-besaran terjadi pada bangsa ini. Amerika menancapkan PT freeport. Walau mulanya mereka berinvestasi untuk eksplorasi tambang tembaga, namun ternyata Doktor dari bandung yang berkerja disana menemukan fakta bahwa yang mereka tambang adalah emas. Naas bagi sang doktor selain dipecat, rumahnya di obrak-abrik dan dokumennya di curi. Sehingga dia harus mengungsi keluar negeri. Obsesi Suharto pada akhirnya hanya mencari kekayaan yang berlimpah ruah. Bahkan salah satu anaknya menjadi tuan tanah terbesar di Sumatra. Ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang sudah dibangun Sukarno yang anti-kolonialisme, anti-kapitalisme dan anti-imperialisme. Dunia barat hanya menjadikan dunia ini ladang dolar saja. Hal ini seharusnya sudah dapat membentenggi bangsa ini dengan amanat Sukarno: Nation and Character Building Karna Sukarno tau bangsa ini belum punya karakter dan identitas, karnanya jika tidak dibangun, maka negara ini tidak akan tumbuh. Fasisme Jawa ini subur. Orang Indonesia hanya berdiam diri saat dijajah dan dijarah sumber daya alamnya. Bahkan disaat orang aceh berperang melawan Belanda, Jawa ikut andil dalam membantai para pejuang Aceh dan lainnya yang melawan Belanda. Kolonialisme buatan Belanda, memang berdampak mempersatukan kepulauan dan mempunyai andil dalam terbentuknya Indonesia. Kedatangan jepang yang tahu betul tentang Jawanisme ini, kebali mencengkramkan kuku-kukunya dengan menggaku saudara tua. Bangsawan-bangsawan Jawa dan kepala desa membantu Jepang dalam merekrut 700 ribu petani dalam program romusha. Mereka jadi tenaga kerja paksa dan sekitar 300 ribu orang mati. Hal inilah yang mendasari Pram untuk menulis dan menelaah lebih dalam tentang wawasan kebangsaan dengan melihat ide Sukarno tentang Nation and Character Building. Hal inilah yang tidak dimiliki para penulis sekarang. Para penulis harusnya punya rasa tanggungjawab moral yang tinggi untuk bangsanya. Kata Pram. Dalam jawaban Pram tentang masa orde baru, dia selalu terkenang dengan kudeta militer di tanah Jawa pada 1965. Jakarta berubah menjadi sunyi. Jenderal Soeharto yang naik menjadi Presiden Indonesia dibayar nyawa dua juta penduduk Jawa, versi Laksamana Sudomo, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ketika itu. Lebih parah lagi hitungan komandan Para Komando Angkatan Darat Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, yang memimpin operasi, jumlahnya tiga juta jiwa. Pram sendiri ‘diamankan’ dua minggu setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal. Dan langsung di giring ke kamp konsentrasi di pulau buru tanpa proses pengadilan dan delapan naskahnya dibakar.

Pram termasuk 500 orang tahanan pertama di pulau buru. Dari keseluruhan tahanan yang berjumlah 14.000. Disana dia menjalani kerja paksa selama sepuluh tahun. Di sanalah lahir empat novel sekuel dengan judul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca, yang dikenal dengan Tetralogi Pulau Buru.

Pram tepaksa harus mengetik naskahnya dalam beberapa salinan. Karna khawatir naskahnya akan bernasip sama dengan ke delapan naskahnya yang dibakar. Salinan disebarkan di antara para tahanan, yang lain dilayangkan ke gereja. Rupanya salinan naskah inilah yang kemudian diselundupkan ke luar Pulau Buru dan dikirim ke Eropa, Amerika dan Australia. Pram terbakar amarahnya bila mengingat peristiwa pembakaran perpustakaan pribadi dan delapan naskahnya oleh segerombolan tentara Indonesia. "Pembakaran buku sama dengan perbuatan setan!" ungkapnya, geram.

Berbicara tentang Indonesia, membuatnya kebakaran sendirian. Dia menyesali tidak lahirnya pemimpin di Indonesia sejak Soekarno. Saat ini tak ada calon presiden yang bisa dipilih karena tak ada seorang pun memiliki wawasan keindonesiaan dan prestasi individu. Begitupun masyarakatnya. Konsumtif dan cenderung acuh terhadap keadaan bangsanya. "Yang mereka lakukan dari hari ke hari hanyalah beternak konsumsi dan mengemis tanpa melakukan produksi!".

Tidak hanya itu, Pram juga prihatin soal bahasa Indonesia. Di mata Pram, belakangan bahasa ini sudah menjadi brengsek. Bahkan penggunaan bahasa oleh media di negeri ini sudah kacrut. Setali tiga uang atas dunia sastra. Pram menilai tak ada seorang penulis atau seniman Indonesia yang bisa jadi simbol oposisi.

Pertanyaan-pertanyaan Vltchek dan Indira mengorek banyak sekali perasaan atau isi pikiran Pram. Termasuk solusi yang mesti ditempuh anak negeri ini supaya tak ikut menjadi busuk. Jalan keluar satu-satunya dari gelombang pembusukan ini, kata Pram, cuma revolusi! Gerakan besar yang kembali membawa Indonesia pada titik nol.

***

Sebelum diterbitkan di Jakarta, buku ini muncul terlebih dahulu dalam versi Inggris dengan judul Exile: Conversations With Pramoedya Ananta Toer. Dan sebelum disunting dalam bahasa Indonesia oleh Candra Gautama dan Linda Christanty penerima Khatulistiwa Literary Award, oleh Linda telah di sunting dalam bahasa melayu.

Pram mengatakan dia tak dapat lagi mengungkapkan amarah maupun gagasan revolusioner dalam karya tulis. “Saya benar-benar tidak bisa menulis lagi” Kata Pram. Karnanya dia setuju menuangkan ‘amarah yang membakar dirinya’ dalam wawancara selama empat bulan dengan pasangan suami-isteri Andre Vltchek, jurnalis dan pembuat film asal Amerika, serta Rossie Indira, mantan seorang aktivis Partai Komunis Indonesia, yang bekerja sebagai arsitek dan kolumnis. Mereka merekam jawaban atas 150 pertanyaan yang diajukan Vltchek-Indira dari Desember 2003 hingga Maret 2004.[]

*Yudi HS

KODE ETIK JURNALISTIK

2006-03-16T16:07:00.000+07:00

KEJ pengganti KEWI

Berbagai organisasi pers yang bertemu di Jakarta, 14 Maret lalu, telah mengesahkan Kode Etik Jurnalistik sebagai pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia. Pertemuan yang difasilitasi Dewan Pers tersebut dihadiri 29 dari 35 organisasi pers yang diundang. Organisasi pers yang hadir terdiri dari 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers. Selain mengesahkan Kode Etik Jurnalistik, para peserta juga telah menyepakati rumusan mengenai Penguatan Peran Dewan Pers dan Standar OrganisasiWartawan. Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, yang mengikuti sampai akhir pertemuan menyambut gembira atas hasil-hasil yang dicapai.“Kita bersyukur telah berhasil menyepakati Kode Etik Jurnalistik, Standar Organisasi Wartawan, dan Penguatan Dewan Pers secara demokratis dan lancar. Ini akan menjadi contoh yang baik bagi regulasi pers, dan semoga dapat memperkokoh peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia”, kata Amal. (Kompas, 16 maret 2006) Rencananya Kode Etik Jurnalistik, Standar Organisasi Wartawan dan Penguatan Peran Dewan Pers yang telah ditandatangani oleh organisasi-organisasi pers akan disahkan Dewan Pers melalui Surat Keputusan(SK). Kode etik yang baru terdiri dari11 pasal, lebih banyak 4 pasal dari kode etik sebelumnya. Kode etik ini dianggap lebih baik dari kodeetik sebelumnya karena dapat menampung lebih lengkap persoalan-persoalan yang berkembang dalam media cetak dan elektronik. Sementara di kode etik yang lama persoalan media elektronik dianggap tidak cukup tertampung. Selain itu, kode etik yang baru ini memberi rambu-rambu kepada wartawan tentang penghormatan terhadap kehidupan pribadi narasumber. Mengenai pemberitaan tentang perbedaan suku, ras, warna kulit,agama, jenis kelamin, bahasa, serta oranglemah, cacat jiwa atau cacat jasmani, juga dimasukkan dalam kode etik. Persoalan-persoalan tersebut sebelumnya tidak terakomodasi dalam KEWI.

***

Beruntung bagi saya kenal dengan Sabam Leo Batubara, sekretaris dewan pers. Beliau yang memberi tahu saya tentang pergantian kode etik ini. Pak Leo sudah dua kali menjadi fasilitator pelatihan di Teknokra. Umurnya sudah 66 tahun, dia pria setengah baya yang penuh semangat, suaranya lantang ketika berbicara. Di Lampung, Erik Khafif (Pemred Teknokra) pernah kewalahan di ajak lari pagi dari tugu Raden Intan—Universitas Lampung (Unila)— balai pelatihan kesehatan Rajabasa. Pak Leo tidak merokok dan minum kopi. Harinya dimulai dengan satu cangkir tea dan koran pagi. Foto: Sabam Leo Batubara (Tengah), Selesai Lari Pagi 24 september 2005, bersama Roni Sepriono (Pemred Teknokra 04-05) dan Rieke Pernamasari (Redaktur Pelaksana). Bagi pak Leo Lampung bukan daerah asing, ketika masih kuliah di IKIP Jakarta tahun 1970, dia bertemu istrinya, muli Lampung yang tinggal di daerah Kampung Sawah Bandarlampung. “Saya suka makan duren, jadi waktu pacaran istri saya selalu ajak saya makan duren, padahal itu strateginya agar saya mau antar dia ke Lampung” ucapnya tertawa. Selain menjadi sekretaris dewan Pers, beliau adalah pemimpin perusahaan harian Suara Karya, juga menjabat ketua harian Serikat Penerbit surat kabar Pusat. Pak Leo adalah salah satu anggota tim perumus Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), di era Menteri Penerangan Muhamad Yunus, KEWI ditanda-tangani 26 asosiasi wartawan. Namun beliau juga yang terlibat dalam tim perumus KEJ penganti KEWI. Salam -Yudi- Berikut Imel dari Sabam Leo Batubara: Yudi Teknokra, ini kode etik jurnalistik yang baru. Namanya KODE ETIK JURNALISTIK, bukan lagi KEWI. KEJ ini ditandatangani 29 organisasi wartawan, 14 Maret kemarin. Salam untuk teman-teman di Lampung -Sabam Leo Batubara- KODE ETIK JURNALISTIK Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. Off the record; adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia: 1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan 2. Aliansi Wartawan Independen (AWI) Alex Sutejo 3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Z Lubis 4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) OK. Syahyan Budiwahyu 5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK) Dasmir Ali Malayoe 6. Federasi Serikat Pewarta Masfendi 7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Fowa;a Hia 8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI) RE Hermawan S 9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Syahril 10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bekti Nugroho 11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA) Boyke M. Nainggolan 12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI) Kasmarios SmHk 13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI) M. Suprapto 14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Sakata Barus 15. Komite Wartawan Indonesia (KWI) Herman Sanggam 16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI) A.M. Syarifuddin 17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) Hans Max Kawengian 18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Hasnul Amar 19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Ismed hasan Potro 20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wina Armada Sukardi 21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI) Andi A. Mallarangan 22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) Jaja Suparja Ramli 23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI) Ramses Ramona S. 24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI) Ev. Robinson Togap Siagian 25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI) Rusli 26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat Mahtum Mastoem 27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS) Laode Hazirun 28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Daniel Chandra 29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII) Gunarso Kusumodiningrat

Soal NKK/BKK

2006-03-03T01:16:00.000+07:00

Soal NKK/BKK Yudi Nopriansyah

Paska peristiwa malapetaka lima belas Januari (Malari) tahun 1974, Dewan Mahasiswa (DEMA) memotori kampus bergejolak, puncaknya tahun 1978, mahasiswa berdemonstrasi besar-besaran mengkeritisi kebijakan Orde Baru. Pada medio itu, di Unila ketua DEMA di pimpin oleh Muhajir Utomo (1977) dan M Thoha B Sampurna Jaya, sebagai koordinator bidang Umum kemahasiswaan. Menyadari akan bangkitnya ‘ruh’ gerakan mahasiswa, pemerintah Orba melakukan intervensi dalam kehidupan kampus, dengan dalih stabilitas politik dan pembangunan. Intervensi dilakukan lewat jalur birokrasi maupun pembenahan politik yang melibatkan unsur-unsur kehidupan kampus. Hingga keluarlah SK menteri pendidikan dan kebudayaan (P dan K), Daoed Josoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Aksi mahsiswa saat itu, dianggap rezim penguasa mengancam bagi stabilitas pembangunan dan kekuasaan negara.

Implikasi konsep NKK/BKK adalah pembubaran DEMA, yang merupakan simbol demokrasi kampus. Di Unila sendiri sejak berlakunya NKK/BKK hampir semua organisasi kemahasiswaan ‘mati.’ Segala kegiatan kemahasiswaan tidak lagi dibawah asuhan DEMA tapi langsung di bawah kontrol BKK. Alhasil semua kegiatan pun langsung dibawah kontrol pejabat teras Universitas, Rektor dan para dosen. Ditambah lagi salah satu peraturan dalam NKK/BKK, jabatan Pemimpin Umum Pers Mahasiswa harus dipegang oleh dosen yang ditunjuk langsung oleh rektorat. Maka sejak itulah, koran yang sekarang anda pegang matisuri selama dua tahun.

Setelah DEMA dibubarkan, yang tersisa hanyalah unit kegiatan mahasiswa dan senat fakultas, serta himpunan mahasiswa jurusan. Kampus dinyatakan harus steril dari politik dan hanya sebagi tempat belajar mengajar, mengembangkan nalar. Konsep NKK/BKK, diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Dus, aktivitas mahasiswa berupa demonstrasi dikatakan sebagai kegiatan politik praktis yang tidak sesuai dengan iklim masyarakat ilmiah. Kegiatan kemahasiswaan terbatas pada wilayah minat dan bakat, kerohanian, dan penalaran. Selain itu, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Depolitisasi yang diterapkan saat itu sungguh efektif, mahasiswa menjadi study oriented sehingga selama puluhan tahun kegiatan mahasiswa jauh dari aktivitas mengkritisi kebijakan penguasa dan demonstrasi.

Rupanya penguasa otoriter salah jika menyangka gerakan mahasiswa telah mati. Tahun 1998 menjadi bukti sejarah bangkitnya kekuatan besar idialisme kampus. Gerakan mahasiswa berhasil menjatuhkan rezim otoriter orba, yang selama 32 tahun mengerogoti bangsa dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Reformasi berkumandang di moncong megaphon di kerumunan puluhan ribu mahasiswa yang berdemo. Keringat, airmata hingga darah pahlawan Reformasi tumpah dalam kepulan asap gas air mata dan peluru serdadu. Bahkan Syaidatul Fitria fotografer koran ini meninggal dunia menyusul Muhamad Rijal mahasiswa fisip ketika merekam aksi burutal aparat pemerintah. Menggingat besarnya pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kebenaran yang dibayar dengan kematian. Maka sangat hina jika ada dari kita mahsiswa, melupakan jasa mereka. Reformasi memang belum secara menyeluruh menuntaskan masalah bangsa ini. Tapi poin penting dalam kontek tulisan ini adalah, alfanya mahasiswa selama puluhan tahun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, menjadikan mangsa ini sangat terpuruk. Sehingga reformasi terkesan belum cukup memperbaikinya.

Sejarah singkat diatas saya sampaikan pada malam ulang tahun Teknokra, yang kebetulan berdiri pada 1 Maret 1977. Media ini lahir dari idialisme orang-orang yang berada dalam kepengurusan DEMA saat itu. Idialisme telah melahirkan kami, maka biarkan kami hidup untuk memperjuangkannya. “Jangan lupakan jas merah,” ucap Bung Karno. Oleh karnanya media ini pernah mati saat NKK/BKK di berlakukan. Sama halnya harapan saya dalam konteks iklim pergerakan mahasiswa di kampus tercinta ini. Lembaga mahasiswa yang menjadi pos pergerakan dengan perangkat politiknya harus bisa berefleksi dan jangan terjebak dalam fragmatisme. Sehingga setiap kebijakan harus mempunyai landasan berpikir yang kuat. Perangkat politik dalam membangun demokrasi dan partisipasi kampus haruslah steril dari kelompok kepentingan di luar kampus. Ingat lagu Slenk, “Jangan sampai kita ditunggangi.” Salam, tetap berpikir MERDEKA.

Peradilan dan Komitmen Berantas Korupsi

2006-02-24T00:53:00.000+07:00

•Polemik Asas trias politika memosisikan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman, bersama dua lembaga negara lain, yaitu legislatif dan eksekutif. Dengan otoritasnya, MA tidak tersentuh kekuatan kekuasan di luarnya, termasuk penguasa eksekutif dan legeslatif. Sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman, MA juga bisa menjelma menjadi pusat kekuasaan atau alat penguasa jika hakim agung di dalamnya culas dan berhati busuk. Pertanyaannya: Siapa yang memeriksa MA, ketika para hakim agungnya bermasalah seperti diduga kolusi maupun korupsi saat menangani kasus? Sejauh ini badan lain tidak kuasa menyentuh. Pelapor penyimpangan di internal MA bisa berbalik dituduh menjadi tertuduh mencemarkan nama baik atau menghina putusan pengadilan.

***

Terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, termasuk MA pada masa orde baru, menciptakan reformasi sistem peradilan. MA ikut dibatasi, otoritas di bidang konstitusi, misalnya, tereduksi dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK).

MA kini lebih terfokus sebagai lembaga koordinasi badan peradilan satu atap atau MA membawahkan seluruh hakim, hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) maupun tingkat banding (pengadilan tinggi). Kemudian, kekuasaan pengawasan internal MA pun tergradasi dengan terbentuknya Komisi Yudisial (KY). Lembaga ini berwenang mengawasi dan memeriksa hakim-hakim yang diduga bermasalah dalam tugas dan cacat moral saat memeriksa perkara.

Hal inilah yang sekarang menjadi masalah restrukturisasi kekuasaan kehakiman secara psikologis memengaruhi kewibawaan MA sebagai lembaga yang berpuluh tahun memonopoli top fungsi peradilan.

Kehadiran KY langsung menohok MA. Hakim-hakim yang dulu diawasi langsung di bawah kekuasaan MA, diperkarakan KY. Kasus pemeriksaan hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam kasus putusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Depok, menjadi tamparan MA.

KY menyimpulkan lima hakim pemeriksa perkara pilkada Depok melampaui kewenangan dan menyalahi tata cara beracara, dan merekomendasikan sanksi terhadap kelimanya. Ketua MA Bagir Manan terkesan sangat tersinggung dengan sepak terjang KY, dalam wawancara singkat di televisi ia berkata, "Itu urusan MA. Apa nantinya (rekomendasi KY) mau dibuang atau nanti dibahas, itu urusan MA."

Sikap serupa pun diperlihatkan Bagir Manan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan timbul ketika KPK mendapat laporan Probosutedjo tentang rencana penyuapan hakim MA yang memeriksa perkara korupsi atas namanya. Lalu, KPK menangkap lima pegawai MA dan Harini Wiyoso, pengacara Probosutedjo, diteruskan penggeledahan ruang hakim yang menyidangkan, terjadilah resistensi.

Secara lisan, Ketua MA membuka diri terhadap penyidik KPK yang menggeledah dan menyita berkas-berkas hakim pemeriksa perkara Probosutedjo. Resistensi terjadi ketika kekuasaan para hakim agung tersubordinasi dengan kehadiran penyidik KPK.

Superioritas MA sebagai top independency of judiciary seolah-olah tereduksi tingkah KPK yang dikesankan sewenang-wenang di mata para hakim agung maupun pegawai MA. MA sebagai puncak pencari keadilan merasa tidak dihargai sesuai dengan proporsi dan kapasitasnya. Subjektivitas ini berlaku pada langkah KY memeriksa hakim-hakim tinggi yang menjadi bagian komunitas di bawah kekuasaan MA.

Padahal, sesuai dengan UU Nomor 30/2002, KPK merupakan lembaga superbodi di bidang pemberantasan korupsi dan koordinasi lembaga penyidikan, termasuk mengawasi penyelenggara negara. KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (Pasal 3 UU No. 30/2002). Sesuai dengan asas trias politika, MA merupakan salah satu penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman, bersama dua lembaga negara lain, yaitu legislatif dan eksekutif. Maka, lembaga negara mana pun bisa disidik KPK tanpa memerlukan persetujuan Presiden.

Dalam content masalah ini, komitmen memberantas korupsi harus dinomorsatukan ketimbang gengsi MA. Toh seagung-agungnya hakim juga manusia. Sikap kekanak-kanakan MA hanya mengikis kepercayaan masyarakat yang pesimistis akan gerakan pemberantasan korupsi. n

Nostalgia Sang Geisha, tanpa Kegetiran

2006-02-11T17:10:00.000+07:00

Memoirs of a Geisha Novel Memoirs of a Geisha karya Arthur Golden diangkat menjadi sebuah film oleh Rob Marshall. Ada keinginan untuk membuat sebuah paspor yang mengirim penonton kepada eksotisme, keindahan visual, dan erotisisme dunia geisha. Apa yang membedakan geisha dengan kultur harem? Siapakah para geisha? Dan mampukah sutradara Rob Marshall menampilkan dunia geisha yang paradoksikal, yang penuh dengan kemewahan dan bunga namun hampir tanpa pilihan hidup? tulisan ini ditulis Seno Joko Suyono, gua berharap bagi siapa aja yang pernah baca novelnya mau mendikusikan film ini. terus kalo ada yang mau mengkritisi tulisan ini juga oke...

”Sentuhkan kakimu seolah tanpa se-ngaja.”

Dimulailah persiapan magang itu. Sang geisha senior bernama Mameha (Michelle Yeoh) memberikan serangkai-an trik kepada Nitta Sayuri (Ziyi Zhang), muridnya, yang akan digosoknya menjadi bintang segala geisha. Ini trik untuk menaklukkan laki-laki. Di tempat minum, tatkala para lelaki terhormat berkumpul, seorang geisha harus menguasai jurus-jurus ele-gan menuangkan sake atau teh. Ada cara memegang poci sedemikian rupa sehingga kimono tersibak memper-lihatkan lengan sebelah dalam yang mulus. Ada teknik menyenggolkan kaki sehingga tamu merasakan sedikit getar kehalusannya.

Telah lama Hollywood terpikat oleh erotisisme dari Timur. Geisha memberi daya fantasi sensuali-tas se-perti harem. Mengetahui berbagai rahasia di b-alik sosok berkimono itu adalah sebuah obsesi, sama seper-ti obsesi mengetahui sensasi seks apa saja di ka-wasan terlarang tempat tinggal para perempuan sultan yang dijaga para budak kasim itu. Sementara samurai—dunia Jepang yang jantan—telah dieksplo-rasi habis-habisan oleh Hollywood, dunia kelembut-an geisha masih tersembunyi.

Terbitnya novel Arthur Golden, Memoirs of a Geisha (1997), yang menguak kehidupan geisha secara detail, agaknya memberi kesempatan untuk itu. Dreamwork Pictures, yang dipimpin oleh Steven Spielberg, bergandengan tangan dengan sutradara film Chicago, Rob Marshall. Marshall mengaku sebagai penggemar film klasik yang ”mampu membawa saya ke dunia misteri” seperti karya-karya David Lean. Karena itu, ketika ia ditawar produser untuk menangani film ini, Marshall tidak berpikir panjang lagi menyetujuinya dan langsung mengumpulkan timnya yang dulu mendukungnya dalam film Chicago. Sinematografer Dion Bebe, koreografer Denise Faye, dan beberapa tambahan seperti ahli geisha Liza Dalby dan penulis skenario andal Robin Swicord dan Doug Wright. Mimpi Marshall untuk bisa menyutradarai pemain internasional Gong Li, Ziyi Zhang, dan Michelle Yeoh serta Ken Watanabe juga terwujud.

Hal yang paling utama adalah: bagaimana menafsirkan buku yang sudah dua tahun menjadi buku terlaris di AS itu sebagai film yang menarik dan magnetik? Marshall tak ingin menghilangkan tema utama buku Golden yang menggairahkan perhatian pembaca, yakni kisah tentang tradisi mizuage, sebuah cerita dari Jepang era lampau tentang bagaimana kepe-ra-wanan seorang yang magang geisha dijual kepada penawar tertinggi.

Film Memoirs of a Geisha bercerita tentang Ni-t-ta Sayuri, seorang geisha di Gion, Kyoto, yang pada usianya ke-15 di tahun 1935 melepas keperawanannya seharga 11.500 yen, jumlah tertinggi yang pernah dibayarkan untuk mizuage. Unsur inilah rupanya yang tak pelak membuat novel Arthur Golden sukses besar. Sebetulnya, sebelumnya telah ada novel se-putar geisha seperti roman indah Yasunari Kawabata berjudul Yukini (diterjemahkan oleh Ajip Ro-sidi: Daerah Salju). Novel Kawabata ini bercerita te-ntang seorang lelaki dari Tokyo yang berkunjung ke da-e-rah bagian utara Pulau Honshu, yang pada musim di-ngin selalu tertutup salju. Angin dingin senantiasa me-nerjang daerah itu. Dan dalam kebekuan, ia bertemu dengan seorang geisha lokal. Gerak-geriknya yang lembut dan sopan tapi menggetarkan hati memikat laki-laki itu.

Setting cerita Arthur Golden adalah daerah Gion, Kyoto, lantaran tempat ini syahdan terkenal seba-gai kawasan penghasil geisha terkemuka di Jepang. Tem-pat-tempat minum eksklusif di Gion menjadi dae-ra-h tujuan para lelaki untuk berpesta. Arthur G-ol-d-en membangun kisahnya bertolak dari informasi mantan seorang geisha paling top di Gion bernama Mineko Iwasaki. Umur lima tahun, Iwasaki telah dididik di okiya—rumah geisha—dan magang geisha pada umur 15 tahun. Ia mengundurkan diri dari geisha di puncak kariernya pada usia 29 tahun.

Tak lama setelah muncul novel Memoirs of a Geisha, Iwasaki menggugat Golden. Sayuri, tokoh utama novel (dimainkan oleh Ziyi Zhang), jelas mengambil kisah suka-duka hidupnya. Yang paling kontroversial, Iwasaki mengatakan banyak hal kurang akurat di novel Golden, termasuk persoalan mizuage. Menurut Iwasaki, dirinya tak pernah melakukan mizuage. Bahkan tradisi mizuage dinyatakan Iwasaki tidak ada di Gion. Geisha di Kyoto menurut dia lain de-ngan di Tokyo. Tahun 2003 Iwasaki menulis otobiografi, Geisha of Gion, untuk melawan novel Golden. Buku ini berisi kegiatannya selama menjadi geisha.

Spielberg agaknya tak menggunakan bahan protes Iwasaki ini. Dalam film ini persoalan mizuage tetap menjadi inti cerita. Film mengisahkan perjalanan Sayuri dari kecil, yang dididik untuk kelak disiapkan untuk ”dipetik”.

”Kamu bukan pelacur, tapi seniman,” kata Ma-meha, sang mentor. Suku kata gei dalam geisha ber-arti seni. Selama bertahun-tahun seorang calon geisha digembleng untuk memiliki keterampilan tinggi dalam menari, memainkan tsutsumi—gendang kecil—memetik shamisen, memiliki keahlian kaligrafi, dan mengetahui seluk-beluk upacara minum teh. Masa-masa pendidikan itu ibarat kepompong yang menyiap-kan ulat menjadi kupu-kupu. Mereka yang tak berbakat akan terpental.

Geisha juga adalah wakil terdepan dari dunia cita rasa. Pada saat di Jepang kimono menjadi satu-satunya gaun perempuan, gaya berpakaian geisha adalah pelopor tren. Pada geisha terletak seluruh keanggun-an, keeleganan. Meskipun film ini tak bisa se-ri-nci penggambaran Golden dalam menampilkan ba-gaimana cara berbusana para geisha, akan dapat di-saksikan bagaimana dari konde sampai kimono geisha berbeda dengan perempuan biasa. Motifnya, warna-warnanya lebih cerah. Obi—ikat pinggang kimono yang agak tebal—milik para geisha magang, misalnya, mempunyai ujung menggantung nyaris menyentuh lantai.

Gabungan cita rasa dan keahlian seni ini yang mem-bedakan mana geisha top dan murahan. Semakin tinggi kemampuannya, semakin sang geisha menjaga image dirinya dan mereka tak mudah dibeli begitu saja. Geisha senior akan membimbing sang geisha magang agar ia selalu menjaga dunia penampilannya. Bagai seorang kakak, ia membawa sang yunior keli-ling berbagai perjamuan, pesta, menonton drama kabuki, tamasya, agar wajahnya dapat dikenal oleh para pelanggan kaya. Di situlah ia belajar saling berkompetisi dengan geisha lain. Sebuah kehidupan keras tempat sesama geisha bisa saling menjatuhkan.

”Geisha sejati tidak akan pernah mengotori reputasinya dengan membuat dirinya bisa disewa laki-la-ki dengan tarif per malam,” kata Sayuri dalam no-vel. ”Geisha kelas bawah bisa saja bersedia melayani tawaran semacam ini. Perempuan seperti ini bisa saja menyebut dirinya geisha, tetapi kurasa kau harus melihat bagaimana dia menari, seberapa baik dia bisa memetik shamisen, sebelum kau memutuskan apakah dia geisha sebenarnya.” ***

Erotisisme memang tak terelakkan menjadi bagian yang melekat pada dunia geisha. Pada zaman Edo atau zaman Tokugawa (1600-1868), saat Jepang tertutup dari dunia luar, dunia kesenian tumbuh berkembang. Gulat dan geisha sering menjadi obyek gambar Ukiyo-e—kerajinan cetak saring atau cukil kayu—yang sangat populer. Imajinasi erotik—dunia hasrat yang paling liar dari geisha— sering diungkap dalam seni kerajinan massal.

Seorang geisha tak pernah menikah. Dalam hidupnya, seorang geisha akan mencari seorang danna, laki-laki yang nanti akan membiayai hidup dan ke-mewahannya. Para geisha terpandang memiliki danna dari kalangan pengusaha berpengaruh sampai jenderal-jenderal. Saat peralihan politik dari zaman Tokugawa ke Meiji, banyak geisha dekat dengan para tokoh. Saat itu berbagai rencana revolusi atau kerusuhan selalu disusun di tea house. Geisha dihargai karena dianggap bisa menyimpan rahasia pembicara-an-pembicaraan penting itu. Geisha, karena itu, bisa banyak memiliki kedekatan dengan para tokoh.

”Aku tak akan berpura-pura seorang geisha tak pernah menyerah sukarela kepada laki-laki yang dianggapnya menarik. Geisha juga punya kerinduan seperti halnya manusia biasa. Geisha yang mengambil risiko semacam itu hanya bisa berharap dia tidak akan ketahuan,” tutur Sayuri.

Dalam Memoirs of a Geisha, diceritakan Sayuri ja-tuh cinta pada Iwamura Ken, pendiri Iwamura Electric, yang membelikannya es krim di tepi Sungai Shirakawa saat ia kecil. Sayuri dipersiapkan menjadi danna Nobbu Toshikazu, Presiden Direktur Iwamura Electric, sahabat akrab Iwamura, tapi hati kecilnya memberontak. Setting novel adalah tahun 1930-1945 saat Jepang dilanda malaise.

Saat itu terjadi perubahan besar. Citra geisha lambat-laun mengalami degradasi. Setelah pe-rang, b-anyak geisha kehilangan patron, terusir dari rumah-ru-mah mewah. Pelacur atau hostes di bar menya-mar se-bagai geisha. Para tentara GI Amerika yang menduduki di Jepang sedikit-banyak memberi andil pada perubahan cara pandang ini, karena mereka semata-mata menempatkan geisha sebagai obyek sek-sual. Mereka membayangkan geisha sebagai semacam h-arem.

Dalam film dikisahkan, selama masa perang Sayuri sempat diungsikan di pedesaan. Ia menjadi pe-rempu-an petani biasa. Tangannya yang lentik berubah kasar. Namun, ketika perang selesai, ia balik sebagai gei-sha. Di tengah kondisi yang berbeda, ia tetap menampilkan citranya sebagai geisha yang elegan. Sa-yuri ingin ditampilkan oleh Arthur Golden sebagai so-sok geisha sejati. Sebagai last geisha, seorang geisha yang bertahan dalam perubahan.

Itu akan berbeda sekali, misalnya, kalau kita me-nonton panorama geisha dalam film kontroversi-al su-tradara Jepang, Nagisa Oshima, In the Realm of -Senses, produksi tahun 1976. Film ini awalnya di-ce-kal, dilarang beredar di Jepang sendiri. Film ini ber-tolak dari sebuah kisah nyata pada tahun 1930-an. Bertempat di sebuah kawasan distrik militer di Tokyo, tempat para mantan geisha menggelandang di jalanan. Film berkisah tentang hubungan antara seorang laki-laki bernama Kichi dan pelacur bernama Sada.

Sehari-hari mereka melakukan seks tiada henti. Film memperlihatkan keintiman itu secara eksplisit, inci demi inci. Keduanya tak dapat menyetop kegiat-an itu. Mereka lalu jam demi jam melakukan eksperimen genital yang sangat vulgar. Pernah sekali waktu mereka bersanggama diiringi permainan shamisen yang dimainkan seorang geisha tua dan gemuk. Atas permintaan Sada, Kichi kemudian juga ”menimpa” geisha itu. Eksperimen tubuh ini makin lama makin menjadi eksperimen yang sakit. Sampai akhirnya eks-perimen berujung pada destruksi. Karena begitu posesif dan takut Kichi bakal dimiliki wanita lain, ak-hirnya, setelah sebuah sanggama, Sada memotong penis Kichi. Kichi mati. Sada kemudian berkeliling ke seluruh Tokyo sambil membawa potongan penis itu sebelum akhirnya ditangkap.

Kita juga bisa membandingkan film Hareem karya Ferzan Ozpetek (2003), yang pernah menjadi nomine dalam Festival Film Cannes. Film ini mengambil setting masa-masa menjelang dan sesudah runtuhnya Kesultanan Ottoman, Turki. Isi Hareem diperli-hatkan penuh dengan ratusan perempuan cantik dan se-lir sultan yang sebagian adalah keturunan E-ropa. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah merawat tubuh,- mandi, berendam berjam-jam dengan diba-ntu bebe-rapa pelayan, telanjang bulat dipijit, dibelai dengan minyak wangi oleh para budak kasim yang berotot. Mereka memanjakan tubuh dengan segala kemewah-an. Mereka berusaha terus mempercantik, meng-halus-kan, bersaing satu sama lain untuk memperebutkan kesempatan agar mereka bisa dipilih sultan untuk menghasilkan anak.

Bila kita misalnya sekarang ke Istana Topkapi, Istam-bul—bekas is-tana dinasti Ottoman yang berhek-tare-hektare itu—kompleks harem masih terjaga de-ngan rapi, meski tak lagi berfungsi. Kita bisa melihat kamar dan ruang-ruang luks bekas selir itu, mulai- kamar mandi, kamar tidur, sampai kolam-kolam be-rendam. Bila memasuki bekas kawasan lain istana,- misalnya tempat pribadi sultan menyimpan barang-barang yang dipercaya milik Nabi Muhammad, se-perti pedang atau helai rambut nabi, pengunjung bo-leh membawa guide dari luar. Tapi, untuk memasuki r-uangan bekas harem ini—seperti yang pernah dilakukan Tempo dalam sebuah perjalanan—pe-ngunjung harus membayar guide khusus dari istana. Tampaknya, itu untuk menghindari timbulnya informasi-informasi berbau erotis.

Film karya Ferzan membuka mata kita bahwa pe-rempuan-perempuan harem, yang pada zaman Otoman menjadi bagian istimewa kerajaan, pada era Tur-ki mengalami perubah-an sosial akibat perubahan kerajaan yang menjadi republik. Mereka tercerai-berai. Ketika istana diserbu, mereka lalu telantar. Kemudian ba-nyak yang hidup susah. Terbiasa seha-ri-hari hidup dalam kenikmatan cita rasa, mereka ke-mudian menjadi bukan siapa-siapa. Tak ada yang ingat lagi siapa me-reka. Hal yang getir seperti ini tak dapat dibidik oleh Memoirs of a Geisha.

Di akhir cerita, dalam novel (meski tak ada di film), hidup Sayuri berakhir di New York. Ia dibawa oleh sang danna, Iwamura, ke New York. Mulanya ia menyangka tak bakal betah, kesepian, dan asing. Tapi, dalam waktu singkat, New York dirasakannya seba-gai kota menggairahkan. Sayuri kemudian merasa-kan New York seperti rumahnya sendiri.

Di dalam novel dan film, kisah Sayuri adalah kisah Cinderella.

TDL, Harusnya Lebih Murah

2006-02-03T01:09:00.000+07:00

polemik Sebagai perusahaan yang memonopoli setrum negara, memang aneh jika Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu merugi. Kali ini kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) penyebabnya. Dengan alasan 30 persen pembangkit PLN masih bergantung pada Solar, yang sepuluh kali lipat lebih mahal ketimbang gas. Tarif dasar listrik diusulkan naik. Alasannya juga sederhana, untuk menyesuikan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Dengan alasan sederhana itulah PLN mengKlaim membutuhkan subsidi Rp 38 triliun. sedangkan dana yang direstui pemerintah hanya Rp 17 Truliun, sehingga terjadi selisih Rp 21 miliar, pejabat pemerintah bermental pengusaha langsung melempar beban ini kepada penguna melalui kenaikan tarif listrik. Pembahasanpun seru di DPR, kendati hanya menjadi debat kusir, Komisi VII meminta agar lebih dulu dilakukan hitung-hitungan biaya pokok produksi listrik sebelum ditetapkan persentase kenaikan tarif. Sedang Para pejabat Kantor menteri koordinator perekonomian merasa perlu menaikan tarif listrik 18,4 persen dan 48,3 persen bahkan ada kemungkinan 100 persen. Skenario pemerintah dan DPR menjadikan masalah ini sebagai hitung-hitungan yang bermuara pada kenaikan tarif listrik yang kemudian dibebankan kepada rakyat. Kali ini pengamat berkomentar, "Dari dulu data PLN banyak Ngaconya" ujar ekonom Faisal Basri. yang diperkuat oleh Fabby Tumiwa koordinator Working Group Power Sector restructuring, kelompok yang memantau bisnis listrik. "tidak ketahuan biaya apa saja yang dibebankan ke dalam perhitungan biaya produksi" Ujar Febby. (majalah Tempo, 5 Februari 2006). Terkesan masalah diatas menjadi terkotak-kotak dan membinggungkan. Yang harus dipahami adalah Kenaikan tarif listrik dapat membuat nilai jual dan nilai beli tidak setabil. Seperti naiknya harga BBM akhir tahun lalu, laju inflasi meroket hingga 18 persen. Tidak hanya itu, para industri akan terancam gulung tikar karna tingkat konsumsi masyarakat akan menurun, hingga tak sebanding dengan ongkos produksi yang membengkak. Hal ini akan menyebabkan PHK masal. Dan bukan tidak mungkin dapat menyebabkan krisis ekonomi. Jika memang harus hitung-hitungan, Rp 38 triliun yang dibutuhkan PLN untuk menutupi kerugian oprasionalnya tahun ini. tidak harus dibebankan kepada masyarakat, karna subsidi itu sudah mencakup perubahan pembangkit yang mengunakan BBM 30 persen tahun lalu ditekan menjadi 8 persen tahun depan, yaitu melalui peningkatan pengunaan gas, batu bara dan panas bumi sebagai sumber energi. Dari segi ongkos perubahan ini tentu saja akan memberi perubahan yang luar biasa di PLN sendiri. Artinya tarif dasar tahun depan akan lebih murah. Dan juga artinya jika perbankan memberikan kucuran dana kepada PLN, dengan selisih keuntungan pengunaan pembangkit, antara BBM dan gas maka pengembaliannya tidak akan lama. Lalu alasan apa yang bisa menaikan tarif listrik jika kedepan PLN akan untung sembilan kali lipat.seharusnya lebih murah d perlu ada sumber lain untuk menutupi selisih Rp 21 triliun tersebut. Dengan demikian kita berinvestasi tanpa harus *Aktivis UKPM Teknokra

Cover Buku Pramoedya Ananta Toer

2006-01-11T20:31:00.000+07:00

Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca adalah seri Teteralogi Pramoedya Ananta Toer. Saya belum memiliki sampul buku Rumah Kaca. Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Buku pertama dari tetralogi populer karya Pramoedya. Baru diterbitkan kembali oleh Lentera setelah lama menghilang

"Anak Semua Bangsa" Penerbit:Hasta Mitra Deskripsi: Buku ke-2 dari tetralogi populer karya Pramoedya.

"Jejak Langkah" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Buku ke-3 dari tetralogi populer karya Pramoedya. "Rumah Kaca" (Cover Kosong ) Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Buku ke-4 (terakhir) dari tetralogi populer karya Pramoedya

"Arus Balik" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Sebuah epos pasca kejayaan Nusantara di awal abad 16.

"Gadis Pantai" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta MitraDeskripsi Diskripsi: Siapa yang udah baca...Diisi

Cerita Dari Digul' Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Diskripsi: Tolong di bantu. 'Cerita Dari Digul'

"Nyayi Sunyi Seorang Bisu" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi; sebuah jabaran komunikasi Inter-personal Pram di pulau buru, yang dituangkan dalam cuplikan cerita yang mendalam.

"Mangir" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Sopo seng uwes boco...Hayoo di isi.

"Laras Sati" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Isi geah, yang udah baca....

"Cerita Calon Arang" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Sebuah dongeng yang tidak cocok dibaca anak kecil, tapi juga tidak berguna dibaca manula, Pram mendongeng kisah penyihir hitamyang sangat kontektual dengan manusia jawa.

'Pangil Aku Kartini' Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Dalam beberapa kali wawancara, pram tidak bisa menyimpan kekagumannya kepada sang ibu, buku ini mengupas sikap wanita, dengan menampilkan kisah nyata pram.

]

"Arok Dedes" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Begitu berapinya Pram, ketika mengunakan sejarah Ken Arok, mengiring pembaca agar kritis melihat lengsernya Sukarno yang digantikan Suharto.

"Cerita Dari Blora" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Terima Kasih...

"Korupsi" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi:--

'Cerita Dari Jakarta" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra Deskripsi: Belum Baca boo..

'Percikan Revolusi Subuh' Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra

'Menggelinding 1" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Buku ini dihadirkan untuk menjadi kilas balik proses kepengarangan Pram yang panjang selama rentang 1947 - 1956. Terdiri dari esai, sajak, cerita serta tulisan lainnya lengkap dengan komedi dan tragedinya. Cetakan terbaru (2005)

'Mereka Yang Dilumpuhkan' Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra

'Perburuan' Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Hasta Mitra

'Tempo Doeloe' Pengarang Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Dipanatara Deskripsi: Buku ini merupakan antologi sastra pra-Indonesia yang ditulis oleh empat penulis dengan delapan cerita : F. Wiggers (Dari Boedak Sampe Djadi Radja), Tio Ie Soei (Peter Elberveld), F.D.J Pangemanan (Tjerita Rossina dan Tjerita Si Tjonat), G. Francis (Tjerita Njai Dasima), dan H. Kommer (Tjerita Kong Hong Nio dan Tjerita Nji Paina).

'Realisme Sosialis' Pengarang Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Realisme-Sosialis yang terbungkus oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), selama ini menjadi titik sengketa yang tak ada habis-putusnya. Tapi sayang sengketa itu berlangsung tanpa ada referensi yang memadai yang menjelaskan hal-ihwal apa itu realisme-sosialis. Kerap ejekan dan hinaan itu hanya didasarkan pada dugaan bahwa realisme-sosialis identik dengan PKI. Pramoedya dlam buku ini mencatat poin-poin penting ihwal sastra bergenre realisme-sosialis disertai dengan paruh-paruh perkembangan sejarah sastra Indonesia secara menarik dan memikat.

'Di Tepi Kali Bekasi' Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Lewat novel ini Pramoedya ingin menjungkirkan cara pendang konvensional dalam melihat wacana sejarah revolusi Republik yang selalu menempatkan militer dan para jendralnya sebagai kubu heroik dan pahlawan. Adapun tokoh-tokoh anonim yang tak memiliki aksesibilitas ke penulisan sejarah Istana, tersingkir dan lenyap. Pram berusaha menempatkan tokoh-tokoh anonim ini sedemikian rupa di tempatnya yang layak. Cetakan terbaru (2005)

'Kembali Pada Cinta Kasihmu' Pengarang: Leo Tolstoy alih bahasa : Pramoedya Penerbit: Lentera Deskripsi: Terjemahan novel pendek Leo Tolstoy (1828-1910), sastrawan Rusia yang amat dihormati dunia. Cetakan terbaru (2005).

'Tikus dan Manusia' Pengarang: John Steinbeck Alih Bahasa : Pramoedya Penerbit: Lentera Deskripsi: John Steinbeck (1902 - 1968) dikenal dunia sebagai seorang pengarang humanis yang setia mengungkap persoalan-persoalan getir kemanusiaan dalam karya-karyanya. Dalam novel pendek dengan judul asli : Of Mice and Man (1937) yang diterjemah kan oleh Pramoedya ini, John Steinbeck berkisah tentang persahabatan dua manusia gembel : George dan Lennie- sesosok lelaki bertubuh raksasa, tapi dengan otak seorang bocah.

"Jalan Raya Pos, Jalan Daendels" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Karya terbaru Pramoedya, menuturkan sisi paling kelam pembangunan jalan yang beraspalkan darah dan air mata manusia Pribumi. Kisah pembangunan Jalan Raya Pos atau yang lebih dikenal dengan jalan Daendels, jalan yang membentang 1000 kilometer sepanjang utara Jawa, dari Anyer sampai Panarukan.

"Bukan Pasar Malam" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Roman ini berlangsung dalam satu putaran perjalanan seorang anak revolusi yang pulang kampung karena ayahandanya jatuh sakit. Dari seputar perjalanan itu, terungkap beberapa potong puing gejolak hati yang tak pernah teranggap dalam gebyar-gebyar revolusi. Cetakan terbaru (2005)

"Sekali Peristiwa di Banten Selatan" Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Novel ini merupakan hasil reportase singkat Pramoedya di wilayah Banten selatan yang subur tapi rentan dengan penjarahan dan pembunuhan. Cetakan terbaru (2005).

"Midah Simanis Bergigi Emas"

Pengarang: Pramoedya Ananta Toer Penerbit: Lentera Deskripsi: Midah, pada awalnya berasal dari keluarga terpandang dan beragama. Karena ketidak adilan dalam rumah, ia memilih kabur dan terempas di tengah jalanan tahun 50-1n yang ganas. Ia tampil sebagai orang yang tak mudah menyerah dengan nasib hidup, walaupun ia hanya seorang penyanyi dengan panggilan "si manis bergigi emas" dalam kelompok pengamen keliling dari satu resto ke resto, bahkan dari pintu ke pintu rumah warga. Cetakan terbaru (2005)

Kilas 2005

2005-12-31T17:35:00.000+07:00

Lembaran Baru Dua Seteru

Rujuk yang layak dikenang itu diikrarkan di Helsinki, ibu negeri Finlandia. Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah RI bersepakat menandatangani nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005. Delegasi Indonesia diwakili oleh, antara lain, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Mewakili GAM, hadirlah Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Bakhtiar Abdullah—juru bicara GAM di Swedia. Martti Ahtisaari, bekas Presiden Finlandia, turut menyaksikan momen yang amat bersejarah itu.

Martti berperan sebagai ”wasit” selama lima kali putaran dialog damai hingga tercapainya kesepakatan Helsinki. Nota kesepahaman itu berisi pengakuan atas hak Aceh untuk menggunakan simbol-simbol daerah seperti bendera, lambang, dan lagu. Selain itu, setiap kebijakan RI tentang Aceh akan dikonsultasikan dengan legislatif Aceh. Sebagai imbalan, GAM membubarkan pasukan militernya dan melucuti senjatanya dalam kurun waktu 15 September - 31 Desember 2005. Proses ini diawasi oleh Aceh Monitoring Mission, sebuah lembaga bentukan Uni Eropa dan ASEAN untuk membantu proses perdamaian. Konflik bersenjata yang mendera rakyat Aceh selama 30 tahun berakhirlah sudah.

Bredel Ahmadiyah

Jemaah Ahmadiyah Indonesia, diserbu sekelompok massa di Kampus Mubarok di Parung, Bogor, pada Juli lalu. Massa yang dipimpin Abdurahman Asegaf itu berhasil menutup kantor pusat Ahmadiyah, yang sekaligus sebagai tempat pendidikan para calon dai Ahmadiyah itu.

Sejak itu kekerasan merembet ke berbagai daerah. Di Cianjur, Jawa Barat, tiga kampung pengikut Ahmadiyah diserang. Puluhan rumah dan enam masjid rusak. Di Kabupaten Kuningan, Garut, dan Tasikmalaya, Ahmadiyah juga dilarang.

Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. ”Orang Islam yang mengikutinya adalah murtad dan keluar dari Islam,” kata Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun, Majelis Ulama juga mengecam kekerasan yang dilakukan massa terhadap pengikut Ahmadiyah. Menurut Abdurrahman Wahid, bekas Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, fatwa MUI tersebut dinilai memicu konflik antar-pemeluk agama.

Merasa tak terlindungi, pada November lalu pengurus Ahmadiyah melaporkan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB. ”Biar dunia tahu kejadian di sini,” kata Mubarok, salah seorang pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Nyaris Perang di Ambalat

Setelah berseteru soal Sipadan-Ligitan pada 2002, hubungan Indonesia dan Malaysia memanas kembali pada awal Maret lalu. Pangkal masalah adalah klaim Malaysia atas Blok Ambalat di Kalimantan Timur. Malaysia secara sepihak memberikan konsesi eksplorasi kawasan kaya minyak itu kepada Shell, sebuah perusahaan minyak Belanda. Padahal, Indonesia telah memberikan konsesi serupa kepada Unocal—perusahaan Amerika—serta ENI, perusahaan minyak asal Italia.

Pertikaian kian panas setelah kapal perang kedua negara sliwar-sliwer di perairan Ambalat. Malaysia getol mengganggu proses pembangunan menara suar di kawasan Karang Unarang, titik terluar Indonesia, setelah lepasnya Sipadan-Ligitan.

Bahkan nyaris terjadi baku tembak saat kapal perang Malaysia menyenggol kapal perang Indonesia. Di Tanah Air, tindak-tanduk Malaysia memicu bangkitnya seruan ”Ganyang Malaysia”. Ribuan orang berdemo, meminta dikirim ke Ambalat. Pulau kecil itu adalah satu dari 92 pulau terluar Indonesia yang tersebar di 19 provinsi.

Musim Calo di Senayan

Tak hanya di terminal, di gedung DPR pun calo bisa beraksi. Mereka adalah para wakil rakyat yang menjadi broker cairnya anggaran. Darus Agap, anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, yang mula mengungkap hal ini.

Dalam rapat paripurna DPR Agustus lalu, Darus membeberkan bahwa ada rekan-rekannya yang bertindak sebagai calo pencairan anggaran dana pascabencana alam ke beberapa kabupaten. Menurut dia, para calo itu sukses mencicipi komisi miliaran rupiah. Alhasil, dana pascabencana senilai Rp 633 miliar bisa ciut menjadi Rp 609 miliar. Sekitar Rp 24 miliar jadi bancakan para calo dan jaringannya.

Para calo ternyata memiliki sarana pendukung lengkap. Mereka punya sekretariat, juga jaringan, yang tersebar dari staf ahli, sekretaris, hingga teman anggota (DPR). Soal ini akhirnya sampai ke meja Badan Kehormatan. Sayang, Badan Kehormatan hanya bisa menegur. Mereka tak punya cukup kuasa untuk memecat para wakil rakyat yang nakal itu.

Riuh Rakyat Memilih

Nurmahmudi Ismail harus menunggu enam bulan untuk memastikan apakah dia akan dilantik jadi Wali Kota Depok atau tidak. Kendati unggul dalam pemilihan kepala daerah 26 Juni silam, kemenangannya dibatalkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Baru Jumat dua pekan lalu, bekas Menteri Kehutanan ini mendapatkan kepastian Mahkamah Agung memenangkan dirinya.

Kasus Depok merupakan salah satu penyimpangan dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang dimulai 1 Juni lalu. Pemilihan pertama dilaksanakan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sampai Desember, pemilihan sudah dilaksanakan di 231 kota, kabupaten, dan provinsi. Tahun depan, masih 200 daerah lagi menyusul. Bisa dibilang hampir semuanya berlangsung mulus.

Setelah pemilihan presiden langsung tahun lalu, pemilihan langsung kepala daerah sepanjang tahun ini merupakan lompatan panjang dalam sejarah Republik Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya kepala daerah dipilih melalui bilik-bilik suara dan bukan ditentukan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tak mengherankan jika hasilnya tak selalu sama. Di Sulawesi Utara, misalnya, Golkar mendominasi kursi-kursi di DPRD. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah, banyak calon Golkar yang mesti ”lempar handuk”, termasuk dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Yang penting, dalam ratusan proses pemilihan, hampir tak ada gejolak yang berlebihan.

Petaka Mandala di Medan

Pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Polonia, Medan, 5 September 2005. Dalam musibah ini, 143 jiwa tewas, termasuk Gubernur Sumatera Utara H.T. Rizal Nurdin, mantan gubernur yang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sum-Ut Raja Inal Siregar, dan Abdul Halim Harahap, anggota DPD RI.

Pesawat dengan nomor penerbangan RI-091 yang membawa 112 orang itu gagal take-off. Seperti keberatan beban, pesawat menabrak pagar pembatas dan menerobos ke jalan raya yang padat kendaraan. Ledakan dahsyat terjadi. Serpihan pesawat menghantam ruko di sepanjang Jalan Jamin Ginting hingga radius satu kilometer. Korban pun berjatuhan.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sehari kemudian, menyatakan kecelakaan diakibatkan pesawat gagal terbang. Penyebab gagal terbang bermacam-macam: kerusakan mesin, atau kebocoran bahan bakar. Sementara itu, berdasar manifes penerbangan, saat itu pesawat membawa muatan sebanyak 51.960 kg. Batas maksimumnya adalah 52.000 kg.

Kocok Ulang Kabinet

Kabinet Indonesia Bersatu akhirnya sebagian dirombak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkannya di Yogyakarta pada Senin malam, 5 Desember 2005. Ada enam posisi menteri yang berubah. Ada pendatang baru, ada yang pergi, ada pula yang sekadar digeser ke pos lain.

Boediono, Erman Soeparno, dan Paskah Suzetta adalah pendatang baru itu. Boediono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Dia menggantikan Aburizal Bakrie, yang menempati posisi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat—menggeser Alwi Shihab yang dikeluarkan dari kabinet.

Posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijabat Erman, menggantikan Fahmi Idris, yang mendapat posisi baru sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Andung Nitimiharja, yang tak lagi dipakai. Sedangkan Paskah sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Paskah menggantikan Sri Mulyani, yang mengisi jabatan peninggalan Jusuf Anwar, Menteri Keuangan.

Kenaikan yang Simpang-Siur

Usul kenaikan anggaran kepresidenan dan wakil presiden, termasuk gaji presiden dan wakil presiden, banyak mendapat sorotan. Rencana itu tertuang dalam RAPBN tahun 2006 dan telah dibahas pada Oktober silam.

Dalam rancangan itu disebutkan kenaikan anggaran kepresidenan yang semula sebesar Rp 727 miliar pada tahun 2005, direncanakan menjadi Rp 1,147 triliun tahun 2006. Adapun anggaran untuk wakil presiden meningkat dari Rp 72 miliar menjadi Rp 179 miliar. Kabarnya, Presiden Yudhoyono sendiri cukup kaget mengetahui isi rancangan tersebut.

Anggota Panitia Anggaran, Sayuti Asyathri, mengatakan kenaikan itu terjadi karena adanya gaji ke-13 untuk semua pegawai negeri tahun depan, dan dana tambahan Rp 4 miliar untuk tambahan gaji pegawai dan semua unsur dalam rumah tangga kepresidenan, termasuk presiden.

Pada 30 November, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kenaikan gaji tersebut. Namun tak sampai dua pekan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menjelaskan bahwa rancangan tersebut tetap sebagaimana yang pernah dibahas pada Oktober silam dan belum ada pembatalan.

Jika gaji presiden masih sesuai dengan ketentuan sekarang, berarti masih Rp 62.497.800 setiap bulannya, setelah dipotong pajak penghasilan dan potongan wajib Rp 22.576.556.

Akhir kisah dr bom

Perburuan selama tiga tahun itu berakhir di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Villa Flamboyan, Batu, Jawa Timur. Di rumah itulah, 9 November lalu, buron kelas wahid Doktor Azahari Husein disergap polisi. Azahari tewas ditembus peluru. Ikut pula tewas Arman alias Agus Puryanto, seorang anak buahnya.

Nama ahli peracik bom ini mencuat setelah dinyatakan sebagai aktor utama di balik peledakan bom Bali pada Oktober 2002. Saat itu, 202 jiwa tewas dalam sekejap. Sejak itu Azahari dan Noor Din M. Top menjadi buruan polisi di berbagai tempat di Indonesia.

Di tengah perburuan itu, duet Malaysia ini masih sempat menebar maut: bom Hotel Marriott (2003), bom Kedutaan Besar Australia (2004), bom Bali II (2005). Korban jiwa dari kalangan rakyat biasa kembali berjatuhan. Sejumlah orang ditangkap tapi harus dilepas lagi karena hanya mirip wajah. Di Bandung, polisi sempat mengurung persembunyian mereka, tapi keduanya lolos bagai belut.

Lalu, datanglah hari nahas itu. Detasemen 88 berhasil mencokok orang dekat Azahari yang lalu membocorkan informasi posisi sang demolition man. Pengepungan dilakukan. Baku tembak pecah. Azahari tewas bersama seluruh informasi yang dimilikinya. Tapi, Noor Din M. Top masih bebas berkeliaran hingga kini.

Bali Meledak Lagi

Sabtu, 1 Oktober silam, malam belum mencapai puncaknya ketika sejumlah bom meledak di tiga lokasi berbeda di Bali. Di R.Aja’s Bar, Kuta, bom menewaskan enam orang. Di Restoran Menega dan Kafe Nyoman, keduanya di Jimbaran, korban meninggal mencapai 16 orang. Puluhan yang lain luka-luka.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah bukti penting. Dompet berisi sandi pengeboman, panduan mematikan dan menghidupkan alarm, potongan ransel yang dirancang khusus untuk aksi pengeboman. Juga, tiga potongan kepala. Polisi sempat sulit mendapatkan identitas ketiga kepala yang diduga milik pelaku meskipun sudah menyebarkan gambarnya melalui media massa.

Baru pada pekan pertama November, polisi mengetahui identitas tiga kepala tersebut. Dalam penggerebekan salah satu persembunyian Noor Din M. Top—salah satu buron terorisme Indonesia—di Semarang, polisi menemukan rekaman video. Dalam rekaman itulah kemudian diketahui tiga kepala itu masing-masing milik Misno, Salik Firdaus, dan Aip Hidayat.

Meski tak sedahsyat tragedi tahun 2002, bom kali ini kembali menguak luka yang sebenarnya hampir sembuh. Jumlah kunjungan wisatawan asing sebetulnya sudah kembali meningkat. Pasar wisata mulai pulih. Tapi pengeboman ini sekali lagi meruntuhkan Bali. Kunjungan wisatawan asing ke Bali yang ditargetkan 1,7 juta pada tahun ini hanya tercapai 1,3 juta orang.

Suber: Majalah Tempo

Kemerdekaan Pers dan Komitmen Elit Politik

2005-11-29T01:22:00.000+07:00

Saat membicarakan kemerdekaan pers, ucapan salah seorang pemikir dan bapak bangsa Amerika Serikat, Thomas Jefferson seringkali muncul: "…jika saya harus memilih antara pemerintahan tanpa suratkabar, atau suratkabar tanpa pemerintahan, maka saya tidak akan berpikir panjang untuk memilih yang terakhir." Pernyataan dari Presiden ke-3 AS ini (1801-1809) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam sebuah negara yang berlandaskan demokrasi. Jefferson sebetulnya meneruskan tradisi yang sudah dipercaya dan dijalankan oleh para pemikir Amerika yang sezaman dengannya, ataupun yang mendahuluinya, yang tertuang dengan tegas dalam apa yang dikenal sebagai Amandemen Pertama (First Amendment) dari Konstitusi AS.

Tentu saja memberikan tempat bagi pers yang merdeka membuka peluang bagi munculnya gesekan, terutama antara pers di satu pihak dengan penguasa di pihak lainnya. Adalah tabiat dasar pers yang merdeka untuk senantiasa memasang mata dan telinga dalam perannya sebagai watchdog, yang selalu kritis terhadap penguasa. Di AS sendiri, dalam seabad terakhir, sangat banyak problem yang muncul berkaitan dengan hubungan antara pers yang merdeka dan penguasa ini, termasuk sejumlah kejadian pasca serangan bom 11 September 2001, serta peristiwa Perang Irak, dimana pers AS diminta oleh penguasa untuk lebih bersikap patriotik.

Jauh sebelum itu, bahkan Jefferson sendiri beberapa kali harus berhadapan langsung dengan sepak terjang pers yang membuatnya tidak nyaman. Seperti yang disebutkan oleh ahli sejarah terkemuka, Dumas Malone dari Universitas Virginia, AS, dalam karya monumentalnya "Jefferson and His Time", salah satu penyerang Jefferson adalah James Thomson Callender, seorang wartawan yang sebetulnya berteman dengan sang presiden. Callender menyerang Jefferson, sampai ke urusan karakternya. Serangan-serangan ini, menurut Malone, sempat agak menggoyahkan pendirian Jefferson mengenai pentingnya pers yang merdeka. Namun dia memilih untuk tidak menyerang balik, apalagi sampai harus memberangus pers.

Ilustrasi pengantar ini dimaksudkan sebagai pembanding terhadap pemberitaan media massa pekan lalu mengenai hilangnya teks tentang kemerdekaan pers dari naskah rancangan penyempurnaan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, saat rancangan yang disiapkan oleh Komisi Konstitusi ini diuji shahih di hadapan DPR. Semula rancangan yang sudah disiapkan itu berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta kemerdekaan pers, dijamin dan diatur dalam undang-undang." Saat pertama kali rumusan ini dimunculkan, Wakil Ketua Komisi Konstitusi, Albert Hasibuan mengatakan bahwa rumusan tersebut sudah disepakati tim perumus dan hampir pasti diterima pleno.

Apabila rumusan tersebut benar-benar masuk ke dalam Konstitusi, tentulah itu merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan. Namun perkembangan terakhir yang ternyata berbeda itu, merupakan sinyal memprihatinkan di saat-saat seluruh dunia tengah memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, yang jatuh tanggal 3 Mei setiap tahun. Pada tanggal itulah lahir Deklarasi Windhoek, dari forum pertemuan para wartawan Afrika di kota Windoek, Namibia, tahun 1991. Deklarasi itu menekankan perlu dan pentingnya pers yang merdeka dan beragam, sebagai prasyarat tegaknya demokrasi. Atas usul UNESCO, pada tahun 1993 Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.

Kembali ke ihwal penghapusan rumusan kemerdekaan pers yang dibuang dari rancangan hasil kerja Komisi Konstitusi tadi. Menurut laporan media berkaitan dengan peristiwa ini, kuat dugaan bahwa penghapusan itu terjadi karena dominannya tokoh militer dan kelompok pro-Orde Baru dalam Komisi, walaupun beberapa anggota yang diduga berperan dalam penghapusan tersebut membantah dugaan tadi. Bantahan ini tetap tidak menjawab persoalan, karena pada kenyataannya rumusan yang sangat penting dan berimplikasi jauh dalam proses demokratisasi itu telah dihilangkan, paling tidak untuk sementara ini.

Peristiwa ini merupakan cermin nyata betapa tipisnya komitmen elit politik negeri ini untuk mendukung gagasan kemerdekaan pers. Sejumlah kalangan yang mendukung kemerdekaan pers bahkan sudah sejak beberapa tahun terakhir ini mulai pesimis melihat massa depan kemerdekaan pers di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan peranan elit politik. Kemerdekaan pers yang notabene dihadirkan oleh elit politik tak lama setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri di tahun 1998, dalam dua tahun belakangan mulai dipertanyakan kembali, juga oleh elit politik. Kita tentu ingat sejumlah pernyataan dari para tokoh politik Indonesia, baik yang duduk di pemerintahan maupun di parlemen, yang terkesan tidak begitu senang menyaksikan pers yang merdeka di Indonesia. Keluhan dan keberatan yang dari sejumlah kalangan masyarakat mengenai sepak terjang pers, seringkali pula dimanfaatkan oleh sebagian elit politik tadi untuk mengabsahkan tudingan mereka terhadap kemerdekaan pers. Termasuk juga lahirnya istilah "pers kebablasan" (melampaui batas).

Komitmen yang rendah terhadap kemerdekaan pers ini juga tampak dari sejumlah pristiwa yang menimpa beberapa media di Indonesia, mulai dari tindakan anarkis dari sekelompok masyarakat, sampai kepada tindakan hukum yang menimpa sejumlah lembaga pers dan wartawan. Dalam hampir semua kejadian itu, amat jarang kita mendengar ada pernyataan elit politik yang mengecam, atau setidaknya memprihatinkan, situasi kemerdekaan pers yang jelas-jelas terancam. Tentu saja ada segelintir elit politik yang masih peduli. Menurut catatan penulis, dalam kasus hukum yang menimpa koran Tempo beberapa bulan lalu, misalnya, Ketua MPR Amien Rais sempat berkunjung langsung ke kantor Tempo dan bertemu dengan pemimpin redaksi media yang bersangkutan (fotonya kemudian dimuat di koran ini). Andaikata cara seperti ini lebih sering dilakukan oleh para elit politik, tentulah sedikit banyak akan berdampak positif, dan bukan mustahil pula membuat pihak-pihak yang ingin membungkam kemerdekaan pers berpikir lebih serius sebelum bertindak.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pers adalah makhluk yang can do no wrong alias tak bisa berbuat kesalahan. Tentu saja pers berpotensi untuk melakukan kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan itu hendaknya juga ditempatkan pada konteksnya, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama, kemerdekaan pers di Indonesia belumlah panjang usianya, baru lewat masa "balita", sehingga ibarat seorang bocah ia masih berjalan dengan tersandung-sandung di sana-sini. Tugas semua pihaklah – lembaga pers, para wartawan, masyarakat secara luas, dan elit politik -- untuk ikut mendewasakannya. Pers harus terus menerus sadar diri bahwa kinerjanya masih jauh dari sempurna sehingga harus melakukan pembenahan yang menyeluruh, terutama dalam segi standar profesionalisme dan etika, dilengkapi pula dengan pembenahan manajerial. Jika pers bersalah, "tegurlah" dengan proporsional (termasuk menggunakan perangkat hukum yang mengatur pers, dalam hal ini Undang-Undang Pers), dengan niat konstruktif, dan bukan dengan keinginan tersembunyi untuk membatasi ruang gerak pers lewat berbagai cara.

Kedua, haruslah pula dipahami bahwa sisi lemah yang dibawa oleh kemerdekaan pers seyogianyalah masih dapat ditoleransi dibandingkan manfaat yang dihadirkannya. Berbagai literatur telah menguraikan manfaat ini dengan panjang lebar, yang apabila dirinci menunjukkan bahwa pers yang merdeka akan memainkan peran sebagai forum dialog yang demokratis, termasuk memberikan kesempatan bagi suara yang selama ini mungkin terabaikan, sebagai sumber informasi yang berharga, sebagai pelengkap atau bahkan bisa pula menjadi alat utama bagi proses pendidikan, serta sebagai alat kontrol yang efektif terhadap kinerja penguasa dan proses pembangunan. Atau dalam rumusan Presiden Bank Dunia James D. Wolfensohn yang khusus menyiapkan artikel untuk dalam kaitan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, "Tiada lagi keraguan bahwa sumbangsih media sangatlah tak ternilai untuk mencapai kemajuan ekonomi, memerangi korupsi, membuat keseimbangan antara si kaya dan si miskin, dan lebih dari itu, mengurangi kemelaratan di muka bumi." Namun, tanpa komitmen dari semua pihak, terutama sekali para elit politik, semua manfaat tadi hanya ilusi.

pandangan pribadi

Resensi Horison Esai Indonesia

2005-10-10T16:21:00.000+07:00

Judul: Horison Esai Indonesia (Jilid 1 dan 2) Penulis: Mohammad Hatta, Goenawan Mohamad, PK Ojong, Sudjatmoko, Nirwan Dewanto, Ariel Heryanto, dll. Editor : Taufiq Ismail, Ignas Kleden, dkk. Penerbit : Majalah Sastra Horison dan The Ford Foundation Cetakan : Pertama, Januari 2004 Tebal : 1.006 halaman + indeks

Secara sederhana esai dapat diartikan sebagai bentuk tulisan berisi uraian yang bersifat pribadi, akrab, dan asyik layaknya obrolan sungguh-sungguh tetapi terasa rileks dan tidak bertele-tele mengenai persoalan sastra, filsafat, ekonomi, politik, hukum, sosial, medis, dan berbagai persoalan atau disiplin ilmu yang lain. Esai tersusun di antara obyektivitas dan subyektivitas dan memungkinkannya bersikap santai dan juga kritis terhadap kelugasan ilmu dan kelenturan seni.

Bentuk tulisan ini menurut catatan sejarah mulai dikenal luas setelah penulis Prancis, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), menerbitkan buku Essais pada 1580 (buku ini terbit tiga jilid dan jilid terakhir terbit pada 1588) dan sejak itu banyak penulis terangsang untuk melanjutkan bentuk ini dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Di Indonesia bentuk esai dipopulerkan oleh HB Jassin melalui tinjauan-tinjauannya mengenai karya-karya sastra Indonesia yang kemudian dibukukan (sebanyak empat jilid) dengan judul Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei (1985), tapi Jassin tidak bisa menerangjelaskan rumusan esai.

Apa yang membedakan esai dan bukan esai? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilakukan dengan merujuk pendapat-pendapat atau rumusan-rumusan yang telah ada, tetapi pendapat-pendapat atau rumusan-rumusan yang telah ada sering kali masih tidak lengkap dan kadang bertolak belakang sehingga masih mengandung kekurangan juga. Misal mengenai ukuran esai, ada yang menyatakan bebas, sedang, dan dapat dibaca sekali duduk; mengenai isi esai, ada yang menyatakan berupa analisis, penafsiran dan uraian (sastra, budaya, filsafat, ilmu); dan demikian juga mengenai gaya dan metode esai ada yang menyatakan bebas dan ada yang menyatakan teratur.

Penjelasan mengenai esai dapat lebih "aman dan mudah dimengerti" jika ditempuh dengan cara meminjam pembagian model penalaran ala Edward de Bono. Menurut De Bono, penalaran dapat dibagi menjadi dua model. Pertama, model penalaran vertikal (memusatkan perhatian dan mengesampingkan sesuatu yang tidak relevan) dan kedua model penalaran lateral (membukakan perhatian dan menerima semua kemungkinan dan pengaruh).

Dari pembagian model penalaran ini, esai cenderung lebih mengamalkan penalaran lateral karena esai cenderung tidak analitis dan acak, melainkan dapat melompat-lompat dan provokatif. Sebab, esai menurut makna asal katanya adalah sebuah upaya atau percobaan yang tidak harus menjawab suatu persoalan secara final, tetapi lebih ingin merangsang. Menurut Francis Bacon, esai lebih sebagai butir garam pembangkit selera ketimbang sebuah makanan yang mengenyangkan.

Lalu bagaimana pengertian esai menurut Montaigne? Montaigne menuliskan sikap dan pandangannya mengenai esai melalui deskripsi-deskripsinya yang tersirat, sahaja, rendah hati tetapi jernih dalam sebuah kata pengantar bukunya: "Pembaca, ini sebuah buku yang jujur. Anda diperingatkan semenjak awal bahwa dalam buku ini telah saya tetapkan suatu tujuan yang bersifat kekeluargaan dan pribadi. Tidak terpikir oleh saya bahwa buku ini harus bermanfaat untuk anda atau harus memuliakan diri saya. Maksud itu berada di luar kemampuan saya. Buku ini saya persembahkan kepada para kerabat dan handai taulan agar dapat mereka manfaatkan secara pribadi sehingga ketika saya tidak lagi berada di tengah-tengah mereka (suatu hal yang pasti segera mereka alami), dapatlah mereka temukan di dalamnya beberapa sifat dari kebiasaan dan rasa humor saya, dan mudah-mudahan, dengan cara itu, pengetahuan yang telah mereka peroleh tentang diri saya tetap awet dan selalu hidup" (dari "To The Reader").

KEDUA jilid buku kolosal ini telah mencari, memilih, dan menampung esai-esai karya para penulis kita sejak sebelum kemerdekaan (Haji Agus Salim, kelahiran 1884) sampai masa mutakhir (Sita Aripurnami, kelahiran 1971) dan dari beragam latar belakang (pejuang, ulama, sejarawan, pastor, aktivis, dokter, politisi, pelukis, ilmuwan, sastrawan, ekonom, akademisi, birokrat, wartawan, penulis, dan lain-lain) dan juga beragam sudut pandang maupun pokok persoalan (sastra, nasionalisme, politik, musik, filsafat, dan lain-lain).

Buku ini adalah salah satu album esai penulis kita yang tergolong sangat lengkap karena telah menampung karya penulis dari berbagai belahan masa sehingga bisa merekam perjalanan esai kita secara representatif dari sisi kesejarahan maupun substansi. Dari sini tampak bahwa esai telah melabrak garis batas spesialisasi. Esai menjadi tempat perjumpaan banyak orang dan dalam perbedaan-perbedaan yang hangat dan mengasyikkan.

Akan tetapi, ada nama-nama yang menurut saya masih tercecer dari buku ini dan tidak mendapatkan penjelasan dari para editor secara tertulis di dalam kata pengantar, misalnya Chairil Anwar, Faruk HT, Arief B Prasetyo, Maman S Mahayana, Adi Wicaksono, Edy A Effendi, Nirwan Ahmad Arsuka, dan Sitor Situmorang yang esainya juga berbobot dan cukup dikenal selama ini, tetapi tidak diikutkan dalam buku ini. Chairil Anwar telah menulis esai-esai yang cukup bernas, padat, dan populer; esai-esai Arief B Prasetyo tajam dan dengan memakai pendekatan yang sangat kompleks, atau Faruk HT yang banyak menulis esai-esai panjang yang kokoh secara teoretis.

Tentu para editor buku ini memiliki dasar alasan tersendiri kenapa nama-nama itu tidak diikutkan dalam buku ini meskipun keterceceran itu dapat dibilang sebagai sebuah kejadian yang tidak bijaksana. Atau barangkali juga ini lebih menyangkut pada persoalan pilihan yang harus ditempuh ketimbang sebuah kesalahan yang tidak disengaja.

Terlepas dari keterceceran itu, ternyata esai dan para penulis esai dalam buku ini banyak juga yang selama ini belum akrab di belantika kepenulisan kita. Maka ini indikator sederhana bahwa buku ini dikerjakan bukan hanya dengan cara yang sangat gampangan langsung merekam jejak-jejak besar yang sudah dikenal, tetapi juga berusaha mencari, menelusuri, menemukan, mengumpulkan, dan kemudian memilih jejak-jejak besar lain yang selama ini masih "tersembunyi" atau bukan dianggap sebagai esai sama sekali.

Surat-surat pribadi Sutan Syahrir yang berisikan catatan selama perjalanannya menuju tempat pembuangannya (Ambon) dan ketika ia berada di tempat pembuangan sebagaimana terungkap dalam "Intermezo", tulisan Tan Malaka "Pendahuluan MADILOG" yang sesak dengan dalil-dalil filsafat dan temuan ilmu pengetahuannya untuk mendukung gagasan ideologinya, atau tulisan Soekarno yang bobot politiknya tinggi dan cenderung blak-blakan seperti dalam "Laki-Laki dan Perempuan" adalah karya-karya tulis yang menurut para editor buku ini adalah esai-esai yang baik. Penemuan-penemuan ini sangat penting dan mengandung kadar rintisan yang tinggi sebagai sebuah upaya penilaian ulang dan pemberian penghargaan terhadap karya-karya tulis yang sebelumnya tidak dijamah secara adil atau dianggap sama sekali bukan esai.

PENDIDIKAN JURNALISTIK MAHASISWA TINGKAT PENGELOLA

2005-09-26T02:59:00.000+07:00

Teknokra di The Jakarta Post

2005-09-20T17:39:00.000+07:00

Foto: dari kiri, Yudi, Mayna Satri, Roni Sepriono, Istri Endy Bayuni, Heni Fujiastuti, Endy M Bayuni, Rieke Pernamasari, Sabam Leo Batubara, Suci dan Irma Novita. Saya beruntung bisa bertemu Endy Bayuni Chief Editor The Jakarta Post, pada akhir september lalu. Teknokra mengundangnya menjadi fasilitator pelatihan jurnalistik mahasiswa se-indonesia. Mas Endy mengisi materi Manajemen Ruang Redaksi. Dia datang berdua istrinya sehari sebelum sesinya dimulai. Suaranya lembut menyapa panitia yang menyerbu bersalaman, dia juga menolak dibayari kamar hotel. Dia bilang, senang bisa membantu kami. Sore itu Endy tak mau diantar mencari hotel, dia akan mencarinya sendiri bersama istrinya yang kerap dipanggil sayang. Malam Hari Endy kembali ke Bapelkes, tempat pelatihan. Ia inggin ikut berdikusi dengan 17 wartawan pers mahasiswa dari bermacam propinsi. Bahasan diskusi malam itu 'Pers Hari Ini,' Budi Satoso Budiman wartawan Antara menjadi Modurator. Prosedur dan etika wartawan dalam mencari berita, menjadi fokus diskusi. Pers hari ini dipandang tidak lagi memperhatikan integritas sebagai pelayan publik, banyak pemilik media merangkap politikus, bahkan wartawannya juga. Sehingga dalam penyajian pakta cenrung sepihak. Ini memprihatinkan karna wartawan punya tanggungjawab sosial yang harusnya melebihi kepentinggan perusahaan atau golongan tertentu. Endy bilang "Perusahaan media yang mendahulukan kepentinggan masyarakat justru lebih menguntungkan ketimbang yang hanya memmentingkan bisnis," Lalu Endy menambahkan tanggungjawab harus dipupuk, media tempat dimana wartawan berkerja harus bisa menumbuhkannya. Salah satu contohnya adalah penulisan nama di bawah judul berita (Byline). Byline bukan hanya sebuah penghargaan untuk penulis, lebih jauh dia bisa menjadi pemantau kerja wartawan. Wartawan akan lebih berhati-hati dalam menulis. Karna jika tulisannya salah atau buruk, maka penilaian pembaca tidak hanya pada media tapi juga kepada wartawannya. Di indonesia The Jakarta Post mungkin termasuk suratkabar pertama yang memakai byline. Menurut Endy kebijakan ini dipakai sejak 1 Oktober 2001 ketika disain harian ini diubah --antara lain memakai warna merah pada logo. Hasilnya memang wartawan The Jakarta Post dipaksa menulis lebih baik karena kalau ada kesalahan atau ada yang melenceng, nama mereka bisa segera diketahui publik. Namun, hasilnya positif karena wartawan juga bisa membangun reputasi mereka. Diakhir diskusi Endy terheran menurutnya wawasan aktivis pers mahasiswa luar biasa, "wartawan saya bisa kalah pengetahuannya" Ucapnya, dia banyak bertanya tentang sejarah Teknokra pada saya, dia tertarik dengan aktivis pers mahasiswa yang mempelopori byline di Indonesia. Bahkan dia pernah mendengar khabar meninggalnya Saidatul Fitria fotografer Teknokra ketika aksi tahun 1998. Endy berjanji akan menulisnya di The Jakarta Post setibanya di sana. Ternyata benar dua minggu berselang koresponden The Jakarta Pos ,Oyos Saroso H.N. datang Meliput Teknokra. Yang saya tampilkan beritanya dibawah. Salam. The Jakarta Post National News - October 19, 2005 Student newspapers told to change their strategies Oyos Saroso H.N., The Jakarta Post, Bandarlampung Student publications need to shift their direction as the social and political landscape has changed since their inception, a student activist says. In the New Order era, the student press' orientation was clear in that it was critical of the military-backed government. But, when the New Order government collapsed and press freedom flourished, student publications lost their direction, said Roni Supriyono, the editor in chief of Teknokra Magazine. "At the time of the New Order government, student publications ran many opinion pieces that challenged the repressive government. But now, as even the mainstream media can publish stories freely, student newspapers must change their strategies so their coverage is better," said Rony. However, to publish stories based on event coverage poses a challenge for these publications. The lack of students interested in journalism is another problem as are human resources and funding shortages. "Also, we cannot be fully independent as in terms of funding, we rely on the university. If we write stories critical of the university, we could be shut down," said Rony. Rony said that before going to print the editorial staff of Teknokra Magazine must submit a proposal to the university's rector to disburse the money. Four editions of the magazine come out a year, each edition costing Rp 35 million (US$3,500). Besides the university, the magazine relies on student donations. Teknokra also puts out a newsletter 15 to 20 times a year. Juwendra Ardiansyah, another student activist, agreed with Rony. He said that for the survival of the magazine it was important to maintain a good relationship with the university. "It is the price that we have to pay to survive," he said. Another weakness of Teknokra is that it is published quarterly. Many stories are outdated before the magazine is available to readers. This also makes it difficult for student publications to compete with weekly magazines or newspapers, said Juwendra. 'Teknokra' student publication strives for excellence National News - October 19, 2005 Student magazines are a means for students to express their thoughts and to groom future journalists. Yet, sadly, the number of such publications in the country is limited. One among the few prominent student publications in the country is Teknokra, of Lampung University in Bandarlampung, Lampung province. The Jakarta Post's stringer Oyos Saroso tells of Teknokra in this special report. It was 10 p.m. when several journalists of Teknokra student magazine arrived at the magazine's secretariat on Jl. Sumantri Brojonegoro here. They had just attended a meeting to discuss preparations for recruiting new reporters. The journalists had to return to their secretariat to select news coverage proposals lodged by new reporters and to complete the articles and lay out for Teknokra's newspaper edition. The students entered the secretariat and began to unpack the simple meals they had bought at a food stall near the university. They then ate while sitting on the floor, chatting about Teknokra's current affairs. The eight meter by 15 meter secretariat in the compound of Lampung University is a hive of activity day and night, as students hold many activities there. Besides working on the quarterly, 100-page Teknokra magazine, the students also produce a biweekly eight page newspaper. The students do not receive an honorarium or any financial incentive for the hard work they put in to report and write the stories. "We never think of material gain. Even if we were given an honorarium by the university, we would reject it in order to avoid any rumors that we were being co-opted," said Abdul Gofur, Teknokra's chairman. Gofur is the backbone of Teknokra along with Roni Sepriyono, the chief editor and Dede Sopyandi, the business manager. Although they are busy writing their theses, they have to ensure that Teknokra magazine and newspaper are published and distributed on time. The magazine and newspaper are distributed to 10,000 students at Lampung University. The money for the publications and distribution comes from a contribution of Rp 6,000 per semester given by Lampung University students. Lampung University also provides a major portion of the funding for Teknokra, which is one among several extra curricular activities at the university. Teknokra is one of the better known student publications among the country's universities, besides Balairung newspaper produced by students at Gadjah Mada University in Yogyakarta. Teknokra is well known because of its high quality journalism. Teknokra Magazine received an award from the Institute for the Study of the Free Flow of Information (ISAI) in 2002. ISAI named the magazine the second best student publication in the country that year. A year earlier, the magazine was named the fifth best student publication. The awards have boosted the enthusiasm of the Teknokra team to keep the publication alive. Teknokra is also considered one step ahead of other student publications. While other student publications fill their pages with opinion pieces, Teknokra has been developing stories based on event coverage since the reform movement in 1998. Teknokra has also encountered the common difficulties faced by student publications, namely dealing with the university, its main donor. Lampung University Rector Muhajir Utomo once threatened to close the student publication after Teknokra published stories on the university's women students who sought additional money as mistresses of high-ranking government officials in Lampung. Even Radar Lampung daily once threatened that it would take Teknokra's management to court after it reported on a Radar Lampung journalist who received bribes. Now, the student publication has to work harder as it has gone commercial in the past year. The magazine also receives advertisements from various quarters, including hotels, radio stations and even photocopy services. The public can subscribe to the magazine or they can buy it at bookstores across Lampung province.

Alumni ARS International University

2005-08-03T12:35:00.000+07:00

Foto: 2 Agust 2005, Alumni Ars International School berkumpul untuk membentuk Ikatan Keluarga Alumni ARS International School, dari sekitar 60 peserta, 70% adalah alumni perhotelan, oleh karnanya pihak fakultas mau meminjamkan Hotel kampus, tempat peraktek di Jl. Sulaksana 1 No. 1-6 Antapani Bandung. Sangat susah mengkondisikan kami agar memulai rapat pemilihan ketua IKA, peserta banyak yang tidak perduli mereka lebih senang keliling kampus. ketika semua peserta didata, anehnya hanya 20 orang yang benar-benar alumni. maksudnya yang lulus sampai diwisuda. Ithing pun angkat bicara ya udah kita buat Ikatan Keluarga Alumni Drof-out Ars International School, acara pun berubah, tidak ada pembahasan kami hanya menikmati fasilitas hotel, dan ketawa ketiwi ampe pagi. bahkan Doni ama Fla alumni kicthen kedapatan lagi celepak-celepuk dalam ruang pendinggin, Doi bilang ngak afdol kalo ngak reuni situ. Akhirnya kita yang drof-out sepakat untuk meerpilih ketua IKA Drof-out ARS, aklhirnya lewat pembahasan yang sangat memalukan dan mengelikan, Terpilihlah Ithing (Berjengot no 2 dari kanan depan) sebagai ketua IKA Drof-Out ARS International University.

KOLONISASI

2005-07-21T02:15:00.000+07:00

Foto: Helen Courtney dan Rian SE-ABAD KOLONISASI LAMPUNG (SUMATRA SELATAN)

100 tahun lalu, sebuah kapal bersandar di pelabuhan pesisir Selatan Lampung sekarang Gudang Agen Teluk Betung, membawa 155 orang Jawa yang bermigrasi. Mereka adalah cikal bakal kolonisasi pertama di Indonesia

20 Juli 2005, seorang Mahasiswi Fakultas Geografi Brighton University Inggris, mengajak saya menjadi pemandu di desa Begelen Gedongtataan Lampung Selatan. Dia sedang mengadakan riset tentang kebudayaan Jawa di daerah transmigrasi. Helen Courtney, nama gadis Bule 21 tahun yang tidak bisa berbahasa indonesia itu. Dosen pembimbingnya di Brighton University menganjurkan Helen meneliti Desa Bagelen yang merupakan desa pertama Kolonisasi Hindia Belanda berumur satu abad 1905—2005. Desa Bagelen Gedong Tataan Lampung Selatan, berjarak 18 kilometer dari Bandar Lampung. Yang mulanya dihuni oleh warga Cina. Saya dan Ria seorang teman yang membantu Helan menerjemahkan pertanyaan untuk warga desa, mendatanggi lima dusun di desa Bagelen. Kedatangan kami bertiga di sambut antusias oleh warga dusun. Anak kecil di dusun lima bernyayi “Bule masuk Kampung” sepanjang jalan menuju rumah kepala dusun. Desa Bagelen di siang hari tampak sepi, pekerjaan warga yang sebagian besar bertani, sudah meninggalkan rumah pagi hari dan kembali pada senja hari. Namun kepala dusun yang sudah tahu tentang kedatangan kami, sudah bersiap mengumpulkan warga di rumahnya. Dusun pertama yang didatanggi adalah dusun empat. Disana kami diajak melihat lokasi pembangunan Musium Transmigrasi terbesar di Indonesia.

Satu abad lalu, sebuah kapal bersandar di pelabuhan pesisir Selatan Lampung (sekarang Gudang Agen Teluk Betung, Red). Kapal tersebut membawa 155 orang Jawa yang bermigrasi atas perintah Tuan Salweck sebagai kepala Keresidenan Kedu, yang membawahi lima daerah yaitu Kutoredjo, Purworedjo, Klaten, Kebumen, dan Karanganyar. Mereka adalah cikal bakal kolonisasi pertama Hindia Belanda untuk mengarap lahan dan hutan di Sumatra.

Setelah satu hari beristirahat di sebuah Gudang Garam di teluk betung, rombongan berjalan menuju Pacinan Gedong Tataan. Perjalanan kegedong Tataan memakan waktu tiga hari jalan kaki. Fakta ini juga diperkuat oleh sosiolog Belanda Hj Herren, sebagai mana dilangsir majalah Dewi edisi September 1980. Pada waktu itu daerah Teluk Betung banyak ditumbuhi pohon kelapa. Karna belum ada jalan, rombongan harus menerobos hutan dan batang pohon yang sudah tumbang. Bahkan binatang buas seperti harimau, babi, kera, masih sering terlihat.

Penduduk desa Bagelen Purworedjo, Jawa Tengan, dipindahkan kegedong tataan lampung dengan biaya penuh dari pemerintaha Hindia Belanda. Sampai ditempat pemukiman, mereka tinggal di rumah bedeng panjang. Setiap keluarga di bekali alat alat dapur, alat pertanian, beras, dan semua bahan makanan selama setahun, sampai bisa berdiri sendiri. Pak Darmo mengutip cerita Ayahnya, Kertoredjo: “dulu, orang orang berkerja membuka hutan, menebang pohon. Mereka dikumpulkan dengan bunyi kentongan dan di absen. Upah kerja sehari 30 sen.” Belanda menahan siapa saja yang coba melarikan diri.

Kertoredjo pada tahun 1908 adalah lurah kedua menggantikan Dipoyono yang pulang ke Jawa. Sebagai lurah Kertoredjo hanya diberi tunjangan 20 Gulden sebulan. Setelah mundur dari jabatan lurah 1915, Kertoredjo hanya menjadi sesepuh warga Transmigran di Bagelen. Putra sulungnya Ambar menjadi lurah di desa transmigran yang baru, Pringsewu tahun 1927.

Perjuangan hidup para kolonis di Lampung umumnya cukup berat, dalam mengolah lahan dan hutan belukar. Masih banyak binatang buas dan sengketa tanah dengan penduduk asli sering terjadi. Tanah yang dipatok untuk menandakan lahan garapan, sering di cabut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Para kolonis di Gedong Tataan, mengenal daerah Kedodong dan kurungan nyawa sebagai daerah yang gawat. Warga yang sendirian lewat jalan di daerah Kurungan Nyawa pasti mati di bunuh perampok. Diporedjo, adik dari Kertoredjo yang berkerja sebagai pegawai kantor pos. selalu meminta tolong kakanya Kertoredjo yang memegang senjata api untuk mengantar surat Ketanjung Karang. Perangko yang digunakan waktu itu bergambar Ratu Belanda Wilhelmina.

***

Selanjutnya Edisi 3 Majalah Teknokra Akan mengupas Habis Buku bertulisan aksara Jawa terbitan Bale-Poestaka Hindia Belanda, memuat 23 foto. Foto foto tersebut adalah bukti otentik dimana kapal yang ada di dalam foto membawa boboyongan atau rombongan kolonisasi pertama di tanah Sumatra. Walau sudah ada nomor registrasi di kiri atas koper buku yang menguning itu, tahun berapa buku itu dicetak tidak diketahui.

Buku yang sudah termakan usia itu berjudul Karoharjaning Putiyang ing sami boyongan dateng gedong tataan dan di bawahnya nama penerbit yang bertulisan UITGAV VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSLECTUUR. WEDELAN dan ditutup dengan tulisan BALE-POESTAKA.