Saturday, November 18, 2006

Vagina Monolog

Penulis: Merlyn Sopjan Cetakan 1, 2006 Ukuran: 125 x 185 mm;Tebal: 124 hal ISBN: 979-24-9952-0 Harga: Rp. 18.000,- Pada tahun 1996, Eve Ensler menulis naskah teater berjudul Vagina Monologues. Naskah itu ditulis Ensler setelah mewawancarai sekitar 200 wanita. Respondennya dari bocah kencur hingga wanita sepuh, berbagai profesi serta etnis. Semula, di Amerika Serikat naskah ini nyaris tak bisa dipentaskan karena judulnya yang mengundang perasaan risi. Stasiun radio, misalnya, menolak mengudarakan iklan pertunjukan karena judul ini dianggap porno. Namun, Ensler maju terus dan menolak mengganti titel seperti yang disarankan teman-temannya. Begitu ia berhasil menggelar pertunjukan perdana, bisik-bisik si vagina ini tak lagi bisa dibendung. Terlebih, bintang-bintang tenar Hollywood seperti Meryl Streep, Glenn Close, dan Winona Ryder berbondong ingin berpartisipasi. Tahun 2002, di Jakarta naskah ini penah di pentaskan oleh Jajang C. Noer. Pemerannya juga artis terkenal macam Ayu Azhari, Sarah Azhari, Ria Irawan, dan Cindy Fatikasari. Dalam naskah, ada dialog mengelitik: “Jika vaginamu berdandan. Apa yang ia pakai?’ Perempuan pertama menjawab ia akan mengenakan sarung sutra, yang kedua bilang kaus oblong, dan yang berikutnya memekikkan nama Oscar Lawalata. Sontak ketawa penonton terdengar. Oscar Lawalata terlahir sebagai pria, dia terkenal sebagai desainer muda berbakat yang lebih dikenal karena penampilannya yang kemayu dan feminin. Oscar tidak oprasi payudara dan tidak menganti kelamin. Namun di luar penampilannya, ada rahasia yang terbungkus penuh tanda tanya. *** Majalah Tempo edisi kemerdekaan 2006, menulis laporan dengan judul “yang terperangkap dalam tubuh,” mengisahkan Meggie Megawati dan Shuniyya. Meggie (29 tahun), berganti kelamin di Rumah Sakit Yanhee International, Bangkok, Thailand. Dadanya membusung dengan silikon di sebuah klinik di Singapura. Untuk itu Meggie mengeluarkan dana sekitar Rp 130 juta. Memang setelah itu Egi Sugiharto nama lahir Meggie, terlihat sangat perempuan. Wajahnya lembut, tak berjakun, gaya bicaranya kemayu. Tubuhnya semampai dengan pinggul menonjol padat. Ia melewati hari-hari di lingkungannya dengan mengikuti berbagai kegiatan sosial, antara lain arisan dan pengajian ibu-ibu. Tidak ada yang tahu kalau dia seorang waria. Hingga suatu hari ia ikut kontes Putri Waria. Meggie terpilih sebagai Juara Pertama. Wajah dan namanya terpampang di sejumlah media massa. Lingkungan di sekitar rumahnya, terutama ibu-ibu pengajian dan arisan, gempar. Lain lagi cerita Shuniyya Ruhama Habiiballah. Alumnus Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini, memilih sebagai perempuan transeksual sejak remaja. Semasa SMA, Shuniyya sudah mengenakan jilbab. Ia ditentang sebagian umat Islam, ia dianggap telah menghina Islam. Suatu hari ia dihampiri sekelompok orang, pria dan wanita. Mereka melontarkan kata-kata tajam, yang menurut Shuniyya, merupakan penghinaan yang sangat memilukan. Ia dibilang menyalahi kodrat, hanya menuruti hawa nafsu. Mereka berteriak, ”Lepaskan kerudungmu. Kamu telah melecehkan kaum muslimah!” Dua orang di antaranya lalu mendekat seraya menarik kerudung Shuniyya. Pernah juga Shuniyya ikut salat berjamaah. Ia masuk barisan perempuan, tapi teman-teman perempuannya menolak keras. Mereka berpandangan. ”Salatnya akan batal bila bersentuhan dengan tubuhku.” Kenang Suniyya. Ia gamang menghadapi kecamuk yang berkerumuk dalam dirinya. ”Saya ini ibarat sosok berjiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki.” Keluh Shuniyya. Benarkah? *** Kisah perempuan tanpa kelamin, bagi sebagian orang memang menjadi cerita lucu. Namun banyak yang menilai tragis. Sebuah perjalanan panjang nan melelahkan ketika waria mencari eksistensi ditengah masyarakat. Bingkai bahwa bahwa tuhan menciptakan manusia berpasangan pria dan wanita, di amini semua agama wahyu sejak terbentuknya bumi. Adalah Merlyn Sopjan, sosok intelektual waria yang memperjuangkan eksistensi waria melalui buku. “Perempuan Tanpa Vagina.” Buku ini merupakan buku keduanya setelah “Jangan Lihat Kelaminku : Suara Hati Seorang Waria” yang diterbitkan tahun 2005. Selain aktif menulis buku, lulusan Universitas Teknologi Surabaya ini juga bekerja di sebuah RS DR Syaiful Anwar Malang sebagai case manager HIV/Aids. Merlyn juga menjabat sebagai ketua Ikatan Waria di Malang. Disana dia pernah mencalonkan diri menjadi Walikota Malang yang berbuah kontroversi. Beberapa prestasi telah berhasil diraih Merlyn dalam kontes waria dan sebagai pemenang Putri Waria Indonesia 2006, Merlyn akan mewakili Indonesia dalam kontes waria internasional Miss Tiffany, International Queen, di Bangkok Oktober tahun ini. Dengan gelar yang disandangnya, Merlyn berharap bisa berbuat sesuatu yang berarti untuk kaum waria. Namun seperti vagina monologues yang mengugat kekejaman dan kekerasan terhadap perempuan. Maka Perempuan Tanpa Vagina, Merlyn Sopjan: mengugat diskriminasi terhadap waria.

Wednesday, November 15, 2006

Lebaran, Kawan Menikah dan Umur bertambah

Tahun-tahun sebelum tahun ini, Lebaran menurutku adalah hari dimana, ada ketupat dan pindang tulang yang dimasak dengan versi besar di kuali, tidak lupa gemblong goreng plus rendang daging. Itu biasanya yang dicari tetanga dan sanak family di rumah ku dikampung daerah Suban Lampung Selatan. Hari pertama dan kedua lebaran, ngak ada tempat buat kawanku yang berkunjung kerumah, kecuali di bawah pohon asem halaman belakang. Semua ruangan di rumah yang lumayan luas itu milik tetangga, kerabat dan saudara-saudara yang bergantian menghabiskan makanan dirumah. Maklum Emak seneng kalau masakannya di puji, dan Ebak adalah orang tua gaul yang punya teman hampir satu kecamatan. Karna itu biasanya jarang ada kawan yang datang kerumah dihari pertama dan kedua, namun lebaran tahun ini saya tidak lagi bertugas mencuci piring-gelas, alasannya dua orang tetangga, dengan sukarela membantu mengerjakannya.Walhasil saya jadi tuan rumah yang baik menemani tamu yang datang, satu hal yang membuat saya sangat senang adalah Handphon tak berhenti di kirimi Short Massagge Servise (SMS) ucapan selamat Lebaran. Surprise buat saya. SMS ucapan Lebaran dua hari sebelum dan dua hari sesudah total berjumlah 140-an SMS. Tentu HP tua saya (nokia 3210), tidak bisa menampung jumlah sebanyak itu. kapasitas penyimpanannya hanya 30 SMS. Walhasil, untuk menampung pesan yang terus berdatangan saya pinjam HP emak yang bisa menampung 100 SMS. Semua ucapan itu saya tulis ulang dalam 32 halaman buku catatan saya. Saya tidak mau menghapus ucapan selamat lebaran ini, karna saya tertarik dengan redaksional ucapan yang dipakai. Begitu puitis dan indah permohonan maaf di hari raya ini. Shemone yang berkerja di Kupang mengirim SMS: “Tiada kata Seindah Maaf” tulisnya. Kawan Sunda saya mengirim ucapan berbahasa Sunda, sedangkan yang beretnis Jawa meminta maaf dengan bahasa Jawa. Zeky kawan di Papua, meminta balasan dengan bahasa lampung. Ini kali pertama buat saya memperoleh ucapan Lebaran sebanyak itu, mungkin hanya tahun ini tahun dimana saya menjadi Pemimpin Umum UKPM Teknokra lembaga dimana saya dipertemukan dengan orang-orang yang dengan iklas menyisihkan pulsanya untuk mengucapkan “Selamat Idul Fitri 1427 H, Minal Aidhin walfa Idhin, Mohon Maaf Lahir dan Batin”. Ini merupakan kehormatan buat saya karna 140 orang telah memaafkan kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja lewat SMS. *** Satu minggu setelah Lebaran 29/10, saya berada di kerumunan alumni SMA 5 Way Halim. Sekolah yang mengukir dua tahun kisah remaja putih abu-abu saya, karna bukan di SMU itu saya lulus. Namun kenangan dari pacar pertama sampai sahabat setia saya peroleh dalam dua tahun disana. Diacara reuni itu, angkatan pertama (1987) sampai angkatan paling anyar 2006 datang bersilaturahmi. Begitu banyak kenangan disana. Dari penjaga sekolah, guru killer, tempat kumpul di sela jam istirahat, sampai kawan lama sengakatan, cukup membuat saya cengar-cenggir sendiri seperti orang gila. Dalam obrolan dengan kawan-kawan se-angkatan (1999) saya banyak memperoleh informasi bahwa banyak kawan yang sudah menikah dan punya anak. Dua orang cewek yang saya kenal datang dengan perut buncit hamil lima bulan. Belum lagi dengar informasi bahwa kawan dekat saya sekarang sudah ada yang punya dua anak. Saya sendiri datang dengan dua orang sahabat, Abramham dan Ade Yugustiawan, Abram sudah menikah 6 bulan lalu, sedangkan Ade, sedang mempersiapkan pernikahannya yang tinggal seminggu lagi (5 November). Pulang dari acara reuni, selain cengar-cenggir rupanya saya melamun, bukan hanya karna kawan banyak yang sudah banyak yang menikah melainkan karna status yang masih mahasiswa ini. Lalu tanggal 5 November reuni kembali berlangsung di pernikahan Ade Yugustiawan sahabat saya. Disana saya lebih banyak bertemu kawan dekat, dan hampir semuanya berstatus sudah menikah. Obrolan mereka tak jauh dari jamu kuat, dari belut sawah sampai kuku bima menjadi bahan untuk memojokan. Walhasil prihal menikah ini, menjadi tema lamunan saya beberapa hari terakhir. Tiba akhirnya umur genap seperempat abad pada 8 November 2006. Tak banyak yang bisa saya ceritakan di umur setua ini. Ucapan ulang tahun pertama adalah dari adik kandung saya Astriana. Dia kirim SMS bertulis “Met Ulatah ya Duy, semoga sukses dan selalu dalam ridho Allah. Tetap jadi Iduy karna kamu kakak koe”. SMS berikutnya emak dikampung menulis “Met Ultah ya Nop, jaga kesehatan dan jangan kebanyakan begadang..he..he..”. Tentu saja he..he.. nya emak di SMS dapat komentar dari Rieke kawan di Teknokra yang membaca SMS itu. Menyusul 12 SMS dari kawan dekat. Lain lagi kawan saya Ade (pengantin baru), dia menanggung biaya makan beberapa teman yang inggin merayakan ulang tahun saya di rumah makan Raja Kuring. Di Teknokra tanggal 8 malam, Anastasia bilang anak mangang di ganggu anak Mapala di kamar mandi. Saya keluar melihat, ternyata akting Anas sukses, diluar kru Teknokra sudah siap dengan ember berisi air untuk menyiram saya. Dan genap sudah kebahagian saya di bulan Syawal ini: banyak teman, Kawan menikah dan masih dikaruniai kehidupan di umur yang seperempat abad ini.

Tuesday, October 10, 2006

Siaran Press

Tragedi UBL Harus Diungkap BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peserta Diskusi Mengenang Tragedi UBL Berdarah 28 September 1999, Senin (9-10), di ruang Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unila, Teknokra, sepakat bahwa lembaga pers harus mengungkap kembali kasus itu ke publik. Sebab, selama tujuh tahun mengendap, upaya keadilan hukum terhadap tragedi 28 September 1999 dalam demonstrasi penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PBK) belum juga tertangani. Dua mahasiswa tewas dalam tragedi tersebut, yaitu seorang aktivis pers mahasiswa, Saidatul Fitria dan aktivis mahasiswa Unila, M. Yusuf Rizal. Diskusi yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) UKPM Teknokra Unila itu untuk memeringati tujuh tahun meninggalnya Saidatul dan Yusuf. Saidatul meninggal dengan luka di kepala akibat dipukul popor senjata aparat keamanan. Saat itu, Saidatul yang juga fotografer Teknokra sedang mengabadikan momen demonstrasi itu. Sedangkan Yusuf meninggal setelah peluru petugas menembus pundaknya. Pimpinan Redaksi Lampung Post Ade Alawi menegaskan kasus pelanggaran HAM, kapan pun dapat diungkap karena tidak terbatas waktu. Menurut dia, Teknokra dan lembaga lain dapat segera menulis kronologi peristiwa yang diperkuat keterangan saksi dan dilengkapi foto. Bukti tersebut dapat disampaikan ke Komnas HAM. Usulan lain, menurut Ade, kasus itu dapat dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ade mengatakan komisi yang telah berumur dua tahun itu menyelesaikan kasus dengan jalan rekonsiliasi, sebuah pengakuan bersalah dari pelaku kepada publik, lalu pelaku dapat dibebaskan. Pakar hukum Unila Wahyu Sasongko menyatakan keberingasan aparat saat itu menunjukkan rezim lama masih enggan melepas kekuasaan. Mereka belum siap menghadapi euforia reformasi yang ditandai meningkatnya desakan demokratisasi. Militer masih menjadi simbol represif. Setelah tragedi itu, pihaknya membentuk tim pencari fakta bersama LBH Bandar Lampung, tapi kemudian banyak juga terbentuk tim lain. Kekuatan pun terpecah, setiap tim membawa kepentingan sendiri, sehingga banyak versi dalam proses pengungkapan, yang membingungkan. Pengungkapan kasus hanya bergulir lewat pergulatan pendapat hukum, melalui media. Akhirnya, mengendap seiring waktu. Selanjutnya, kini tidak ada kelompok yang tetap concern terhadap kasus itu. "Seharusnya ada kelompok yang tetap mengkaji kasus itu, hingga memperjuangkannya agar sampai Komnas HAM. Seperti kasus Talangsari Lampung Februari 1989,"kata Wahyu. Pihaknya, mengaku data-data yang berhasil dikumpulkan timnya dulu, kini tidak terarsip dengan baik, ada beberapa yang dipinjam tidak kembali. Menurut dia ada kesulitan dalam pengungkapa kasus, yaitu masuk ke hukum pidana atau peradilan militer. Kedua, tidak ada kejelasan kronologis, menurut catatan medical review Atul meninggal karena benda tumpul. Banyak persepsi di sini, apakah benda tumpul itu popor senjata, atau lainnya. Pada kasus Ijal, dia tertembak hingga menembus pundaknya, sementara di sekitar korban banyak ditemukan proyektil aparat. "Peluru mana yang telah menembus pundaknya tidak ketahuan. Jika dapat diketahui, kita dapat telusuri siapa pemilik peluru itu,"kata Wahyu. Masalah lain, leg spesialis UU Pers belum diterapkan secara utuh. "Belum ada yurisprudensi kekerasan terhadap wartawan. Ketika sampai ke kepolisian, sulit terapkan sanksi sesuai dengan UU Pers,"ungkapnya.

Saturday, October 07, 2006

Semangat Baru Teknokra

Bagi pengurus Teknokra, mencari generasi penerus bukan main pentingnya. Kami rapat berjam-jam bahkan berhari-hari mencari calon magang Teknokra. Hari sabtu minggu lalu 30/9, pendaftar yang jumlahnya 97 orang harus ikut dalam tes tulis, panitia menyiapkan ruang sidang ekstra besar dan luas di gedung PKM lantai 2. Untuk memfasilitasi orang sebanyak itu, bukan main merepotkan, kami harus menyiapkan lebar soal yang meliputi tes bidang redaksi, usaha, litbang, kesekretariatan dan psikotes. Namun seleksi alam dimulai hari pertama. Dari 97 pendaftar yang datang ikut tes hanya 54 peserta. Wajah-wajah prustasi peserta yang tidak bisa mengerjakan soal tes terlihat jelas di hari pertama. Nilai tes tulis mereka 50% tidak terisi. Harapan kami dalam tes tulis ini, selain menggali potensi peserta, juga bisa mendapat gambaran tentang pengetahuan di bidang penerbitan dan jurnalistik mereka.Di hari berikutnya minggu, dalam tes wawancara kami menggali mentalitas, militansi, loyalitas, dan totalitas di singkat (MILYTOT). Jumlah berkurang menjadi 45 peserta dalam tes ini. Saya mendapat 18 orang untuk di wawancara. Semuanya saya nilai cukup baik, mereka baru lulus SMA tahun 2005 dan 2006. Ada yang dari Medan, Bandung, Jakarta, Padang. Saya hampir lupa dengan draf wawancara, karna tertarik bertanya tentang daerah masing-masing. Ketika saya tanya alasan memilih masuk Teknokra, jawabanya: ada yang di suruh orang tua, ada yang inggin terkenal, inggin menjadi penulis, ingin menjadi penyair, cerpenis. Intinya semua inggin belajar jurnalistik dan belajar menulis. Mereka semua meyakinkan, bahkan ada yang memperlihatkan buku harian dan kumpulan puisi. Saya jadi takut, bisakah Teknokra memenuhi semua keingginan mereka?. Malamnya selepas sholat tarawih jam 10.00, rapat pleno digelar. Kertas-kertas plano hasil tes tertulis, ditempel di dinding dan lemari. Sedangkan Interviewer siap mempresentasikan hasil wawancara tadi siang. Secara acak nama peserta di kocok untuk di bahas satu persatu. Malam itu, rapat pleno selesai jam 04 pagi dan berhasil membahas 9 orang peserta. Rapat di teruskan senin jam 15.oo. Luar bisa melelahkan membahas calon megang ini. Belum lagi di sela-sela itu ada agenda rutin seluruh kru Teknokra untuk jiarah ke makam Alm Saidatul Fitriah, Fotografer Teknokra yang meninggal ketika meliput demontrasi besar mahasiswa bulan September tahun 1999. Hingga akhirnya rapat pleno baru selesai rabu malam 4 oktober. Kami mendapat 30 orang magang dan cukup puas dengan hasil rapat pleno. Kami sangat berharap kepada ke 30 orang ini bisa menjadi generasi penerus Teknokra kedepan. Sementara ini 30 orang ini akan masuk dalam proses magang selama kurang lebih 6 bulan.

Tuesday, October 03, 2006

Surat Terbuka Teknokra, Atas Kekerasan Terhadap Wartawan

Pada hari ini 3 Oktober, yang bertepatan dengan meninggalnya (Alm) Saidatul Fitria, kami Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra, turut berbela sungkawa atas perkembangan pers di tanah air ini. Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta Dengan Hormat, UKPM Teknokra mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Bapak Presiden beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada hari ini 3 Oktober, yang diperingati oleh kami sebagai hari meninggalnya Alm Saidatul Fitria, izinkan kami menyampaikan keprihatinan kami atas perkembangan pers di tanah air. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang UKPM Teknokra dan tentang meninggalnya Alm Saidatul Fitria. UKPM Teknokra adalah sebuah lembaga pers mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Lampung (Unila), 29 tahun lalu tepatnya 1 Maret 1977 para mahasiswa pendiri Teknokra berkumpul untuk mendirikan sebuah lembaga yang nantinya dapat berperan dalam menyajikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Dengan semangat itu, kami digodok untuk siap berkerja tanpa dibayar dalam memperoleh berita dan informasi. Namun pada tanggal 28 September 1999, anggota kami yang bernama Saidatul Fitria atau akrab dipanggil Atul (fotografer Teknokra red ), ketika sedang meliput demontrasi besar mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Atul tewas dihantam benda tumpul di kepalanya. Bagi Atul yang seorang wartawan, menyajikan fakta kepada masyarakat tentang penolakan mahasiswa terhadap RUU PKB saat itu adalah sebuah kewajibannya. Tak hanya Atul, seorang mahasiswa FISIP Unila, M. Yusuf Rizal (Ijal) tewas ditembak aparat keamanan yang menghalau aksi demonstrasi. Atul bukanlah masuk dalam barisan Ijal, salah seorang demonstran yang mengalami cheous dengan aparat di depan kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) ketika itu. Atul hanya bertugas meliput, guna menyajikan kebenaran peristiwa kepada masyarakat. Ternyata, Ijal sang demonstran dan Atul yang wartawan, dianggap perusuh dan harus disikapi dengan senjata. Atul dikejar di tembaki dan dipukul. Moncong senapan seolah dikendalikan setan, karena tidak jelas siapa yang memicu dan siapa yang memerintah untuk memicu. Hingga memasuki tahun ketujuh ini (1999—2006), kami tidak tahu siapa dibalik tewasnya Atul dan Ijal. Kami menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah dalam menelusuri siapa yang bertanggungjawab atas kematian mereka berdua. Bapak Presiden Yang Terhormat, Pada kesempatan ini, tepat di hari meninggalnya Saidatul Fitria, kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas hilangnya nyawa sahabat kami akibat keberutalan aparat keamanan ketika itu. Sekaligus kami menagih komitmen pemerintah pada semua tingkatan untuk menjamin kemerdekaan pers, dan keselamatan para jurnalis, sekaligus memastikan bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak terjadi lagi. Setiap kekerasan terhadap wartawan atau kantor-kantor media dengan alasan apapun, akan merampas hak publik memperoleh informasi dan merusak citra pemerintah. Apalagi setelah kita memiliki UU Pers Nomor 40/1999 dan Konstitusi Pasal 28 F yang memberikan perlindungan penuh kepada wartawan dan terhadap tugas jurnalistiknya. Kami yakin Bapak Presiden mendengar apa yang kami telah sampaikan sejak tujuh tahun ini. Jauh di lubuk hati, kami menginginkan pemerintahan Bapak membela kepentingan masyarakat luas demi cita-cita suatu pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia untuk hidup. Kami selalu ingat janji kampanye pasangan SBY-JK menjelang Pemilihan Presiden 2004 lalu tentang keinginan menciptakan negara Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Bapak Presiden, Kami tidak menutup mata, bahwa pers Indonesia masih jauh dari gambaran ideal yang diidamkan masyarakat pers sendiri. Untuk itu kami terus berupaya keras untuk menjalankan etika dan profesionalisme jurnalisme Pers yang bebas dan profesional. Kami juga berjanji akan terus mengawal usaha pemerintah dalam memberantas korupsi dan pengawal upaya pemerintah menegakkan good governance. Terima kasih. Hormat kami, Pemimpin Umum UKPM Teknokra Unila Yudi Nopriansyah

Monday, September 25, 2006

Perlukah Persma Berhimpun Dalam Suatu Wadah?

Tema judul di atas, jelas merujuk dari gugatan terhadap peran Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang ompong dan tidak jelas program kerjanya. Bagaimana tidak sejak berdirinya PPMI tahun 1992 sebagai pengganti IPMI yang mati setelah Kongres V tahun 1980-an, peran PPMI sampai kekarang bisa di bilang ‘enol besar’. Adalah Bengkel Jurnalisme Lampung yang mencoba mempertanyakan itu. Dalam acara diskusi rutin dwi mingguannya, Bengkel Jurnalisme mengundang seluruh persma di Lampung untuk menjawab judul di atas. Acara itu di fasilitasi oleh LPM Radin Intan di gedung BEM IAIN. Saya sendiri di undang menjadi panelis bersama Nur Kholis mantan ketua dewan kota PPMI Lampung. Sayangnya Nur Kholis tidak datang. Untungnya Juwendra Asdiansyah yang merupakan dedengkot Bengkel Jurnalisme hadir dalam diskusi. Juwendra ketika masih aktif di Persma ikut dalam Kongres PPMI di Lombok tahun 2000. Bisa dibilang kongres pada 24—29 Mei itu menjadi kongres terbesar PPMI terakhir. Karna bisa mendatangkan hampir seluruh Persma. Diskusi itu bisa dibilang gagal, karna hanya ada tiga perwakilan Persma (UKPM Teknokra, LPM Radin Intan, LPM Digital Darmajaya). Sisanya adalah peserta sekolah jurnalistik Bengkel Jurnalisme, wartawan pers Umum dan angota BEM IAIN Radin Intan. Panitia kurang serius mempersiapkan acara, terbukti undangan saja baru di sebar sehari sebelum acara. Saya diminta menjadi panelis lewat SMS. Tapi biarlah, semangat Bengkel yang perduli dengan persma itu intinya. Karna bisa dibilang, tidak ada Persma di Lampung yang perduli dengan tema ini. Termasuk lembaga yang saya pimpin (Teknokra). Kami larut dalam buaian suasana kerja di bilik redaksi masing-masing. Saya pribadi, tergugah untuk mencermati “perlukah Perma berhimpun dalam satu wadah?”Untuk itu, saya mengajak kawan-kawan Persma lain ikut menjawabnya. Kiranya, beberapa bahan dibawah ini yang terkait dengan wadah perhimpunan persma di Indonesia, menjadi gambaran untuk kita (Pers Mahasiswa), agar menjawab gugatan Bengkel Jurnalisme. >PIPMI direktori pers mahasiswa Indonesia >PIPMI direktori pers mahasiswa Indonesia

Tuesday, September 19, 2006

Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara

Kebebasan memperoleh informasi yang selama ini belum terlaksana di negara ini, semakin menjauh dengan di rumuskannya rancangan undang-undang Rahasia Negara. Padahal dalam perundang-undangan, memperoleh informasi merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi: "…….setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia……."Amandemen tersebut pada jaman presiden BJ. Habibie di tegaskan dalam Undang-undang Pers pasal 6 UU No.40 Tahun 1999. Tujuan utama adanya ketentuan yang sacara tegas mengatur kebebasan informasi adalah: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadialan dan kebenaran. Maka terdengar berlebihan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang berkata ”Kalau semua dibuka, semua jadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Hasilnya adalah mobokrasi, demokrasi massal, di mana semua orang mau ikut nimbrung,” kata Menteri Juwono di majalah Tempo Edisi 01 - 7 Mei 2006. Adalah benar jika kebebasan itu tiada yang mutlak. Seperti yang dikatakan oleh bebarapa filsuf bahwa there is no absolute freedom. Demikian pula dengan kebebasan informasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang? Dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang merupakan pembatasan informasi, yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai hal tertentu, misalnya: " Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara (pidana penjara selama-lamanya 20 tahun, " Pasal 124 mengenai rahasia militer (pidana penjara 15 tahun), " Pasal 322 mengenai rahasia jabatan (pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,00), " Pasal 323 tentang rahasia perusahaan, " Pasal 369 mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun), " Pasal 430-434 mengenai kerahasian surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan hubungan melalui telepon umum (pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan), Dalam ketentuan diatas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Namun pada dasarnya inti dapat saja bermacam-macam, baik positif maupun negatif. Bahwasanya ketentuan dalam KUHP bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum pada informasi, pemilik informasi, dan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memiliki informasi sudahlah jelas. Jadi hal yang perlu dikuatkan bukan membuat produk hukum baru, melainkan dengan meninjau ulang UU untuk memperoleh kebebasan informasi itu sendiri. Dengan meletakkan landasan hukum bagi orang yang berkehendak memiliki informasi yang bersifat publik, hal mana berhubungan erat dengan public accountability suatu lembaga yang merupakan bagian dari good governance. Dengan demikian sedikitnya terdapat dua masalah yang harus diperhatikan akibat bahaya RUU Rahasia Negara: Pertama, hak warga untuk memperoleh informasi dari lembaga public. Kedua, hak warga dan lembaga tertentu untuk melindungi pribadinya apabila hal pertama dapat mengundang sanksi bagi pejabat publik yang menolak memberikan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dapat diakses publik, maka hal kedua berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan atas mereka yang melanggar right to privacy seseorang ataupun lembaga yang ditetapkan UU sebagai pengecualian atas hak atas kebebasan informasi. Dalam kaitannya dengan kebebasan informasi ini, menilik ketentuan yang ada di beberapa negara, sejumlah informasi yang dikecualikan dari akses publik dan digolongkan kedalam sembilan exemption di Amerika Serikat adalah yang menyangkut: keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri, rencana militer, persenjataan, data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA, ketentuan internal lembaga, informasi yang secara tegas dikecualikan oleh UU untuk dapat diakses publik, informasi bisnis yang bersifat rahasia, memo internal pemerintah, informasi pribadi (Personal Privacy), data yang berkenaan dengan penyidikan, informasi lembaga keuangan, dan informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Harus diingat bahwa kekecualian diatas bersifat diskresioner, tidak wajib, dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan. Di Thailand, memberlakukan Official Information Act pada tahun 1997. pengecualian atas informasi yang dapat di akses publik dalam negara ini, mirip dengan ketentuan yang diatur dalam Freedom of Information Act Amerika Serikat, yakni informasi yang dapat membahayakan istana, yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan international atau keuangan nasional, menghambat penegakaan hukum, merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal, yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang, informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiannya (pasal 14 s/d 15 ayat 6 (Official Information Act). Keberadaan UU Kebebasan informasi, sebagai salah satu pendorong demokrasi, dengan demikian, memerlukan penjabaran yang sangat teliti, rinci dan jelas, agar tidak justru menjadikan kekacauan dalam negara karena tidak adanya rahasia maka hal pertama yang harus difahami bersama adalah bahwa: 1. tidak semua informasi merupakan bahan yang bebas dipublikasikan, 2. penjabaran mengenai informasi merupakan bahan yang bebas harus dirumuskan dengan jelas, 3. pembatasan atas kebebasan informasi menyangkut, a. kepentingan nasional/keamanan negara (militer, ekonomi, keuangan), b. kerahasiaan pribadi warga masyarakat, 4. pelanggaran atas pengecualian atas hak atas kebebasan informasi yang diberi sanksi pidana harus dirumuskan dengan teli dan tegas. Kedua restriksi dalam butir 3 diatas juga diakui oleh komunitas internasional, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang intinya menentukan bahwa the right to freedom of expression… and information…may …be subject to certain restriction, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a) for respects of the rights or reputation of others, b)for the protection of national security or of public order, or of public health or morals. Kepentingan negara, merupakan salah satu kata kunci yang membatasi kebebasan informasi, dan sejumlah kebebasan lainnya pula, sebagaimana dicantumkan dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Makna dan cakupan kata ini sebenarnya harus mendapatkan suatu rumusan yang tegas, agar agar tidak multi-interpretable yang pada akhirnya membawa ketidak pastian hukum. Dikaitkan dengan ketentuan dalam ketentuan dalam KUHP, yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 112 dan 124. agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat namun tidak membahayakan negara, maka UU atas kebebasan untuk memperoleh infromasi harus mengandung rumusan yang tegas mengenai informasi dan data yang tidak dapat diakses publik dalam kategori ini. Dengan demikian makna ketentuan yang ada dalam UU no.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan harus ditinjau kembali. Pasal 11 ayat (2) UU ini memberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun kepada orang yang dengan sengaja diwajibkan merahasiakan hal tersebut. Padahal pasal 1 UU ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai arsip, yang mencakup semua naskah yang dibuat dan terima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan. Dapat diduga bahwa hal ini membuat petugas arsip kesulitan dalam memberikan arsip bagi publik. Untuk mengatasi hal ini selayaknya dibuat klasifikasi arsip yang harus dirahasiakan karena sifatnya, misalnya: 1. informasi khusus tentang militer dan persenjataannya dibuat klasifikasi lembaga ini sehingga dapat digunakan untuk melemahkan/menghancurkannya, 2. informasi mengenai system keamanan presiden dan penjabat negara lain yang perlu mendapatkan perlindungan negara, 3. informasi yang dikumpulkan negara mengenai proses peradilan pidana, yang apabila dapat diakses publik dapat menghambat berjalannya proses ini (misalnya mengenai keberadaan saksi pelapor yang menurut UU harus disembunyikan identitasnya dan dilindungi keselamatannya), atau dimanfaatkan oleh tersangka sehingga hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan, 4. informasi yang berkenaan dengan sumber-sumber alam tertentu yang dianggap penting oleh negara, yang diperoleh melalui penelitian yang rinci dan akurat dan menelan biaya besar, sehingga publikasinya dapat merugikan negara, 5. informasi mengenai test yang dipergunakan negara untuk menentukan promosi orang dalam jabatan tertentu, 6. informasi mengenai laporan tentang lembaga keuangan tertentu, dll. Adanya pembatasan semacam ini diperlukan untuk memberikan kepastian pada warga masyarakat, dan harus disertai dengan justification yang sahih, sehingga petugas informasi dalam lembaga yang bersangkutan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dibayangi ketentuan yang tidak perlu, sedangkan masyarakat memahami pentingnya informasi yang bersangkutan untuk dirahasiakan.

Friday, September 08, 2006

RUU Penyelenggara Pemilu

Jumat (8/9, saya mewakili Teknokra ikut dalam kegiatan Maintening KPU's Independence yang di gelar Institute for Public Policy Reform (INFORMA) dan CENTRO Jakarta. Kegiatan itu mengundang seluruh pers dilampung dengan sub tema Media Workshop. Bertempat di Hotel Indrapuri, hadir sebagai pembicara wakil Ketua Panitia Khusus RUU Penyelenggara Pemilu DPR RI Andi Yuliani Paris, Hadar N. Gumay (Cetro Jakarta), pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana, dan Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu 2004 Lampung Firman Seponada. Poin penting yang disampaikan Andi Yulianti Paris adalah: RUU Penyelenggara Pemilu nantinya, memposisikan KPU bersifat hierarkis. KPUD kabupaten/kota dan provinsi tidak perlu lagi meminta fatwa atau berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Cukup ke lembaga yang sama di atasnya. "Struktur hierarkis ini diperlukan salah satunya untuk menjaga independensi KPU dari intervensi lembaga-lembaga lain". ucap Andi Yuliani. Masalahnya mungkin,KPUD di daerah dalam menjaga netralitas dalam pilkada sering ada kedekatan khusus antara anggota KPUD dan calon kepala daerah, sedangkan Kalau pemilu legislatif dan pilpres netralitas itu masih bisa dijaga karena jarak antara calon legislatif atau calon presiden agak jauh. Hal inilah mengapa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Andi Yuliani perlu dibentuk supaya KPU tidak menjadi superpower. "Ke depan, Bawaslu bisa mengawasi semua tahapan pemilu dan tidak hanya meneliti berkas-berkas pencalonan," ujarnya. Denny Indrayana (Pakar Hukum tata negara UGM) menilai perlunya RUU Penyelengaraan Pemilu, diuraikan lagi mengenai posisi, fungsi, komposisi, administrasi, dan sanksi agar KPU dapat berdiri sebagai lembaga independen. Di asumsikannya, kini Indonesia mempunyai 13 lembaga independen meliputi berbagai komisi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, KY, dst. Sementara lembaga sejenis yang berada di bawah kendali birokrasi ada 60-an, termasuk KONI, Dewan Maritim, dst. Ia menyebutkan ciri-ciri lembaga independen di antaranya secara eksplisit dalam undang-undang disebutkan independen, sifat kepemimpinannya kolektif, dan presiden tidak bisa menerapkan hak prerogatifnya untuk mengangkat atau memberhentikan anggota lembaga tersebut. "Ketiga ciri ini yang harus melekat di kelembagaan KPU. Dengan demikian KPU punya hak konstitusional," kata Denny. Untuk mencapai independensi KPU, 82 pasal dalam RUU Penyelengaraan Pemilu menurut Deni, masih belum sempurna. KPU belum dapat mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal anggaran dan rekrutmen sekretariat. "Perlu juga dibahas kembali bagaimana jenjang karier staf sekretariat KPU jika diangkat dari pegawai negeri sipil," kata Deni. Sementara, Firman Seponada mensyaratkan tiga hal untuk menjadikan KPU sebagai lembaga independen, yakni bebas anasir politik, bebas anasir birokrasi, dan panitia seleksi yang kredibel. Upaya membentuk KPU sebagai lembaga independen, kata dia, harus dimulai dari panitia seleksi anggota KPU. Pengalaman lalu, unsur-unsur birokrasi menunjuk nama-nama calon pantia seleksi tidak secara transparan. Bahkan, di sebuah kabupaten di Lampung tiba-tiba muncul nama-nama panitia seleksi yang diajukan kepala daerah tanpa dijelaskan lebih dulu mekanisme rekrutmennya. "Harus ada uji publik bagi calon panitia seleksi karena kalau tidak, kepala daerah dapat menyusupkan orang-orangnya," kata penggiat Aliansi Jurnalis Independen Lampung itu. : Arsip RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Thursday, September 07, 2006

Foto jurnalistik dan Non Jurnalistik

Foto ini diambil oleh Rizki, biasa di panggil Kiki atau Pinky. Ia memberi judul karyanya "Suara-suara Bunga". Foto ini diberikan Pinky beberapa waktu lalu, ia berharap fotonya bisa masuk dalam majalah edisi khusus mahasiswa baru Unila. "Gimana kak, foto saya bisa masuk tidak" kata pinky kepada saya yang menjadi pemred sementara, mengantikan Eriek yang sedang ke Surabaya. Saya suka foto ini, kuncup bungga yang sedang mekar di pohon tanpa daun, dengan latar belakang hijau rumput. Foto itu menceritakan sesuatu kepada saya. Namun foto yang dibutuhkan untuk majalah edisi khusus adalah foto jurnalistik di rubrik essay foto. Saya tidak yakin foto ini akan dimuat, tapi saya janjikan jika dalam batas waktu, fotografer belum memberikan foto berita, maka foto ini akan saya muat di rubrik galeri foto. Pinky adalah pengurus baru Teknokra yang belakangan rajin belajar design grafis dan layout. Namun ketertrikannya di fotografi tidak bisa disembunyikan. Dia tanya macam-macam tentang foto ke saya. Kualahan juga saya dibuatnya. Saya tidak pernah menjadi fotografer, walau sering ikut lomba fotografi. Ilmu foto yang saya dapat otodidak ber eksperimen dengan kamera pinjaman, ditambah teori dari buku dan beberapa kali ikut dalam diskusi foto. Dan hampir setahun ini, nyaris tidak pernah memotret lagi. Pinky tanya kenapa fotonya tidak masuk dalam kategori foto jurnalistik? Menjawab ini, saya teringgat obrolan saya di Jakarta beberapa waktu lalu dengan Oscar Matuloh (redaktur foto LKBN ANTARA) Oscar bilang: fotojurnalistik adalah suatu medium sajian informasi untuk menyampaikan beragam bukti visual atas berbagai 'peristiwa' kepada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak dibalik peristiwa tersebut dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Brian Horton penyunting buku "Assosiated Press, Photojournalism Style Book" menyatakan Peristiwa sendiri adalah suatu bagian dari proses terbentuknya sejarah umat manusia. "memandang fotojurnalistik sebagai suatu kajian artinya memasuki matra yang memiliki tradisi kuat tentang proses 'sesuatu' yang dikomunikasikan, dalam hal ini yang bernilai berita kepada orang atau khalayak lain dalam masyarakat" ucap Oscar. Jika pernah menonton film documenter James Nechtwey 'War Fotogrefer,' disana kita akan melihat aktivitas Nechtwey dalam meliput dengan kameranya. Nechtwey selalu dekat dengan apa yang difotonya, kemudian melaporkannya kepada khalayak dengan gambar utuh tanpa distorsi pemaknaan. Suatu hal yang tak mungkin dibuat oleh paparrazi yang mencuri foto dari jauh. Inilah mengapa pewarta foto berita, menjadikan hasil fotonya sebagai subjek bukannya objek. Foto pemandangan laut bisa jadi objek foto, tetapi laut yang tumpah di Aceh (tsunami), adalah subjek. Kembali kepada pertanyaan Pinky, kenapa fotonya yang indah itu bukan foto berita? Jawabnya: keindahan bukan unsur utama dalam fotojurnalistik, tapi 'peristiwa' yang dibutuhkan publik, itu intinya.! "Tapi keindahan jugakan dibutuhkan publik?" ya, tapi keindahan tidak menginformasikan sesuatu pada publik. World Press Photo yang bermarkas di Amsterdam, memecah beberapa kategori dalam fotojurnalistik yang kerap menjadi acuan mereka saat memilih foto-foto jurnalistik sebagai kandidat Bast Photo of The Year -Spot News Photo (foto berita spontan/spot) -General News Photo (foto berita umum) -Nature and Environman Photo (foto berita alam dan lingkungan) -People in the News photo (foto berita/potret) -Science and Tachnology Photo(Foto berita Iptek) -Daily life Photo (foto berita keseharian) -Arts photo (Foto berita seni dan budaya) -Sport Photo (foto berita olahraga) Semua foto harus bernilai humanis, jelas, dan tidak bias tafsir. Menariknya foto bisa dari camera apa saja, bisa kamera Digital, kamera konvensional CLR bahkan kamera saku. Sedangkan foto Pinky yang indah, bisa masuk dalam kategori, photografy hobby non-jurnalistik. Kategori ini, di koran biasa di temukan dalam rubrik non liputan, Foto macam ini juga biasa di lombakan dalam berbagai iven lomba photografy macam Salon Foto, Arts Inernational Photografy dll. Dengan bobot penilaian lebih pada , teknik, komposisi, engel, dan citarasa sipenilai. Saya pernah ikut lomba foto sejenis itu dalam Pekan seni Daerah, saya mengirim dua foto kebetulan mendapat juara satu dan dua. Keduanya di ikut lombakan lagi dalam pekan seni Nasional 2004. Saya senang akhirnya ada yang mau belajar fotografy. Dan semoga saja Pinky tidak puas dengan dikusinya bersama saya. Sehingga dengan begitu dia akan terus belajar. Kelak pengetahuan saya yang secuil ini, bisa jadi bertambah dengan pengetahuannya.

Friday, September 01, 2006

Masih Ada(kah) Hukum di Sebesi

Yudi Nopriansyah Laporan: Riska Meitania Setelah akhirnya dibuktikan oleh beberapa bundel, serta undang-undang yang ada, lalu milik siapakah Sebesi dan Seboekoe?Tiga bundel dokumen berbahasa Belanda dan dua bundel Surat Keputusan Mahkamah Agung ditunjukkan Hasanudin kepada Teknokra. “Ini bukti bahwa secara sah, pulau Sebesi telah dibeli Haji Djamaloedin dari Pangeran Minak Putra,” ujar Hasan. Hasan mengklaim sebagai pemilik sah pulau Sebesi dan Seboekoe. Sudah lebih dari dua jam Hasan bercerita tentang pulaunya itu. Tiba akhirnya ia memperbolehkan Teknokra untuk mengcopi seluruh bundel yang ia tunjukkan. Dokumen tua yang sudah menguning itu seukuran kertas folio, lima lembar halamannya sudah lusuh dan kusam. Namun, dalam dokumen tersebut dilampirkan halaman terjemahan yang dibuat oleh, Abdoel Rahim wnd Demang District dan onderafdeeling warga Kalianda, 3 Januari 1923. Kertas terjemahan pun hampir sama kusamnya. Dalam dokumen itu dijelaskan kalau Haji Djamaloedin telah membeli Pulau Sebesi dan Seboekoe dari Pangeran Minak Poetra pada tanggal 3 Maret 1896. Dokumen itu juga menjelaskan bahwa Haji Djamaloedin harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang kehasilan alam tahun 1900 yang tertulis f. 1551,80. (satoe ribu lima ratoes lima poeloeh satoe roepiah delapan poeloeh cent). Hasan menunjukkan satu bundel dukumen surat perjanjian (overeemkomst) dengan cap pemerintahan Hindia Belanda A.E Prosse T.V. Notaris Batavia. Isinya adalah meminta izin menanam pohon kelapa di Pulau Sebesi dan Seboekoe kepada pemilik pulau yaitu The Tian Tjay kakak tertua Hasan sebagai ahli waris dari Mohammad Saleh Ali bin Hadji Djamaloedin. Lebih dari seratus surat perjanjian terdokuntasikan dalam bundel tersebut, dari rentang waktu 1933 sampai 1941. Dalam surat perjanjian tercantum bahwa penanam atau pengolah kebun harus membagi setegah hasil panen dari tanaman kelapa yang ditanam. Sedangkan bagi yang berladang membagi satu perlima bagian dari hasil berladangnya. Meski sebenarnya tak berlaku lagi, dokumen-dokumen itulah yang menjadi bukti turun-temurun keluarga besar Hasan untuk mengklaim Pulau Sebesi dan Seboekoe sebagai warisan Haji Djamaloedin. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria bab dua pasal 17 yang melahirkan Perpu Nomor 5 tahun1963 tentang surat hutang LANDREFORM, dan Diktum pada pasal 18 yang mencabut kepemilikan tanah dengan memberi ganti kerugian sampai sekarang belum diterima pihak Hasan. “Inilah mengapa kami masih berhak mengambil hak bagi hasil kepada pengolah kebun di pulau, sesuai dengan surat perjanjian tahun 1933,” ucap Hasan. *** Sebagian warga Sebesi tidak paham akan kasus kepemilikan tanah di Pulau Sebesi, bahkan mereka kebinggungan akan dasar hukum yang berlaku. Padahal dalam Abstraksi undang-undang itu juga dijelaskan, ada empat faktor penting dalam melaksanakan Landreform, yaitu kesadaran dan kemauan elit politik, organisasi petani yang kuat, ketersediaan data yang lengkap, serta dukungan anggaran yang memadai. Menurut Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Isprihadi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah menurunkan timnya pada 2003 untuk meregistrasi kepemilikan tanah di pulau Sebesi. Sebagai kepala pengukuran retribusi Pulau Sebesi, ia mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 139 warga yang mendaftar ke BPN untuk di retribusi. “Mereka dikenakan uang panjer Rp280 ribu per hektar untuk pengukuran tanahnya. Seharusnya masyarakat disana mendaftar semua untuk diukur tanahnya”. “Dasar hukum retribusi itu berupa Surat Keputusan, namun belum di tandatanggani oleh Bupati Lampung Selatan,” lanjutnya. Menurut Isprihadi hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum untuk warga, sehingga terjadi konflik dengan tuan tanah Hasanudin (Baca: Sengketa yang tiada henti). Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Noor Alam sendiri mengaku kalau permasalahan ini sudah sering dicari penyelesaiannya. Bahkan menurutnya Bupati sendiri pernah berjanji akan memasukan ganti rugi atas tanah kelebihan milik Hasan tersebut kedalam RAPBN 2005. “Kami seperti dibuai,” ujar Noor Alam. Isprohadi mengatakan dalam retribusi tanah tersebut seharusnya tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Namun, masyarakat dalam hal ini juga ikut menanggungnya karena mereka adalah penghuni tanah tersebut. Dalam aturannya, masyarakat penghuni tanah Pulau Sebesi seharusnya membayar tanahnya untuk diukur kemudian juga membayar uang ganti rugi kelebihan tanah milik Hasan yang dipakai olehnya sebagai bentuk pembauatan sertifikasi kepada aparat pemerintah. Namun pada kenyataannya masyarakat hanya mau membayar untuk pengukuran tanahnya saja. “Makanya ketika Hasan bertanya kepada pemerintah, pemerintah selalu menjawab peretribusiannya belum selesai karena masyarakat sendiri tdak mau membayar,” seru Isprihadi. “Seharusnya masyarakat yang tinggal di Pulau Sebesi membayar uang retribusi kepada pemerintah, dalam hal ini kepada aparat pemerintah seperti Sekdes dan Kades,” lanjutnya. Beberapa kali Isprihadi mengaku pihaknya telah memberikan penyuluhan kepada warga akan retribusi dan kewajiban mereka untuk membayar uang retribusi namun mereka tetap tidak menggubrisnya dan tidak ada yang membayar. Kini masalah itu menjadi bertambah pelik karena Hasan selaku pemilik tanah menuntut kepada pemerintah untuk segera membayar sisa kelebihan tanah yang dimilikinya. Harga yang dibayar nantinya pun harus sesuai dengan harga saat ini yang berlaku, tidka lagi seperti pada tahun 1982. Alasan Hasan, karena harga tersebut sudah tidak sesuai lagi saat ini. Selain itu juga ditambah dengan bunga yang harus dibayar oleh pemerintah setiap tahunnya karena mengingat pembayaran untuk sisa kelebihan tanah itu seharusnya tidak boleh dicil, apalagi melihat pembayaran yang pertama telah lewat lebih dari dua puluh tahun. Nasib Sebesi ini tergantung dari masyarakat dan pemerintah pada khususnya. Hasil pemilihan kepada desa yang akan dilakukan tahun ini, secara tidak langsung juga menentukan nasib masyarakat Sebesi. Jika yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang berpihak pada Hasan, maka pembabatan dan pemetikan kelapa milik warga akan terus berlanjut. Namun orang yang terpilih nantinya adalah pihak yang kontra dengan Hasan maka tidak menutup kemungkinan peristiwa di Pesanggrahan akan terjadi kembali. “Itu artinya pemerintah harus lebih memperhatikan nasib masyarakat di Sebesi, dan menyelsaikan sengketa ini. Karena bila pemerintah tidak dengan cepat menyelesaikannya, masalah ini akan terus berlanjut selamanya,” ujar Noor Alam. Hasan pun mengakuinya. Namun menurutnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. “Masalah Sebesi adalah masalah pihak kami (ahli waris) dengan pemerintah. Bila pemerintah mau mengambil kelebihan tanah di pulau itu silahkan saja, tapi ganti rugi dulu kepada kami dengan harga yang sesuai”. Rupanya segala surat-surat keputusan yang dikeluarkan dan berbagai pertemuan antara Hasan dengan pemerintah tidak pernah menemukan titik temu. Maka masyarakat yang menjadi imbas pun tidak akan menemukan kedamaian di Sebesi. Nb: Tulisan Ini dimuat di Majalah Teknokra esisi 208

Tuesday, August 29, 2006

Teknokra Bukan "Teknokrat"

Tahun 2005, Pemimpin redaksi The Jakarta Post, Endy M Bayuni datang ke Lampung. Dia di undang menjadi pemateri pendidikan jurnalistik tingkat pengelola oleh Teknokra. Peserta didiknya pemimpin umum Pers Mahasiswa dari berbagai Universitas se-Indonesia. Sebelumnya Endy membaca setumpuk majalah dari setiap persma yang ikut pelatihan untuk menjadi bahan pelatihan. Dia bilang, kagum dengan wartawan mahasiswa. Berkerja tanpa dibayar namun tetap menghasilkan tulisan yang berbobot. “kalian kawah canradimuka wartawan Indonesia” kata Endy. Setelah pelatihan usai. Kepada panitai, Endy berjanji akan memuat salah satu Propil pers Mahasiswa di The Jakarta Post, koran harian nasional berbahasa Inggris, tempatnya memimpin. Tak disangka dua minggu selesai pelatihan Oyos Saroso HN, wartawan The Jakarta Post ditugaskan untuk meliput aktivitas sehari-hari Teknokra. Lebih membanggakan lagi ketika 19 Oktober 2005, setengah halaman rubrik National News, koran The Jakarta Post memuat berita yang di tulis Oyos Saroso HN, dengan judul Student newspapers told to change their strategies. Dalam rubrik yang sama, The Jakarta Post juga memberitakan tentang fotografer Teknokra yang meninggal di popor senapan ketika sedang meliput berjudul Atul: Forgotten martyrs of reform. Atul atau Saidatul Fitria adalah fotografer Teknokra, ketika demontrasi besar mahasiswa tahun 1999, demonstran cheous dengan aparat di depan kampus Universitas Bandar Lampung (UBL), Atul meminta dirinya dikirim meliput, pemimpin umum setuju asal ditemani Reno Setiaji anggota magang Teknokra saat itu. Atul dengan semangat merekam tujuh pristiwa kerusuhan dalam kamera nikon f 301. Sebelum dia dikejar aparat dan tiba hantaman benda tumpul yang meretakan tengkorang dahi kepalanya 8 cm. Reno sendiri tertembak perutnya. Atul meningal empat hari kemudian di Rumah Sakit Advent. Sedang Reno selamat, peluru diperutnya berhasil di keluarkan. Sekarang kami menyebut sekretariatan Teknokra dengan Graha Saidarul Fitria, dengan demikian perjuangan dan semangat Atul, akan selalu hadir dalam jiwa kami.Foto: Yudi, Mayna-kay, Ronkay, Endy Wife, Hen-kay, Endy M Banyuni, Riekay, Sabam Leo Batubara, Ghizlkay, Irmakay.
***
29 tahun lalu, dalam medio 1975-1977, Teknokra hanya sebuah ide. Asep Unik sebagai koordinator bidang Humas, Penerangan dan Publikasi dalam struktur DEMA (Dewan Mahasiswa) sekarang disebut BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). menyusun program kerja (progja). Asep bersama tim perumus progja yang terdiri dari: Muhajir Utomo (ketua umum DEMA) dan M. Thoha B Sampurna Jaya (Koordinator Bidang Kemahasiswaan), mencoba merumuskan progja bidangnya. Untuk bidang Humas, Penerangan dan Publikasi, Asep Unik membuat salah satu progja yakni menerbitkan majalah dan koran dengan nama Teknokra. Majalah dan koran Teknokra ini diterbitkan dengan tujuan untuk menciptakan iklim komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, ditambah tujuan-tujuan praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa yang berkecimpung di dalamnya. Adapun tujuan praktis dari diterbitkannya majalah dan koran Teknokra adalah untuk melatih kematangan mahasiswa dalam penulisan dan meningkatkan intensitas kegairahan membaca serta mempersiapkan diri untuk menghadapi penulisan skripsi, melatih ketajaman mahasiswa dalam menganalisa, memperkaya kreatifitas dan menyebarluaskan penyampaian ilmu, teknologi, kebudayaan, sekaligus media promosi komponen mahasiswa Unila, serta untuk melengkapi dan memperluas penerbitan atau penulisan populer kemahasiswaan. Namun terkadang kenyataan tak selamanya sesuai rencana. Rencana untuk menerbitkan majalah atau koran hanya menjadi mimpi, Teknokra hanya terbit hanya berbentuk buletin 30 halaman. Isinya berbeda jauh dari isi Teknokra sekarang, buletin Teknokra dulu 80 persen berisi tulisan opini atau tulisan ilmiah dari dosen dan mahasiswa, 20 persen berisi artikel lepas seperti cerpen, puisi dan sedikit berita bersifat straight news seputar kampus. Prihal nama Teknokra yang merupakan akronim Teknologi, Inovasi, Kreativitas dan Aktivitas. Di kancah oleh Asep unik yang sebenarnya merujuk pada kata Teknokrat. Saat itu kata Teknokrat ini sedang ngetrend untuk menyebut golongan intelektual, orang-orang yang pintar, cerdas dan selalu berpikir. Dan memang harapannya, orang-orang yang terlibat di Teknokra ini akan seperti itu. Akan tetapi nama ini menurut Asep Unik, terlalu berat. Ada sebuah ketakutan yang merasuki jika tahun-tahun kedepan, Unila umumnya atau Teknokra pada khususnya tak mampu menyandang nama besar tersebut. Serta ada kecemasan dari Asep Unik Cs akan keterkungkungan mereka dalam euforia sesaat ketika menggunakan kata Teknokrat. Dengan pertimbangan itu, maka kata Teknokrat tak jadi dipakai, tetapi tetap mengambil bagian dari kata Teknokrat tersebut yaitu kata Teknokra tanpa huruf “t” dibelakangnya. Akhirnya kata tersebutlah yang dipakai sebagai nama media yang akan diterbitkan.
**
Sekarang Teknokra hadir dalam empat terbitan yaitu Teknokra Majalah, Teknokra News, Teknokra On-line dan secara tentatif menerbitkan Buku. Kami juga merasa bertangung jawab untuk ikut perduli dengan mutu jurnalisme, sehingga program kerja tahunan Teknokra, selalu mencantumkan pelatihan jurnalistik ber-level daerah dan nasional dan juga melakukan bimbingan kepada pelajar sekolah. Memang tidak gampang untuk mengerjakan itu semua, 30 kru Teknokra ditambah anggota magang, terkadang larut dan jenuh dengan rutinitas penerbitan dan kegiatan. Disamping tututan untuk cepat lulus tentunya. Namun keingginan berkarya membuat kru kreatif untuk tetap nyaman, semisal menciptakan nama pangilan macam: Padly jadi Padkay, Doni—Dongkay, Roni—Ronkay, Anastasia jadi Anastasiakay, maksa…! (mereka didaulat kru sebagai keluarga bohai-kay). Suasana kekeluargaan diusahakan terbagun di Teknokra, bahkan sejak magang para anggota dinamai aneh macam: Jaling, Ling-lung, Towo, lemot. Bahkan Erie Khafif pemimpin redaksi punya nama magang Gondes (gondrong desa), meski sekarang rambutnya cepak, sekali gondes tetap gondes. Hidup gondes. Seperti kata Asep Unik, kami bukan ‘Teknokrat,’ kaum yang cerdas dan pintar. Kami hanya ‘Teknokra,’ kaum yang belajar ber-Teknologi, ber-Inovasi, mencoba-Kreatif dan ber-Aktivitas sebagai Jurnalis. Karna cerdas dan pintar bukanlah prodak, melaikan roses. “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah… Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Pramoedya Ananta Toer dalam Khotbah dari Jalan Hidup. Tetap Berpikir Merdeka Salam

Sunday, August 27, 2006

Menggugat Pancasila Lewat Orasi dan Lagu

Nuansa perayaan 61 Indonesia merdeka, oleh masyarakat bangsa ini memang unik, bahkan ada yang bilang aneh. Di komplek perumahan saya, setiap rumah di mintai sumbangan untuk mengundang organ tungal plus biduan seksi. Memang tidak ada paksaan untuk menyumbang. Tapi siapa berani tidak, keputusan menyumbang adalah hasil rembuk tokoh masyarakat RT RW. Saya juga pernah melihat tujuh orang ibu-ibu, ikut lomba panjat pinang. Pohon pinang sebesar tiang listrik di lumuri oli, ketujuh ibu bahu—membahu, injak—menginjak, dan penontonpun histeris tertawa. Buset, “ibu-ibu yang lagi susahanpun rupanya bisa jadi bahan lelucon.” Pikir saya. Dikampus, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menyumbang tangkai lomba. Dari makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, fulsal, catur, paku tim, menjadi hiburan merayakan kemerdekaan.BEM KBM Unila, mengundang tokoh Lampung berorasi, merefleksi kemerdekaan Indonesia. Ada Arif Makhya (Budayawan), Bambang Eka Wijaya (Wartawan), Gino Vinolin (Guru), dan Isbedi Setiawan ZS (Penyair). Dengan seting Pangung Rakyat, Yuke AFI ikut meramaikan. Yuke adalah penyayi Lampung yang berjaya karna SMS, di pentas Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Yuke bernyayi di iringgi, gitar akustik dan alat perkusi yang dimainkan oleh UKM bidang Seni. Lagu yang di nyayikan juga, sesuai dengan orasi Arif Makhya yang mengugat sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Bagi ayah Arif, pagilan untuk tokoh lampung itu, belum bisa di rasakan oleh masyarakat Indonesia, sejak merdeka 61 tahun lalu sampai sekarang. “Belum ada presiaden Indonesia, yang mampu memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.” Ucap Ayah marah. Setelah orasi Ayah selesai, Yuke bernyayi, dia mengubah lirik lagu “Indonesia Tanah Pusaka,” sehingga terdengar sinis. Indonesia tanah air siapa- Katanya tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala, Rakyatnya tidak sejahtera. Disana aktivis disiksa- Petani dirampas hartanya. Upah buruh murah di-bayarnya- Sampai mati tak punya rumah. Peserta histeris, entah untuk Yuke atau lirik lagunya. Bambang Eka dan Gino Vinoli mengapresiasi lagu ini, dengan bertepuk tangan semeriah mungkin, Ayah Arif dan Isbedi menganguk-angguk setuju. Prihal lagu Indonesia Tanah Pusaka ini, penciptanya Ismail Marzuki, salah seorang komponis besar Indonesia yang lahir pada tahun 1914 di Kwitang, Jakarta Pusat. Beberapa lagunya macam: Aryani, Sepasang Mata Bola, Gugur Bunga, menjadi lagu pilihan upacara dan acara kenegaraan. Nama Ismail Marzuki sendiri didaulat sebagai suatu pusat seni di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Tahun 2004, ketika mendekati pemilihan Presiden langsung, Gus Dur, Amin Rais, Akbar Tanjung, Megawati, Eros Djarot, dan beberapa politikus lain. Pernah bersama-sama menyayikan “Indonesia Tanah Pusaka,”, di televisi. Namun SBY yang tidak ikut bernyayi terpilih sebagai Presiden. Lagu ini memang tidak asing diteliga, lagu renungan yang sering di dongengkan guru untuk memupuk nasionalisme. Setelah Indonesia tanah air siapa, Yuke. Giliran Gino Vinoli berorasi tentang pendidikan. Gino memulai dengan ‘Onani,’ maksudnya: orasinya ini sering dia teriakan, namun sepertinya para elit politik tidak pernah mau mendengar. Menurut Gino Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang menelanjangi dirinya, karna tidak bisa melaksanakan amanat konstitusi. Pendidikan yang dalam Undang-undang dasar, seharusnya mendapat 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), ternyata hanya bisa mengangarkan 4,1 persen. “jadi jangan mau dibebankan pembiayaan pendidikan. Ketika tangungjawab pemerintah sebagai mana diamanatkan konstitusi belum terpenuhi.” Ucap Gino. Gino pernah membuat Riset tentang APBD propinsi yang 500 miliar, jika 20 persennya adalah 100 miliar, maka hitungan untuk buku gratis dari SD, SMP, SMA, yang hanya membutuhkan tujuh miliar (3,5 persen dari APBD). Pemikiran masyarakat yang di racuni bahwa pendidikan tidak bisa gratis itu keliru. Memang pendidikan harus mahal, namun beban pembiayaan sebenarnya bisa di ambil alih oleh pemerintah. Lagu yang ini saya inggat Almarhum Harry Roesli. Kang Harry pernah mengumpat ‘sialan’ dalam lirik lagu blusnya: Sialan, mau sekolah saja susah…/ Katanya wajib belajar, agar otak jadi pintar,/ Bagaimana bisa pintar kalau yang pintar ngak punya otak. Lagu ‘sialan’ ini pertama saya dengar waktu masih di Bandung. Kang Harry menyayikanya bersama pengamen jalanan (Anjal) di Jalan Jakarta, merayakan 55 tahun Indonesia merdeka. Kemudian Isbedi Setiwan ZS, membaca puisi di susul lagu Rumah Kita. Kata Yuke, biar hanya gubuk bambu, tanpa ayelir dan lukisan, masih lebih baik disini, rumah kita sendiri. Indonesia. Rupanya lagu pertama, hanya sekedar menghibur, sedangkan lagu kedua lagunya para birokrat, lagu buaian yang meninak bobo. Yang seperti lagu Kang Harry, Tidurlah Indonesia Raya…/ Indonesia Tanah Air Ku / Tanah Beli Air Juga Harus Beli / Indonesia Terbagi-bagi / Ada Indome / Ada indomart / Ada Indosemen / Ada Indomobil… / ‘nesia’nya kemana..? / Di buang kekal! / ”Nyangkutnya dimana?”/ nyangku di cendana…!

Saturday, August 19, 2006

Akuntabilitas dan Kebenaran Fungsional

Saya pernah di kirimi Imel, oleh kawan Deni Andriana, dari Lembaga Penerbitan Mahasiswa 'Suara Mahasiswa,' Universitas Islam Bandung (UNISBA). Deni menanggapi bantahan saya terhadap tulisan kawan Febrie. Untuk lebih lengkapnya saya posting hasil diskusi kita bertiga tentang masalah elemen pertama dari 9 elemen jurnalisme 'kebenaran.'From:"febrie ha" untuk mas you die, yang pertama saya ingin menyampaikan kebenaran. bahwa saya sekali-kali, sama sekali, dan setiap kali bukan mbak, melainkan (masih) mas, he-he-he. kedua, saya sepakat kalau diskusi kita banyak mengeksplorasi 'ideologi' persma. termasuk juga 'isi' pemberitaan (atau yang lebih luas: tulisan). saya terharu juga, beberapa kali diskusi di milis ini menggunakan argumentasi-argumentasi teoritik. seperti 9 elemen jurnalisme-nya bill kovach, dan seterusnya. bagi saya, inilah cita ilmiah dan akademik kampus. kalo ngomong berbasis teori dan data. (tentu saja ini bukan menara gading. karena kalo kampus asal njemplak (maaf, ini idiom jawa. gak nasionalis ya, he-he-he) apa bedanya kampus dengan masyarakat-nonakademik. kadang-kadang entah karena malas, atau benar-benar tidak ingin dituduh menara gading, kita terlalu banyak 'meninggalkan kampus'. padahal metode 'belajar bersama masyarakat' pun, sebenarnya merupakan proses 'berteori' (baca: mengkonstruksi teori). oke lah, kita akhiri saja soal 'teori-teori' ini. karena 'bahasan' ini juga kan cuma 'dalam kurung'). soal 'ideologi' (saya pakai tanda petik karena masih ada pertanyaan: apakah persma punya 'ideologi), saya memahami sebagai landasan gerak-teoritik bagi persma. mau ngapain persma, dan mau mewujudkan cita seperti apa persma sekaligus bagaimana caranya, inilah 'ideologi' persma. selain 9 elemen jurnalistik, sebenernya kita punya kode etik jurnalistik (kej) yang dianggap sebagai kode etik jurnalistik indonesia. asosiasi wartawan biasanya punya kode etik jurnalistik sendiri, seperti kode etik wartawan indonesia (kewi) punyanya pwi. namun semuanya mengacu pada kode etik jurnalistik (kej). isinya sebenarnya 'standar' (artinya: yang baik-baik gitu deh....). seperti cover both-(all) sides, chek dan rechek, crosschek, tidak melakukan trial by press, tidak melakukan rekayasa, maupun manipulasi data. dan beberapa lain (kalo gak salah juga sembilan) yang saya tidak sempat 'menghapalnya'. nah, ideologi ini kan soal 'konstruksi berpikir'. untuk sampai pada 'konstruksi bertindak'--untuk menghasilkan content (isi)--maka kita mengenal sebagai 'politik redaksi'. atau katakanlah kebijakan redaksi (karena kok 'politik redaksi' identik dengan redaksi yang 'berpolitik'. padahal maksudnya ya 'pendapat redaksi'). kalau dulu soal kebijakan redaksi ini secara 'legal' (maksudnya: etis) dituangkan dalam editorial (pendapat redaksi atas suatu tema), maka sekarang nampaknya banyak tulisan (atau pemberitaan) yang isinya editorial semua. apalagi semenjak ada 'ideologi' baru, semisal jurnalisme sastrawi yang 'membolehkan' by line dari wartawan. sehingga kalau dulu penanggungjawab redaksi adalah pimred (seperti hb jassin--kasus ki panji kusmin, atau bambang harimurti--kasus hercules--yang dituntut ke pengadilan, bukan wartawan yang menulis, sekarang yang 'bertanggungjawab' ya wartawannya sendiri--untuk genre jurnalisme sastrawi). ideologi pers yang berkembang saat ini 'boleh' memasukkan opini dalam tulisan (kalau dulu hanya features--bentuk purba dari 'jurnalisme sastrawi'). ini yang merepotkan. kadang kita teriak pers harus independen, di satu sisi kita 'membentuk karakter masyarakat' (seorang kawan yang saat ini menjadi ketua organisasi mahasiswa ekstrakampus di solo menyebutnya sebagai: jurnalisme propaganda). makanya ini paradoks. katanya kita harus menyuarakan 'kebenaran' (bisa diartikan gak 'menambahi' atau 'mengurangi'), tapi kadang-kadang kita sekaligus harus 'membela' yang tertindas (dengan 'mengompori' baca: 'membentuk karakter masyarakat (pembacanya)). seorang kawan punya tesis titik potongnya: pers menyuarakan kebenaran-etis. netral (tidak berpihak) adalah kejahatan. dan berpihak yang 'dibenarkan' adalah berpihak pada kaum tertindas (teman saya lebih suka menyebutnya mustadafin). mengapa berpihak kepada yang ditindas 'dibolehkan'? pertama, karena mereka tertindas. kedua, karena mereka tidak punya 'sumberdaya' untuk 'berdaya'. (yang 'menindas' tidak perlu dibela. lha wong tanpa dibela saja dia sudah bisa menindas). tapi itu kata teman saya, yang kebetulan saya sepakat. jadi, bagi saya teori penting (tidak sekedar perlu). agar pers 'berideologi'. tentu saja harus diaktulaisasikan. (kita tampaknya 'alergi' dengan 'teori' karena biasanya teoritisi hanya menjadi ilmuan produsen teori. kondisi ini menjadi pembenaran bagi kita (tentu, saya juga) untuk malas membaca 'teori'. jadilah kita trial and error. masih untung kalau 'menemukan teori baru'). soal jurnalistik, jurnalisme, dan pers. saya dapat 'definisi' pers dari seorang anggota dprd solo yang mengisi suatu diskusi mengenai persma di awal perkuliahan dulu sebagai 'sistem syiar', 'sistem pemberitaan'. makanya ada 'pers islami', 'pers pergerakan', 'pers mahasiswa'. disebut sistem karenaia punya 'ideologi', juga punya medianya. kemudian jurnalistik, dan jurnalisme. sewaktu kuliah dulu, saya sering membedakan antara 'paham' atau 'isme' dan 'ideologi'. disebut paham kalau ia masih berbentuk teori. bentuknya seringkali pemikiran seseorang, atau banyak orang yang saling melengkapi dalam satu tema tertentu. sedang ideologi, adalah praksis (bahasanya habermas kalau gak salah). sebagai 'landasan gerak', atau sederhanya 'paham' yang dijadikan 'landasan gerak'. seperti pemikiran marx yang disebutnya sosialisme. ketika dia menulisnya dan kemudian menjadi 'landasan gerak' partai buruh ia baru menjadi ideologi. dia menyebutnya komunisme (dalam tulisan manifesto communist). oleh lenin, pemikiran marx dijadikan 'landasan gerak' revolusi bolisyevik rusia menjadi komunisme-leninisme--yang menjadi komunisme 'definitif' yang kita kenal. begitu juga saat pemikiran marx dijadikan beragam 'landasan gerak' berbagai gerakan menjadi ideologi, bisa bermacam-macam istilah. ada yang menyebutnya sosialisme, bahkan kalau boleh marhaenisme juga dipengaruhi pemikiran marx. jurnalistik sebagai 'paham', 'ilmu', 'isme'. dan jurnalisme sebagai 'ideologi'. kira2 begitu. salam, febrie Mohon maaf saya menyapa mas Febrie dengan memangil mbak. Kesalahan macam ini tampaknya sering terjadi berulang, dimana persepsi menjadi fakta. Sialnya dilakukan oleh seorang wartawan yang malas bertanya. Sekali lagi maaf. 9 Elemen Jurnalisme menurutku bukan teori, melainkan prosedur. Semua orang yang berkerja dalam dunia jurnalistik wajib tahu dan mengerti. Sehingga kesalahan memangil ‘mbak’ untuk seorang lelaki tidak terulang. Sama halnya dengan KEWI yang pada tgl 14 maret lalu digantikan KEJ. Dari segi jumlah pasal, KEJ lebih banyak dibandingkan KEWI, yakni 11 berbanding 7. Dalam hal substansi, KEJ juga kelihatan lebih lengkap karena mengatur sejumlah hal yang kurang tegas diatur oleh KEWI, atau bahkan tak tercantum sama sekali di KEWI. Satu hal yang kini tercantum di KEJ dan sama sekali tak ada di KEWI adalah pengaturan mengenai hal-hal yang sensitif, terutama yang berkaitan dengan masalah suku-agama-ras-golongan. Entah mengapa para penyusun KEWI luput memasukkan ini, padahal ketentuan ini sudah termuat di kode etik organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), juga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). KEJ kini mengakomodasinya, di Pasal 8 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa...” Pasal ini menjadi sangat penting dan relevan, di saat-saat ingatan kita masih hangat terhadap kerusuhan yang dipicu oleh penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh koran Denmark, Jyllands-Posten, beberapa waktu lalu. Jurnalisme Sastrawi setahu saya bukan idiologi. JS adalah sebuah gaya dalam penulisan jurnalistik yang pada era tahun 60 berkembang di Amerika dengan nama literary journalism. JS pure karya jurnalistik, yang menyajiankan realitas-peristiwa-berita yang bukan lagi sekedar siap saji ala 5W1H. Bukan pula metode pelaporan news story yang telah terkumpul, tidak lagi relevan, bahkan menyesatkan dan meremehkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Tidak juga laporan yang dihalangi oleh sekat waktu deadline dan kolom headline, dari teknik penulisan matter of fact news atau straight news yang dianggap sakral. Sebab, akan banyak kemungkinan bias, cacat bahkan bodoh dalam memetakan view of the world. Juga saya kira mas Febri keliru tentang by line yang menurutku adalah sebuah akuntabilitas. Sejauh mana byline yang berasal dari dua kata by (oleh) dan line (garis ) bisa menjelaskan ukuran akuntabilitas sebuah laporan (berita)? Bukankah tanpa byline pun laporan itu juga dibuat dengan sebenar-benarnya? Celakanya! di Indonesia, kebanyakan surat kabar tak memakai byline. Akuntabilitas wartawan disembunyikan di balik tanggung jawab institusi. Selain itu redaktur di Indonesia cenderung memberikan byline bila sebuah laporan dianggap punya kualitas lebih. Pemakaian itu diberikan sebagai penghargaan bukan akuntabilitas. Kalau laporan itu biasa-biasa saja, redaktur merasa cukup memberikan inisial di ekor karangan - yang sebenarnya, menurut sejarah, lebih untuk fungsi administrasi belaka . Ini yang menurutku bermasalah. Namun berbeda bila seorang wartawan diberi byline. Wartawan akan lebih bertanggung jawab terhadap isi laporannya. Publik akan tahu siapa wartawan yang bekerja secara relatif konsisten menghasilkan berita-berita yang baik dan benar. Sebaliknya, publik akan tahu wartawan mana yang pernah membuat kesalahan dalam laporan beritanya. Bayangkan bagaimana byline bisa mendongkrak mutu jurnalisme? Mungkin maksud mas Febrie adalah untuk persoalan risiko, para redaktur akan mengkhawatirkan wartawannya jadi sasaran kejahatan kalau namanya terpampang. Kekuatiran ini amat beralasan. Di Indonesia, pemberitaan tentang konflik Aceh dan kerusuhan Ambon memiliki risiko yang tidak kecil. Tak sedikit wartawan yang memberitakan konflik itu acapkali mendapat teror sampai risiko pembunuhan. Tak sedikit pula berita yang dibuat wartawan dengan risiko besar. Misalnya, berita tentang kejahatan. Pada kasus macam ini, tentu saja, tanggung jawab bisa langsung diletakkan pada institusi media. Byline ditiadakan. Namun argumentasi itu terpatahkan dengan pendapat bahwa kebanyakan berita tak punya risiko macam itu dan sebesar itu. Yang salah kaprah kalau semua berita dipukul rata dan dianggap berisiko. Perlakuan khusus jadi umum. Akibatnya bila semua berita yang diturunkan tanpa byline, maka semua wartawan akan berada di balik perlindungan institusi. Ujung-ujungnya berita yang diturunkan acap tak memiliki standard yang baik dan benar. Di alam demokrasi yang pesat seperti di Indonesia ini, pemakaian byline adalah sebuah keniscayaan. Publik membutuhkan jurnalisme yang bermutu sebagai sebuah kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satunya, didapatkan dari media yang menerapkan byline. Saya pernah ikut dalam sesi pelatihan 9 Elemen Jurnalisme yang Instrukturnya Andreas Harsono, dari yayasan Pantau. Masalah Akuntabilitas dibahas dalam sesi itu. Untuk rnenjawab pertanyaan itu Andreas Harsono punya cerita . Tanggal 15 Desember tahun lalu Bill Kovach, salah satu penulis buku "Sembilan Elemen Jurnalisme" dan seorang wartawan terhormat di Amerika, datang ke kantor harian Kompas. (kompas belum memakai Byline waktu itu) Setelah bertemu Jakob Oetama dan Suryopratomo, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi, Kovach menemui 15 wartawan untuk berdiskusi di sebuah ruang rapat. Kovach bertanya kepada para wartawan, "Mengapa surat kabar Anda tak memakai byline? Mengapa di halaman satu tak terlihat byline?" Salah satu wartawan yang hadir, mengatakan kalau menggunakan byline bakal kelihatan tulisan wartawannya masih belum bagus. Tak semua wartawan bisa mendapatkan byline. Malu kalau pakai byline. Dengan tenang, Kovach balik mengatakan bukankah itu esensi pemakaian byline? Artinya, biarkan pembaca tahu nama wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukankah itu bagian dari pertanggungjawaban? Cerita itu menjadikan saya sadar nilai lebih pemakaian byline. Bila tetap tak ditradisikan bisa menjadi. Sebuah kekurangan yang mengkhawatirkan. Kekurangannya, jelas pada pertanggungjawaban. Kita sadar lndonesia sedang berada pada proses perubahan. Media jadi lebih bebas menurunkan laporan, tentang siapa pun atau apa pun juga. Sementara itu publik butuh informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, kata Andreas yang pernah bekerja untuk harian The Nation (Bangkok) dan The Star (Kuala Lumpur) yang di sana byline biasa dipakai. Kenapa tak memakai byline juga bisa mengkhawatirkan? Bagaimanapun wartawan bertanggung jawab atas laporan yang dibuatnya. Wartawan juga bertanggung jawab memverifikasi laporan itu terlebih dahulu. Sebab esensi jurnalisme adalah verifikasi. Namun bila responsibilitas wartawan disembunyikan di balik tanggung jawab institusi, lambat dan pasti akan menuai banyak masalah. Gugatan peradilan akan terjadi seiring dengan memudarnya kepercayaan publik pada institusi media tersebut. Di lndonesia ini yang terjadi pada masa reformasi sekarang. Meski umur kata itu relatif muda, menurut Andreas yang merujuk perkataan Bill Kovach, byline dipakai kali pertama pada 1850 -an oleh Charles S. Taylor, seorang jenderal yang kemudian menjadi penerbit harian The Boston Globe, sesudah perang saudara Amerika. Taylor waktu itu jengkel karena selama perang ada saja wartawan yang menulis dengan judul, "Berita Penting Jika Terbukti Benar". Artinya, si wartawan tak mau bertanggung jawab mencari kebenaran beritanya sendiri. Repotnya, ketika itu, media Amerika tak memakai byline. Mereka hanya menaruh inisial si wartawan di ekor laporan. Banyak juga yang tanpa inisial. Taylor memutuskan menaruh nama para wartawannya pada berita-berita The Boston Globe. Pemakaian byline ini ternyata membuat wartawan-wartawan The Boston Globe lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Inovasi Taylor pun perlahan-lahan ditiru oleh surat kabar lain di Amerika Serikat. Jika kita membaca The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, atau surat kabar apa pun di Amerika Serikat, byline sudah menjadi keharusan. Di Inggris pun sama. Surat kabar semacam Financial Times, Granta dan lain sebagainya, semua laporan berita diberi nama wartawannya. So mas Febrie, tak usahlah kita repot mencari idiologi utuk persma, karna jika kita telah baik dan cakap melaksanakan aktivitas jurnalisme, maka itu sudah sangat-sangat berguna bagi kaum tertindas yang dikaksud. *Setengah tulisan ini saya unduh dari web log Andreas Harsono. Untuk You die.. Bukankah dalam 9 elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom R. Juga salah satunya disebutkan bahwa ada poin "kebenaran" - Lantas kebenaran semacam apa? apakah "Pembentukan karakter masyarakat" juga bukan turunan dari prinsip kebenaran. Kebenaran yang kayak gimana? Bukankah kebenaran itu tidak mutlak.. Nah, Pers atau dalam hal ini Persma tentu saja mempunyai landasan "Kebenarannya" (bisa jadi kebenaran versi masing-masing berbeda) - Mengangkat fakta yang benar-benar fakta, yang kata Septiawan Santana (Penulis Buku Jurnalisme Investigasi dan Jurnalisme Kontemporer) merupakan fakta yang tidak fuck u" jadi masyarakat secara tidak langsung diajari tentang konstruksi berita yang faktual dan benar adanya dilapangan, tanpa manipulasi atau pun kepentingan lain yang menunggangi yang mengakibatkan terjadinya rekayasa data dan fakta.. Nah, bukankah itu merupakan salah satu pembentukan karakter atau secara bertahapnya dimulai dari pengenalan karakter lewat kinerja sebuah media. Yang akhirnya mengakibatkan munculnya kepercayaan masyarakat terhadap media (bukankah saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak percama sama media?) lantas lahirlah karakter masyarakat gemar baca, percaya media dan tentu saja masyarakat yang mampu menganalisis isi pemberitaan dan informasi yang disuguhkan di media Nah, saya lebih jauh memandang kesana.. kalo saudara You die bicara soal 9 elemen.. Salam, Deni Andriana www.deniborin.multiply.com www.suaramahasiswa.multiply.com Untuk kawan Deni Andriana Sebelumnya terima kasih. Perihal ‘kebenaran’ dalam 9 elemen jurnalisme ini saya dikasih mengerti oleh Andreas Harsono. Tak ada salahnya saya mengutip apa kata mereka bukan! Dalam buku The Elements of Journalism, yang di Indonesia oleh Andreas Harsono menjadi 9 elemen jurnalisme atau oleh Stanly menjadi elemen-elemen jurnalisme. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Kesimpulan ini didapat setelah Committee of Concerned Journalists mengadakan banyak diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan dalam periode tiga tahun. Sembilan elemen ini sama kedudukannya. Tapi Kovach dan Rosenstiel menempatkan elemen jurnalisme yang pertama adalah ‘kebenaran,’ yang ironisnya, paling membingungkan. (Seperti kata anda!) Kebenaran yang mana? Bukankah kebenaran bisa dipandang dari kacamata yang berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat punya dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu persis sama satu dengan yang lain. Sejarah pun sering direvisi. Kebenaran menurut siapa? Bagaimana dengan bias seorang wartawan? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan, karena latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agamanya, bisa membuat si wartawan menghasilkan penafsiran akan kebenaran yang berbeda-beda? Kovach dan Rosenstiel menerangkan bahwa masyarakat butuh prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut kebenaran fungsional. Polisi melacak dan menangkap tersangka berdasarkan kebenaran fungsional. Hakim menjalankan peradilan juga berdasarkan kebenaran fungsional. Pabrik-pabrik diatur, pajak dikumpulkan, dan hukum dibuat. Guru-guru mengajarkan sejarah, fisika, atau biologi, pada anak-anak sekolah. Semua ini adalah kebenaran fungsional. Namun apa yang dianggap kebenaran ini senantiasa bisa direvisi. Seorang terdakwa bisa dibebaskan karena tak terbukti salah. Hakim bisa keliru. Pelajaran sejarah, fisika, biologi, bisa salah. Bahkan hukum-hukum ilmu alam pun bisa direvisi. Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam tataran filosofis. Tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Orang butuh informasi lalu lintas agar bisa mengambil rute yang lancar. Orang butuh informasi harga, kurs mata uang, ramalan cuaca, hasil pertandingan bola dan sebagainya. Selain itu kebenaran yang diberitakan media dibentuk lapisan demi lapisan. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh tabrakan lalu lintas. Hari pertama seorang wartawan memberitakan kecelakaan itu. Di mana, jam berapa, jenis kendaraannya apa, nomor polisi berapa, korbannya bagaimana. Hari kedua berita itu mungkin ditanggapi oleh pihak lain. Mungkin polisi, mungkin keluarga korban. Mungkin ada koreksi. Maka pada hari ketiga, koreksi itulah yang diberitakan. Ini juga bertambah ketika ada pembaca mengirim surat pembaca, atau ada tanggapan lewat kolom opini. Demikian seterusnya. Jadi kebenaran dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes kebenaran itu membentuk stalagmit yang besar. Makan waktu, prosesnya lama. Tapi dari kebenaran sehari-hari ini pula terbentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap. *tulisan lengkap oleh ANDREAS HARSONO dalam Resensi buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (April 2001) Saya kira ini juga menjawab keinginan Mas Febrie untuk membuat Idiologi persma. Saya juga tidak keberatan untuk bahas buku dosen UNISBA Septiawan Santana, yang menurut saya di kejar terbit: Jurnalisme Sastrawi (2002) dan Jurnalisme Investigasi (2003) dan Jurnalisme Kontemporer (2005). Salam Hangat dari Lampung Yudi Nopriansyah

Friday, August 18, 2006

Saya Terperangkap Estetika

Saya pernah ikut dikusi ‘Bilik Sastra,’ sebuah komunitas diskusi yang setiap bulan menampilkan sastrawan Lampung, untuk mempersentasikan karya didepan sastrawan lain kemudian membahasnya bersama. Saya terkagum sekaligus binggung. Kagum karna, melihat penyair ternyata berkerja keras memberdayakan kata-kata dan mengikatnya menjadi sebuah konstruksi makna yang hidup dan berkobar. Bingung, karan dipaksa untuk memahami deretan perdebatan yang berkembang sesama penyair. Di “Bilik Sastra’ para penyair berargumen dengan corak dan style masing-masing, misalnya, penyair berwarna surealisme, dadais, simbolis atau yang lain, mengunakan teori aliarannya, untuk mendebat penyair yang tidak sealiran. Dan itu membuat saya terus mengalir binggung. Begitu rumit tampaknya untuk menikmati sastra. Sehingga para tokoh aliran sastra itu, sangat perlu memperdebatkannya. Anehnya setelah perdebatan yang simpang siur dikepala itu, tidak mempengaruhi apresiasi saya terhadap karya yang dibahas, melaikan sebuah informasi tentang si pembahas dan yang dibahas. Lalu diakhir sesi, ada pertanyaan yang tersisa “memang apa sih definisi sastra itu?” jawabannya pasti tidak konkrit jika didebatkan, tidak seperti rumus matematika. Lantaran ini saya mencoba mencari definisi sastra, lalu saya membuka kamus besar bahasa Indonesia mencari arti sastra. Menurut KBBI arti sastra adalah: (1) bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari); (2) karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Lalu apa definisi sastra itu? karna saya tidak temukan definisinnya seperti yang di perdebatan. kemudian saya membuka kamus bahasa Inggris dan menemukan kata literature. Arti literature (menurut kamus online WorldNet) adalah: 1: creative writing of recognized artistic value 2: the humanistic study of a body of literature; “he took a course in French literature” 3: published writings in a particular style on a particular subject; “the technical literature”; “one aspect of Waterloo has not yet been treated in the literature” 4: the profession or art of a writer; “her place in literature is secure” So, apakah sastra mempunyai definisi yang sama dengan literature? *** Saya pernah mencoba membuat puisi, yang rencananya beraliran surealisme, macam puisi Goenawan Moehamad yang sering menginspirasi. Dorongan untuk mencipta puisi yang berangkat dari keinginan memunculkan estetika tertentu ini. Ternyata tidak dapat membebaskan diri saya. Saat mulai menuliskan baris-baris puisi, Saya sudah mulai berpikir untuk menjadikannya puisi harus bercorak pada warna surealisme. Saat itu eksploitasi bahasa dan kata menjadi sangat terbatas dan terbelenggu. Imaji yang dibangun tidak bisa hadir secara spontan, tidak bisa utuh, dipaksakan. Kawan saya mengkritik. Saya gagal membangun komunikasi dengan pembaca. Akhirnya dengan mengabaikan semua teori sastra, dan menyerahkannya kepada indrawi. Saya membaca puisi koleksi favorit, berbagai keriuhan, tumpang tindih, simpang-siur, bahkan remuk dengan berbagai bentuk frase, simbol, dan kata, ternyata dapat membangun susunan imaji yang utuh. Saya menikmatinya, masabodo, tentang teori dan style penulisannya. Lalu saya bandingkan dengan puisi yang saya dapat dari novel tenlit bertema ‘kisah cinta anak sekolah.’ jebakan tema itu membuat penyairnya harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi sejelas-jelasnya pada pembaca, dan akhirnya puisi itu gagal mengeksploitasi bahasa sebagai sebuah seni ditelingga saya. Yang muncul pada puisi itu adalah sederetan kata-kata klise yang sudah usang, seperti mawar, merpati, laut, air mata, sepi, sunyi, bunga,kota, bulan, matahari, dan sebagainya, yang digunakan tanpa upaya rekonstruksi pemaknaan yang mampu melahirkan arti baru. Pada situasi demikian, estetika bukanlah sebuah kitab suci yang mutlak dihikmati. Juga tidak dengan komunikasi. Penyair tidak boleh mengabdi pada estetika an sich dan mendewakan komunikasi. Puisi sebagai sebuah dunia yang samar bagai sebuah ruang kosong yang setiap orang (pembaca) dapat menziarahinya dan setiap kali pula dapat menandainya, menafsirkannya, bahkan mempertanyakannya, seperti mereka memaknai, menandai, menafsirkan, dan menanyai masa silam dan harapan masa depannya. Saya setuju, kata adalah senjata dan amunisi bagi seorang penyair. Karenanya setiap saat penyair harus bergelut, mencari, dan menghisap kata-kata. Penyair tak boleh berhenti pada satu titik pencarian atau satu eksploitasi saja namun selalu dalam proses pencarian dan eksplotasi yang terus-menerus. Jika penyair mandeg karna menjadi nabi, paus, atau tabib sastra, maka dia sudah membatasi proses kreatifnya. Menjadi objek, bukan subjek, dan selalu tidak setuju dengan hal baru di luar dirinya. Ibarat sebuah jeda yang sekejap akan melangkah lagi ke titik yang lain, penyair harus hidup pada berbagai titik. Hingga, sebuah puisi akan menjelma berbagai keriuhan, simpang-siur, tumpah ruah bahkan remuk dengan berbagai bentuk frase, simbol, dan kata. Kata yang berkelebat ke berbagai titik itu, dengan segala keriuhannya itu, akan membangun susunan suatu bangunan imaji yang disebut puisi. Sesungguhnya puisi itu adalah bangunan imaji yang utuh. Keutuhan bangunan yang dibangun dengan kata-kata ini akan menjadi aspek penentu bagus tidaknya, mampu tidaknya menghadirkan sebuah imaji yang kuat, jernih, dan baru. Pada situasi demikianlah puisi merupakan sebuah tempat pertemuan. Arena yang siapa saja dapat mempergunakannya untuk berdiolog untuk hanya sekedar menatap, memberi harapan-harapan, menyumpah, membangun ingatan, atau meratapi sejarah. Hanya saja bila seorang penyair tidak mampu menghadirkan Imaji puisi, dengan memilih untaian kata, frase, klausa atau kalimat yang mampu menciptakan gambaran konkret di kepala pembaca. Kegagalan ini menyebabkan puisi tak dapat dinikmati, gelap, bahkan gagal menyampaikan sesuatu pada pembaca. Hanya alasan jika penyair mengeluh, karana eksploitasi bahasa dengan segenap eksperimentasinya sudah dikuasai dan dijelajahi para penyair pendahulunya. Karna seorang penyair harus bisa menciptakan lambang-lambangnya sendiri dalam ruang kreatitivitas dan orisinalitasnya. Barangkali benar kata Nirwan, bahwa tak seorang penyair pun mampu menciptakan lambang-lambangnya sendiri. Sebuah puisi adalah organisme yang melayang-layang dalam serumpun populasi yang berkelebat dalam habitat-habitat, melalang buana dalam ekosistem lambang-lambang, berevolusi terus-menerus. Maka setiap penyair tak pernah mampu menghitung dan melunasi hutang-hutangnya pada penyair lain. Namun seperti cahaya matahari yang tanpa di undang menerobos celah pintu dan jendela. Penyair dalam melunasi hutang-hutangnya itu, selalu dapat menampilkan dan menunjukkan titik-titik dan lobang yang berbeda.

Thursday, August 17, 2006

Galeri 61 tahun Kemerdekaan

Forkom 17 Agustus dan Mempererat Silaturahmi

Saya pernah ngantuk berat mendengar kampanye Partai Politik yang mengusung tema “Menciptakan Kebersaman Dalam Membangun Jiwa Gotong Royong.” Sang juru kampanye, mengomel tentang kondisi masyarakat Indonesia yang tidak lagi berjiwa gotong royong. Katanya masyarakat sekarang Individualis, matrealis dan tidak peka terhadap lingkungan. Lalu pada tanggal 10 Agustus, dalam sebuah diskusi selepas pengajian rutin dua mingguan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Mahasiswa (Forkom PKM), tercetus ide untukmembuat format acara yang bisa menjadi wadah silaturahmi antar Lembaga Kemahasiswaan (LK). Konsepnya sederhana, setiap LK yang hadir di pengajian membuat acara untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke 61. Besoknya, format acarapun terbentuk. Korp Sukarela Mahasiswa (KSR), menawarkan diri mengadakan acara futsal yang pemainnya memakai sarung. Koprasi Mahasiswa (KOPMA) menyisihkan kerupuk kantinnya untuk lomba makan kerupuk, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) siap dengan lomba tarik tambang, UKM Filateli menyiapkan karung untuk lomba balab, Resimen Mahasiswa (MENWA) menghibur peserta dengan lomba karoke, sedangkan UKPM TEKNOKRA dan Radio Kampus, RAKANILA membuat pusing peserta dengan lomba Catur. Rangkaian acara itu dimulai tanggal 15 dan puncaknya tanggal 17 Agustus. Di sepakati semua pesertanya harus berasal dari semua UKM dan LK. Sunguh saya tidak melihat bahwa kebersamaan dan gotong royong PKM ini adalah komoditas politik. Kita membahasnya dengan penuh canda, bahkan ada yang tertawa sambil memegang perut. Marshall MacLuhan mengatakan “the medium is the message.” Medium itu sendiri adalah pesannya. Ini bukan kali pertama, saya melihat kebersamaan dan gotong royong antar LK, ketika gempa tektonik yang mengoyang Yogya dan Jawa Tengah dengan 6,3 skala richter. Rekan-rekan UKM berinisiatif, untuk ngamen keliling kampus dan menjual buku, wal hasil, dana bantuan terkumpul satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan semangat kepedulian untuk membantu. Uang hasil pengalangan langsung di bawa UKM KSR, yang pada waktu itu, ikut dalam rombongan PMI cabang Lampung, untuk menyerahkan langsung kepada korban gempa. Memang tidak semua UKM di Unila yang jumlahnya 37 UKM ikut berpartisipasi, kendalanya dari dulu sama, keterbatasan akses dan informasi. Di Unila penempatan sekretariat UKM tersebar di beberapa tempat dan gedung. Ada di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), gedung Students Computer Service Center (SCSC), Padepokan Judo dan beberapa UKM yang sekretnya tersendiri seperti UKM Birohmah di Masjid Al-Wasi’I dan UKM Catur, UKM Bridge, UKM Anggar. Perihal tiga UKM yang disebut belakangan, panitia forkom kebingungan mencari sekretariatnya. Saya pernah berkhayal, jika setiap UKM menyumbangkan satu tangkai perlombaan, sekedar sebut nama, macam UKM Catur, UKM Bridge, UKM Anggar, semuanya bertangung jawab mengadakan kegiatan sesuai bidangnya. Saya kira tidak akan beres dalam satu bulan? Forkom sepakat itu, karna melihat sedikitnya waktu dan kepanitiaan, maka lomba dalam menyambut hari kemerdekaan ini, hanya berasal dari peserta pengajian yang hadir. Namun lombanya bisa di ikuti oleh semua LK Universitas. Lomba pertama adalah main Catur tanggal 15 Agustus jam 13 siang, Panitianya Rakanila dan Teknokra. Tercatat ada 9 UKM dan 2 LK ikut. Acaranya di gelar di Café KOPMA, yang sontak menjadi ramai. Pengunjung café ikut menonton. Ekspresi pusing pemain rupanya bisa menjadi tontonan siang itu. Saya sendiri mewakili Teknokra ikut dan berhasil lolos masuk final setelah mengalahkan UKM Bidang Seni di penyisihan dan Filateli si semifinal. Pertandingan Catur selesai jam 16.00, dilanjutkan dengan permainan futsal ide KSR. Satu Tim lima orang pemain memakai sarung. Pertandingan dibatasi dua kali 10 menit, tanpa istirahat. Karan memakai sarung, para pemain terlihat tidak leluasa menendang bola. Tapi yang memaksa menendang lebar, membuat suara ‘berekkk…’ suara kain robek. Lucu melihat tingkah orang dewasa yang seperti anak kecil. Sebelum di mulai para pemain berpose untuk di foto.Ada empat pertandingan sore itu, yang dimulai oleh BEM U yang berhasil mengoyak kehormatan gawang MENWA dengan tiga gol. Sedangkan RAKANILA, gantung sarung setelah permainan cantik FILATELI membuahkan empat gol. KSR sendiri terpaksa kalah satu kosong setelah pemainnya melakukan gol bunuh diri ketika berhadapan dengan TEKNOKRA. Gol bunuh diri juga terjadi pada MAPALA, ketika serangan ganasnya tak berhasil menembus pertahanan PRAMUKA. Acara tanding futsal rupanya banyak menarik perhatian penonton, dari penonton fanatik, karismatik, simpatik sampai penonton yang prustasi macam kawan RAKANILA yang menabuh Senar Drum entah mendukung siapa. Semua orang berkumpul menjadi komentator pinggir lapangan, menjadi analis humor, mengenal satu dengan yang lain antar anggota UKM dan LK. Malamnya di markas Menwa, lomba Karoke di gelar, penyayi dadakan bernyayi sekedarnya, tapi lain hal di UKM Bidang Seni, mereka di pilih juri sebagai juara karna wakilnya dasyat bernyayi. Hari kedua gebyar HUT RI, masih seperti hari pertama. Permainan catur, dilanjutkan dengan mencari finalis. Rakanila berhasil mesuk final setelah mengalahkan UKM MAPALA. Robiansayah dari Rakanila berhadapan dengan saya wakil Teknokra. Saya lebih beruntung dan jadi juara Catur. Sementara itu, KSR sibuk menyiapkan pertandingan lanjutan. Pada hari puncak perayaan kemerdekaan tanggal 17 agustus, lapangan rektorat luar biasa ramai, para pengurus UKM dan LK peserta lomba berkumpul. UKM Kopma, Filateli, Pramuka, Mapala, Teknokra, UKM BS, Menwa, Mapala, BEM U dan DPM U, berkumpul memberi dukungan untuk wakilnya yang mengikuti lomba. Acara di mulai siang hari, dengan lomba makan kerupuk, panitianya Kopma. Heboh sekali suasananya. Peserta makan kerupuk yang digantung dengan tangan di belakang. Acara itu lucu sekali. Setelah lomba makan kerupuk yang mengelikan. Giliran persembahan UKM Pramuka di gelar. Tak kalah heboh, Pramuka membuat acara bernama Paku Tim, pesertanya enam orang. Aturannya lima orang ditutup matanya, menarik simpul tali yang ujungnya di banduli paku, sedangkan satu orang mengarahkan agar mereka bisa secara bersamaan memasukan paku itu kedalam botol. Lucu sekali, si pemandu berteriak “kiri, kiri, kanan, kanan, kiri sedikit, kanan sedikit” pemandu yang tak sabar berteriak kesal. Permainan paku tim, adalah permainan yang butuh kekompakan dan pemandu yang sabar. Dan UKM BS, kembali menjuarai permainan ini. Lomba tarik tambang dari Mapala menjadi hiburan yang tak kalah seru. Tarik menarik antar UKM dan LK di perjuangkan disini. Hayo tarik mang, siapa yang paling kuat menarik jadi juara. Hari itu, saya mendengar banyak teriakan dan tawa, silaturahmi terbangun tanpa disadari. Sangking asiknya, persembahan UKM Filateli hampir terlewat. Filateli yang merencanakan untuk lomba balap karung putra-putri, karna keterbatasan waktu, terpaksa hanya melombakan balap karung untuk putri. Ella (Pramuka) yang juga koordinator umum kegiatan ini berhasil menjadi juara balap itu. Rangkaiyan lomba Forkom di akhiri oleh final futsal antara Teknokra dan BEM U. Teknokra berhasil menjadi juara. Dengan menyarangkan tiga gol dalam adu finalti. Sore itu juga pemberian hadiah di lakukan. Setelah akumulasi nilai, Teknokra yang mendapat tiga emas, terpilih sebagai juara umum, dan berhak menerima tropi bergilir.